Dua Saksi, Dua Ahli

by Madeali


Catatan sidang ke-10

KETERANGAN dua saksi dan dua ahli yang tertunda minggu lalu karena ibunda Arwin AS meninggal dunia, dilanjutkan kembali hari ini. Sidang kesepuluh menghadirkan saksi Amri Raja Muda dan Budi Hidayat serta ahli Dr. Drs. Wardoyo, MF dan Dr. Sugeng Widodo.

Pukul 10 tepat hakim masuk ruang sidang. Tak berapa lama setelah duduk, “Sidang Arwin AS kita buka dan dinyatakan terbuka untuk umum,” ujar Muefri, Ketua Majelis. “Jaksa silahkan hadirkan saksi,” lanjut Muefri. Moh. Roem, jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) panggil dua saksi sekaligus. “Kepada petugas supaya menghadirkan saksi Amri Raja Muda dan Budi Hidayat ke dalam ruang sidang,” kata Roem. 

Amri Raja Muda—Mantan Kepala Cabang Dinas Kehutanan Siak

(kiri-kanan) Budi Hidayat, Kepala Cabang Dinas Kehutanan Minas dan Amri Raja Muda, Kepala Cabang Dinas Kehutanan Siak.

Amri Raja Muda kelahiran Kota Lama, Rokan Hulu, 1 Januari 1950. Ia menjabat Kepala Cabang Dinas Kehutanan (KCDK) wilayah Siak sejak September 2004 hingga 30 Juni 2006. Tugas utama membantu kepala Dinas Kehutanan di bidang kehutanan, pengamanan dan pemungutan hasil hutan.

Amri menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan Dana Reboisasi (SPP PSDH DR) untuk PT Rimba Mandau Lestari (RML) dan Seraya Sumber Lestari (SSL). Landasannya dari laporan hasil produksi hutan yang dikeluarkan oleh pengesah LHP.

Menurut keterangan Amri, PT RML dan PT SSL membayar ke bank untuk dana reboisasi. Bukti dari setoran bank dilampirkan untuk penerbitan SPP ini. Dalam BAP yang dibacakan hakim, SPP PT RML diterbitkan tanggal 31 Juli 2006 senilai Rp 39 juta.

Padahal dalam aturan, pembayaran dana reboisasi hanya untuk hutan alam, bukan hutan tanaman. Amri juga menyatakan areal hutan milik perusahaan merupakan hutan alam. Mereka juga bayar dana reboisasi. Ini bertolak belakang dengan izin usaha milik perusahaan yang berupa hutan tanaman.

Sebelum mengeluarkan SPP, Amri jarang cek ke lapangan, apakah areal yang dimiliki perusahaan sudah sesuai ketentuan. “Kecuali bila ada kebakaran, baru ke lapangan,” katanya. Namun ia mengaku punya wewenang untuk mengecek.

Selain itu, sebelum kayu ditebang, Amri juga tak pernah memberikan laporan ke Dinas Kehutanan, apakah kayu sudah layak tebang, sudah sesuai ketentuan atau belum. Ia hanya beri laporan setelah kayu ditebang.

Kenyataannya, perusahaan-perusahaan ini banyak menyalahi aturan Kepmenhut 10.1 tahun 2000. Mereka sudah berproduksi dan menghasilkan kayu bertahun-tahun. “Saya tidak tahu tentang Kepmenhut itu. Belakangan baru tahu dari berita media.”

Budi Hidayat—Kepala Cabang Dinas Kehutanan Minas

Budi Hidayat tamatan S-2 Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia kelahiran Pekanbaru, 19 Juni 1973. Ia seorang Kepala Cabang Dinas Kehutanan (KCDK) wilayah Minas. Aktifitas sehari-hari monitoring dan bikin pelaporan tentang tata usaha kayu. Mulai dari awal penanaman hingga pengiriman kayu.

Budi mengeluarkan SPP PSDH DR untuk PT Bina Daya Bintara. Sama dengan PT RML dan SSL, izinnya berupa hutan tanaman namun mereka membayar dana reboisasi yang dikhususkan untuk areal hutan alam.

Budi juga tak tahu tentang Kepmenhut 10.1 tahun 2000. “Begitu diperiksa penyidik baru tahu,” ujarnya.

Pukul 11.59 sidang diskors selama sejam untuk makan dan sholat. Sejam lebih 15 menit, sidang dibuka kembali. Jaksa langsung menghadirkan Dr. Drs. Wardoyo MF.

Wardoyo—Pensiunan Departemen Kehutanan Jakarta

Wardoyo, pensiunan Departemen Kehutanan

Wardoyo lahir bulan Juli 1952. Ia lulusan universitas Kanada. Paham tentang penginderaan jauh. Untuk kasus korupsi kehutanan, ini ketiga kalinya Wardoyo dimintai keterangan sebagai ahli. Kerjaannya menganalisis kondisi hutan menggunakan teknologi penginderaan jauh. “Datanya berupa citra satelit,” ujarnya.

Menggunakan infokus, Wardoyo jelaskan satu per satu foto citra satelit lahan yang dimiliki kelima perusahaan. Fotonya berupa peta berskala 1:100.000. Citra satelit ini diperoleh dari Amerika, dibeli dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa (Lapan).

Kondisi areal hutan milik PT Seraya Sumber Lestari (SSL) tahun 2000 masih berupa hutan. Tahun 2005 sudah ditebang, areal yang tinggal hanya 13.500 hektare. Tahun 2009, lebih banyak lagi lahan yang dibuka.

PT Rimba Mandau Lestari (RML) tahun 2002 juga berupa hutan, baru sekitar 700 hektare yang dibuka. Tahun 2005 lebih luas yang dibuka. Tahun 2009 hampir semua sudah dibuka.

PT Balai Kayang Mandiri (BKM) tahun 2002 sudah dibuka. PT Bina Daya Bintara (BDB) tahun 2000 masih berupa hutan.

Wardoyo mengaku belum pernah survei langsung ke Siak soal areal hutan di tiap perusahaan. Ia bisa bedakan lahan milik perusahaan dari peta yang diberikan oleh penyidik. Peta diperoleh dari lampiran SK izin usaha pemanfaatan hutan tanaman yang dimiliki perusahaan dari bupati Siak. Peta ini lalu dianalisa. “Semua bahan yang diperoleh valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Ini langsung dari sumbernya,” terang Wardoyo.

Wardoyo jelaskan, dalam permohonan izin usaha hutan, perusahaan wajib lampirkan citra landset. Ia berguna untuk tentukan jenis hutan yang dimohon, apakah sesuai dengan kenyataan.

Citra landset tak bisa melihat kontur. Namun dari peta citra landset terlihat seluruh areal hutan milik lima perusahaan berada di daerah rawa. “Seratus persen rawa,” ujar Wardoyo.

Sugeng Widodo—Pensiunan Dirjen Hutan Produksi

Sugeng Widodo, pensiunan Dirjen Hutan Produksi. Ditunjuk Jaksa KPK sebagai ahli untuk Kepmenhut 10.1 tahun 2000

Sugeng Widodo lahir di Pati, 2 Juli 1942. Ia dimintai keterangan tentang Kepmenhut 10.1 tahun 2000 tentang peraturan izin hutan tanaman. Ini kali ketiga Sugeng diminta jadi ahli di sidang korupsi kehutanan.

Hutan alam dan produksi dilihat dari teknologi pengusahaannya. Hutan alam tumbuh alami, sedangkan hutan produksi dalam pertumbuhannya ada campur tangan manusia.

Sugeng bilang, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT) hanya untuk hutan tanaman, tidak boleh digunakan untuk hutan alam. “Ia jelas diatur dalam Kepmenhut 10.1 tahun 2000 dan Kepmenhut No. 21 tahun 2001.”

Dalam Kepmehut ia tercantum dalam bab 3 tentang kriteria areal pasal 3. “Areal hutan untuk hutan tanaman adalah areal kosong,” sebut Sugeng membaca dokumen. Pasal 4, lanjutnya, penutupan vegetasi hanya alang-alang, semak belukar atau lahan kosong. “Kalaupun ada tanaman, potensinya tidak boleh lebih dari 5m3/ha.”

Lahirnya Kepmenhut 10.1, cerita Sugeng, diawali pada pertengahan 2000. Saat itu euforia otonomi daerah. Jadi perizinan hutan ini diberikan kepada daerah dengan harapan lebih otonom. “Dibuatlah Kepmenhut ini.” Di samping Kepmenut, UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan juga mengatur hal ini. Ia tertera pada pasal 9 dan pasal 28.

“Bagaimana bila izin sudah terlanjur diterbitkan dan itu bertentangan dengan Kepmenhut?” tanya hakim.

“Tidak boleh melakukan pembukaan lahan dan tidak boleh dilanjutkan. Kalau bupati tahu izin yang dikeluarkannya bertentangan dengan Kepmenhut, bupati harus mencabut lagi izin itu,” tegas Sugeng.

“Kalau posisinya bupati sudah dicabut SK-nya oleh Menteri Kehutanan?” tanya Penasehat Hukum.

“Maka Menhut yang harus mencabut izin itu,” ujar Sugeng.

Tentang sosialisasi Kepmenhut, Sugeng tak bisa menjawab. “Sebulan setelah peraturan ini keluar, saya pensiun. Setelah itu tidak tahu lagi bagaimana proses selanjutnya,” kata Sugeng. Hakim menegaskan hampir sebagian besar saksi yang diperiksa terkait izin IUPHHK-HT, tidak mengetahui tentang Kepmenhut ini.

Pukul 14.40 giliran Penasehat Umum bertanya. Bagaimana bila lahan IUPHHK-HT itu bekas dari izin HPH, namun lahan untuk HPH itu belum pernah digunakan dan izinnya sudah habis? Sugeng menjawab tetap melanggar Kepmenhut. “Yang namanya HPH pasti potensi lahannya lebih dari 5m3/ha. Ini sudah menyalahi aturan. Tidak perlu teknologi canggih untuk tahu tentang itu. Secara kasat mata sudah bisa terlihat,” tegasnya.

“Apakah boleh hutan alam dalam izin IUPHHK-HT?” tanya hakim.

“Dalam permohonan izin boleh saja. Tapi hutan alam tidak boleh ditebang, harus dienclave atau dikonservasi. Bila ditebang, itu menyalahi aturan,” kata Sugeng.

“Apakah benar areal rawa tidak boleh digunakan untuk hutan tanaman?” tanya hakim lagi.

“Boleh saja asalkan potensi kayunya kecil dari 5m3/ha. Prinsipnya itu saja, kalau sudah lebih dari 5m3/ha, mau di areal rawa atau ada hutan alam, sudah menyalahi aturan.”

Pukul 15.02 Sugeng Widodo selesai dimintai keterangan. Minggu depan, PU akan hadirkan dua ahli lagi untuk dimintai keterangan. Sidang ditunda tanggal 26 Oktober 2011 pukul 09.00. (www.riaucorruptiontrial.wordpress.com)