Keterangan Dephut dan BPKP

by Madeali


Catatan sidang ke-11

SIDANG ke-11 terdakwa Arwin AS yang dijadwalkan pukul 09.00 molor hampir dua jam. Pukul 10.49, lima hakim masuk ruang sidang. Serempak 20-an pengunjung berdiri. Setelah hakim duduk, para pengunjung turut duduk. Terdakwa Arwin masuk ke ruang sidang. Agenda sidang mendengarkan dua keterangan ahli.

“Bagaimana kabar hari ini?” tanya hakim. “Sehat-sehat Pak Hakim,” jawab Arwin. “Bisa kita lanjutkan sidang hari ini?” timpal hakim lagi. “Bisa Pak Hakim,” jawab Arwin. Ia pindah duduk ke samping kanan Penasehat Hukum. Penuntut Umum panggil saksi ahli.

 

SuhariyantoPensiunan Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan RI

Suhariyanto—Pensiunan Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan RI

SUHARIYANTO lahir di Jawa Tengah, 24 Juli 1950. Sebelum Inspektur Jenderal, ia pernah menjadi Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tahun 2002 serta Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan tahun 2002-2005. “Saya sudah 35 tahun bergelut di bidang kehutanan,” ujar Suhariyanto yang tamatan sarjana Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM).

Sebelum hakim mulai bertanya, Penasehat Hukum menyatakan keberatan terhadap ahli yang dihadirkan Penuntut Umum. “Apakah ada sertifikat di bidang kehutanan? Pernah bikin tulisan tentang kehutanan yang diterbitkan? Semacam makalah ilmiah?” tanya Zulkifli Nasution. PH meragukan keahlian Suhariyanto karena ia hanya tamatan sarjana.

Meski begitu, PU tetap mengajukan Suhariyanto sebagai saksi ahli. Suhariyanto bilang, ini ketiga kalinya ia jadi saksi ahli di sidang tindak pidana korupsi. Dua lagi di tahun 2010 dan 2011. Hakim putuskan tetap mendengarkan keterangan dari Suhariyanto.

Suhariyanto ditanya seputar keahliannya di bidang kehutanan. Mulai dari hal sederhana, hingga paling prinsipil. Berikut beberapa keterangannya seputar kehutanan.

Pada hutan tanaman, ada usaha budidaya manusia, ada proses panen dan tanam lagi. Sedangkan hutan alam merupakan hutan yang tumbuh secara alami. Syarat utama pemberian izin usaha pemanfaatan hutan tanaman harus dilakukan pada lokasi lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar. Pemanfaatannya terbatas pada areal lokasi. “Itu tertera di peraturan-peraturan tentang kehutanan,” ujarnya.

Dalam izin hutan tanaman, boleh ada hutan alam namun pemanfaatannya hanya 1 persen. “Itu pun hanya boleh untuk bikin jalan, bangun kantor, dan lain-lain. Tidak boleh ditebang. Selebihnya, harus dilindungi,” tegas Suhariyanto.

Bila ada hutan alam yang dikonversi menjadi hutan tanaman, seperti kasus lima perusahaan di Siak, “Itu melanggar aturan. Cacat hukum,” katanya lagi.

Tahun 2003 Permenhut 10.1 tahun 2000 dan Permenhut No. 21 tahun 2001 tidak berlaku lagi. Tepatnya 5 Februari 2003. Sejak tanggal itu, pejabat daerah, baik bupati atau gubernur, tak boleh lagi keluarkan izin IUPHHK-HT. Bagi yang terlanjur mengurus izin pemanfaatan hutan tanaman, harusnya dibatalkan.

Sesuai peraturan, pemanfaatan hutan alam diwajibkan bayar PNBP, dana reboisasi, dan PSDH. Pada kasus di Siak, meski mereka sudah bayar, namun izinnya salah. “Izin yang dikeluarkan untuk hutan tanaman. Itu tetap cacat hukum,” tegas Suhariyanto.

Pemanfaatan hutan tanaman juga diwajibkan bayar PNBP dan PSDH. Besarnya berbeda dengan pemanfaatan hutan alam. Namun tak bayar dana reboisasi karena ia akan ditanam kembali.

Mengenai sosialisasi Permenhut 10.1, Suhariyanto nyatakan bentuk sosialisasi yakni Menteri Kehutanan panggil pejabat daerah ke pusat untuk diberi penjelasan soal aturan ini.

“Tapi banyak yang tidak tahu dengan aturan 10.1 ini. Jangan-jangan ini sengaja dibuat belakangan untuk menjebak para pelaku kehutanan? Biar dibilang melanggar aturan?” tanya hakim.

“Analogi itu tidak masuk akal. Ini institusi pemerintah yang bikin aturan. Jadi tidak mungkin begitu,” tegas Suhariyanto.

Pukul 12.04 hakim memberi kesempatan kepada PU untuk bertanya. PU mempertegas apa yang sudah ditanyakan hakim. Selain izin IUPHHK-HT, izin RKT juga harus dilakukan pada lahan kosong, padang alang-alang, dan semak belukar. Ia tercantum dalam Permenhut No. 32 tahun 2003.

Usai PU bertanya, PH berbicara. “Saya tidak akan bertanya tentang materi sidang. Saya mau tanya, apakah keterangan yang ahli ceritakan tadi pernah dimuat dalam tulisan?” tanya Zulkifli, PH.

PU keberatan. “Pertanyaan tidak relevan Majelis Hakim,” ujar Riono.

PH bertanya lagi melalui hakim. “Ada Kepmehut No. 33 tahun 2003 yang dilewatkan dalam keterangan ahli.”

“Saya tidak ingat karena peraturan tentang kehutanan banyak sekali,” jawab Suhariyanto.

Pukul 12.30, hakim menyudahi keterangan ahli Suhariyanto. Sidang dipending 1 jam untuk sholat dan makan siang.

 

Nasrul WathonDeputi Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

NASRUL  sudah lebih dari 20 kali jadi saksi ahli di sidang Tipikor. Background pendidikan akuntan di sebuah sekolah tinggi negara. Nasrul pernah audit kelima perusahaan di Siak yang bermasalah. Kelima perusahaan ini punya izin IUPHHK-HT.

Nasrul Wathon—Deputi Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Untuk kelima perusahaan itu, Nasrul mengaudit seberapa besar kerugian negara. Prosedur audit: meminta data yang diperlukan, dianalisa, mempelajari keterangan saksi, turun ke lapangan, dan wawancara dengan pejabat pengesah Laporan Hasil Produksi untuk setiap perusahaan. Setelah selesai, Nasrul bikin kesimpulan laporan hasil perhitungan keuangan negara.

Hasilnya, kerugian negara yang ditimbulkan dari kelima perusahaan itu: 301 miliar 653 juta 791 ribu 88 sen. Ini didapat dari dokumen LHP, perhitungan setiap volume kayu yang ditebang dikalikan dengan nilai kayu dikalikan jumlah kayu ditebang untuk setiap jenis kayu. “Nilai kayu didapat dari standar yang dikeluarkan Menteri Kehutanan,” ujar Nasrul.

Jumlah 301 miliar merupakan nilai bersih dari kerugian negara. “Nilai kotornya 653 miliar,” ujarnya. Setelah dipotong PSDH senilai 10 miliar dan dana reboisasi 50 miliar, yang sudah dibayar perusahaan ke negara, didapat 301 miliar kerugian negara.

Perhitungan kerugian negara ini hanya berdasarkan jenis dan jumlah kayu yang ditebang. “Jadi hanya pengeluaran untuk bayar PSDH dan DR yang dipotong,” kata Nasrul. Soal iuran IUPHHK-HT atau pengeluaran perusahaan untuk membina masyarakat sekitar, yang juga dibayar perusahaan ke negara, tidak dihitung.

Prosedur kerja itu dilakukan BPKP berdasarkan Permenhut No. 202 tahun 2005. Jenis dan jumlah kayu yang dihitung merupakan kayu ilegal, jadi seharusnya hasil penjualannya menjadi milik negara. Mengapa kayu ilegal? Karena proses perizinan yang diajukan kelima perusahaan ini dianggap menyalahi aturan. “Acuan peraturannya yakni Permenhut 10.1 tahun 2000 dan Permenhut No. 21 Tahun 2001,” kata Nasrul.

Informasi itu didapat Nasrul dengan berdiskusi kepada beberapa ahli kehutanan di Departemen Kehutanan. “Sebelum bikin laporan tentang kerugian negara, kita juga berdiskusi kepada ahli lain, yang keterangannya sesuai yang kita butuhkan,” ujar Nasrul. Keterangan ahli itu dikutip dalam laporan Nasrul.

“Dalam laporan audit Saudara, siapa yang bertanggung jawab terhadap kerugian negara itu?” tanya hakim.

“Dalam UU Keuangan Negara, siapa yang menimbulkan kerugian negara, itu yang harus bertanggung jawab,” jawab Nasrul.

Hakim menyatakan keterangan ahli Nasrul Wathon cukup. Pukul 14.46, pemeriksaan ahli dari PU selesai.

Hakim beri kesempatan pada PH jika ingin ajukan saksi atau ahli.

Zulkifli Nasution, ketua PH nyatakan akan hadirkan 4 ahli di sidang selanjutnya. “Tiga profesor dan satu doktor,” tegasnya. Prof. M. Abduh ahli administrasi negara dari Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Syafrudin Talung ahli pidana dari Fakultas Hukum USU, Prof. Yusril Ihza Mahendra ahli tata negara, dan Dr. Chairul Huda, SH, MH ahli pidana.

“Baik, sidang kita lanjutkan minggu depan, tanggal 2 November 2011 pukul 09.00. Karena ada 4 saksi, jadi lebih awal dimulai lebih baik,” ujar Muefri, Hakim ketua. Ia ketok palu tiga kali. Kelima hakim berlalu meninggalkan ruang sidang.(rct)