SIDANG KEDELAPAN, Delapan Saksi

by Madeali


follow us at Twitter: @riaucorruption

SIDANG KEDELAPAN terdakwa Arwin AS, mantan Bupati Siak, tanggal 5 Oktober 2011. Sidang dimulai pukul 10.11, molor satu jam dari jadwal. Jaksa Penuntut Umum (JPU) hadirkan delapan saksi: Merry, Sutriyadi, Subasrun, Kusriantono, Nizam, Adam Sofyan Siregar, Totok Sunyono, dan Sandra Wibawa.

Lima hakim masuk ruang sidang. Arwin berdiri di depan pintu masuk. “Sidang terdakwa Arwin kita buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa silahkan masuk ke ruang sidang,” kata Muefri, majelis ketua.

Saksi 1. Merry—Kasir PT National Timber and Forest Product

Mery, Kasir PT Nasional Timber and Forest Product

MERRY kenakan kemeja biru dongker. Lahir di Selat Panjang, usianya kini 40 tahun. Saat PT Nasional Timber dapat izin IUPHHK-HT—tahun 2002-2003—Merry sudah bekerja sebagai kasir di PT Nasional Timber. Tugas utamanya: keluarkan uang.

Ditanya rincian pengeluaran terkait izin IUPHHK-HT, ia mengaku lupa. “Tapi keterangan di BAP benar semua,” ujarnya. Di BAP tercatat, Merry keluarkan uang untuk Arwin. Jumlahnya, ia bilang lupa. “Nanti dilihatkan bukti oleh JPU,” kata hakim.

Pukul 10.17, hakim memberikan kesempatan pada PU untuk bertanya. Kepada PU Merry mengaku kenal dengan Pina Liangita, kasir PT Siak Raya Timber. Di persidangan sebelumnya, Pina bilang PT Nasional Timber sering pinjam uang ke perusahaan tempatnya bekerja. Ini dibenarkan Merry. PT National Timber Forest and Product adalah anak perusahaan PT Siak Raya Timber.

Sunaryo, direktur Merry, sering minta Merry untuk pinjamkan uang ke PT Siak Raya Timber. Mekanismenya, cek peminjaman atas nama Sunaryo dan ditulis untuk keperluan apa. Semua isi cek didiktekan oleh Sunaryo.  Merry tinggal tulis.

Merry juga pernah keluarkan uang sebesar Rp 100 juta dan Rp 300 juta untuk Sunaryo. Dalam BAP, uang Rp 300 juta itu dalam bentuk bilyet giro nomor BE555131 untuk keperluan Pemkab Siak. Yang tanda tangan Sutrisno dan Sunaryo. Ia mengaku tak ingat apakah ada keluarkan uang untuk Dinas Kehutanan. Semua cek dan bilyet giro Merry sendiri yang pegang. Yang jelas kata Merry, “Sunaryo secara lisan meminta pada saya  tolong bukakan cek Rp 100 juta. Saya siapkan cek, saya serahkan ke Sunaryo.”

Tak ada batasan pengeluaran uang yang penting ada tandatangan Sunaryo, Sutrisno, dan Herianto. Dua dari mereka yang teken sudah sah.

Kepada Penasehat Hukum, Merry bilang tak pernah bertemu langsung dengan Arwin. “Lalu tahu dari mana kalau uang itu diberikan untuk Arwin?” tanya Zulkifli Nasution, Ketua PH Arwin. “Sunaryo yang bilang uang itu diserahkan untuk siapa. Saya lupa ada tidak nama Arwin dalam vocer,” jawab Merry. Merry bilang uang untuk Dishut Siak dan Bupati Siak melalui cek, ia tahu dari Sunaryo.

Bilyet giro yang diberikan itu akan dicairkan ke bank. Merry bilang ia terima bukti rekening korannya. Ia juga bilang terima laporan bulanan perihal itu. Namun ia tak pernah cek siapa yang menerima uang yang dikeluarkan Merry melalui bilyet giro maupun cek.

Pukul 10.43, hakim minta Penuntut Umum perlihatkan bukti ke Merry. PU perlihatkan bukti cek Rp 100 juta dan Rp 300 juta yang dibahas. Merry akui itu tulisannya. “Yang minta cek Sunaryo. Yang tanda tangan Sunaryo dan Sutrisno.

Pukul 10.53 pemeriksaan saksi Merry selesai. Hakim putuskan lanjutkan pemeriksaan tujuh saksi sekaligus. Mereka diperiksa satu per satu.

Saksi 2. Sutriyadi—Pembuat Laporan Hasil Produksi (LHP) PT Bina Daya Bintara

Saksi 3. Subasrun—Pembuat LHP PT Seraya Sumber Lestari

Saksi 4. Kusriantono—Pejabat Pengesah LHP PT Rimba Mandau Lestari

Saksi 5. Nizam—Pejabat Pengesah LHP PT Bina Daya Bintara dan Balai Kayang Mandiri

Saksi 6. Totok Sunyono—Pejabat Pengesah LHP PT Nasional Timber and Forest Product

Saksi 7. Adam Sofyan Siregar—Pejabat Pengesah LHP PT Seraya Sumber Lestari

Saksi 8. Sandra Wibawa—Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan Alam Dinas Kehutanan Propinsi Riau

Sutriadi, Pembuat Laporan Hasil Produksi PT Bina Daya Bintara

SUTRIYADI lahir di Deli Serdang, Sumatera Utara tahun 10 Oktober 1970. Ia bekerja di PT Bina Daya Bintara sebagai pembuat Laporan Hasil Produksi (LHP). Bahan laporan dari izin RKT tahun 2005.

 Ia melaporkan hasil produksi hutan. “Udah ditebang, dipotong baru diukur (kayu hutan). Benar-benar dihitung hasilnya. Diameternya, panjangnya, dan lain-lain,” kata Sutriyadi. Ia mengaku sudah pengalaman. “ Tak ada kayu tanaman semua kayu hutan.”

Semua laporan itu diberikannya kepada petugas pejabat pengesah laporan hasil produksi (P2LHP) di Dinas Kehutanan Kabupaten Siak. “Untuk PT BDB saya berikan kepada Bapak Nizam,” katanya. Di dalam laporan, tertera bahwa tebangan merupakan kayu hutan, tidak ada kayu tanaman. Soal harga, ia kurang tahu. “Totalnya tidak ingat. Yang jelas di BAP itu benar semua,” ujarnya.

Pukul 11.09, hakim beri kesempatan kepada JPU. Kepada PU, ia bilang Kepala Dinas Kehutanan saat itu adalah Asral Rahman.

Subasrun, Pembuat Laporan Hasil Produksi PT SSL

SUBASRUN lahir di Perdagangan, Pematang Siantar, Sumut, 2 Juni 1974. Dalam kaitannya tentang IUPHHK-HT, ia merupakan pembuat Laporan Hasil Produksi untuk PT Seraya Sumber Lestari. Laporan itu dibikin tahun 2007, berdasarkan RKT. Jenis kayu campuran, namun tidak ada kayu tanaman.

“Secara global, hasil produksi berkisar 49 ribu,” ujarnya. Subasrun juga akui, dalam 1 hektare, ada sekitar 20 meter kubik. Ini melanggar Permen Kehutanan 10.1.

Penuntut Umum dan Penasehat Hukum tidak ada pertanyaan untuk Subasrun.

Kusriantono, Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi PT Rima Mandau Lestar

KUSRIANTONO kini merupakan staf ahli bidang perlindungan di Dinas Kehutanan Siak, lahir 20 Desember 1965. Terkait IUPHHK-HT, ia merupakan pejabat pengesah laporan hasil produksi. Ia mengesahkan laporan untuk PT Rimba Mandau Lestari. “Kami cek lagi ke lapangan,” ujarnya. Yang dicek: jumlah volume, jenis kayu, ukuran kayu.

PU bertanya siapa pembuat LHP PT Rimba Mandau Lestari. “Kalau tidak salah Mustafa,” katanya. Dokumen LHP yang sudah disahkan Kusriantono diserahkan ke dinas kehutanan Propinsi Riau, dinas kehutanan Kabupaten Siak, perusahaan, dan arsip pribadi. “KCDK bernama Amri,” katanya.

Nizam, Pejabat Pengesah LHP untuk PT BDB dan BKM

NIZAM  lahir tahun 1950 di Bengkalis. Pekerjaannya sebagai pejabat pengesah LHP PT Bina Daya Bintara dan PT Balai Kayang Mandiri. Ia juga bilang turun ke lapangan lagi untuk mengecek LHP dari perusahaan. “Bila perbedaannya kurang dari lima persen, dianggap betul,” kata Nizam. Perusahaan juga harus membayar dana profesi sumber daya alam dana reboisasi sebelum LHP disahkan. “Kedua PT ini sudah bayar.”

Kepada PU, Nizam tak ingat berapa banyak kayu yang ditebang perusahaan. Namun ia merupakan hutan alam. Dan ia tahu itu hutan alam. Saya tidak dapat info itu hutan alam. Pensahannya dilakukan oleh Asral Rahman. Ia tetap pada BAP.

Pukul 11.31, pemeriksaan terhadap Sutriyadi, Subasrun, Kusriantono, dan Nizam selesai. Diperlihatkan bukti-bukti kepada keempat saksi itu.

Sidang dilanjutkan dengan saksi berikutnya: Totok Sunyono, Adam Sofyan Siregar, dan Sandra Wibawa.

Totok Sunyono, Pejabat Pengesah LHP untuk PT Nasional Timber and Forest Product

TOTOK lahir di Surabaya 21 Mei 1962. Ia mantan pejabat pengesah LHP PT Nasional Timber and Forest Product. Dalam mengesahkan LHP, Totok bekerja sendiri, tidak punya staf. “Yang diperiksa hanya sampai penimbunan saja, proses selanjutnya tidak tahu karena ada orang lain yang menangani.”

Hasil pensahan LHP, jenis kayu merupakan kayu alam seluruhnya. Potensinya juga lebih dari 5 meter kubik per hectare. Ini melanggar Permen Kehutanan 10.1. Totok mengaku tidak tahu tentang peraturan itu. “Saya bukan sembarang mensahkan. Ada aturannya,” tegas Totok. Totok berpegang pada peraturan menteri kehutanan nomor 126 tahun 2003. “kalau sudah sesuai bukti fisiknya, disahkan saja.”

 “Tapi Peraturan Menteri Kehutanan 10.1 sudah ada sejak tahun 2000. Mengapa tidak berpedoman pada itu?” tanya hakim. “ Saya tidak tahu Permenhut 10.1. Pimpinan saya tidak beritahu ada Permenhut 10.1 itu. Saya lulusan SMA” kata Totok.  

“Apalagi Anda bekerja di Dinas Kehutanan sejak tahun 1983, tidak mungkin tidak tahu tentang Permen 10.1,” tambah hakim. Totok diam saja.

Pukul 11.57, giliran Penuntut Umum bertanya kepada Totok. Ia bilang semua kayu merupakan hutan alam. Kubikasi masing-masing kayu tidak ingat lagi. KCDK saat itu Wan Marwan. Totok juga mengaku tidak terima uang apapun dari orang lain atau perusahaan.

Pukul 12.01 PU perlihatkan barang bukti ke saksi Totok Sunyono.

Adam Sofyan Siregar, Pejabat Pengesah LHP PT SSL

Saksi berikutnya ADAM SOFYAN SIREGAR. Ia lahir di Tapanuli Selatan. Usia kini 33 tahun. Ia bekerja di Dinas Kehutanan Kabupaten Siak sebagai pejabat pengesah LHP untuk PT Seraya Sumber Lestari. Ia bekerja sejak tahun 2000.

Kata Adam, LHP PT SSL merupakan hutan alam semua. Berapa jumlahnya, tak ingat lagi. Ia bilang tak ada diberikan uang untuk pensahan LHP itu.

Selain PT SSL, Adam juga pernah periksa LHP untuk PT Putra Karya Makmur dan PT Arara Abadi. Di depan persidangan, Adam sebutkan KCDK bernama Amri. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Amin Budiadi. Kepala Dinas Propinsi Riau Asral Rahman. Bupati Siak Arwin AS.

Pukul 12.13, Amin diperlihatkan barang bukti oleh PU.

Terakhir diperiksa adalah saksi SANDRA WIBAWA, lahir 12 November 1966. Terkait izin IUPHHK-HT, Sandra merupakan kepala seksi pemanfaatan hutan alam di Dinas Kehutanan Propinsi Riau. Ia menilai potensi hutan alam terhadap suatu wilayah hutan.

Sandra Wibawa

Sandra mengaku pernah memberikan nota dinas untuk Fredrik Suli, Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan Tanaman di Dinas Kehutanan Propinsi Riau. Padahal izin IUPHHK-HT ditujukan untuk hutan tanaman, namun Sandra malah memberikan rekomendasi berapa potensi hutan alam di areal perusahaan tersebut. Ini melanggar aturan Permen Kehutanan 10.1.

Beberapa kali ia ditanya hakim tentang hal ini. Dengan tegas ia katakan berikan rekomendasi potensi hutan alam tersebut. Ia sudah tahu Permen Kehutanan 10.1 dimana IUPHHK-HT ditujukan untuk hutan tanaman, bukan hutan alam. Ia berbelit meresponnya.

Selain itu, Sandra juga sudah tahu potensi hutan alam lebih dari 5 meter kubik per hectare. Ini juga melanggar Permen Kehutanan 10.1. “Anda sudah tahu Permen 10.1, Anda juga sudah tahu rekomendasi Anda melanggar Permen, mengapa dalam rekomendasi tidak dibunyikan melanggar?” Kita hanya merekomendasikan berdasarkan fakta lapangan,” kelit Sandra.

“Kayu hutan alam, potensi lebih dari 5 meter kubik, itu kan fakta lapangan. Dan itu melanggar 10.1. Anda juga sudah tahu. Itu sesuai fakta bukan? Mengapa tidak Anda bikin dalam rekomendasi ini tidak boleh dikeluarkan karena melanggar Permen?” desak hakim lagi. “Karena itu bukan wewenang saya. Saya hanya memaparkan fakta lapangan,” kelit Sandra.

Selama beberapa menit pertanyaan hakim berkutat ke rekomendasi hutan alam untuk hutan tanaman yang diberikan Sandra Wibawa.

Untuk survey lapangan, Sandra mengaku terima yang senilai Rp 20-30 juta. “Itu dibagi untuk tim,” katanya. Uang ia terima langsung dari perusahaan. “Itu resmi,” tegasnya. “Uangnya tidak Anda terima dari dinas kehutanan tempat Anda bekerja, melainkan langsung dari perusahaan, itu Anda namakan resmi?” tanya hakim. “Iya, itu resmi,” ulang Sandra.

Di depan majelis hakim, Sandra Wibawa mengaku kenal Agus Syamsir. Ia kenal ketika bertugas di Siak. Agus sebagai perantara antara perusahaan dan dinas kehutanan dalam kelancaran pemberian uang terkait izin IUPHHK-HT.

Pukul 13.59 giliran Penuntut Umum bertanya ke Sandra. PU kembali mempertegas pernyataan hakim soal nota dinas potensi hutan alam untuk hutan tanaman.

PU mengeaskan dan menunjukkan surat rekomendasi. “ Dalam surat ini ada tandatangan anda. Anda membuat nota dinas bahwa PT SSL dan PT RML dapat diberikan,” cecar PU.

Jawabannya lagi-lagi berbelit. “Tidak teliti, mungkin salah ketik, lupa. Dalam surat tidak diniatkan untuk itu,” jawabnya.

Pukul 13.05 giliran Penasehat Hukum bertanya ke Sandra. Di depan PH, Sandra bilang lupa ketika ditanya jumlah potensi hutan alam tersebut. Hampir semua pertanyaan PH dijawab Sandra dengan lupa dan tidak ingat.

Pukul 13.14 diperlihatkan bukti kepada Sandra. Pemeriksaan terhadap seluruh delapan saksi sudah selesai.

PADA SIDANG berikutnya, Penuntut Umum akan menghadirkan tiga saksi dan dua ahli. Ketiga saksi: Amri Raja Muda, Anisa Utomo, Sutrisno. Sedangkan dua ahli: Dr. Wardoyo dan Dr. Sugeng Widodo.

Pada kesempatan itu, Penasehat Hukum sempat ajukan pengalihan tahanan terdakwa Arwin ke tahanan kota. Hakim nyatakan pengajuan ini akan dimusyawarahkan dan diumumkan minggu depan.

Pukul 13.34 hakim menunda sidang. “Sidang dilanjutkan minggu depan, 12 Oktober 2011 pukul 09.00 dengan tiga saksi dan dua ahli,” tutup Muefri. Palu diketuk tiga kali. Setidaknya 23 pengunjung hadir pada sidang kedelapan itu. (rtc)