Indonesia: Kegagalan berkelanjutan dalam penyelidikan penyiksaan para aktivis politik di Maluku

by Madeali


PERNYATAAN PUBLIK AMNESTY INTERNASTIONAL
8 Juli 2011
Indeks: ASA 21/018/2011

Pemerintah Indonesia harus segera membentuk tim investigasi yang independen dan imparsial guna menyelidiki dugaan tindakan penyiksaan dan penganiayaan terhadap para aktivis politik selama bulan Agustus 2010 di provinsi Maluku. Kegagalan menyelidiki secara layak dugaan tersebut, hampir setahun setelah dugaan pelanggaran HAM itu terjadi, semakin melanggengkan budaya impunitas dari petugas keamanan Indonesia.

Petugas kepolisian resort Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Petugas kepolisian sektor Saparua dan satuan unit Detasemen-88 anti teror telah menangkap 21 aktivis politik damai di provinsi Maluku pada awal Agustus 2010. Beberapa dari para aktivis tersebut berencana untuk menyebarkan materi-materi terkait pelanggaran HAM yang diproduksi oleh organisasi lokal dan internasional, termasuk Amnesty Internasional.

Setidaknya 15 aktivis politik damai tersebut dilaporkan mengalami penyiksaan dan penganiayaan dari pihak kepolisian, termasuk Detasemen-88 selama masa penangkapan, penahanan, dan interogasi untuk memaksa mereka mengaku.

Pada saat penangkapan mereka, para petugas polisi menendang, menampar dan memukul para tahanan di berbagai bagian tubuh mereka, termasuk wajah, kepala, dada, tulang rusuk dan perut. Selama masa interogasi, beberapa aktivis mendapatkan mata mereka tertutup dan tangan mereka diikat dengan lakban kemudian dipukuli secara bertubi-tubi. Dua orang tahanan bahkan dipaksa saling berciuman. Ketika mereka menolak, petugas polisi memaksa mereka berdiri terbalik diatas tangan mereka. Kemudian mereka dipukul dengan popor senapan. Salah satu tahanan disundut dengan bara api rokok sedangkan seorang lain dipaksa memakan lusinan cabe. Pemeriksaan terhadap para aktivis politik damai tersebut berlangsung di markas Detasemen-88 anti teror di Tantui, rumah kepala kecamatan Saparua, serta kantor polisi sektor Saparua.

Hukum internasional melarang mutlak tindakan penyiksaan dan penganiayaan lainnya. Sebagai negara anggota dalam Konvensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menentang Penyiksaan dan Tindakan atau Hukuman Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan lainnya, Indonesia terikat secara hukum untuk melarang penyiksaan dan penganiayaan dalam segala situasi. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 1999 juga melarang penyiksaan.

Pada tanggal 20 Juni 2011, dua petugas kepolisian Resort Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease serta Kepolisian Sektor Saparua ditetapkan bersalah dalam siding disipliner dengan melanggar Kode Etik Polisi (Undang Undang No 7/2006). Sebagai hukuman, mereka akan diberi pembinaan ulang serta dipindahtugaskan ke tempat berbeda.. Akan tetapi, hukuman dari proses disipliner internal Kepolisian tersebut tidak boleh dianggap sebagai pengganti dalam membawa tertuduh pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penyiksaan dan penganiayaan, ke hadapan pengadilan sipil.

Keduapuluh-satu tahanan tersebut dituntut dengan tuduhan “makar” berdasarkan pasal 106 dan pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dengan hukuman antara 9 bulan dan 3 tahun penjara. Empat tahanan telah dibebaskan setelah selesai hukuman mereka. Amnesty Internasional percaya bahwa mereka ditahan hanya karena mengekspresikan pandangan mereka secara damai serta menyerukan agar mereka semua segera dibebaskan tanpa syarat.

Amnesty Internasional juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia untuk menjamin pasal-pasal yang secara tegas melarang tindakan-tindakan penyiksaan termaktub dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dilaporkan akan diajukan kepada DPR bulan Juli ini. Pengesahan ketentuan ini menjadi undang-undang, harus menjadi prioritas.

Salam hormat,

Josef Roy Benedict
Campaigner – Indonesia & Timor-Leste
Amnesty International Secretariat
1 Easton Street
London WC1X 0DW, UK
Tel.   +44 (0) 207 413 5661  – Fax:  +44 (0) 207 413 5722
Email: jbenedic@amnesty.org

Lihat: www.lookriau.com