Tiga Ahli dari PH

by Madeali


Catatan sidang ke-12 Arwin AS

Pukul 09.55 sidang terdakwa Arwin AS dimulai. “Siapa saja saksi hari ini?” tanya Muefri, Ketua Majelis Hakim. “Hari ini ada tiga saksi; Prof. M. Abduh ahli Administrasi Negara, Prof. Syafrudin Kalo ahli pidana dan Dr. Chairul Huda ahli pidana,” sebut Zulkifli Nasution, ketua Penasehat Hukum. Prof. Yusril Ihza Mahendra—pada sidang sebelumnya dijadwalkan memberikan keterangan sebagai ahli—batal datang di sidang kali ini. “Prof. Yusril minggu depan,” jawab Zulkifli singkat. Hakim minta PH hadirkan ahli pertama.

Prof. Muhammad Abduh—pensiunan guru besar Universitas Sumatera Utara

Prof Muhammad Abduh, Pensiunan Guru Besar USU

Prof. M. Abduh lahir di Sumatera Utara, 29 Agustus 1934. Di sidang tindak pidana korupsi, ia sudah dua kali sebagai ahli. Ia ahli administrasi negara. Hakim beri PH kesempatan pertama untuk bertanya.

Menurut hukum administrasi negara, seorang bupati merupakan administratur daerah. Bila berkaitan dengan izin hutan tanaman, merupakan kewenangan dinas kehutanan. Izin hutan tanaman, menurut Abduh, keputusannya bersifat heteronom, artinya melibatkan banyak pihak, tak khusus bupati. Namun, “Tanggung jawab berkaitan kehutanan ada pada dinas kehutanan,” ujar Abduh.

Pada dasarnya, kata Abduh, bupati berwenang mengeluarkan izin prinsip. “Itu ada asas dasarnya, namanya asas motivasi. Motivasinya apa? Dari dokumen yang saya pelajari, motivasinya untuk pengembangan hutan, peningkatan produksi, ada satu lagi. Artinya motivasi baik. Tidak masalah,” kata Abduh.

Maksud Abduh, Arwin, bupati Siak, sudah melakukan prosedur dengan baik. Meskipun izin prinsip yang dikeluarkan melanggar aturan, “Kalau dia tidak tahu aturan itu dan landasan ia mengeluarkan izin prinsip itu baik, tidak salah. Yang terpenting itu motivasinya baik,” jelas Abduh.

“Motivasi baik itu seperti apa?” tanya Riono, Penuntut Umum.

“Maksudnya dalam konsideran dikatakan asasnya baik,” jawab Abduh.

“Kalau menimbulkan kerugian negara dari izin yang dikeluarkan?” tanya Riono lagi.

“Itu harus dihitung dulu, kerugian negaranya yang bagaimana. Kalau ini kan hitung-hitung kerugian negaranya tidak jelas,” jawab Abduh.

“Bila suatu aturan yang dijadikan pegangan dalam keluarkan izin prinsip sudah dicabut, bagaimana?” tanya PH.

“Berarti asas pemberian harapan yang dilanggar,” jawab Abduh. Ia menambahkan, bila ada keraguan dalam ambil keputusan, berpatokanlah pada asas hukum. “Itu menurut (alm) Satjipto Raharjo. Jadi asas hukum kewenangannya lebih tinggi dari apapun,” tambah Abduh.

Hakim lalu bertanya, bupati keluarkan izin formal. Izin operasional dikeluarkan dinas kehutanan. Bila menimbulkan kerugian negara, bagaimana? Siapa yang salah? “Yang salah adalah orang yang keluarkan izin operasional,” jawab Abduh.

Lantas bila ada peraturan yang pengurusannya berbelit, menurut hukum administrasi negara, kata Abduh, bisa dibebaskan dari ikatan aturan. Ia analogikan, “Misalnya ada kebakaran, apakah untuk menolong harus melalui prosedur berbelit dulu?”

Prof. Syafrudin Kalo—dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Prof Syafrudin Kalo, Dekan Fakultas Hukum USU Medan

Syafrudin Kalo lahir bulan Januari 1951 di Binjai, Sumatera Utara. Ia ahli pidana spesifikasi perbuatan melawan hukum. “Sudah sering jadi ahli di sidang tipikor,” ucapnya.

Hakim minta pandangan PU terhadap ahli Syafrudin.

“Kami keberatan Pak Hakim. Kita semua di sini bisa jadi ahli pidana,” jawab M. Roem, ketua PU. Maksudnya, hakim, PU, PH juga sudah merupakan ahli pidana. Maka, tak perlu dipanggil lagi ahli pidana.

“Tidak apa. Meski begitu, kita tetap dengarkan keterangan ahli ini,” jawab Muefri.

PH diberi kesempatan bertanya. Zulkifli bertanya seputar dakwaan yang dibuat PU.

“Bagaimana bila materi dakwaan tidak didasari aturan yang berlaku?” pertanyaan pertama dari PH.

“Tidak bisa karena dakwaan menjadi kabur,” jawab Syafrudin.

“Bagaimana pendapat ahli bila kerugian negara dihitung berdasarkan keuangan negara, bukan seutuhnya kerugian negara?”

“Harus berkaitan. Bila tidak akan kabur.”

“Bagaimana bila dakwaan tidak ada parameter atau ukuran?”

“Kalau begitu berarti dakwaan tidak jelas. Kalau dakwaan tidak jelas berarti tidak bisa dibuktikan. Sebuah dakwaan harus jelas.” Ditambahkan Syafrudin, jelas dalam arti memuat uraian formil dan materil. Formil berkaitan dengan data diri, materil berkaitan dengan materi pidana.

Syafrudin juga mengkritik mengapa setiap perbuatan korupsi selalu dikaitkan dengan pasal 2 dan 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. “Padahal yang harus diperhatikan apakah perbuatan itu bisa dibuktikan atau tidak? Bila tidak bisa, berarti dakwaan tidak berlaku,” jelas Syafrudin.

Menurut Syafrudin, pasal 2 dan 3 UU Tipikor tidak jelas. “Memperkaya diri sendiri, itu bisa bermacam-macam maknanya. Satu lagi, disebutkan korporasi, itu bukan orang, tapi lembaga. Jadi tidak jelas,” simpul Syafrudin.

Muefri menimpali. “Tapi dari delik kan sudah jelas? Ahli bisa tidak bedakan pasal 2 dan 3 UU Tipikor?” Muefri balik bertanya.

“Pasal 2 bisa kena semua kita, pasal 3 khusus untuk pejabat negara,” sebut Syafrudin.

Berikutnya PH bertanya, “Bagaimana bila kerugian negara dihitung berdasarkan illegal logging? Sementara perusahaan membayar dana reboisasi?”

“Illegal logging masuk domain UU Kehutanan. Jadi jenis pidananya ilog, bukan korupsi.”

Dr. Chairul Huda—dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Pukul 11.20, Chairul Huda diperkenankan masuk ruang sidang. Ia diperiksa sebagai ahli yang dibawa PH. Chairul ahli hukum pidana materil. Ia lahir di Tangerang, 28 Oktober 1970.

PU juga keberatan dengan Chairul Huda sebagai ahli. Alasan keberatannya sama dengan alasan keberatan terhadap Syafrudin: PH, PU, dan hakim sudah temasuk ahli pidana.

PH diberi kesempatan bertanya. Pertanyaan pertama PH sama dengan pertanyaan kepada Syafrudin.

“Bagaimana bila materi dakwaan tidak didasari aturan yang berlaku?”

“Bila dalam dakwaan ada dikatakan perbuatan melawan hukum, harus digunakan peraturan yang masih berlaku. Seperti disebutkan pada pasal 1 ayat 2 KUHP,” jelas Chairul.

“Bagaimana bila seseorang memperkaya diri sendiri namun tidak merugikan keuangan negara?” tanya PH lagi.

“Tidak bisa. Itu merupakan hubungan kausalitas. Memperkaya diri sendiri akan mengakibatkan kerugian negara. Jadi tidak bisa sepenggal-sepenggal. Harus disatukan,” jawab Chairul.

Chairul menambahkan, dalam UU Tipikor dinyatakan ‘menimbulkan kerugian keuangan negara.’ “Ini harus berkenaan dengan kerugian negara yang dipisahkan atau tidak dipisahkan.” Keuangan negara yang tidak dipisahkan, contohnya APBN dan APBD. Keuangan negara yang dipisahkan, yakni dari kekayaan negara. “APBN yang bisa memperkaya diri sendiri.”

Dijelaskan Chairul, UU Tipikor dibuat untuk tujuan khusus. Kalau mengenai illegal logging, maka ia berkaitan dengan UU kehutanan. “UU Korupsi tidak meliputi peristiwa itu.”

“Bagaimana bila perusahaan sudah membayar pajak untuk negara?” tanya PH.

“Berarti tidak ada tindak pidana.”

Hakim bertanya perbedaan pasal 2 dan 3 UU Tipikor. “Deliknya beda,” sebut Chairul. Pasal 2, kata Chairul, disebutkan memperkaya diri sendiri. Kata-kata itu bermakna positif. Makanya ditambahkan kalimat perbuatan melawan hukum. “Jadi kuncinya adalah memperkaya diri sendiri, bukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum hanya kata sifat untuk mempertegas kalimat memperkaya diri sendiri.”

“Ini berbeda dengan pasal 3,” sambung Chairul. Pasal 3 kalimatnya sudah bermakna negatif, yakni menyalahgunakan kewenangan karena jabatan. “Menyalahgunakan kewenangan itu sudah bermakna negatif, makanya tidak ditambahkan perbuatan melawan hukum.”

“Tapi saksi ahli sebelumnya—Syafrudin Kalo—menyatakan inti dari pasal 2 itu perbuatan melawan hukum?”

“Setiap ahli kan punya pandangan masing-masing. Kalau pandangan saya, yang tadi itu.”

Bila sifatnya gratifikasi, ia tidak bisa dimasukkan dalam pasal 2 dan 3 UU Tipikor. “Itu ada dalam pasal sendiri, yakni pasal 6 UU Tipikor. Jadi, menurut Chairul, gratifikasi tidak bisa dikaitkan dengan keuangan negara. “Itu masuk suap, kejahatan tersendiri.”

Pukul 11.53 pemeriksaan ketiga ahli—Prof. M. Abduh, Prof. Syafrudin Kalo, dan Dr. Chairul Huda—selesai. Satu saksi lagi, Prof. Yusril Ihza Mahendra akan dimintai keterangannya minggu depan. “Sidang ditunda sampai tanggal 9 November 2011 pukul 09.00,” tutup hakim. (rct)