Made Ali

Aku. Buku. Perlawanan!

Month: November, 2011

SERUAN PEMIMPIN BANGSA PAPUA

MEDIA RELEASE

 

SERUAN PEMIMPIN BANGSA PAPUA;

 Menyonsong 50 Tahun Hari Kemerdekaan Kebangsaan Papua Di Negeri Papua Barat, 01 Desember 1961-01 Desember 2011, Tahun Emas, Tahun Jubelium, Tahun Pembebasan Dari Tuhan

 

Syukur BagiMu-Tuhan!

Papua adalah suatu atau salah satu Bangsa di Planet Bumi ini, berdasarkan definisi kebangsaan ditinjau dari kategori analitik maupun kategori praktik. Secara analitik masyarakat asli Papua adalah bangsa Papua, ras negroid, rumpun Melanesia terletak dikawasan Pasifik. Dan secara praktik telah dinyatakan di dalam manifest politik pada tanggal 19 Oktober 1961 oleh para pendahulu kita di dalam Komite Nasional Papua lewat mekanisme demokrasi yang sah pada zaman pemerintahan Nederland Niew Guinea dengan menggunakan etika, sopan santun, beradap dan bermartabat.

Sebagai bangsa Papua tentu saja memiliki hak politik (Political Right) untuk menentukan nasib sendiri (The Raight self determination) yang sangat melekat sebagai salah satu bagian, yang sangat urgent dari hak azasi manusia (HAM). Karena itu, pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 alinea pertama secara tegas menyebutkan, bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa oleh karena itu, maka penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Oleh karena itu pula, rakyat bangsa Papua tidak dapat disalahkan dengan alasan apapun atau dari sudut pandang dan atau hukum apapun di dunia ini, untuk kami merayakan hari kebangsaan dan hari kemerdekaan pada setiap tanggal 01 Desember di setiap tahun.

Bertolak dari itu, saya sebagai pemimpin Bangsa Papua di Negeri Papua Bagian Barat, yang ditetapkan dalam Kongres ketiga rakyat Bangsa Papua sebagai forum demokrasi tertinggi rakyat bangsa Papua maka lewat Konfrensi Pers hari ini saya menyerukan kepada semua pihak, baik yang ada di atas Tanah Papua (Negeri Papua Bagian Barat), maupun yang ada di luar negeri agar:

  1. Mengakui, menghormati dan menghargai serta melindungi hak azasi berpolitik rakyat asli Papua sebagai suatu bangsa (Bangsa Papua Barat);
  2. Setiap Negara di dunia dan masyarakat Internasional diminta memantau dan dapat memberikan bantuan intervensi keamanan dalam rangka penegakan hak azasi manusia (HAM) dalam arti yang seluas luasnya bagi bangsa Papua di Negeri Papua Barat dalam waktu dekat ini.
  3. Kepada seluruh masyarakat Bangsa Papua saya menyerukan agar tidak perlu takut untuk merayakan hari raya bangsa kita, pada 01 Desember secara meriah, sederhana atau secara besar-besaran. Karena kita tidak merusak Negara manapun di dunia, tetapi hanya mempertahankan hak politik kita.
  4. Perayaan 50 Tahun, Tahun Emas, Tahun Jubelium (tahun pembebasan Tuhan), 01 Desember 2011 harus dirayakan dalam suasana damai, aman dan tentram.
  5. Sebelum, selama atau sesudah perayaan hari kebangsaan Papua ke-50 tahun, tidak boleh ada intimidasi, teror, tekanan kekerasan dalam berbagai bentuk kepada orang Asli Bangsa Papua di Negeri Papua Barat atau pun yang ada di  luar negeri dari dan oleh siapapun.
  6. Kepada orang asli Bangsa Papua, saya menyerukan agar tida melakukan tindakan teror, intimidasi, pemerasan atau kekerasan fisik kepada orang non asli bangsa Papua atau warga Negara lain yang masih hidup di atas tanah Papua, dengan alasan apapun.
  7. Kepada warga Negara lain atau warga bangsa lain yang ada di atas tanah Papua, saya berharap untuk tetap tenang dan mendukung perayaan 01 Desember 2011 sebagai bukti menerima, mengakui dan menghormati dan menghargai hak azasi politik  bangsa Papua di negeri Papua Barat.

Demikian seruan saya, selaku pemimpin bangsa Papua di Negeri Papua Bagian Barat dalam rangka perayaan 50 tahun, tahun emas, tahun Jubel (Tahun Pembebasan Tuhan), yang jatuh pada tanggal 01 Desember 2011.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, adil, beradab dan bermartabat, saya menyampaikan terima kasih! Jangan takut, Tuhan beserta kita! Amin! DIRGAHAYU BANGSA PAPUA!

Port Numbay, 28 November 2011

 PEMIMPIN BANGSA PAPUA

FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd

Presiden Negara Republik Federal Papua Barat

Sidang Dua Minggu Lagi

Catatan sidang ke-13

SEKITAR  pukul 10.00—satu jam sebelum sidang dibuka majelis hakim—kursi pengunjung sudah penuh. Sekitar 50 pengunjung duduk tenang di dalam ruang sidang. Tim pengacara pun sudah bersiap. Hanya jaksa Riyono dan Andi Suharlis yang masih santai. Mereka asik bermain handphone. Sesekali berdiskusi sembari tertawa kecil.

Sidang Arwin ditunda sampai 23 Nov 2011. Pertama, ahli yang semula Yusril Ihza Mahendra, tak datang. Photo by @ Aang Suherman

Pukul 11.09. “Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Pengunjung dimohon berdiri,” kata Dodi, staf Pengadilan Negeri Pekanbaru. Pengunjung jadi sekitar 80-an orang. Setelah kelima hakim menempati kursi masing-masing, hadirin dipersilakan duduk kembali.

Sidang molor dua jam dari jadwal. “Pak Muefri ada tamu,” kata Dodi menjelaskan keterlambatan sidang. Jumat, 4 November lalu Muefri resmi dilantik menjadi Kepala Pengadilan Negeri Pekanbaru. “Yah makin sibuk,” timpal Dodi. Baca entri selengkapnya »

Tiga Ahli dari PH

Catatan sidang ke-12 Arwin AS

Pukul 09.55 sidang terdakwa Arwin AS dimulai. “Siapa saja saksi hari ini?” tanya Muefri, Ketua Majelis Hakim. “Hari ini ada tiga saksi; Prof. M. Abduh ahli Administrasi Negara, Prof. Syafrudin Kalo ahli pidana dan Dr. Chairul Huda ahli pidana,” sebut Zulkifli Nasution, ketua Penasehat Hukum. Prof. Yusril Ihza Mahendra—pada sidang sebelumnya dijadwalkan memberikan keterangan sebagai ahli—batal datang di sidang kali ini. “Prof. Yusril minggu depan,” jawab Zulkifli singkat. Hakim minta PH hadirkan ahli pertama.

Prof. Muhammad Abduh—pensiunan guru besar Universitas Sumatera Utara

Prof Muhammad Abduh, Pensiunan Guru Besar USU

Prof. M. Abduh lahir di Sumatera Utara, 29 Agustus 1934. Di sidang tindak pidana korupsi, ia sudah dua kali sebagai ahli. Ia ahli administrasi negara. Hakim beri PH kesempatan pertama untuk bertanya.

Menurut hukum administrasi negara, seorang bupati merupakan administratur daerah. Bila berkaitan dengan izin hutan tanaman, merupakan kewenangan dinas kehutanan. Izin hutan tanaman, menurut Abduh, keputusannya bersifat heteronom, artinya melibatkan banyak pihak, tak khusus bupati. Namun, “Tanggung jawab berkaitan kehutanan ada pada dinas kehutanan,” ujar Abduh. Baca entri selengkapnya »

%d blogger menyukai ini: