Sidang Empat, Tiga Saksi

by Madeali


CATATAN SIDANG 

SIDANG  BERLANGSUNG  pada 8 September 2011 di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Agenda pemeriksaan saksi-saksi. Sidang sempat ditunda 1,5 jam dari jadwal semula, pukul 09.00. Sidang baru dimulai pada pukul 10.32. Terdakwa Arwin AS kenakan batik motif merah. Ia ditemani isteri selama menunggu sidang dimulai. Anaknya, Riki Hariansyah turut hadir. Riki anggota DPRD Riau. Ia baru bebas dari penjara 5 September lalu.

SEBELUM  pemeriksaan saksi, hakim bahas perihal penangguhan penahanan yang diajukan Arwin minggu lalu. Hakim tak mengabulkannya. Penasehat hukum (PH) terdakwa Arwin tak putus asa. Ia minta kliennya dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP). Terdakwa Arwin ditahan di Mapolda Riau. Hakim serahkan sepenuhnya kepada Penuntut Umum (PU). PU berjanji akan menindaklanjuti permintaan PH, bila LP lebih baik dari Mapolda.

Saksi 1. Agus Syamsir—Pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Siak

# Agus Syamsir

Pukul 10.50 pemeriksaan saksi sidang terdakwa Arwin dimulai. Saksi pertama yang dipanggil: Agus Syamsir. Ia bekerja di Dinas Kehutanan Kabupaten Siak. Pada 2001, saat pengurusan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), ia Kepala Seksi Rencana Karya Penguasaan Hutan Siak. Tugas utamanya, urus permohonan izin dan memproses izin terkait kehutanan.

Saat menjabat Kepala Seksi, Agus Syamsir akui ada lima perusahaan yang urus izin IUPHHK-HT, sekitar tahun 2001-2002. Dari 5 perusahaan, seingatnya, hanya 2 perusahaan yang lakukan survei lapangan: PT Rimba Mandau Lestari dan PT Bina Daya Bintara. Sedangkan 3 perusahaan lagi: PT Nasional Timber and Forest Product, PT Seraya Sumber Lestari dan PT Balai Kayang Mandiri, tidak lakukan survei lapangan.

Menurut Agus Syamsir, ia diperintahkan Kadis Kehutanan Propinsi Riau, Asral Rahman untuk keluarkan rekomendasi meski tak ada laporan survei. Setelah keluar izin prinsip IUPHHK-HT oleh terdakwa Arwin, Agus Syamsir terima uang sekitar Rp 37 juta.

Selain itu, Agus Syamsir juga jadi perantara penyerahan uang dari perusahaan kepada terdakwa Arwin maupun Asral Rahman. Dari Sunaryo, kuasa direktur PT Nasional Timber and Forest Product (NTFP), Agus Syamsir disuruh serahkan uang 350 juta ke terdakwa Arwin.

Agus Syamsir dianggap melanggar peraturan Menteri Kehutanan Nomor 10.1 tahun 2000. “Saya cuma jalankan perintah atasan,” kata Agus Syamsir. “Sudah tahu melanggar kenapa dijalankan?” tanya hakim. “Perintahnya harus keluarkan rekomendasi apapun yang terjadi.”

Pukul 11.32, giliran Jaksa Penuntut Umum bertanya kepada Agus Syamsir. Dalam pemeriksaan, ia mengaku terima uang tunai Rp 200 juta dari Supendi (Panca Eka Group) dan Rp 350 juta dalam bentuk cek dari Sunaryo (PT National Timber & Forest Product). “Uang itu ada saya kasihkan ke Arwin. Yang Rp 350 juta dicairkan dulu ke bank BNI baru diberikan ke Arwin.”

Tim Penasehat Hukum lebih banyak bertanya tentang tuduhan yang melibatkan terdakwa Arwin, kliennya. Mereka minta bukti rekening Rp 350 juta yang dicairkan dari bank BNI. Pukul 12.04, saksi Agus Syamsir selesai diperiksa.

Pukul 12.20, terdakwa Arwin diberi kesempatan bicara. Ia bantah semua pernyataan Agus Syamsir. Ia mengaku tak pernah terima uang dari Agus Syamsir. Mengenai izin IUPHHK-HT kepada lima perusahaan yang dikeluarkan, Arwin katakan, sebelumnya Asral Rahman telah yakinkan dirinya kalau izin kelima perusahaan tidak ada masalah. “Karena itu saya tanda tangan izin. Saya tidak mengerti tentang izin hutan ini,” akunya.
Saksi 2. Sunaryo—Direktur PT National Timber & Forest Product

#Sunaryo

PUKUL 12.22, saksi Sunaryo dipanggil masuk ke ruang sidang. Ia kelihatan lebih tenang, meski selama menjawab pertanyaan hakim agak terbata-bata. Sedangkan Agus Syamsir, berkali-kali lap keringat dengan sapu tangan meski suaranya lebih lantang dan jawabannya lebih pasti.

Sunaryo kini direktur PT Nasional Timber & Forest Product (NTFP). Saat izin IUPHHK-HT keluar, ia masih jadi kuasa direktur. Setahu Sunaryo, saat perusahaannya ajukan permohonan IUPHHK-HT, perusahaannya sudah penuhi semua persyaratan. “Ada NPWP perusahaan, akta pendirian, peta areal lokasi,” ujarnya coba mengingat.

Sunaryo ajukan izin IUPHHK-HT atas saran Asral Rahman. Lahannya saat itu eks HPH. Ia sendiri tak pernah lihat kondisi hutan saat itu. Setelah izin keluar dari terdakwa Arwin, Sunaryo diminta Asral Rahman berikan uang Rp 400 juta, dititipkan ke Agus Syamsir. Sunaryo juga akui pernah berikan uang tunai USD 2 ribu dolar langsung ke terdakwa Arwin.

“Saya diminta Asral Rahman untuk serahkan uang itu langsung. Katanya untuk Arwin naik haji,” ujar Sunaryo.
PT NTFP lakukan land clearing pada lahannya. Kayu kecil dijual ke PT RAPP, kayu besar untuk PT Siak Raya Timber. Padahal menurut aturan Menteri Kehutanan 10.1, dalam IUPHHK-HT tidak ada langkah kerja land clearing karena masih hutan kosong. Untuk izin RKT, PT NTFP ajukan 3 kali, dikabulkan 2 kali. Luas lahan 2 kali RKT: 2800 hektare.

Pukul 13.03, giliran Penuntut Umum bertanya ke Sunaryo. Pukul 13.25 Sunaryo selesai diperiksa. Jaksa perlihatkan barang bukti.

Pukul 13.38 terdakwa Arwin bicara. Ia bilang naik haji tahun 2002, bukan 2004 saat penyerahan uang USD 2000 dolar. Ia tetap bantah terima uang. “Saya pernah jumpa pengusaha-pengusaha di Hotel Dian Graha. Ada yang mau ajukan izin. Saya bilang ke Dishut saja kalau sudah penuhi syarat,” kata terdakwa Arwin.
Pukul 13.41 sidang dipending makan siang dan sholat. Dilanjutkan satu jam kemudian.

Saksi 3. Samuel Soengjadi—Direktur PT Seraya Sumber Lestari

Pukul 14.55 sidang dilanjutkan kembali. Hakim langsung panggil saksi 3: Samuel Soengjadi. Ia Direktur PT Seraya Sumber Lestari (SSL) sejak tahun 2003. Ia tenang dan percaya diri dalam menjawab semua pertanyaan.

Ia cerita, permohonan IUPHHK-HT PT SSL diajukan tahun 2002. “Saat itu direkturnya Ir. Delta,” ujarnya yakin. Saat Samuel jadi direktur tahun 2003, izin IUPHHK-HT sudah mau keluar.

#Samuel Soengjadi

Setahu dirinya, kayu di lahan itu tidak merata besarnya, tapi diameternya rata-rata lebih dari 5 meter kubik per hektare. Tercatat PT SSL ajukan RKT empat kali, semuanya dikabulkan.

“Tahun 2004 izin RKT seluas 3187 hektare dikabulkan Rusli Zainal. Tahun 2005 izin RKT seluas 4687 hektare dikeluarkan oleh Asral Rahman, Kadis Kehutanan. Tahun 2006 izin RKT seluas 4150 hektare dikeluarkan oleh Burhanudin Husin, Kadis Kehutanan. Tahun 2007 izin RKT seluas 5750 hektare dikeluarkan oleh Sudirno, Kadis Kehutanan,” kata Samuel sambil baca dokumen.

Semua lahan itu, di land clearing dulu sebelum ditanami. Total penjualan hasil land clearing senilai 24 miliar. Hasilnya dijual ke perusahaan: Panca Eka, Yuni Seraya, Arara Abadi, dan Surya Jaya.

Di depan majelis hakim, Samuel mengaku pernah bertemu langsung dengan Arwin maupun Asral Rahman. Bertemu dengan Arwin, kata Samuel, karena diajak Delta. Namun pertemuan tidak untuk mengupayakan pemudahan proses penerbitan IUPHHK-HT. “Saya tidak pernah memberikan apapun pada mereka. Pada Agus Syamsir juga tidak pernah,” ujarnya.

Pukul 15.38 giliran Penuntut Umum bertanya pada Samuel. Ia mengaku sebagai direktur lapangan. Ia digaji juga. Pemilik PT SSL, menurut Samuel, adalah Supendi.

TEPAT pukul 16.01 pemeriksaan Samuel Soengjadi selesai. Penuntut Umum langsung ajukan 5 saksi untuk persidangan berikutnya. Kelima saksi: Ir. Ficky, ZZ; Ir. Delta; Syafrawi; Ir. Prapto; dan Heriyanto. Kelima saksi dari pihak perusahaan.
Pukul 16.03 hakim menutup sidang.

“Sidang ditunda minggu depan, 14 September 2011 pukul 09.00 di Pengadilan Negeri Pekanbaru,” tutup Muefri, Hakim Ketua sembari mengetuk palu tiga kali. (rct)

Sumber: @riaucorruption, riaucorruptiontrial.wordpress.com