Sidang Kelima, Lima Saksi

by Madeali


CATATAN SIDANG 5, Rabu 14 September 2011

Sumber: @riaucorruption, riaucorruptiontrial.wordpress.com

 

PUKUL  10.12, Hakim memasuki persidangan. Agenda masih keterangan saksi. Kelima saksi merupakan pihak yang menandatangani izin IUPHHK-HT bersama tersangka terdakwa Arwin.

Keterangan SaksiIr. H. Ficky ZZ, Direktur utama PT Bina Daya Bintara

Ficky ZZ, Direktur Utama PT Bina Daya Bintara

Ia menandatangani IUPHHK-HT bersama Terdakwa Arwin pada 8 Mei 2002. PT Bina Daya Bintara bergerak di bidang perkayuan. Punya lahan di Kabupaten Siak. Lahan berupa IUPHHK-HT. Ficky ajukan permohonan sendiri. Syaratnya perusahaan dan lahan. Berupa hutan produksi. Sudah ditinjau. Diajukan ke Bupati.

“Bupati suruh ke Dinas Kehutanan,” kata Ficky. Setelah syarat IUPHHK-HT terpenuhi, ia langsung kerja. Ada memohon RKT. Ada kayu-kayu jadi pakai land clearing. Pada 2004 seluruh saham PT BDB dijual pada PT Panca Eka. Mereka yang laksanakan kegiatannya. Pertimbangan saham dijual tahun 2004, karena masalah ekonomis.

Karena sudah direncanakan saham PT BDB akan dijual, Ficky ajukan permohonan izin HPH ke Jakarta. Permohonan diajukan ke eks PT Kosmar. Namun selama proses izin IUPHHK-HT, ia mengaku tak ada keluar dana. Memberikan ke terdakwa Arwin sejumlah dana juga tidak ada. Tapi sering bertemu. Ia tidak tahu beda HPH dan IUPHHK-HT.

SDM PT BDB saat itu delapan orang. Izin keluar 8.000 hektare. Hakim menanyakan lagi kenapa dijual saham BDB? Ficky jawab karena alasan ekonomis. “Saya keluarkan banyak uang. Daripada keluarkan banyak uang lagi.”

Pada 2004 ia punya saham PT BDB dua persen meski sudah dijual. Masih teken RKT lagi tahun 2004. Tahun 2006 baru dijual 100 persen sahamnya.

Izin HPH PT Kosmar berakhir pada 2009. Sejak tahun 1979, sekitar 20-30 persen lahan yang tinggal di PT Kosmar. Itu hutan alam. Ada dilakukan survei. Itu yang dibeli oleh Ficky.

Ia jual saham PT BDB. Pada 2003-2004 tidak ada kegiatan. RKT tidak diajukan sama sekali. Kondisinya lagi ribet. Tapi izin sudah punya. “Kalau sudah tahu jalan benar-benar tidak akan dijual. Saya kan tidak tahu. Bisa ditanam ulang lagi, ngapain dijual.”

Proses IUPHHK-HT tidak ada keluarkan biaya. Untuk operasional keluarkan biaya sekitar Rp 2-3 juta. Uang diserahkan kepada Agus Syamsir. “Untuk uang fotokopi dan peta,” kata Ficky. Ia tidak ada berikan uang ke terdakwa Arwin. ”Bahkan kadang kalau tidak ada uang saya yang minta sama dia.”

Ada lampirkan peta biasa. Hanya foto-foto biasa saja. Yang bikin peta biasanya dari kehutanan. Bisa diminta. Dalam berita acara: dengan IUPHHK-HT lebih memungkinkan. Maksud karena daerah otonomi lebih menguntungkan. Karena urus di Jakarta sudah banyak uang keluar. Ficky mengeluarkan dana Rp 20 juta-an. Itu tertera dalam BAP. “Itu betul,” katanya.
Ia kenal Samuel Soengjadi baru di sini. Pada 2002 atau 2003. Samuel masuk PT BDB pada 2004. Ficky bukan direktur keuangan dan bukan direktur utama. Beda dengan pernyataan Samuel di persidangan sebelumnya. Samuel bilang tahun 2004 dia hanya direktur. Direktur utama dan direktur keuangan adalah Ficky.

Ajukan permohonan izin IUPHHK-HT belum ada peralatan. Rencana mau pinjam ke bank, sudah dapat izin ternyata tidak bisa kalau izin hutan pinjam peralatan ke bank. Izin IUPHHK-HT tidak dilampirkan laporan keuangan. Karena memang begitu kondisinya. Laporan keuangan belum ada. “Apa yang ada saja dilaporkan,” kata Ficky.

Ficky pernah ketemu juga dengan kepala dinas Asral Rahman. Semua dibilang ke Asral sama seperti yang dibilang ke terdakwa Arwin. Ia pernah minta tolong untuk bantu meloloskan pengajuan IUPHHK-HT PT BDB. Kata Arwin, “Datang aja ke sini. Ke dinas…,” ujar Ficky menirukan pernyataan Arwin.

Luasan pohon yang telah diberi izin IUPHHK-HT itu ada yang lebih 5 m3/ha. Inisiatif untuk melakukan pengalihan saat Oktober 2004. Kalau belum ada izin apa yang mau dijual. Nilai ekonomis take over ada pada izin. Tidak ada mengeluarkan uang selain untuk operasional izin. Sewajarnya saja.

Hakim bertanya,” SDM tidak ada, keuangan tidak mampu, kenapa mau izin IUPHHK-HT?”
“Karena ingin bikin izin saja. Modal Rp 375 juta, staf 8 orang, ajukan 36 ribu hektare. Ajukan IUPHHK-HT. Dan dikabulkan,” jawab Ficky

Hakim: “Apa saja syaratnya? Lampirannya apa?”
“Hanya surat permohonan saja. Sama peta. Tidak ada lampiran. Dikabulkan di empat Kabupaten,” kata Ficky.

Pukul  11.12, PU lihatkan bukti dihadapan hakim.
Pukul 11.30, terdakwa Arwin bicara, “Saya pernah bertemu Ficky, sering. Tapi tentang izin tidak pernah ketemu khusus. Pertemuannya secara bersama-sama dengan pengusaha lain.”

Keterangan Saksi-Ir. Prapto, Komisaris PT Rimba Mandau Lestari (RML)

PT RML bergerak pada 1999. Ajukan permohonan ke Menteri Kehutanan. Keluar izin HTI pada 2001. Baru izin prinsip. Mau tindaklanjuti keluar Peraturan Menteri Nomor 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Hutan Tanaman.

Prapto, Komisaris PT Rimba Mandau Lestari

Lalu baru ajukan lagi ke daerah untuk otonomi daerah. Akhirnya itu jadi wewenang Bupati. Permohonan IUPHHK-HT tahun 2002 seluas 7.500 ha untuk Siak. Hanya Siak saja. Waktu itu staf PT RML 8-9 orang. Modal Rp 375 juta.
Hakim: “Lampirannya apa?“

“Citra landset. Surat usulan. Ada profil perusahaan. Izin disampaikan ke Bupati Arwin. Tembusannya ke Dinas Kehutanan. Izin tahun 2002 diajukan. Keluar tahun 2003. Yang diizinkan 6.400 ha. Izin UPKT tidak ada. Izin RKT 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010. Semua disetujui,” jawab Prapto.

Ada proses penebangan hutan waktu itu. Tahu izin IUPHHK-HT. Penebangan dulu baru menanami. Tak sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Hutan Tanaman.

Biaya pada dasarnya ada saat tim pemeriksa. Tidak ada dana lain, murni untuk operasional saja. Biaya resmi ada. Di luar biaya resmi tidak ada. Lebih kurang empat bulan keluar izin. Setelah itu baru operasional.

Prapto lakukan koreksi. Ia bilang izin keluar Februari 2003. Permohonan pada 10 Mei 2002. Setelah keluar IUPHHK-HT tidak ada biaya yang dikeluarkan. “Saya pernah ketemu Agus Syamsir tapi tidak ada berikan uang,” kata Prapto.
PT RML kerjasama dengan PT Siak Raya dan PT Dekster. Keuntungan lebih dari satu miliar. Kayu yang ditebang, yang besar dijual ke Siak Raya. Yang kecil dijual ke PT Indah Kiat Pulp and Paper. “Total biaya yang dikeluarkan lupa. Keuntungan tidak hapal lagi,” kata Prapto.

Hakim: “Dalam pengurusan izin berapa uang yang dikeluarkan?”
Prapto: “Hanya untuk fotokopi dan peta.”

Namun Agus Syamsir bilang Prapto serahkan uang Rp 7,5 juta.
Prapto: “Iya itu untuk fotokopi dan peta. Ada survei dengan ambil sampel saja. Ditindaklanjuti tim bersama turun dari instansi kehutanan setempat. Sebelum izin keluar.”

“Plot lahan di atas 5 meter kubik per hektare. Pada dasarnya kita sampaikan permohonan sesuai dengan bidang kita. Tidak ada melakukan pembaruan izin,” kata Prapto.

Izin keluar walau hutan tegakan. Melanggar Kepmen 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Hutan Tanaman. Prapto bilang dalam permohonan awal tidak disampaikan laporan keuangan. Izin keluar. Konsultan tidak bilang harus pakai laporan keuangan. Pernah baca Permen 10.1? “Tidak ingat,” kata Prapto.

PU: “Land clearing pedomani Kepmen 151/Kpts/2003 Rencanan Kerja, Rencanan Lima Tahunan, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman. Tidak boleh sembarang land clearing?”
Kata Prapto PT Siak Raya Timber ada keluarkan dana Rp 500 juta untuk izin. Yang diberikan saksi Rp 7,5 juta ke tempat lain.

“Ada untuk bayar konsultan, biaya Rp 500 juta. Ini khusus untuk pengurusan izin,” kata PU.
Kata Prapto 6-7 tahun setelah tanam baru panen. Diameter pohonnya 150-200 ton per hektare. Dua perusahaan konsultan untuk kelengkapan syarat izin termasuk Amdal digunakan dari dana 500 juta.

Pukul 12.29, hakim alihkan ke Penasehat Hukum.
“Dari luas 6400 ha dibagi berapa blok?”

Kata Prapto teknisnya tidak tahu. RKT tidak ada dilibatkan terdakwa Arwin. Tidak ada dapat uang dari Agus Syamsir. Prapto mengaku uang Rp 500 juta tidak ada untuk terdakwa Arwin. Bisa dipertanggungjawabkan karena ada laporan perusahaan. Uang itu untuk proses perizinan. Prapto melanjutkan, KSO dibikin tahun 2004, setelah RKT keluar. Uang keluar ada sebagian setelah dan ada sebagian sebelum RKT keluar.

“BAP izin tahun 2003. KSO tahun 2004. Kapan RKT keluar?” tanya PH.
“RKT keluar Juni tahun 2004,” jawab Prapto.
Pukul 12.39 PU perlihatkan bukti-bukti dihadapan hakim.
Sidang diskors hakim selama 1 jam. Sidang dilanjutkan lagi pukul 14.00.

Keterangan Saksi–-Delta, Syafrawi dan Heriyanto

Delta, Direktur PT Seraya Sumber Lestari

Mereka disidang dalam waktu yang sama di satu ruangan.

DELTA  dari PT Seraya Sumber Lestari. Ada minta izin IUPHHK-HT. Tanggal persis kurang ingat. Ketemu dengan pemuka masyarakat. Bersama pemuka masyarakat ketemu terdakwa Arwin. Pergi dengan mendiang kepala desa Tumang. Lokasinya sudah tahu. Lahan yang diajukan 8.000 ha. Syaratnya profil perusahaan dan citra landset. Tidak ingat kapan berdirinya. “Karena saya direktur membidangi masyarakat.”

Direktur utama Samuel Soengjadi. Delta mengurus semua syarat pengajuan IUPHHK-HT. Delta tahu tentang Kepmen 10.1. Salah satu kriteria areal non produktif, katanya. Potensi <5 m3, lanjutnya.

Hakim: “Kenapa mau lanjutkan kalau tidak ada survei? Tidak sesuai dengan Kepmen?”
Delta: “Syarat lahan kan hanya salah satu saja dari sekian banyak syarat.”

“Sudah tahu tidak mungkin dikeluarkan IUPHHK-HT tapi tetap diajukan?” tanya hakim lagi. “Iya,” jawab Delta.
Delta tidak ada berikan uang sama sekali. Jumlah pegawai masih 5 orang waktu ajukan izin. Izin terbit tahun 2002. Tidak langsung keluar, banyak lagi yang harus kita lengkapi. Izin prinsip dikeluarkan terdakwa Arwin.

Harus ada studi kelayakan dan Amdal. Dianalisa Dinas Kehutanan dan Kabupaten, kalau penuhi syarat dikeluarkan izin. Potensi lahan tidak ingat berapa. Ada lahan kosong, ada lahan kebun karet, ada lahan masyarakat. Awalnya diajukan 9.000 ha diharapkan dapat netto bersih segitu. Keluar izinnya 16.875 ha karena di dalamnya ada perkampungan masyarakat. Dalam izin yang ditanam khusus HTI, lahan masyarakat di enclave.

Soal dana, tak ada diberikan kepada terdakwa Arwin. RKT pernah diajukan 2003, tapi tidak disahkan. Pada 2004 diajukan lagi. IUPHHK-HT secara ekonomis masih menguntungkan daripada HTI. Produksi tidak ikut menangani. Jualnya juga tidak ikut menangani. Sejak tahun 2004 sudah tidak aktif lagi di perusahaan.

Dalam BAP tercatat izin IUPHHK-HT yang diberikan 22 ribu ha. Pengakuan Delta izin 9 ribu ha. Keterangan tidak sama. Dalam BAP permohonan 22 ribu: 16 ribu hutan, 4 ribu areal lahan masyarakat. Mungkin petanya salah. “Di izin saya tanda tangan 9000 ha. Masalah keuangan sama sekali tidak tahu. Saya tidak tahu bagaimana bentuk kerjasamanya.” Padahal ia seorang direktur bagian masyarakat.

Syafrawi, Direktur PT Balai Kayang Mandiri

SYAFRAWI adik sepupu terdakwa Arwin. PT Siak Raya Timber mitra PT milik Prapto ada keluarkan dana Rp 500 juta untuk izin. Yang diberikan saksi Rp 7,5 juta ke tempat lain.

Syafrawi sekarang kerja di Dinas perhubungan Kabupaten Siak. Pernah di perusahaan dari tahun 2000-2003. Ia hanya meneken surat yang dibawa Pak Wan Muhammad Junaidi. Tidak pernah ketemu dengan terdakwa Arwin. Tapi memohon izin kepada Bupati. Ia tidak tahu menahu tentang izin IUPHHK-HT. Dia sebagai direktur hanya disuruh teken oleh Wan Junaidi. Syafrawi waktu itu sebagai room boy. Ia mengajukan izin IUPHHK-HT. Ia diminta jadi direktur oleh Wan Junaidi. Ia tidak tahu apa-apa soal perusahaan itu. Saat diajukan surat izin untuk tandatangan, ia tidak mengerti isinya.

Tapi ia mengakui BAP yang dibuatnya. Tidak pernah dapat uang atau hasil dari perusahaan. Syafrawi tercatat sebagai direktur PT Balai Kayang Mandiri. Setelah lulus PNS, direkturnya langsung diganti. Ia langsung pindah ke Siak. Tidak mengikuti perkembangannya. Syafrawi sarjana ekonomi. Baru lulus kuliah. Disuruh tandatangan oleh Wan Junaidi. Ia mau saja walau tidak paham isi suratnya. Syafrawi ada hubungan saudara dengan Asrul pemilik modal BKL. Ia ada hubungan saudara juga dengan terdakwa Arwin. “Yang penanggung jawab penuh saya sebagai direktur. Yang menjalankan roda perusahaan Wan Junaidi.”

Hampir sebagian besar Syafrawi menjawab TIDAK TAHU tentang teknis perusahaan. Padahal ia sebagai direktur. Karena ia memang tidak pernah jalankan roda perusahaan. Ia hanya disuruh jadi direktur. Ia juga ada hubungan saudara dengan semua orang yang terlibat dalam perusahaan Balai Kayang Mandiri.

Heriyanto, Direktur Nasional Timber and Forest Product

HERIYANTO. Sekitar 8000 lebih ha luas lahan diajukan untuk izin IUPHHK-HT. Heriyanto tak pernah mengurus izin IUPHHK-HT. Yang urus semua Sunaryo. Tandatangan izin juga Sunaryo. Ia tidak kenal sama sekali dengan terdakwa Arwin. Hanya pernah lihat di TV atau koran. Tidak pernah ketemu langsung. Permohonan diajukan Mei 2001. Keluar izin Februari 2003. Seluas 8.200 ha. “Hanya itu yang saya tahu. Urusan teknis saya tidak pernah tahu tentang hutan.”
Setelah semua selesai Sunaryo lapor ke Heriyanto perlu uang Rp 400 juta. Dikeluarkan. Kayu kecil dijual ke PT RAPP dan kayu besar dijual ke PT Siak Raya Timber. Biaya seluruhnya Rp 400 juta. “Dana lain tidak tahu lagi. Sunaryo lebih tahu banyak.”

Sunaryo kasih uang ke Agus Syamsir. Ia lapor ke Heriyanto. Modal total Rp 400 juta. Hasil produksi Rp 30 miliar. Investasi Rp 15 miliar.

PUKUL 15.35, giliran PU bertanya pada Delta, Syafrawi, Heriyanto.

Delta direktur PT Seraya Sumber Lestari. Ia mengaku menangani hubungan masyarakat. Selain dari bidang itu, ditanyakan hakim, ia jawab tidak tahu. Jabatan Delta direktur. Tidak punya rincian sebagai direktur apa. Tapi tidak urus keuangan dan tidak tahu soal dana yang dikeluarkan untuk untuk izin.

Syafrawi direktur PT Balai Kayang Mandiri. Heriyanto direktur PT Nasional Timber and Forest Product.
Dalam keluar cek 400 juta Heriyanto tidak tandatangan. Sudah penuhi syarat asal dua direktur yang tandatangan. Saat itu Sunaryo dan Sutrisno. Yang tandatangan RKT 2005 Asral Rahman. Tahun 2006 yang tanda tangan Burhanudin Husin (kini Bupati Kampar).

PUKUL 15.53 giliran PH bertanya. Ia hanya khusus bertanya pada Heriyanto.
Perihal izin sampai 22 ribu ha, Delta tak tahu menahu. Tapi ia membenarkan keterangan itu betul. Yang 9000 ha itu hanya untuk tanaman pokok.

Pukul 16.04 Hakim minta bukti diajukan untuk Saksi Heriyanto.
Pukul 16.12 Syafrawi ditunjukkan barang bukti.

PU: Saksi yang akan datang Asral Rahman, Supendi, Wan Muhammad Junaidi, Abdul Haris, Hermansi.
PH: Agus Syamsir diminta serahkan barang bukti rekening yang kemarin. Diminta juga Agus Syamsir agar jadi tersangka. Karena banyak memberikan keterangan palsu.

Hakim: Agus Syamsir tidak ada. Kita minta dia hadir minggu depan untuk berikan bukti cek.
Pukul 16.37 sidang ditunda pada Rabu, 21 September 2011, pukul 09.00. Masih agenda pemeriksaan saksi. (rct)