Tujuh Saksi di Sidang Ketujuh

by Madeali


follow twitter: @riaucorruption,

sumber:  riaucorruptiontrial.wordpress.com

 

JADWAL  sidang hari ini pukul 09.00, Rabu 28 September 2011. Namun lagi-lagi molor. Pukul 10.28, sidang baru dimulai. Lima hakim masuk ruang sidang, semua hadirin berdiri. “Sidang terdakwa Arwin kita buka dan dinyatakan terbuka untuk umum,” kata Muefri, Hakim Ketua. Muefri langsung minta jaksa hadirkan saksi ke ruang sidang.

Saksi 1Amin Budiadi—Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak

Amin Budiadi, Tahun 2004 Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak

“Saksi pertama kita panggilkan Saudara Amin Budiadi,” ujar Roem, salah satu Jaksa Penuntut Umum. Amin masuk ke ruangan. Ia berpakaian batik cokelat, celana katun hitam dan berkacamata.

Amin lahir tahun 1962. Ia bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Kehutanan Kabupaten Siak. Saat izin IUPHHK-HT keluar, Amin bekerja di Bappeda Siak.

Jenjang karir: tahun 1996 bekerja di Kanwil Kehutanan. Tahun 2002 di Siak. Tahun 2004 menjadi Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak.

Amin tahu tentang permohonan izin IUPHHK-HT. Saat mulai bekerja sebagai Kadis Kehutanan Siak tahun 2004, izin-izin itu sudah keluar. Izin dikeluarkan oleh Arwin AS, Bupati Siak.

Menurut Amin, ada 6 perusahaan yang saat itu ajukan izin prinsip tersebut untuk daerah Siak. Keenam perusahaan: Rimba Mandau Lestari, Seraya Sumber Lestari, Balai Kayang Mandiri, Bina Daya Bintara, Nasional Timber and Forest Product, dan Rimba Mandau Perkasa. “Satu perusahaan tidak jalan setelah izin keluar, yakni Rimba Mandau Perkasa,” kata Amin.

Setelah IUPHHK-HT keluar, agar perusahaan dapat beroperasi, mereka harus ajukan izin RKT (Rencana Kerja Tahunan). Proses pengajuan RKT oleh perusahaan-perusahaan tersebut dilakukan semasa Amin Budiadi menjabat Kadis Kehutanan Siak. Saat izin IUPHHK-HT keluar, ia kurang begitu tahu prosesnya karena ia berada di Sub Dinas Produksi. “Izin IUPHHK-HT di Subdin Perencanaan,” katanya.

Lahan pengajuan RKT oleh perusahaan—tahun 2005—menurut Amin, punya potensi tegakan. Lahan itu masuk hutan produksi. Walau begitu, isi di dalam hutan adalah kayu alam. Potensi kayunya, “Di atas 10 meter kubik per hektare,” kata Amin.

Amin juga tahu ia melanggar Peraturan Menteri 10.1. Dalam Permen 10.1, potensi kayu untuk IUPHHK-HT harus di bawah 5m3/ha. Namun sebagai Kadis Kehutanan Siak, ia tetap meneruskan permohonan izin RKT itu. Parahnya, Amin tak menyebutkan dalam rekomendasi itu, bahwa potensi kayu lahan melebihi aturan Permen 10.1, padahal ia paham Permen 10.1.

Dalam BAP Amin Budiadi, tertulis ia pernah dapat uang Rp 85 juta. “Itu akumulasi pengurusan RKT selama menjabat Kadis Kehutanan Siak,” ujarnya. Rinciannya: Rp 2 juta per tahun untuk 6 perusahaan selama 6 tahun. RKT wajib diterbitkan setiap tahun bila perusahaan ingin beroperasi. Namun bila dikalikan, “Tidak sampai Rp 85 juta,” cecar Hakim. Amin terdiam.

Amin juga mengaku pernah terima uang dari Agus Syamsir, namun bukan untuk urusan RKT, untuk sponsorship perlombaan badminton. Agus Syamsir dijadikan perantara para pejabat perusahaan dalam memberikan sejumlah uang ke pejabat Dinas Kehutanan.

Hakim menelisik soal banyaknya aturan yang dilanggar dalam penerbitan RKT ini. Ada perusahaan yang tak menyerahkan syarat secara lengkap, namun izin RKT tetap keluar. “Sebenarnya tanpa pertimbangan teknis pun, izin RKT bisa terbit,” ujar Amin. Namun dalam membuat pertimbangan teknis, semua syarat harus dilengkapi. “Bila kurang, pertimbangan teknis tidak bisa dikeluarkan.”

Salah satu syarat RKT, mesti ada citra landset. “Ada beberapa perusahaan yang tak lampirkan citra landset, namun tetap dikeluarkan izin RKT,” desak hakim. “Dalam permohonan izin IUPHHK-HT dan RKT, keduanya mesti pakai citra landset,” jawab Amin. Namun citra landset tak bisa menggambarkan kondisi lahan secara detail, hanya garis besarnya saja.

Pukul 10.17 Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan oleh hakim untuk bertanya ke Amin Budiadi. Pertanyaan PU seputar potensi lahan untuk izin RKT. Ia menegaskan pertanyaan hakim.

Amin cerita, survey RKT itu ada standar honornya. Honor dari perusahaan, sedangkan dari dinas tidak ada diberikan uang operasional, meski mereka turun atas nama dinas Kehutanan. Survei dilakukan berdasarkan sampling saja. Itu juga ada acuannya, yakni 10 persen dari seluruh areal. “Semua merupakan hutan alam dan belum ada dilakukan penanaman kembali sampai sekarang,” kata Amin.

Pukul 11.34, giliran Penasehat Hukum bertanya. Ia juga menegaskan pertanyaan hakim. Ia bertanya seputar RKT dan syaratnya. Dalam melakukan land clearing, menurut Amin, juga harus didahului dengan pengajuan RKT dulu.

Pukul 11.40, giliran hakim bertanya kembali. Amin mengaku ia yang mengeluarkan RKT. Ia berikan pertimbangan teknis. Dalam pertimbangan teknis, Amin menyebutkan itu adalah hutan alam. Padahal izin ditujukan untuk hutan tanaman. Mengenai kejanggalan ini, ia hanya bilang bikin pertimbangan teknis sesuai usulan, tak mengecek lagi. “Tidak ada tekanan perintah atau tekanan uang dalam hal ini,” ujar Amin.

Hakim mendesak sekali lagi, “Kenapa di pertimbangan teknis dibuat hutan alam, padahal sebetulnya hutan tanaman?”

Amin diam saja.

“Apa karena tahun-tahun sebelumnya sudah begitu?” desak hakim.

Amin jawab berbelit dan terbata-bata.

“Sudah, tidak perlu dijawab,” kata hakim tegas.

Belakangan terkuak, selain menerima uang Rp 85 juta, Amin juga pernah terima uang dari pengolahan kayu hutan. Uang itu tak ada kaitannya dengan survei.

Pukul 11.48, PU perlihatkan bukti-bukti tertulis kepada Amin Budiadi.

Saksi 2. Iyus Rizal—Kepala Sub Dinas Lahan dan Hutan Dinas Kehutanan Siak

Saksi 3. Konstan Djondar Silalahi—Pensiunan Dinas Kehutanan Siak

Iyus Rizal, Kepala Sub Dinas Lahan dan Hutan Dinas Kehutanan Siak

Iyus dan Konstan diperiksa bersamaan. Iyus lahir di Sukabumi tahun 1964. Ia bekerja di Dinas Kehutanan Siak sejak 2002 hingga sekarang. Sedangkan Konstan lahir di Pematang Siantar. Ia mengaku kenal Arwin, namun tak ada hubungan keluarga. Tahun 2002-2006, Konstan bekerja sebagai Kepala Seksi Produksi. Mereka berdua lakukan survei lapangan terkait izin RKT.

Iyus dan Konstan melakukan survei untuk penerbitan RKT Rimba Mandau Lestari dan Nasional Timber and Forest Product. Iyus anggota survei, ketuanya Konstan sendiri.

Tugas Konstan dalam survei: memeriksa batas blok, land cruising, foto, dan melaporkan hasilnya kepada kepala Dinas. Untuk blok tebangan, dipilih secara acak dan diambil samplingnya saja.

Semua lahan yang disurvei untuk PT RML dan NTFP, menurut Konstan, merupakan hutan tegakan alam. Iyus dan Konstan mengaku ada terima biaya dari survei itu. Biaya dikeluarkan oleh perusahaan, berdasarkan anggota dan golongan. Berapa besarnya, Konstan mengaku tak ingat. “Sudah empat tahun pensiun, jadi sudah lupa,” katanya. Sedangkan Iyus menyebut ia terima Rp 200 ribu per hari. Waktu survei selama 10 hari. Belakangan Konstan mengaku ia terima Rp 230 ribu per hari. Masih ada biaya asuransi Rp 100 ribu per orang untuk sekali kegiatan survei. Semua biaya dikeluarkan perusahaan.

Biaya Rp 200 ribu itu, menurut Konstan, ada Perda yang mengaturnya. Ia lupa nomornya. Namun disebutkan untuk biaya pemeriksaan lapangan. “Untuk beli sepatu, bikin laporan, bikin peta…” kata Konstan.

“Bukankah itu sudah dibiayai perusahaan?” tanya hakim.

Konstan menjawab terbata. “Kami pakai uangnya untuk itu,” jawab Konstan.

Konstan Djondar Silalahi, Pensiunan Dinas Kehutanan Siak

Untuk potensi kayu, Iyus bilang hasil survei, potensi kayunya mencapai 80m3/ha. Ini menyalahi Peraturan Menteri 10.1. “Saya baru tahu aturan ini setelah terjadi kasus ini,” kata Iyus. Jawaban sama dilontarkan Konstan. “Pantaslah hutan Riau ini sudah habis semua, gara-gara orang Kehutanan tidak tahu aturan,” timpal hakim.

Iyus bilang, ia pernah jadi ketua tim survei untuk PT Arara Abadi tahun 2006. Izin IUPHHK-HT Arara langsung dikeluarkan Menteri Kehutanan. Ia juga pernah jadi ketua tim survei untuk perusahaan PT Balai Kayang Mandiri tahun 2007. Namun tak ada pelaksanaannya.

Setahu Iyus, ada 10 perusahaan yang punya izin IUPHHK-HT di Siak. PT Arara Abadi, PT Ekawana, PT Riau Abadi Lestari, PT RAPP. Enam perusahaan lagi yang disebutkan sebelumnya.

Pukul 12.22 giliran Jaksa Penuntut Umum bertanya ke Konstan dan Iyus. Riono, salah seorang jaksa mengkonfirmasi seputar keterangan yang tercantum dalam BAP. Semua terkait survei RKT.

Menurut Iyus, Kepala Dinas ada dapat uang dari perusahaan untuk biaya survei. Maksudnya Amin Budiadi, saksi pertama. “Kalau dihitung-hitung, total pengeluaran biaya survei tidak sampai Rp 85 juta,” kata Iyus. Namun Amin mengakui menerima uang Rp 85 juta dari perusahaan terkait penerbitan RKT.

Pukul 12.26, giliran Penasehat Hukum yang bertanya. Konstan bilang, di daerah yang disurvei tidak ada temuan suaka margasatwa. Pukul 12.30, jaksa perlihat bukti surat kepada saksi Iyus Rizal dan Konstan Djondar Silalahi.

Pukul 13.40, hakim menunda sidang satu jam untuk makan dan sholat. Sidang dilanjutkan lagi pukul 13.30.

Saksi 4. Fredrik Suhi—Kepala Seksi Dinas Kehutanan Propinsi Riau

Pukul 13.40 sidang dilanjutkan kembali. Hakim langsung minta jaksa panggil saksi berikutnya.

Fredrik Suhi, Kepala Seksi Dinas Kehutanan Propinsi Riau

Dalam catatan Fredrik, tahun 2004 ada 5 perusahaan ajukan RKT, tahun 2005 ada 6 perusahaan. Tahun 2007 ada 5 perusahaan. Tahun 2008 tidak ada. Semuanya RKT yang diajukan keluar. Acuan dikeluarkannya RKT yakni Permen 151, bukan Permen 10.1.

Fredrik bilang, semua perusahaan yang ajukan RKT tidak melakukan RKL. Mestinya dalam aturan Permen 151, harus ada RKL dulu. Namun ia bisa dikeluarkan karena ada Surat Edaran dari Dirjen No.83 dan Surat Keputusan Presiden P.45. Penerbitan RKL dilakukan oleh Menteri Kehutanan.

Namun ada ketentuan lagi, bila tidak ada RKL, dan kalau RKT ingin diterbitkan, harus ada izin Bagan Kerja. Sedangkan SK Bagan Kerja ini, hanya 2 perusahaan yang punya: Balai Kayang Mandiri dan Seraya Sumber Lestari. Meski begitu, semua RKT dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Riau. Alasan Fredrik, “Itu sudah perintah pimpinan, jadi proses saja.”

Sudah 25 tahun Fredrik bekerja di bidang kehutanan. Beberapa kali ia gugup dan terdiam dalam menjawab pertanyaan hakim. Ia ketahuan melanggar beberapa aturan dalam penerbitan RKT, tak sesuai dengan prosedur. Salah satunya, ia terdiam saat hakim tanya mengapa di RKT disebutkan hutan alam, padahal izinnya untuk hutan tanaman.

Pukul 14.22 giliran Penuntut Umum bertanya. Jaksa bertanya seputar tidak diterbitkannya RKL, namun RKT tetap terbit. Pukul 14.28 Penasehat Hukum diberi kesempatan ajukan pertanyaan kepada saksi. PH juga bertanya seputar RKL. “SE 83 dan SK P.45 itu sangat menentukan. Mungkin kalau tidak ada itu, RKT tidak bisa diterbitkan,” kata Fredrik.

Dalam penerbitan RKT, Fredrik mengakui tidak ada perusahaan yang bertemu khusus dengannya. “Kalau bertanya tentang kelengkapan berkas, ada. Tapi saya bilang ada di staf. Langsung saja tanya ke sana.” Ia juga bilang perusahaan tidak ada memberikan apapun untuk memperlancar RKT.

“Tapi dalam BAP, saksi pihak perusahaan, mereka ada kasih uang untuk memperlancar penerbitan RKT,” ujar hakim.

“Kalau untuk perayaan HUT RI ada diberikan bantuan.”

“Ya, itu sama saja. Pasti untuk memperlancar juga tujuannya.”

Pukul 14.43 diperlihatkan bukti surat kepada Fredrik.

Saksi 5. Khairil Ilyas—Staf PT Nasional Timber and Forest Product

Saksi 6Pina Liangita—Kepala Bagian Keuangan PT Siak Raya Timber

Saksi 7. Egianti—Staf Administrasi PT Seraya Sumber Lestari

Pukul 15.00 ketiga saksi terakhir dipanggil jaksa. Khairil Ilyas, Pina Liangita, dan Egianti. Khairil lahir tahun 1964. Pina lahir tahun 1964. Sedangkan Egianti lahir tahun 1972.

Egianti, Staf Administrasi PT Seraya Sumber Lestari

Dalam kesaksiannya, Khairil mengaku tahu PT NTFP punya izin IUPHHK-HT sebesar 8.200 hektare. Yang mengajukan permohonan, direktur NTFP. Kondisi lahannya termasuk hutan produksi. Ada juga berupa hutan alam. Arah pengembangan hutan juga ada.

Di PT NTFP, Khairil bertugas mengurus RKT. Ia urus izin RKT di Dinas Kehutanan Propinsi Riau. Seingatnya, RKT NTFP ada dua kali diajukan, tahun 2005 dan 2006. Semuanya keluar. Syarat yang dilampirkan hanya citra landset, peta, dan pertimbangan teknis.

Khairil juga bilang tidak ada ditampilkan RKL. Namun ia bilang harus ditampilkan RKU (Rencana Kerja Usaha). Belum ada ditampilkan, izin RKT keluar. “Itu ada aturannya. RKT bisa keluar walaupun tidak ada RKU,” kata Khairil. Ditanya aturan nomor berapa, ia lupa.

Khairil Ilyas, Staf PT Nasional Timber and Forest Product

Belakangan ia mengakui izin RKT bisa keluar karena ada perintah dan dapat dispensasi dari Departemen Kehutanan. Ada percepatan juga dari RAPP. Itu semua diajukan melalui surat. Namun ia tidak ingat isi surat. “Ini untuk pengurusan RKT tahun 2006,” katanya.

Setelah RKT keluar, dilakukan penebangan terhadap kayu hutan alam. Potensinya rata-rata 90m3/ha. Menyalahi aturan Permen 10.1. Namun tetap dilakukan. Untuk survei lapangan, ia mendampingi orang Dinas Kehutanan.

Pina adalah bagian keuangan di PT Siak Raya Timber. Ada lima perusahaan di bawah naungan PT Siak Raya Timber. Menurut Pina, mereka sering pinjam uang ke Siak Raya. “Kalau tidak ada uang, mereka pinjam, baru dikasih uang,” kata Pina menjelaskan prosedurnya.

Pina mengaku hanya mengurusi pengeluaran uang, tidak pernah terlibat dalam izin kehutanan. Ia juga tak pernah ketemu dengan orang dinas yang minta uang. “Kemungkinan ketemunya dengan direktur saya, Sunaryo,” ujarnya.

Dalam BAP, tercantum Pina mengeluarkan biaya Rp 17 juta untuk naik haji Arwin. Saat itu yang ambil uangnya langsung Sunaryo. Ia katakan untuk bantuan naik haji Arwin. Setelah uang diberikan ke Sunaryo, Pina akan bikin voucher sebagai bukti uang keluar dan peruntukannya.

Dalam BAP juga tercantum banyak sekali pengeluaran tidak resmi yang dikeluarkan PT Nasional Timber and Forest Product, anak perusahaan PT Siak Raya Timber. Salah satunya untuk beli dasi Asral Rahman. Pina tetap mengaku tidak pernah ketemu dan tidak kenal semua orang yang mendapat uang tersebut. Yang meminta dana banyak dari orang dalam perusahaan sendiri. “Mereka ambil sendiri uangnya,” kata Pina.

Egianti bekerja untuk PT Seraya Sumber Lestari sejak tahun 2004. Ia bekerja di bidang administrasi. Tugasnya mencatat surat masuk dan keluar, merekap surat, dan bikin laporan bulanan. Tahun 2004, Egianti mengurus RKT untuk PT SSL. Tahun 2005 ia urus RKT untuk PT BDB. Semua diurus sendiri oleh Egianti. “Tidak pernah keluarkan biaya. Tidak ada juga beri sesuatu ke Dinas Kehutanan,” katanya.

Samuel Soengjadi, Direktur PT SSL pernah minta Egianti untuk menghubungkan dirinya dengan Sutanto, staf Dinas Kehutanan. Lalu Samuel minta Egianti untuk serahkan surat. Namun ia tak tahu surat apa.

Pukul 15.47, giliran Jaksa Penuntut Umum bertanya kepada ketiga saksi. Dimulai dari Khairil Ilyas. Setelah RKT keluar, NTFP mulai tanam tahun 2005 dan 2006. Sampai sekarang belum menghasilkan.

Pina Liangita, Kepala Bagian Keuangan PT Siak Raya Timber

Pina jelaskan kepada jaksa kalau atasannya adalah Heriyanto. Ia juga bilang PT Nasional Timber sering melakukan pinjaman ke PT Siak Raya. Peminjaman diambil melalui kas PT Nasional Timber. Sutrisno, salah satu direktur Siak Raya, tidak terlalu sering ambil uang di Siak Raya. “Lebih sering Sunaryo,” katanya. Sunaryo merupakan direktur PT Nasional Timber and Forest Product.

Giliran PH bertanya ke ketiga saksi. Hampir semua pertanyaan PH dijawab dengan tidak ingat oleh Khairil. Terutama tentang proses izin penerbitan RKT PT Nasional Timber.

Semua uang yang dikeluarkan Pina tidak pernah ada tanda terima dari penerima. Misal untuk naik haji Arwin. Tidak ada tanda terima dari Arwin, apakah ia sudah menerima uang itu atau tidak.
Pukul 16.03 diperlihatkan bukti tertulis kepada saksi Khairil Ilyas, Pina Liangita, dan Egianti. Mereka maju ke meja hakim secara bergantian.

MINGGU  depan, Rabu 5 Oktober 2011, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 8 orang saksi. Kedelapan saksi itu: Sandra, Sutrisno, Supriyadi, Adam Sofyan Siregar, Izam, Kusbiantoro, Totok Sunyono, dan Merry.

Sidang hari ini ditutup hakim pukul 16.18. (rtc)