Sidang Keenam, Terdakwa Arwin AS

by Madeali


CATATAN SIDANG 6, Rabu, 21 September 2011.

Follow twitter: @riaucorruption, riaucorruptiontrial.wordpress.com 

 

Hari ini sidang keenam tersangka terdakwa Arwin kembali dilakukan. Agenda pemeriksaan saksi-saksi. Ada 5 saksi hari ini: Asral Rahman, Supendi, Wan Junaidi, Abduk Haris, dan Hermansi.

Pukul 10.13 Sidang Arwin dimulai. Ia masuk ruangan. Saksi lima orang.

PERTAMA Asral Rahman.  Umur 59 tahun. Lahir di Siak. Kepala Dinas Kehutanan pekerjaannya saat kasus IUPHHK-HT. Ia kenal dengan Arwin, namun tidak ada hubungan keluarga.

Asral Rahman mantan Kadishut Siak dan Propinsi Riau

Asral bekerja di Dinas Kehutanan sejak 1974. Di Siak jabatannya Kasubdin Kehutanan merangkap Kadis. Dilantik Kadis definitif pada 26 Agustus 2002.  Dinas tingkat satu sejak Mei 2004 sampai April 2005.

Ia ada memberi izin IUPHHK-HT untuk 5 perusahaan. Saat izin ia masih plt Kepala Dinas Kehutanan. Pertanggung jawaban kepada Bupati sepenuhnya. Tugasnya memberikan pertimbangan teknis. Syarat izin: peta dan surat permohonan. Ini syarat utama.

Hakim: “Tidak ada dilampirkan kemampuan perusahaan?”

Asral: “Tidak ada penilaian begitu. Kemampuan mereka tidak mungkin saya menilai.”

Inisiatif survei kita yang lakukan. Padahal di aturan Menhut 10.1 tidak ada syarat survei. Setelah keluar izin prinsip oleh terdakwa Arwin, disuruh bikin syarat sesuai 10.1. Amdal dan lainnya. Setelah itu baru keluar izin definitif.

“Saya tidak lihat kemampuan perusahaan. Yang saya lihat mereka semua bergerak di bidang perkayuan. Berdasarkan survei hutan kayu melebihi 5 kubik.  PT SSL yg ajukan Samuel. PT BDB Ficky zz, PT RML Prapto salah satunya yang ajukan. PT BKM Wan Junaidi. PT National Timber and Forest Product yang ajukan Sutrisno.”

Ada tiga perusahaan yang tidak disurvei. Karena perusahaannya kurang lengkap, masih perusahaan sederhana. Apa-apa saja perusahaannya, tidak ingat. Asral mengaku tidak ada terima uang apapun. Dari Agus Syamsir juga tidak ada menerima apapun.

Pada 17 Juli ia sudah pindah dari rumah Dinas Kehutanan. Jadi sejak itu sudah tidak pernah bertemu dengan Agus Syamsir lagi.

“Permohonannya di kawasan hutan alam. Soal survei, sebetulnya tidak terlalu menentukan apakah harus hutan alam atau bagaimana. Yang terpenting tidak terjadi timpang tindih dengan perusahaan lain, itu saja.”

Hakim: “Kenapa rekomendasi tidak menyebutkan hutan alam? Apakah dengan bahasa ada tegakan sudah menyatakan itu pasti hutan alam?”

Asral:”Iya. Saya tidak menyebutkan hutan alam, tapi kawasan hutan.”

Hakim: “Tidak ada juga kawasan hutan disebutkan. Kenapa tidak disebutkan hutan alam?” Tanya hakim lagi.

Asral: “Saya kirim surat rekomendasi kepada pimpinan saya. Jadi saya merasa sudah terbiasa. Karena itu saya menyebutkan hal yang umum saja. Lupa menyebutkan bahasa hutan alam.

Hakim: “SSL mohon lahan 9.000 hektare. Dikabulkan 22.000 hektare. Gimana ceritanya?”

Asral: “Saya tidak tahu. Semua diserahkan ke Agus Syamsir.”

Ditanya perusahaan apa saja yang layak dapat izin IUPHHK-HT, menurut Asral semua perusahaan layak kecuali PT Balai Kayang Mandiri. “Tapi kemudian jadi dibikin layak karena ada salah satu yang bekerja di bidang kayu.”

“Saya berpikir nasionalisme. Karena ada orang pribumi yang ajukan. Masak kita tidak masukkan orang pribumi?”

“Iya, tapi dari 220 juta orang pribumi di Indonesia, mengapa tidak pilih yang lain? Mengapa hanya pilih Balai Kayang Mandiri? Apakah karena ada hubungan keluarga dengan terdakwa Arwin?” tanya hakim.

“Yang jelas karena alasan nasionalisme saya keluarkan pertimbangan teknis. Setelah diperiksa Polda, saya baru tahu Kepmen 10.1. Saat itu saya serahkan semuanya ke Agus Syamsir. Saya tidak tahu lagi. Awalnya dia minta kerja dengan saya, karena dia bidang hutan, jadi saya kasih dia kerja. Dan saya sudah percaya sama dia,” cerita Asral.

Asral mengaku pernah bertemu dengan Sunaryo dan bilang kalau terdakwa Arwin mau naik haji. “Kita ini berteman baik. Seperti teman di kedai kopi. Memang ada diserahkan uang naik haji itu tapi tak ada hubungannya dengan izin.”

Asral juga pernah beri perintah ke Agus Syamsir untuk beli tanah. Samuel bilang ia mau beli.”Yah karena itu saya bilang ke Agus temani Samuel. Kehidupan saya memang dari dulu jual beli tanah, mobil. Itu menarik bagi saya.  Saya tidak pernah beri uang. Saya disumpah, baru jadi org baik, tidak mungkin bohong.”

“Ada dikasih uang Rp 50 juta dr Sunaryo tapi saya tidak pernah minta. Saya dikasih saja. Waktu itu kondisinya mau Pilkada. Sudah hidup saja orang di Siak itu saya senang, saking memprihatinkan keadaan ekonomi di sana waktu itu. Yang bisa sombong saat itu bisa dikatakan hanya saya saja.”

Pukul 11.13 sidang diskors. Asral hendak ke toilet.

Sidang dilanjutkan.

Giliran PU bertanya ke Asral: PT National Timber datang mohon izin IUPHHK-HT saat itu, seingat Asral, Desmon dan Sutrisno. “Karena baru pertama kali, jadi saya kenalkan dengan Arwin.” Pertemuan di kantor bupati. Ia juga mengaku pernah sekali makan dengan Bupati di Hotel Dian Graha. Saat itu tidak ada pengusaha lain hadir.

Asral dan Arwin naik haji bersama. Asral bilang ke Sunaryo kalau ia mau naik haji bersama Arwin. Ada diberikan uang dari Sunaryo untuk naik haji, tapi ia pastikan tidak ada kaitannya dengan izin IUPHHK-HT. Saat itu proses izin sedang berjalan.

Dalam BAP perusahaan yang disurvei dua: RML dan BDB. Tiga lagi tidak. Tidak sesuai dengan pernyataan awal. Tidak disurvei karena Agus Syamsir bilang tidak ada dana. Kata Agus ini tidak apa-apa karena akan disurvei ulang.

PU: “Pertimbangan teknis dikeluarkan apa dasarnya?”

Asral: “Permen 10.1.”

Hakim: “Kenapa tidak dilakukan?”

Asral: “Saya baru tahu setelah dapat masalah.”

Yang disampaikan Asral ke Bupati: ini eks HPH. Bagaimana lahan supaya tidak digarap masyarakat. Tidak ada sama sekali bahas aturan dan ketentuan.

“Soal aturan saya serahkan sepenuhnya ke Agus Syamsir. Jadi selama bahas izin dengan Arwin, tidak ada bahas aturan sedikitpun. Mungkn itu kelemahan saya. PT BKM ada afiliasi keluarga dengan terdakwa Arwin. Tapi Asral bilang tidak pernah ketemu dengannya. Ia adalah Syafrawi, direktur PT BKM.

Dalam BAP: Pernah juga Asral terima dari perusahaan karena dalam masa pendidikan. Total untuk pendidikan sekitar Rp 180 juta.

Pukul 12.01 giliran PH bertanya pada Asral.

PH: “Dalam persidangan lalu Agus Syamsir katakan Asral minta uang Rp 400 juta?”

Asral: “Tidak ada terima.”

Setelah izin IUPHHK-HT harus ada RKT, izin alat berat baru bisa dilakukan pengolahan lahan.  Hanya 8 orang bisa saja mengelola 8000 hektare, bisa gaji orang untuk yang lain-lain. Asral 2003 naik haji bersama terdakwa Arwin.

Dalam BAP tidak ada eks HPH Ekspra Baru dari PT SSL. Dalam pernyataan langsung ada. Tapi dalam BAP tidak ada disebutkan.

Uang diberikan sesudah izin definitif keluar. Tentang uang haji tidak ingat, mungkin sebelum izin keluar.

Pukul 12.24 saksi Asral selesai diperiksa. Ditunjukkan bukti-bukti dihadapan hakim. Ia diperiksa selama dua  jam. Sudah 30 menit berlalu. PU masih perlihatkan bukti kepada Asral.

Terdakwa Arwin bilang semua keterangan saksi benar. Break sholat dan makan siang. Sekitar satu jam. Pukul 14.00 dilanjutkan kembali.

Sidang dilanjutkan lagi pukul 14.11.

Dipanggil dua saksi: Abdul Haris dan Hermansi.

ABDUL HARIS  pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Siak. Hermansi juga bekerja di Dinas Kabupaten Siak.

Herman 56 tahun. Saat tahun 2002 ia bekerja sebagai bagian inventarisasi dan tata guna hutan. Tugasnya menelaah peta perihal izin.

Abdul haris Pegawai Kadishut Siak

Abdul Haris 57 tahun. Permohonan berupa hutan tanaman di area hutan alam. Dalam permohonan peran Abdul Haris sebagai penelaah peta. Petanya dibuat sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Hanya peta situasi biasa. Di Kehutanan juga punya peta.

Hakim: “Apakah area hutan alam atau eks HPH atau bagaimana?”

Abdul: “Arealnya berhutan umumnya.”

Dengan peta biasa tidak bisa lihat keadaan areal hutan. Peta yang diajukan dari perusahaan digabungkan dengan peta di Dinas (peta citra landset) baru bisa tergambar area hutan. Areal itu umumnya hutan produksi bebas. Potensi kayu tidak dianalisa juga.  Salah satu perusahaan pernah disurvei. Hasilnya menggambarkan situasi di tempat. Apakah ada lahan masyarakat. Di perusahaan PT RML yang disurvei.. setelah dari lapangan bikin laporan tertulis. Semua dilaporkan termasuk potensi kayu.  Saat analisis tidak lihat Permen 10.1. Waktu itu ia tidak tahu kalau ada aturan itu.

Setelah diberi laporan izinnya keluar. Permohonannya 7.500 hektare. Yang keluar tidak ingat.  PT SSL yang diteliti 22.000 hektare. Setelah diperiksa baru tahu kalau permohonan 9.000 hektare. Saya hanya diperlihatkan peta saja. Tak ada surat permohonan. Yang dikeluarkan izinnya tidak tahu berapa dari PT SSL. Setelah bikin peta dapat honor. Tapi tidak ada dicantumkan berapa besar rincian honornya dalam ketentuan. Untuk survei ada biaya resmi dicantumkan. Besarnya tergantung luasan. Sekitar 250 ribu per orang per hari.  Analisis peta tidak ada biaya resmi. Tapi ia dapat honor sebesar Rp 1-3 juta dari Agus Syamsir. Termasuk untuk pembuatan peta.  Untuk survei memang diterima 250 ribu per hari per orang.  Tidak ada terima biaya lain selain dua itu.

 

Hermansih Pegawai Kadishut Siak

HERMANSIH di Siak sejak Januari 2001. PT BDB survei tahun 2002. Survei mikro untuk pemberian izin IUPHHK-HT.  BDB disurvei sekitar 15 hari. Anggota 7 orang. Hasil survei lihat dulu status kawasan. Di situ hutan produksi kawasannya. Diameter 30 cm ke atas. Semua hasil dilaporkan ke pihak.perencanaan. Uang untuk paket survei: uang lumpsum, personalius, obat-obatan, personalia. Besarnya berdasarkan golongan. Dikeluarkan PT Bina Daya Bintara (BDB).  Tata cara survei diambil per jalur. Lebarnya 20 m x 50 m.

Abdul dan Herman diperiksa secara bersama-sama. Abdul survei untuk PT RML, sedangkan Herman survei PT BDB. Herman bilang honor yang diterimanya dari pihak perencanaan. Uang dari perusahaan tidak ada.

Giliran PU bertanya ke saksi Abdul dan Herman.

PU: “Pernah tidak tanya Kenapa SSL, BKM, dan NTFP tak disurvei?”

Abdul: “Pernah.”

PU: “Apa jawabannya?”

Abdul: “Kata Agus Syamsir tidak usah disurvei. Itu perintah Asral, kata Agus Syamsir. BKM tidak diperiksa karena ada hubungan dekat dengan terdakwa Arwin. Sunaryo dan Samuel juga orang dekat Asral.  RKT SSL tahun 2007, Abdul ketuanya. Yang dilakukan penebangan hutan alam.  RKT 2006 perusahaan sudah lakukan penebangan sebelumnya.

Sejak pukul 14.45 giliran PU bertanya ke Abdul dan Herman. Pukul 14.55 giliran PH bertanya. “Saat survei RKT ada tidak lampiran Bupati Siak?”

“ Tidak,” jawab Abdul. RKT 2007 ditanda tangani Sudirno Wakil Dinas Kehutanan. Potensi RKT untuk RML yang disurvei 19,77 hektare. Hasil yang disetujui tidak tahu.  Kalau izin survei mikro yang diajukan 30 cm ke atas. Kalau RKT yang diajukan 10 cm ke atas.

“Kenapa bisa begitu?” tanya hakim. Apakah ada petunjuk teknis atau aturannya?” Tidak tahu, kata Herman. Itu perintah dari atasan. Asral Rahman. Survei mikro 30 cm untuk izin. Untuk survei RKT 10 cm. Tidak ada aturannya. Hanya perintah Asral Rahman.” Tegas Herman lagi.

Sementara Abdul bilang ada aturan tentang ketentuan survei 30 cm ke atas. Aturan apa itu, ia tidak ingat. Namun tidak ada perintah atasan.

Pukul 15.10 perlihatkan bukti-bukti kepada saksi Abdul Haris dan Hermansi didepan hakim. Mereka berdua diperiksa bersamaan.

Pukul 15.13 pemeriksaan saksi berikutnya: Wan Muhammad Junaidi.

 

WAN MUHAMMAD JUNAIDI—pengelola PT Balai Kayang Mandiri.

Wan Junaidi, PT Balai Kayang Mandiri

Wan Junaidi lahir di Selat Panjang. Umur 58 tahun. Tinggal di jalan Cemara Ujung. Pekerjaan sekarang pemborong. Sebelum jadi pemborong, ia punya banyak usaha: kerja kapal, usaha kayu ada, sekitar tahun 2002. Namun ia tak ada perusahaan. Tahun 1990-2000 ia bekerja di perusahaan kayu. Jabatan pemilik. Nama perusahaan CV Wan Muhammad Junaidi. Tahun 2002 bekerja di PT Balai Kayang Mandiri.

Direkturnya Syafrawi. Pemilik BKM Asrul Adham. Dengan Syafrawi ada hubungan saudara sepupu. Syafrawi tidak menjalankan perusahaan. Yang jalankan Wan Junaidi. Pernah ajukan izin IUPHHK-HT tahun 2002. Syaratnya peta, SIUP, SITU, profil perusahaan. Peta dapat dari kades Tumang, namanya Hakim.

Permohonan izin diajukan ke Agus Syamsir. Sebetulnya Wan tidak ada niat bikin izin IUPHHK-HT. Saat itu ia ketemu Asral, bilang mau bikin izin HTI. Disuruh hubungi Agus Syamsir. Sebelum permohonan ketemu Agus Syamsir, Wan minta dulu petunjuk dari Asral. Untuk permohonan izin IUPHHK-HT, ia suruh stafnya buat. “Lalu saya minta tanda tangan Syafrawi,” katanya.

Saat Syafrawi tanda tangan, mungkin hanya dibaca sepintas lalu,” kata Wan. Lalu ia antar ke kantor kehutanan. Namun Agus Syamsir tidak ada. Ia lalu pergi ke kantor Bupati, berjumpa dengan Abdul Gani. Pulang dari kantor bupati, baru ketemu dengan Asral di Dinas Kehutanan.

Di Pekanbaru Wan bilang pernah ketemu dengan Agus Syamsir dan Arwin di Kafe Olala. Waktu itu ada cerita tentang izin IUPHHK-HT. “Saya bilang, saya ada ajukan izin. Tolonglah bantu.” Waktu itu bertemunya juga dengan Asrul Adham. Izin keluar.

Setelah izin keluar, ada ajukan izin RKT tahun 2004, ada lakukan survei lapangan. Namun tahun 2005 perusahaan dijual. Ceritanya, Wan pinjam uang Rp 8 miliar kepada Zulfan Hakim. Akhirnya saya jual perusahaan itu.

Dengan modal Rp 300 juta, staf 4-5 orang, ajukan izin 22 ribu hektare, dikabulkan. Setelah dikabulkan, saham perusahaan dijual kepada orang lain. Yang jalankan perusahaan Wan, padahal ia bukan direktur. Direkturnya bernama Syafrawi, namun Syafrawi tak tahu apa-apa tentang roda perusahaan. Ia hanya diminta jadi direktur. Saat itu baru tamat kuliah, disuruh tanda tangan izin, mau saja.

Pertanyaan hakim dijawab Wan dengan terbata-bata. Selain terbata-bata, kaki kirinya sering kali bergoyang keras. Sampai ditegur hakim. “Naik betis Pak,” katanya pada hakim.

Soal biaya, Wan mengaku tidak ada keluarkan biaya apapun kepada siapapun. Setelah ditanya hakim, ia mengaku ada dapat Rp 5 juta dari Agus Syamsir.

Pukul 16.00 beralih ke PU.

Wan Junaidi juga tahu kalau Samuel ajukan izin IUPHHK-HT. Alasannya Wan ajukan izin, ia ingin usaha sendiri. Tapi dalam BAP disebutkan untuk mengambil keuntungan karena potensi kayu masih besar. Wan tidak membantah isi BAP.

PU: “Kenapa pinjaman tidak dilakukan sebelum izin?”

Wan: “Kalau tidak ada izin mana mau dipinjamkan. Izin itu untuk menguatkan agar bisa pinjam uang Rp 8 miliar.

Giliran PH bertanya ke Wan Junaidi. Intinya PH hanya meriview pertanyaan hakim sebelumnya.

Pukul 16.14 Wan selesai diperiksa. Dilihatkan bukti-bukti dihadapan hakim.

Pukul 16.16 pemeriksaan terhadap saksi terakhir: Supendi.

 

Supendi, PT Seraya Sumber Lestari

SUPENDI bekerja sebagai Direktur PT Seraya Sumber Lestari. Pernah ajukan IUPHHK-HT tahun 2003. Arealnya daerah Tumang. Luasnya 16.870 hektare. Supendi hanya tamat SMP namun punya 11 perusahaan. Menurut Supendi, ada 11 macam syarat izin IUPHHK-HT yang diajukan PT SSL.

Survei Supendi tidak ikut. Yang ikut dari staf pendamping perusahaan. Ia bilang ada lakukan survey, namun menurut dinas tidak ada PT SSL lakukan survei. Selain untuk izin, Supendi mengaku tidak ada diserahkan biaya selama proses izin IUPHHK-HT. Besarnya biaya untuk izin sampai Rp 300 juta. Biayanya disetorkan ke bank karena begitu berdasarkan aturan anggaran. Disetor ke negara.

Supendi mengaku kenal Agus Syamsir sekira dua bulan lalu saat sama-sama diperiksa KPK. Sebelumnya tidak kenal. Pernah dengar nama Agus Syamsir tapi tidak tahu orangnya. Ia juga mengaku tidak ada serahkan uang kepada Agus Syamsir selama proses pengeluaran izin.

Pada  2005, ada orang menelepon. Tidak tahu siapa. Katanya mau cari pimpinan perusahaan. Waktu itu ia bilang ada kegiatan bakti sosial. Bertanya kepada Supendi, apakah mau ikut berkontribusi? Ditanya Supendi, caranya bagaimana? Dijawab, kalau bersedia nanti saya kirimkan orang untuk ambil uangnya. “Karena dia kirim orang, saya percaya untuk kegiatan sosial, tapi kalau dia bilang lewat bank, saya tidak percaya. Karena itu saya berikan karena saya juga punya perusahaan di Siak,” kata Supendi.

Dua hari kemudian, ada yang mengaku datang dari Siak. Namanya tidak disebutkan. Saat itu saya mau berangkat. Tapi saya sudah siapkan uang untuk sumbangan bakti sosial. Orangnya saya suruh naik. Karena percaya, uangnya saya serahkan. Saya tidak kenal siapa orangnya, tapi katanya dari Siak.

Hakim: “Ada tidak uang itu kaitannya dengan izin?”

Supendi: “Menurut saya tidak karena itu tahun 2005 dan tidak ada lagi izin-izin yang diurus saat itu.”

Hasil hutan IUPHHK-HT  dijual ke PT RAPP. Hasil penjualan sekitar Rp 24 miliar. Dibayar untuk negara 13 miliar.

PT BDB bukan dibeli tapi diserahkan ke Supendi untuk menjalankan dari Ficky ZZ. Dalam prosesnya harus mencari mitra. Kompesasi untuk itu dikasih satu miliar tapi sebelum itu PT BDB sudah berutang kepada Supendi.

Setahu Supendi, Samuel direktur utama di HTI. Delta sebagai direktur humas. Survei dikeluarkan Rp 12 juta uangnya.

RKT untuk PT BDB tahun 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Dari 5 kali tahun 2005 dan 2006 ada kegiatan. Sedangkan untuk PT SSL 4 kali, semuanya dikeluarkan.

Menurut BAP: Supendi punya staf namanya Roy. Mereka sering berikan uang. Tapi Supendi bilang, mereka seharusnya tak punya kewenangan berikan uang. Berkali-kali Supendi tegaskan ia tidak ada keluarkan uang selain untuk proses izin. Namun dari keterangan BAP, Samuel, direktur di bawah Supendi ada keluarkan uang Rp 200 juta sebanyak dua kali dan lebih dari 10 kali uang dikeluarkan Roy dan diserahkan ke Agus Syamsir. “Saya tidak tahu itu,” tegas Supendi.

Pukul 17.04 giliran PU bertanya. Ia hanya tegaskan pertanyaan hakim. Pukul 17.08 giliran PH bertanya. Saat ditelepon ada orang minta sumbangan, Supendi mengaku belum kenal dengan Arwin. Namun ia tegaskan uang sumbangan yang dikeluarkannya dari uang pribadi, bukan dari uang perusahaan.

Pukul 17.10 pemeriksaan Supendi selesai. Dilihatkan bukti-bukti dihadapan majelis hakim. Selama jawab pertanyaan, Supendi terlihat percaya diri. Beberapa kali ia baca data untuk jawab pertanyaan hakim.

Pukul 17.20 PH brtanya ke Agus syamsir. Ia minta bukti rekening Mandiri, BNI, Danamon. Cek pindah buku Rp 350 juta dan Rp 100 juta sudah ketemu. Betul ada terjadi pemindah bukuan itu.

PU: “Saksi minggu depan, Rabu 28 september: Amin Budyadi, Iyus Rizal, Pinna Liansita, Fredrick Sulli, Constan Djondir Silalahi, Chairil Ilyas, dan Egyanti.”

Menurut PU: semua saksi kali ini menyangkut pemeriksaan terkait RKT. Sidang ditunda Rabu 28 Aeptember, pukul 09.00. Sidang ditutup. Hakim ketuk palu tiga kali. (rct)