Made Ali

Aku. Buku. Perlawanan!

Month: September, 2011

Tujuh Saksi di Sidang Ketujuh

follow twitter: @riaucorruption,

sumber:  riaucorruptiontrial.wordpress.com

 

JADWAL  sidang hari ini pukul 09.00, Rabu 28 September 2011. Namun lagi-lagi molor. Pukul 10.28, sidang baru dimulai. Lima hakim masuk ruang sidang, semua hadirin berdiri. “Sidang terdakwa Arwin kita buka dan dinyatakan terbuka untuk umum,” kata Muefri, Hakim Ketua. Muefri langsung minta jaksa hadirkan saksi ke ruang sidang.

Saksi 1Amin Budiadi—Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak

Amin Budiadi, Tahun 2004 Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak

“Saksi pertama kita panggilkan Saudara Amin Budiadi,” ujar Roem, salah satu Jaksa Penuntut Umum. Amin masuk ke ruangan. Ia berpakaian batik cokelat, celana katun hitam dan berkacamata. Baca entri selengkapnya »

Iklan

Press Release Jikalahari

Pekanbaru, 26 September 2011

Menagih Janji Presiden RI dan Segera mencabut SP3 Mafia Hutan di Riau

SURAT TERBUKA KEPADA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

AGAR SEGERA MENDESAK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA MENCABUT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (ILLEGAL LOGGING) TAHUN 2001-2006 DI PROPINSI RIAU.

SATUAN Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH) berkunjung ke Pekanbaru selama dua hari, 7-8 Juni 2011 lalu guna berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kadiv Pembinaan Hukum Mabes Polri, Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan, Direktur dan Wakil Direktur V Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, dan Ahli Kehutanan IPB, untuk mencabut SP3.

Hasil pertemuan tersebut Satgas PMH menilai patut diduga terdapat kejanggalan dalam penerbitan SP3;  Baca entri selengkapnya »

Pekanbaru,  19 September 2011

Nomor        :    27/Skrt-Jkhr/Eks/IX/2011

Lamp          :    –

Hal             :

SURAT TERBUKA KEPADA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA AGAR SEGERA MENDESAK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA MENCABUT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (ILLEGAL LOGGING) TAHUN 2001-2006 DI PROPINSI RIAU.

Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden Republik Indonesia

Jl.  Veteran No 17 – 18
Jakarta 10110

 Yth. Susilo Bambang Yudhoyono,

SATUAN Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH) berkunjung ke Pekanbaru selama dua hari, 7-8 Juni 2011 guna berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kadiv Pembinaan Hukum Mabes Polri, Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan, Direktur dan Wakil Direktur V Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, dan Ahli Kehutanan IPB, untuk mencabut SP3. Baca entri selengkapnya »

Sidang Keenam, Terdakwa Arwin AS

CATATAN SIDANG 6, Rabu, 21 September 2011.

Follow twitter: @riaucorruption, riaucorruptiontrial.wordpress.com 

 

Hari ini sidang keenam tersangka terdakwa Arwin kembali dilakukan. Agenda pemeriksaan saksi-saksi. Ada 5 saksi hari ini: Asral Rahman, Supendi, Wan Junaidi, Abduk Haris, dan Hermansi.

Pukul 10.13 Sidang Arwin dimulai. Ia masuk ruangan. Saksi lima orang.

PERTAMA Asral Rahman.  Umur 59 tahun. Lahir di Siak. Kepala Dinas Kehutanan pekerjaannya saat kasus IUPHHK-HT. Ia kenal dengan Arwin, namun tidak ada hubungan keluarga.

Asral Rahman mantan Kadishut Siak dan Propinsi Riau

Asral bekerja di Dinas Kehutanan sejak 1974. Di Siak jabatannya Kasubdin Kehutanan merangkap Kadis. Dilantik Kadis definitif pada 26 Agustus 2002.  Dinas tingkat satu sejak Mei 2004 sampai April 2005.

Ia ada memberi izin IUPHHK-HT untuk 5 perusahaan. Saat izin ia masih plt Kepala Dinas Kehutanan. Pertanggung jawaban kepada Bupati sepenuhnya. Tugasnya memberikan pertimbangan teknis. Syarat izin: peta dan surat permohonan. Ini syarat utama.

Hakim: “Tidak ada dilampirkan kemampuan perusahaan?”

Asral: “Tidak ada penilaian begitu. Kemampuan mereka tidak mungkin saya menilai.” Baca entri selengkapnya »

Sidang Kelima, Lima Saksi

CATATAN SIDANG 5, Rabu 14 September 2011

Sumber: @riaucorruption, riaucorruptiontrial.wordpress.com

 

PUKUL  10.12, Hakim memasuki persidangan. Agenda masih keterangan saksi. Kelima saksi merupakan pihak yang menandatangani izin IUPHHK-HT bersama tersangka terdakwa Arwin.

Keterangan SaksiIr. H. Ficky ZZ, Direktur utama PT Bina Daya Bintara

Ficky ZZ, Direktur Utama PT Bina Daya Bintara

Ia menandatangani IUPHHK-HT bersama Terdakwa Arwin pada 8 Mei 2002. PT Bina Daya Bintara bergerak di bidang perkayuan. Punya lahan di Kabupaten Siak. Lahan berupa IUPHHK-HT. Ficky ajukan permohonan sendiri. Syaratnya perusahaan dan lahan. Berupa hutan produksi. Sudah ditinjau. Diajukan ke Bupati. Baca entri selengkapnya »

Sidang Empat, Tiga Saksi

CATATAN SIDANG 

SIDANG  BERLANGSUNG  pada 8 September 2011 di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Agenda pemeriksaan saksi-saksi. Sidang sempat ditunda 1,5 jam dari jadwal semula, pukul 09.00. Sidang baru dimulai pada pukul 10.32. Terdakwa Arwin AS kenakan batik motif merah. Ia ditemani isteri selama menunggu sidang dimulai. Anaknya, Riki Hariansyah turut hadir. Riki anggota DPRD Riau. Ia baru bebas dari penjara 5 September lalu.

SEBELUM  pemeriksaan saksi, hakim bahas perihal penangguhan penahanan yang diajukan Arwin minggu lalu. Hakim tak mengabulkannya. Penasehat hukum (PH) terdakwa Arwin tak putus asa. Ia minta kliennya dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP). Terdakwa Arwin ditahan di Mapolda Riau. Hakim serahkan sepenuhnya kepada Penuntut Umum (PU). PU berjanji akan menindaklanjuti permintaan PH, bila LP lebih baik dari Mapolda.

Saksi 1. Agus Syamsir—Pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Siak

# Agus Syamsir

Pukul 10.50 pemeriksaan saksi sidang terdakwa Arwin dimulai. Saksi pertama yang dipanggil: Agus Syamsir. Ia bekerja di Dinas Kehutanan Kabupaten Siak. Pada 2001, saat pengurusan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), ia Kepala Seksi Rencana Karya Penguasaan Hutan Siak. Tugas utamanya, urus permohonan izin dan memproses izin terkait kehutanan. Baca entri selengkapnya »

Korupsi Kehutanan

CATATAN SIDANG;

Dakwaan dan Eksepsi

Setidaknya 60-an orang, belasan wartawan dotcom, cetak dan televisi, pemantau khusus dari KPK merekam dengan camecorder dan handycam, lima penasehat hukum dari kantor hukum Zulkifli Nasution dan Rekan dan Arwin AS, mematuhi perintah suara speaker dalam sidang terdakwa korupsi Kehutanan Arwin AS, berdiri. Lima Hakim memasuki ruang sidang. Kamis 11 Agustus 2011, pukul 09.30. Dalam sidang itu juga hadir Emerson Yuntho dari ICW.

Ketua Majelis Hakim Muefri persilakan hadirin duduk. Ia juga silakan wartawan memotret tak sampai lima menit.

Pukul 09.33. Hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum. Muefri ketuk palu. Ia tanya Arwin yang memakai batik motif merah, Arwin mengerti dan bisa lanjutkan sidang. Lantas ia tanya biodata Arwin.  Setelah itu, Hakim periksa identitas penasehat hukum. Salah satu penasehat hukum KPTnya sedang diperpanjang.

Pukul 09.37. Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan. Dakwaan berbentuk Primair-Subsidair. JPU hanya bacakan dakwaan Primair. Tiga JPU yang hadir bergantian membaca dakwaan setebal 22 halaman. Intinya Arwin AS merugikan keuangan Negara sejumlah setidaknya Rp 301,65 miliar. Arwin memperkaya diri sendiri menerima uang dari lima perusahaan total Rp 850 juta. Arwin melawan hukum dengan menerbitkan IUPHHK-HT kepada lima perusahaan. Ancaman penjara maksimal 20 tahun.

Tepat pukul 10.00, di depan penerima tamu ruang Pengadilan Negeri Pekanbaru, suara dari balik pengeras meminta Arwin tidak tutup mulut. Mereka mendukung Arwin membongkar mafia hutan. Setidaknya 15 orang dari Koalisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdemo, mereka menutup mulut gunakan masker.

Suara pengeras suara dan suara JPU yang sedang bacakan dakwaan membaur. Suara pengeras suara lebih keras dari suara JPU. Hakim beberapa kali meminta kepada petugas agar pengeras suara dihadapkan ke luar, tidak mengarah dalam sidang.

Pengunjung bertambah, para demonstran masuk dalam ruang sidang. Mereka melihat sidang, menutup mulut mereka dengan masker.

Pukul 10.20, JPU selesai bacakan dakwaan.

Hakim bertanya pada Arwin.

“Apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan JPU?”

“Saya mengerti. Saya serahkan kepada penasehat hukum,” suara Arwin pelan, hampir tidak kedengaran.

Penasehat Hukum Arwin AS, Zulkifli Nasution keberatan dengan Surat Dakwaan JPU. Hakim persilakan PH bacakan keberatan atau eksepsi.

Pukul 10.23, PH secara bergantian bacakan eksepsi setebal 16 halaman. Inti eksepsi menolak dakwaan JPU, bahwa JPU hanya berimajinasi menentukan tindak pidana terdakwa.

Pukul 11.07, PH usai bacakan eksepsi. Hakim bertanya pada JPU. Jaksa bilang akan ajukan jawaban tertulis pada sidang berikutnya.

Pukul 11.08, Hakim skor sidang selama lima menit. Setelah lima menit hakim buka kembali. Hakim bilang sidang dilanjutkan pada minggu depan, Kamis 18 Agustus 2011, pukul 09.00.

Ruang sidang kembali riuh. Arwin dan PH dikawal polisi menuju mobil tahanan. Arwin sempat dikerumuni wartawan. Arwin serahkan pada PH. PH mengulang substansi eksepsi.

Dokumen: Surat Dakwaan Jaksa KPK

%d blogger menyukai ini: