Dewan Penista Rakyat

by Madeali


Dewan Penista Rakyat!! by Andreas Iswinarto

KAMIS PAGI, 19 Januari 2012, Andreas Iswinarto dari Galeri Rupa Lentera di Atas Bukit membuat ilustrasi Dewan Penista Rakya! terkait konflik warga Pulau Padang dengan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Ia menulis di akun Facebook miliknya, “hormat saya untuk rakyat pulau padang baik di kampung maupun yang teguh bertahan menduduki pintu gerbang dpr yang berjuang menjaga pulaunya dari perampasan tanah dan penghancuran lingkungan oleh PT RAPP.”

Ilustrasi Dewan Penista Rakyat itu menggambarkan Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat Pulau Padang melakukan aksi jahit mulut dan mendirikan tenda-tenda di  depan DPR RI. Sejak 19 Desember 2011, delapan orang dari 85 warga Pulau Padang lakukan aksi jahit mulut di Depan Gedung DPR RI. Mereka juga mendirikan tenda-tenda untuk menginap.

Sesaat sebelum berangkat ke Jakarta di depan gedung DPR Riau

Saya sempat bertemu warga Pulau Padang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat Pulau Padang (FKMPPP) sebelum berangkat ke Jakarta pada 14 Desember 2011. Ada anak-anak muda, ibu-ibu dan orang tua yang paruh baya. Beberapa dari mereka saya kenal juga ikut dalam PPRM-AMPEL. Mereka sempat konferensi pers. Saya sempat tanya M Ridwan, berapa lama mereka di Jakarta,”sampai tuntutan kami dikabulkan Menhut agar mencabut izin HTI PT RAPP.”

Ilustrasi Dewan Penista Rakyat itu menggambarkan DPR bukan lagi rumah aspirasi warga, saat warga mengadukan aspirasnya, eh Setjen DPR RI sejak 13 januari 2012 malah kirim surat ke Kepolisian agar “membersihkan” pintu gerbang utama dari demonstran. (Demostran Ancam Ledakkan Tabung Gas, SKK Tribun Pekanbaru, Kamis 19 Januari 2012).

Tak hanya sampai disitu.

“Berita” media lokal macam harian Tribun Pekanbaru, Riau Pos dan Haluan Riau pada edisi 16 dan 17 Januari 2012 meliput kunjungan Wan Abu Bakar (PPP), Ian Siagian (PDI Perjuangan dan Adi Sukemi (Golkar) di Pulau Padang. Mereka anggota DPR RI Komisi IV berasal dari Riau. Hasil “temuan” mereka: Warga Pulau Padang terlibat illegal logging sejak lama dan “mayoritas” warga Pulau Padang menerima kehadiran PT RAPP. “Temuan” itu malah tak menyentuh persoalan warga Pulau Padang.

“Temuan” DPR RI itu, malah bertentangan dengan pernyataan Komisi B DPRD Riau. Komisi DPRD Riau malah meminta izin HTI PT RAPP dicabut selama-lamanya.

Muslim, Koordinator Jikalahari merespon “temuan” itu. “Jika hanya topik illegal logging di Pulau Padang jadi bahasan utama, maka kita menduga ini erat hubungannya dengan pengalihan isu. Bahkan tidak menyelesaikan persoalan utama Pulau Padang,” kata Muslim, Koordinator Jikalahari.  (lihat rilis Jikalahari).

Lantas, “berita” online riauterkini pada 18 Januari 2012, Enam tokoh dan dua pejabat Pemkab Meranti tersebut antara lain dari Lembaga Adat Melayu (LAM), Mewakili Forum Paguyuban se-Kabupaten Kepulauan Meranti dan Tokoh-tokoh Muda Selatpanjang, Staf Ahli Bupati dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat saat berkunjung ke Polres menyatakan penolakkan rencana demo warga Pulau Padang karena dinilai sudah jauh dari etika kemelayuan.

“Kita merasa risih dengan aksi-aksi unjukrasa yang tidak memandang norma luhur kemelayuan. Apalagi adanya isu pengunjukrasa itu akan membumi hanguskan Kota Selatpanjang. Kami dari tokoh-tokoh paguyuban di Selatpanjang tidak akan menerima hal itu,” tegas Ridwan Hasan, Ketua LAM Meranti.

Mengapa LAM Meranti, tidak menyentuh persoalan utama Pulau Padang?

“Ketika bicara etika kemelayuan sepakat. Tapi itukan tak mesti diarahakan kepada mereka-mereka yang mengaktualisasikan diri ketika tanah mereka dirampas, hak mereka dirampas untuk memperjuangkan hak-hak mereka kembali. Jangan aktifitas itu disorot. Bagaimana dengan mereka yang sudah merampas hak-hak masyarakat melayu di tanah melayu?” kata Rusmadya alias Kecang, budak melayu asal Rokan Hilir (Rohil) pada saya di sekretariat Jikalahari.
SAYA KIRA selain DPR, LAM Meranti, media lokal macam Tribun Pekanbaru, Riau Pos dan Haluan Riau juga turut “menista” warga Pulau Padang. Media tak melakukan reportase dengan benar, mereka hanya andalkan jurnalisme omongan, dan tidak disiplin dalam melakukan verifikasi terkait fakta dan data Pulau Padang.

Terkait jurnalisme omongan, pada Juni 2011, Forum Pers Mahasiswa (Fopersma) Riau pernah mengkritik media lokal terkait konflik Pulau Padang (lihat Bahana Mahasiswa). Padahal jarak dari Pekanbaru ke Pulau Padang tak sampai enam jam lewat laut.

Padahal data awal sudah banyak terkait izin PT RAPP yang bermasalah. Salah satunya saat pertemuan Organisasi Masyarakat Sipil yang terdiri dari LSM, Ormas dan Organisasi Mahasiswa terhadap permasalahan Pulau Padang dan Pembentukan TIM Mediasi oleh Menteri Kehutanan dari. Lantas mereka  membuat pernyataan sikap. (lihat Jikalahari).

Selain itu Teguh Yuwono akademisi dari Jogjakarta dalam paper bertajuk Konflik Izin IUP HHK-HT PT RAPP di Pulau Padang; potret buram penataan ruang dan kelola hutan di Indonesia menemukan ada kejanggalan proses perizinan berkenaan dengan banyaknya fakta dan temuan proses perizinan SK 327/MENHUT/II/2009 PT RAPP. (lihat Scale Up)

Kenapa media tersebut tak menjadikannya data awal, lalu reportase ke Pulau Padang untuk verifikasi semua itu? Lantas berapa lama, “penistaan” ini berlangsun?

Kita butuh jurnalisme bermutu. Bukan Jurnalisme omongan!#