Catatan Bentangan PMH Syuhada Tasman

by Madeali


Catatan Bentangan PMH
Kasus terdakwa Syuhada Tasman

Hasil tim survei Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan menemukan areal izin enam perusahaan yang bergerak di bidang HTI berada di kawasann hutan alam. Namun, RKT untuk enam perusahaan HTI di Pelalawan tetap diterbitkan oleh terdakwa Syuhada Tasman.

 

Penulis Made Ali, analist rct
Laporan bahan Lovina dan Aang Ananda Suherman

RABU, 21 DESEMBER 2011. Sidang perdana korupsi kehutanan Syuhada Tasman digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Jalan Teratai No. 9 Pekanbaru.

Dimulai pukul 09.36, sidang dipimpin tiga hakim. Hakim ketua I.B. Dwi Yantara, SH, MH didampingi Pasti Tarigan, SH, MH (hakim karir) dan Agus SH, MH (hakim ad hoc).

Syuhada kenakan batik hijau dan celana hitam hari itu. Sidang berlangsung sekitar satu jam. Agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada enam JPU yang tangani kasus Syuhada. Mochamad Rum, SH, Riyono, SH, M.Hum, Siswanto, SH, Andi Suharlis, SH, Surya Nelli, SH, M.Hum, dan Ronald F. Worotikan, SH, MH.

Syuhada Tasman lahir di Bengkalis, 26 Mei 1958. Ia didampingi lima orang penasehat hukum. Aziun Asyaari, SH, MH, Nur Herlina, SH, MH, Karnailis, SH, Yoanna Nilakreshna, SH, dan Zayanti Roza, SH. Sidang dihadiri 20-an orang termasuk keluarga terdakwa.

Syuhada Tasman, didakwa Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 11 jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo pasal 65 ayat (1) KUH Pidana. Dakwaan berbentuk Primair dan Subsidiair.

CATATAN BENTANGAN ANALISIS ini hanya membahas soal unsur telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum. Biasa disebut Perbuatan Melawan Hukum oleh subjek hukum. Keterangan saksi yang diperiksa majelis hakim dalam persidangan menjadi kajian utama. Literatur, putusan pengadilan terkait dan analisa ahli yang dianggap berkompeten oleh tim riaucorruptiontrial, juga jadi bahan rujukan bila ada keterkaitan.

Terdakwa Syuhada Tasman (kini Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bengkalis) saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau dalam kurun waktu 2003-2004, didakwa oleh Jaksa KPK melakukan tindak pidana korupsi yaitu menilai dan mengesahkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT) atas nama PT Selaras Abadi Utama, PT Mitra Taninusa Sejati, PT Rimba Mandau Permai, CV Putri Lindung Bulan, CV Tuah Negeri dan CV Bhakti Praja Mulia. Keenam perusahaan itu di Kabupaten Pelalawan.

Perbuatan terdakwa menilai dan mengesahkan RKT itu bertentangan dengan:

  1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman;
  2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
  3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/2003 tanggal 2 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

Untuk membuktikan unsur Perbuatan Melawan Hukum itu, Penuntut Umum KPK menghadirkan dua puluh dua (22) saksi Fakta Persidangan.

Selama enam kali sidang terkait unsur Perbuatan Melawan Hukum, Majelis hakim telah memeriksa ke 22 saksi itu dalam persidangan di Ruang Cakra PN Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dari tanggal 24 Januari 2012 sampai tanggal 14 Februari 2012.


PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bagaimana Terdakwa Syuhada Tasman Melawan Unsur: Telah Melakukan Serangkaian Perbuatan Yang Masing-Masing Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan, Secara Melawan Hukum?

Dua puluh dua saksi dalam Fakta Persidangan di bawah ini, memberi gambaran utama soal IUPHHK HT dan RKT itu berada di areal kawasan hutan.

# TENGKU LUKMAN JAAFAR. Ia direktur CV Bhakti Praja Mulia. Menurut Lukman, CV-nya sampai mengajukan IUPHHK-HT atas saran seorang teman. “Saat itu sedang maraknya tawaran di bidang industri,” cerita Lukman. CV Bhakti Praja Mas peroleh IUPHHK-HT semasa Azmun Jaafar menjabat Bupati Pelalawan. Azmun Jaafar adalah adik kandung Tengku Lukman Jaafar. Lukman juga peroleh izin RKT dari terdakwa Syuhada Tasman. Tengku Lukman Jaafar mengajukan IUPHHK-HT tanggal 18 Maret 2002 dan pengajuan RKT pada 2003-2004.

Pasca keluar izin prinsip IUPHHK HTatas nama CV Bhakti Praja Mulia oleh Tengku Azmun Jaafar. Agar bisa beroperasi, CV Bhakti Praja Mulia harus mengurus RKT terlebih dahulu. Mengenai pengurusan RKT, Lukman Jaafar mengaku tak tahu banyak perihal teknisnya. “Sejak tahun 2003 saya sudah sibuk di luar. Semuanya saya serahkan pada Anwir Yamadi. Dia yang banyak tahu tentang RKT.” Menurut Riyono, jaksa KPK dalam situs KPK, Anwir Yamadi dikenal sebagai orang dari PT RAPP yang merancang pembuatan CV Mutiara Lestari untuk pengurusan IUPHHK-HT atas perintah Tengku Azmun Jaafar.

Saat CV Bhakti Praja Mulia milik Tengku Lukman Jaafar sedang dalam tahap pengurusan RKT ke Dinas Kehutanan Propinsi Riau, Lukman mengaku tak tahu bahwa yang menjabat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau saat itu adalah Syuhada Tasman.“Tapi yang tanda tangan RKT terdakwa Syuhada bukan?” “Mohon maaf Yang Mulia, saya tidak ingat,” ujar Lukman Jaafar.

Soal teknis di lapangan, termasuk soal kapan menebang, apakah sudah menghasilkan atau belum, apa saja jenis pohon dan produksinya, Lukman mengaku tak tahu persis. Ia mengaku hanya tahu detail perihal IUPHHK-HT. Saat pengurusan RKT dan proses setelahnya, Lukman tak tahu lagi. Selain sibuk di luar, alasan lain yang dikemukakannya yakni perusahaan CV Bhakti Praja Mulia tersebut sudah dipindah tangankan (take over) ke Said Edi tahun 2006. Hakim lantas bertanya apakah areal hutannya berupa hutan tanaman atau hutan alam? “Saya tidak ingat soal teknis. Tapi dalam IUPHHK-HT ada disebutkan hutan alam,” jawab Lukman.

 

 

# SAID EDI. Ia pernah memimpin banyak perusahaan di bidang HTI. KPK mendakwa perusahaan-perusahaan itu peroleh izin tak sesuai prosedur dan melanggar aturan semasa Bupati Tengku Azmun Jaafar menjabat. Said Edi antara lain menjabat Direktur CV Bhakti Praja Mulia, CV Mutiara Lestari, CV Putri Lindung Bulan, CV Tuah Negeri, CV Alam Lestari. Semua di Pelalawan. CV Bhakti Praja Mulia dibeli dari Tengku Lukman Jaafar, CV Mutiara Lestari dibeli dari Anwir Yamadi, CV Putri Lindung Bulan dan CV Tuah Negeri dibeli dari Muhammad Faisal, CV Alam Lestari dibeli dari Budi Surlani.

Seingat Said, perusahaan-perusahaan tersebut sudah dapat izin prinsip atau IUPHHK-HT sebelum take over. “Jadi saya hanya urus RKT. Kecuali untuk CV Tuah Negeri dan Bhakti Praja Mulia. Mereka sudah urus RKT sebelumnya,” ujar Said. Pengakuan juga datang dari Paulina. Ia bilang saat proses take over, kelima perusahaan yang dibeli Said Edi sudah ada izin prinsipnya. Ia juga mengaku memeriksa dokumen IUPHHK-HT tersebut untuk menyatakan izin perusahaan sah dan bisa di-take over. Soal izin RKT ada atau tidak, Paulina bilang tak ingat. Ia tak tahu menahu soal RKT. “Bukan saya yang mengurus prosesnya. Tapi direksi masing-masing perusahaan.” Namun setelah didesak oleh PU dan dilihatkan bukti RKT, Paulina baru mengaku RKT juga dijadikan dasar take over tahun 2003. “Yang ditebang kayu alam dan berasal dari hutan alam,” jelasnya.

Said Edi mengajukan RKT pada 2003 saat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau dijabat oleh Syuhada Tasman. Sebelum surat RKT keluar, ada dilakukan survei. “Bukan saya yang turun, ada orang dari perusahaan,” ujar Said. RKT diajukan tak hanya 2003. Ia harus diajukan setiap tahun. Untuk tahun 2004, Said katakan Kadishut Propinsi Riau dijabat oleh Asral Rahman. Tahun 2005 Burhanuddin Husin. “Rusli Zainal juga ada keluarkan RKT tahun 2004,” sebutnya.

Saat Syuhada Tasman menjabat Kadishut Propinsi Riau, RKT dengan Direktur Said Edi yang dikeluarkan atas nama CV Mutiara Lestari tanggal 5 Juli 2003 dan 7 Februari 2004, CV Putri Lindung Bulan tanggal 5 Juli 2003 dan 27 Februari 2004, CV Tuah Negeri tanggal 27 Februari 2004. Meski tak turun ke lapangan untuk survei, namun Said mendapat laporannya. Ia paparkan potensi tegakan di atas 40 meter kubik per hektar. Mereka juga lakukan land clearing. Laporannya, CV Alam Lestari 2400 hektar, CV Mutiara Lestari 440 hektar, CV Tuah Negeri 650 hektar, CV Putri Lindung Bulan 1.300 hektar. “Untuk CV Bhakti Praja Mulia saya tidak tahu,” katanya. Sedangkan untuk produksinya, dalam catatan Said CV Alam Lestari sebanyak 1.875 hektar, CV Tuah Negeri 780 hektar, CV Putri Lindung Bulan 1.300 hektar pada tahun 2004. “Ada yang dijual ke PT RAPP, perusahaan playwood, Siak Raya, Asia Forest, Panca Eka Grup juga ada.”

# SOE ERWIN. Ia bilang perusahaannya, PT Rimba Mutiara Permai (RMP) dan PT Mitra Tani Nusa Sejati (MTNS) pernah urus IUPHHK-HT pada 2003. Ia tahu perihal izin hutan tanaman dari SK yang dikeluarkan Departemen Kehutanan. SK itu menyatakan izin HTI bisa dikeluarkan oleh bupati atau gubernur. “Sejak itu saya ajukan izinnya dan keluar,” katanya.

Erwin yang jadi Direktur RMP sejak 1996 dan Direktur MTNS sejak 2000 mengaku sebelumnya perusahaannya bergerak di bidang HPH. Sejak 1 April 2000 izin HPH-nya sudah habis masa berlaku, karena itu ia mulai ajukan izin HTI. “Kalau tidak kita urus akan semakin banyak dirugikan,” jelasnya. Ia jelaskan akan banyak karyawan yang kehilangan lapangan kerja dan hutan akan semakin banyak habis karena hutan alam akan dibabat.

Total luas HPH untuk kedua perusahaan Erwin sekitar 100 ribu hektar. Setelah dijadikan HTI, “Luasnya tinggal 16 ribu hektar,” akunya. Sisa lahannya ada dijadikan untuk kebun dan kawasan konservasi. “Kalau tidak saya urus izin HTI, akan dibabat hutan alam. Karena ada izin HTI saya jadikan kawasan konservasi,” jelas Erwin lagi. Sejak dapat izin prinsip dari Tengku Azmun Jaafar, bupati Pelalawan, Erwin langsung mengurus izin RKT untuk kedua perusahaannya. “RKT landasan kita bekerja, itu rencana kerja kita selama setahun. Kalau tidak ada itu, kita belum bisa kerja,” jelas Erwin.

Ia juga jelaskan dalam membuat RKT ada tahap pengerjaan berupa land clearing lahan. Ini sebetulnya melanggar aturan Kepmenhut 10.1 tahun 2000 dan Kepmenhut 21 tahun 2001. Aturan tersebut menjelaskan izin HTI hanya diperuntukkan bagi lahan kosong dan padang alang-alang—tak dibenarkan tahap land clearing. “Menurut saya, tidak mungkin izin HTI tanpa land clearing,” kata Erwin. Ia sadar melanggar aturan, namun pada saat itu land clearing harus dilakukan jika sudah punya izin HTI. Selama proses pengurusan RKT tahun 2003 di Dinas Kehutanan Propinsi Riau, Erwin mengaku tak pernah bertemu dengan Syuhada Tasman. “Yang mengurus RKT staf saya. Kami masukkan usulan RKT melalui bagian umum,” ujarnya. Lantas stafnya juga yang memonitor pengurusan RKT tersebut hingga disetujui.

Sebelum RKT keluar, ada proses survei yang dilakukan Dishut Kabupaten Pelalawan untuk pertimbangan teknisnya. Erwin tak ikut survei. “Yang turun ke lapangan staf saya. Saya kasih uang sekitar Rp 10 juta untuk bayar transpor dan biaya makan, akomodasi selama proses survei,” kata Erwin.

 

# ZULFAHMI ARMantan Sub Dinas Produksi pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan. Selama menjabat P2LHP, ia mengaku sudah memeriksa LHP untuk CV Tuah Negeri pada 2003, PT Selaras Abadi  Utama pada 2004, dan PT Mitra Tani Nusa Sejati pada 2006. Pengesahan LHP dilakukan di lokasi penebangan. Zulfahmi menegaskan asal kayu blok tebangan dari hutan alam. “Semua yang saya cek ke lapangan berasal dari kayu hutan alam, bukan hutan tanaman,” jelas Zulfahmi. Penebangan dilakukan berpedoman RKT. Terkait kejanggalan tersebut, Zulfahmi tak melapor pada Syuhada Tasman selaku pejabat pengesah RKT. “Waktu melakukan pengecekan, jenis kayu yang sesuai pengajuan yang kami sahkan. Bila sesuai dengan RKT, itu yang disahkan LHP-nya,” ujar Zulfahmi. Jenis kayunya: meranti, campuran, dan kayu bercabang. Menurut pengakuan Zulfahmi, kayu-kayu tersebut sudah ditebang habis saat diceknya. “Karena peruntukannya HTI jadi ditebang habis.” Ia juga tidak mengecek mengapa ditebang habis. Padahal menurut aturan, bila areal HTI tersebut ada hutan alam, maka harus di-enclave. Ia juga mengaku tidak melihat tegakan kayu, namun yakin kalau kayu yang ditebang adalah jenis hutan alam.

 
 # JANUAR MAJID. Bekerja di Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan sebagai Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP).  Tahun 2003, Januar mengesahkan P2LHP untuk PT Selaras Abadi Utama dan CV Bhakti Praja Mulia. Prosedur pengerjaannya: memeriksa dokumen LHP yang dibuat perusahaan, memeriksa fisik ke lapangan, menghitung ukuran kayu, dan mengesahkan LHP.

 Januar meyakini kayu yang disahkan untuk PT Selaras Abadi Utama dan CV Bhakti Praja Mulia berasal dari hutan alam. “Dilihat dari fisik dan ukuran kayu saja sudah jelas. Itu bukan kayu dari hutan tanaman,” jelasnya. Mengenai hal tersebut melanggar aturan atau tidak, Januar mengaku tidak tahu. Ia hanya sahkan LHP sesuai dengan RKT. Dan untuk mengesahkan RKT tersebut, Januar menegaskan ia tidak mendapat bayaran apapun dari perusahaan. Ketika ditanya oleh Penuntut Umum, Januar mengaku tidak ingat saat pemeriksaan LHP apakah disertakan IUPHHK-HT dan RKT atau tidak. Namun ia menegaskan izin yang dikeluarkan untuk hutan tanaman.

 

# PENKOPRI DAN # IRIANTO. Diperiksa sebagai saksi secara bersamaan. Penkopri dan pada 2004, sama-sama jadi tim survei sebagai syarat pengesahan RKT perusahaan bidang kehutanan di Pelalawan. Tahun 2003, Penkopri mensurvei lahan PT Selaras Abadi Utama. Irianto mensurvei lahan CV Tuah Negeri. Mereka memeriksa diameter dan potensi tegakan kayu sesuai surat perintah yang diberikan. Saat itu, hasil survei mereka sudah sesuai dengan peta lokasi yang diberikan perusahaan. Karena itu, dibikin laporan hasil survei. “Laporan tak ada memberikan rekomendasi atau saran, hanya melaporkan apa yang sudah disurvei di lapangan. Apa yang ada di lapangan, itu yang kita tulis dalam laporan,” ujar Penkopri. Mereka mengaku kayu milik kedua perusahaan tersebut berupa hutan alam dan belum ditebang saat itu.

 Penkopri dan Irianto sama-sama tidak tahu bahwa hasil survei itu akan dijadikan dasar Kadis Kehutanan Kabupaten Pelalawan untuk mengeluarkan pertimbangan teknis pengesahan RKT perusahaan. Mereka juga tidak tahu apakah RKT keluar atau tidak. “Yang jelas Tuah Negeri ada menebang pohon,” kata mereka berdua kompak. Begitu pula dengan Selaras Abadi Utama. Belakangan mereka berdua mengaku sudah melihat RKT dan ditanda tangani oleh Syuhada Tasman. “Proses pengeluarannya tidak tahu, berapa produksi dan penjualan juga tidak tahu,” jelas mereka.

Ketua tim survei Selaras Abadi Utama dan Tuah Negeri saat itu dijabat oleh Edwar Manurung. Saat melakukan survei, seluruh pengeluaran dibiayai oleh perusahaan. Mereka juga dapat uang hasil survei yang diberikan ketua tim. “Tidak ingat berapa,” kata Penkopri. Irianto pun tak ingat. Irianto dan Penkopri mengaku tahun 2003 tersebut adalah pertama kali mereka melakukan survei ke lapangan. Irianto tak punya keahlian khusus di bidang kehutanan. Ia hanya tamatan SMA. Namun ia mengaku ada ikut kursus kehutanan untuk meningkatkan pengetahuan. Sementara Penkopri memang berlatar belakang kehutanan.

 

# TENGKU SUHUT. Ia bekerja di Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan selama 4 tahun, dari tahun 2000-2004. Suhut pernah bekerja sebagai petugas pengesah laporan hasil penebangan (LHP) untuk PT Rimba Mutiara Permai (RMP). “Hasil tebangannya dari hutan alam, bukan hutan tanaman,” katanya. Ia mengaku izin PT RMP berupa hutan tanaman. Meski begitu, ia tetap keluarkan LHP-nya. Dalam memeriksa hasil tebangan perusahaan di lapangan, Suhut hanya gunakan alat meteran untuk ukur kayu. RKT dijadikan sebagai dasar perusahaan dalam melakukan penebangan, namun Suhut mengaku tak ada pegang RKT saat ke lapangan. “Hanya izin saja,” sebutnya. Prosedurnya, setelah perusahaan menebang kayu, ia dipanggil dan diminta turun ke lapangan untuk memeriksa. Kemudian hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan.

 
 # NARTO ADI WIGUNO. Petugas Pengesah LHP dari Dinas Kehutanan Pelalawan. Pada 2003 ia ditunjuk oleh Dishut Pelalawan saat itu, Tengku Zuhelmi sebagai pejabat pengesah laporan hasil penebangan (P2LHP) untuk PT Mitra Tani Nusa Sejati (MTNS). Untuk itu, Narto beberapa kali survei ke lapangan. Selain Mitra Tani, Narto juga diminta survei lapangan atas nama PT Rimba Mutiara Permai (RMP) dan CV Putri Lindung Bulan (PLB).

Karena pernah kursus berkaitan dengan kehutanan, ia ditunjuk oleh Tengku Zuhelmi sebagai pejabat pengesah LHP. Tugasnya, antara lain mengecek kebenaran tebangan dan membuat laporan pengesah kayu. Hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk laporan dan diserahkan ke Kadis Kehutanan Pelalawan. Di PT RMP, Narto menjadi ketua tim survei. Zulfahmi, yang diperiksa pada sidang sebelumnya, merupakan salah satu anggotanya. Narto juga ketua tim survei untuk CV PLB. Saat ke lapangan, salah satu pedomannya adalah peta lokasi yang diajukan perusahaan. “Setelah dicek ke lapangan baru di ambil titik koordinatnya menggunakan GPS.”

Lahan yang disurvei sebesar 1 persen dari total luas lahan perusahaan. Mekanismenya, perusahaan lebih dulu survei 10 persen dari total lahannya. Dari hasil survei perusahaan, diambil 10 persen lagi untuk disurvei Narto dan timnya. Seingatnya, kayu yang diukur saat itu berdiameter di atas 8 meter per kubik. “Yang di bawah itu tidak diukur,” katanya. Menurut Narto, PT RMP arealnya berupa hutan alam bekas tebangan HPH. Begitu juga dengan CV PLB. Untuk PT MTNS, Narto bertugas mensurvei hasil kayu tebangan perusahaan di blok tebangan. Pedomannya adalah RKT yang ditanda tangani Syuhada Tasman tahun 2003. Ia lakukan pemeriksaan selama 3 bulan: Oktober hingga Desember, sejak RKT keluar. Ia turun berdasarkan periode tertentu, 3 kali dalam sebulan. “Setiap tanggal 10, 20, dan 30 jika ada permohonan dari perusahaan.” Oktober sampai November belum ada tebangan. “Tapi kita tetap turun ke lapangan. Desember baru mulai menebang,” cerita Narto. Setelah Desember, ia sudah tidak bekerja sebagai P2LHP lagi, sehingga tak ada lagi turun ke lapangan.

Hasil tebangan yang sudah diletakkan pada blok tebangan itulah yang diceknya. “Jadi tidak ada mengecek kondisi hutannya?” tanya hakim. “Kita hanya di blok tebangan saja,” kata Narto.

“Kalau begitu kemungkinan dibohongin perusahaan sangat besar. Anda kan sebagai petugas LHP, seharusnya cek ke lapangan. Perusahaan ada yang baik tapi tak sedikit juga yang jahat,” jelas hakim. Narto diam saja. Meski tak mengecek ke lapangan, Narto bilang kayu yang ditebang tersebut berasal dari hutan alam, sementara izinnya berupa hutan tanaman. RKT juga hutan tanaman. Dalam memeriksa lapangan, ia tidak berpedoman pada izin prinsip, namun hanya dari izin RKT yang dikeluarkan Syuhada Tasman September 2003. “Dalam blanko laporan LHP juga dinyatakan begitu, berpedoman pada RKT,” sebut Narto.

 

# ANDES HARPEN EKA PUTRA. Staf Bagian Penataan Tebangan di Dinas Kehutanan Pelalawan. Sejak menjadi PNS di Dishut Pelalawan, ia mendapat perintah dari Kepala Seksi Hutan Tanaman Dishut Pelalawan untuk melakukan survei lapangan.

Ia diminta  cek survei penanaman, penebangan, pembibitan di lapangan. Hasil survei akan dijadikan pertimbangan teknis untuk mengesahkan RKT. Salah satu anggota timnya bernama Penkopri, yang sudah diperiksa sebelumnya. Mereka survei untuk CV Putri Lindung Bulan (PLB). Selain itu, Andes tercatat jadi tim survei untuk beberapa perusahaan hutan lainnya, antara lain Satria Perkasa Agung, Rimba Mandau Permai di Pelalawan. Setelah selesai memeriksa di lapangan, Andes bikin laporan hasil pemeriksaan CV PLB tersebut dan menyerahkan ke Kasi Hutan Tanaman di kantornya. Setelah itu, apakah laporan tersebut dijadikan pertimbangan Syuhada dalam mengeluarkan RKT, Andes mengaku tak tahu.

Pengerjaan di lapangan yang dilakukan Andes, ia memeriksa hutan sepanjang 20 meter: 10 meter di sisi kiri dan 10 meter di kanan. Sepanjang pemeriksaan, yang ditemukan kayu berjenis hutan alam. “Belum ada land clearing waktu itu. Jenis kayunya ada Meranti, Kruing, kayu alam semua. Semuanya hutan, tidak ada semak belukar.” Itu pula yang dilaporkannya ke lapangan. Semua biaya dikeluarkan pihak perusahaan. Ia dibayar per hari untuk survei tersebut. “Untuk golongan 3 dibayar Rp 210 ribu per hari, golongan 2 dibayar Rp 180 ribu. Turunnya berapa hari, kalikan saja,” ujarnya.


# BUDI SURLANI. Pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan. Pada 2000 ia bekerja sebagai penerima dan pemeriksa kayu bulat di lapangan. Pada 2002 sebagai kepala seksi pengukuran dan penataan hutan. Pada 2002-2003 Budi Surlani mendapat perintah dari Tengku Azmun Jaafar, Bupati Pelalawan saat itu untuk mengurus usulan IUPHHK HT. “Saya dekat dengan Pak Azmun saat itu.”

Budi bicara terang-terangan di depan majelis hakim. Ia diminta membuat beberapa perusahaan untuk pengurusan izin. Perusahaan kemudian diberi nama CV Putri Lindung Bulan dan CV Tuah Negeri. “Perusahaan memang dibuat untuk mengurus izin itu,” kata Budi. Komisaris dan direktur kedua CV juga diambil dari kenalan Tengku Azmun dan Budi Surlani. Direktur untuk CV Putri Lindung Bulan dan CV Tuah Negeri adalah Muhammad Faisal, ajudan Tengku Azmun. Komisaris Putri Lindung Bulan adalah anak pertama Tengku Azmun, Tengku Vera. Komisaris CV Tuah Negeri adalah teman Budi sendiri. “Ia kebetulan sedang nganggur, tak ada kerja apa-apa, di rumah saja. Jadi diajak untuk jabat komisaris di Tuah Negeri. Ya tak tahu apa-apa,” ujar Budi.

Setelah izin prinsip untuk kedua CV tersebut keluar, Tengku Azmun perintahkan Budi Surlani untuk take over perusahaan. “Akhirnya di take over kepada PT Persada Karya Sejati, direkturnya Said Edi,” kata Budi. Pada persidangan sebelumnya, Said Edi membenarkan membeli kedua CV tersebut.

Paulina, legal PT PKS yang jadi saksi di sidang Syuhada, juga membenarkan soal pembelian itu.

Selanjutnya, Budi Surlani tak tahu menahu lagi cerita lanjutan dari kedua CV itu. “Saya hanya urus sampai ke sana. Setelah pindah tangan ke PKS, tidak diikuti lagi perkembangannya,” kata Budi. Soal dana penjualan kedua CV itu, Budi mengaku tak tahu. “Itu kesepakatan antara Said Edi dan Tengku Azmun.”

Budi Surlani tak tahu perihal aturan Kepmenhut 10.1 tahun 2000. “Saya baru tahu setelah diperiksa KPK tahun 2008,” katanya. Dalam surat permohonan IUPHHK-HT, kata Budi, tak ada menyinggung aturan tersebut. Hakim yakinkan aturan itu tercantum dalam izin yang dikeluarkan Bupati. “Soal izin saya tak tahu lagi. Diketik oleh Kasubdin Perencanaan. Saya hanya urus sampai permohonan saja.”

Namun Budi mengaku tahu hutan yang dimohonkan kedua CV tersebut adalah hutan alam. Izinnya untuk hutan tanaman. Ia pun bilang tak bisa berbuat apa-apa. “Sudah pesan dari Pak Bupati begitu.” Mengenai kondisi lapangan, tak ada disebutkan dalam permohonan izin. “Luas ada, tapi potensi hutan tak disebutkan.” Selain diminta bantu pengurusan IUPHHK-HT dan RKT, Budi juga seorang penerima dan pemeriksa kayu bulat di lapangan pada 2000. Namun ia tak turun ke lapangan. “Kayu dibawa ke lapangan menggunakan mobil, saya hanya periksa saat mobil tiba di pos saja.” Pemeriksaan kayu-kayu tersebut termasuk untuk PT Selaras Abadi Utama, PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Rimba Mutiara Permai, CV Putri Lindung Bulan, CV Tuah Negeri, dan CV Bhakti Praja Mulia dimana Syuhada Tasman mengesahkan RKT-nya. “Semuanya kayu alam,” ujar Budi. Saat pemeriksaan, menurut Budi, ada dokumen yang menyertai. “Ketika pemeriksaan sudah sesuai dengan dokumen, kita bikin berita acara.” Artinya, kayu alam tersebut juga lolos saat pemeriksaan, padahal izinnya dari hutan tanaman.

 

# RUDIMAN PAKPAHAN. Seorang pensiunan KCDK di Langgam, Pelalawan. Saat tahun 2002-2004, ia bertugas sebagai KCDK. “Tugasnya hanya buat rekap laporan dan ditujukan kepada Kadishut Pelalawan,” sebutnya. Pakpahan mengaku tak pernah turun ke lapangan untuk memeriksa hutan tersebut. Yang turun ke lapangan, menurut Pakpahan pejabat pengesah laporan hasil penebangan. “Untuk Selaras Abadi Utama, Januar Majid.” Untuk Tuah Negeri, ia mengaku lupa. Pakpahan cerita, perusahaan sudah memiliki target penebangan. Target tersebut tertera dalam RKT. Apabila sudah sesuai target di lapangan, Pakpahan sebagai KCDK akan mensahkan laporan P2LHP di lapangan. “Jadi harus ditebang semua, walaupun hutan alam. Patokan kita hanya memenuhi target.”

 

# SYAMSUL ANWAR. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Kuala Kampar dan Teluk Meranti, Pelalawan. Ia menjabat KCDK di Penyalai untuk Kacamatan Kuala Kampar dan Teluk Meranti sejak 2001. Ada 11 perusahaan yang masuk wilayah kerja Samsul, di antaranya Rimba Mutiara Permai, Mitra Tani Nusa Sejati, dan Bhakti Praja Mulia. Sama seperti keterangan Rudiman Pakpahan, Samsul Anwar katakan sebagai KCDK, ia hanya bertugas bikin laporan bulanan. Tak ikut turun ke lapangan. “Hasilnya diberikan kepada Kadishut Pelalawan,” ujarnya. Hasil laporan diperoleh dari petugas pengesah laporan hasil penebangan. P2LHP yang turun ke lapangan. Seingat Samsul, untuk PT Bhakti Praja Mulia, petugasnya Januar Majid. Rimba Mutiara Permai petugasnya Tengku Nur Suhut. Mengenai RKT, Samsul mengaku pernah lihat RKT untuk Rimba Mutiara Permai. “Ditanda tangani Syuhada tahun 2003.” Namun ia mengaku tak periksa benar-benar dokumen LHP. “Kalau sudah berdasarkan RKT, ya disahkan saja. Dibuat laporannya dan diserahkan ke Kadishut Pelalawan,” ujarnya. Hasil kayu tebangan diserahkan ke perusahaan. Kata Samsul, kayu bulat Rimba Mutiara Permai dan Mitra Tani Nusa Sejati dijual ke Panca Eka Grup. Kayu bulat Bhakti Praja Mulia dijual ke PT Eka Forestama. “BBS-nya dijual ke PT RAPP.” Samsul Anwar mengetahui aturan Kepmenhut 10.1. Ia juga tahu aturan itu sudah tidak berlaku sejak 5 Februari 2003. Namun meski ada kayu alam (Meranti) dalam hutan, tetap ditebang karena ia tertera dalam RKT yang ditanda tangani Syuhada Tasman. “Di lapangan hutan ditebang bersih.” Samsul juga menyatakan bahwa dalam izin hutan tanaman pasti ada penebangan hutan alam (pasti ada tahap land clearing). “Prosedurnya sudah begitu,” ujarnya.

 

# HEPI WIJAYA. Bagian Sub Dinas Produksi Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan. Sejak 2004, ia bekerja di Dinas Kabupaten Pelalawan bagian produksi. Ia pernah ikut survei ke lapangan saat pengurusan RKT pada CV Bhakti Praja Mulia dan PT Mitra Tani Nusa Sejati.

Metode survei di lapangan diawali dengan penentuan titik koordinat. Kemudian membuat rintisan jalan. “Setiap 100 meter diukur.” Mereka juga periksa vegetasi area, diameter dan jenis kayu di lapangan. “Areanya hutan alam bekas tebangan.” Saat ke lapangan, Hepi hanya bawa peta. Hasil pemeriksaan dilaporkan ke Kepala Sub Dinas Produksi. “Kasubdin yang sampaikan ke Kadishut untuk terbitkan RKT,” ujar Hepi. Hepi mengaku belum baca RKT tersebut. Ia hanya baca usulan. Saat itu, Hepi melakukan survei untuk penerbitan RKT tahun 2003. Ia melakukan survei sekitar 3 bulan sebelum RKT diterbitkan. Soal upah survei ke lapangan, Hepi mengaku dapat jatah. Meski ia ketua tim survei, namun ia tak tahu berapa jumlah uang yang diterima. “Uangnya diberikan oleh Kasubdin Produksi.”

Hal menarik, Hepi katakan PT Bhakti Praja Mulia memiliki kawaasan lindung gambut yang masuk dalam penebangan RKT. Mestinya, kawasan tersebut tak boleh ditebang untuk izin HTI. Sayang Hepi tak tahu tentang aturan tersebut. “Saya hanya laporkan hasil survei saja. Jika sudah sesuai dengan kondisi lapangan, ya kita buat laporannya.”

 

# ASWAR YAKOB. Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Daerah Riau tahun 2003, saat pengurusan RKT oleh CV Putri Lindung Bulan, CV Tuah Negeri, dan PT Selaras Abadi Utama, Aswar menjabat sebagai kabiro bagian ekonomi pembangunan. Menurutnya, pengesahan RKT ketiga perusahaan tersebut harus melalui dirinya. Kenyataannya tidak.

Mekanismenya, surat RKT perusahaan akan masuk ke Biro Umum Pemda Riau. Kemudian biro umum sampaikan ke Sekda. Sekda disposisi ke Gubernur Riau. Dari Gubri turun lagi ke Sekda. Bila berkaitan dengan ekonomi dan pembangunan, akan ditelaah biro Aswar. “Seharusnya RKT tersebut melalui saya. Kita akan meneliti bagaimana dampak pembangunan HTI bagi masyarakat Pelalawan, apakah ada lahan tumpang tindih, dan lain-lain,” kata Aswar.

Kenyataannya surat tersebut tak sampai ke tangannya. Kemungkinan besar, menurut Aswar, surat itu langsung ditandatangani Gubri Saleh Djasit, saat itu, tanpa sepengetahuan dirinya. “Mungkin supaya lebih cepat. Karena kalau melalui saya pasti diproses dulu.” Aswar Yakob baru tahu pengurusan RKT tersebut pada 2008, saat dipanggil penyidik KPK. Nomor surat disposisi RKT mencantumkan bironya: Ekbang. Karena itu ia diperiksa KPK. “Saya langsung minta ke biro umum tentang surat disposisi tersebut. Saya bilang saya sedang diperiksa KPK dan minta bukti surat yang dimaksud. Lalu biro umum kasih. Dari situ baru saya tahu ada surat yang dikeluarkan biro saya tanpa sepengetahuan saya.” Sebelum RKT ditanda tangani Gubri, pada umumnya, surat tersebut harus melalui empat paraf dulu. “Kabag Ekbang, Kabiro Ekbang (Aswar), asisten II Gubri, dan Sekda.”

 

# FREDERIK SULI. Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman Dishut Propinsi Riau. Ia menjabat Kasi Pengembangan Hutan Tanaman sejak 2001-2008. Selama menjabat, ia pernah mengurus usulan RKT untuk PT Selaras Abadi Utama, PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Rimba Mutiara Permai, CV Putri Lindung Bulan, CV Tuah Negeri, dan CV Bhakti Praja Mulia. Perusahaan yang sudah memperoleh izin IUPHHK-HT, agar bisa bekerja wajib memiliki RKT. Maka perusahaan akan memasukkan usulan RKT ke Dishut Propinsi Riau. Saat pengusulan enam perusahaan tersebut, Kadishut Propinsi Riau dijabat oleh Syuhada Tasman.

Kadishut akan memberikan disposisi permohonan RKT kepada Kasubdin Pengembangan Kehutanan. Kasubdin akan memberikan disposisi ke Kasi Pengembangan Hutan Tanaman yang saat itu dijabat oleh Frederik Suli. Selain permohonan, Dishut Propinsi Riau juga menunggu pertimbangan teknis dari Kadishut Daerah Pelalawan dimana keenam perusahaan tersebut berada. “Tim survei Pemda Pelalawan turun ke lokasi untuk mengecek semuanya, lalu dituangkan dalam laporan berupa pertimbangan teknis oleh Kadishut Pelalawan.” Setelah pertimbangan teknis sampai di tangan Frederik Suli, ia akan cek dan cocokkan hasil survei lapangan dalam pertimbangan teknis dengan permohonan RKT yang dimasukkan perusahaan. “Saat itu saya temukan hasil pertek tak sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena itu saya bersama Kasubdin mengonsep surat penolakan RKT,” ujar Frederik.

Konsep penolakan tersebut diserahkan ke Syuhada Tasman sebagai Kadishut Propinsi Riau yang berhak mensahkan RKT. “Kami sempat duduk bertiga membahas ini. Saat itu Pak Syuhada menolak konsep kami dan meminta kami untuk memproses RKT perusahaan tersebut.” Karena surat konsep penolakan ditolak, Frederik Suli dan Kasubdin Pengembangan Kehutanan, atasan Frederik yang bernama Senyorita sepakat membuat nota dinas ke Gubernur Riau. Mereka juga kirim surat berisi mohon petunjuk kepada Menteri Kehutanan.

Frederik Suli dan Senyorita sepakat usulan RKT tersebut bertentangan dengan Kepmenhut 10.1 tahun 2000 yang mengatur tentang potensi hutan. “Dari hasil hitungan di atas kertas saja sudah jelas sekali kalau potensi kayu alamnya lebih dari 5 meter kubik,” kata Frederik. Sayangnya surat yang dikirim ke Menhut belum mendapat jawaban hingga kini. Balasan surat dari Gubri juga meminta Kadishut Propinsi Riau mengesahkan RKT keenam perusahaan tersebut. Akhirnya RKT disahkan oleh Syuhada Tasman. Tim Penasehat Hukum Syuhada Tasmna bertanya seputar tanggal pembuatan konsep penolakan RKT yang dibuat Frederik Suli bersama atasannya. Menurut Aziun, ketua tim pengacara Syuhada, aturan 10.1 sudah tidak berlaku lagi pada 5 Februari 2003. Sementara itu RKT perusahaan baru diajukan antara Desember 2002 hingga Mei 2003. Frederik katakan saat ia bikin konsep keberatan yang berlandaskan Kepmenhut 10.1 itu, setahunya, aturan tersebut belum dicabut. “Saya tahu tentang pencabutan 10.1, namun aturan tersebut belum turun ke kami saat pembuatan konsep tersebut,” kata Frederik.

Ketika PH mendesak lagi soal aturan 10.1 yang tidak berlaku lagi saat konsep keberatan dibuat, Frederik bilang landasan ia buat keberatan bukan hanya dari 10.1, namun juga dari disposisi yang diberikan Syuhada untuk menganalisa RKT keenam perusahaan tersebut. Menjelang akhir pemeriksaan Frederik Suli, Syuhada sampaikan keberatan. Ia katakan tak pernah meminta Frederik dan Senyotita untuk membuat nota dinas ke Gubri tentang RKT. “Arahan mungkin ada. Tapi saya pikir nota dinas ke Gubri itu inisiatif dari Kasubdin ke bawah.”

 

# SENYORITA. Kepala Sub Dinas Pengembangan Kehutanan Dishut Propinsi Riau. Ia bekerja di Dishut Propinsi Riau hingga tahun 2004. Saat pengurusan RKT keenam perusahaan tersebut, ia masih menjabat sebagai Kasubdin Pengembangan Kehutanan Dishut Propinsi Riau. Keterangan Senyorita di persidangan hampir sama dengan  keterangan yang disampaikan Frederik. Ia membenarkan ada membuat konsep penolakan terhadap usulan RKT. Bahkan ia bawa salah satu surat penolakannya yang belum ditanda tangani oleh Syuhada karena ditolak. “Pak Syuhada mengembalikan surat penolakan dan meminta saya untuk memproses pengesahan RKT. Karena diminta begitu, maka saya tanda tangani pengesahan RKT tersebut,” kata Senyorita.

Ia juga membenarkan pernah mengirim nota dinas ke Gubri tentang pengusulan RKT. Namun Gubri juga menjawab agar RKT tersebut disahkan. Alasan pembuatan konsep penolakan RKT dari Senyorita sama seperti yang dikatakan Frederik, bahwa potensi hutan alam pada areal RKT yang diajukan tak sesuai dengan aturan 10.1. Sebelum berkesimpulan begitu, ia meminta bantuan bawahannya yang lain, yakni Kasi Bina Pemanfaatan Hutan Alam untuk menghitung potensi hutan alam pada areal tersebut. Saat itu Kasi Hutan Alam dijabat oleh Sandra Wibawa. Sama dengan Frederik Suli, Senyorita juga mengatakan tidak tahu aturan 10.1 sudah dicabut pada 5 Februari 2003—sebelum konsep penolakan RKT dibuat.

 

# SANDRA WIBAWA. Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Dishut Propinsi Riau. Sandra Wibawa membenarkan pernah menghitung potensi hutan alam yang dimaksud. Ia diminta oleh atasannya, Senyorita. “Saya sampaikan apa adanya. Saya hanya menghitung potensi hutan alam saja. Kenyataannya besar dari 5 meter kubik.” Hasil perhitungan tersebut diserahkan ke Senyorita, atasannya. Dari situlah Senyorita dan Frederik Suli bikin konsep surat penolakan terhadap pengesahan RKT keenam perusahaan yang diperkarakan pada sidang Syuhada Tasman.

 

# ZUHELMI. Mantan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan. Ia bekerja sebagai Kadishut Pelalawan hingga Januari 2004. Saat pengurusan RKT keenam perusahaan yang terkait perkara Syuhada Tasman tahun 2003, Zuhelmi masih menjabat Kadishut Pelalawan. Ia mengaku ada pengurusan RKT oleh perusahaan tersebut. Berdasarkan keterangan Zuhelmi, Dinas Kehutanan daerah bertugas melakukan survei ke lahan yang diajukan perusahaan. Hasil survei akan dibuat pertimbangan teknis untuk dijadikan salah satu pertimbangan dalam pengesahan RKT perusahaan. “Yang kita survei potensi tegakan kayu, areal di sekitar lokasi,” ujar Zuhelmi. Selain itu, ia mengaku tak ingat. Namun sudah tertera di dalam format survei. Zuhelmi bilang surat ketetapan tim survei untuk memeriksa areal perusahaan di Pelalawan ditanda tangani olehnya. “Yang menentukan orangnya Kasubdin dan Kasi Hutan Tanaman, bawahan saya,” katanya.

Selesai tim survei melakukan tugasnya, hasil survei akan diserahkan ke Kasi Hutan Tanaman. Kasi bersama Kasubdin membuat konsep pertimbangan teknis dan diserahkan ke Zuhelmi selaku Kadishut Pelalawan. Pertek menyatakan persetujuan keluarnya RKT. Kenyataannya semua areal perusahaan di Pelalawan tersebut adalah hutan alam, sedangkan izinnya hutan tanaman. Berdasarkan Kepmenhut 10.1 tahun 2000, hutan tanaman hanya ditujukan pada areal kosong, padang alang-alang, atau semak belukar. Potensi kayu juga kecil dari 5 meter kubik per hektare. “Saya tidak ingat persis besaran potensinya, namun rata-rata melebihi ketentuan,” aku Zuhelmi.

Ia juga akui areal perusahaan peroleh IUPHHK-HT tersebut adalah hutan alam. “Tapi karena kondisi saat itu banyak terjadi perambahan, kalau tidak diberikan izin akan makin banyak hutan yang rusak,” kata Zuhelmi. Selain alasan perambahan, kondisi keuangan daerah juga dijadikan pertimbangan. Pelalawan, kata Zuhelmi, saat itu masih kabupaten baru. Potensi pemasukan daerah terbesar dari kehutanan. “Rekomendasi daerah saat itu tidak final. Tidak ada rekom daerah pun RKT juga bisa disahkan karena kewenangan sepenuhnya ada di tangan Dishut Propinsi Riau,” jelas Zuhelmi.

Mengenai aturan berkaitan dengan kehutanan, terutama Kepmenhut 10.1, Zuhelmi mengaku tidak tahu pada saat itu. Ia nyatakan tidak ada sosialisasi dari propinsi ke daerah. “Banyak sekali aturan kehutanan baru pada saat itu dan setiap saat ganti. Saya tidak hapal semuanya,” katanya. Hakim kembali singgung pertek yang dikeluarkan tersebut menyalahi aturan. Berkali-kali ia bilang tak tahu dan tak ingat tentang aturan kehutanan. “Yang lebih banyak mengkaji itu staf saya. Mereka sudah berkecimpung lama di bidang kehutanan. Saya bukan orang kehutanan,” ujarnya.

Namun Zuhelmi bilang dalam rapat informal dengan bawahannya, ada dibahas tentang potensi hutan alam yang dominan pada izin hutan tanaman tersebut. Namun dalam rekomendasi tertulis, Zuhelmi tetap mengeluarkan pertimbangan teknis yang isinya setuju dikeluarkan RKT. Selain RKT, Zuhelmi juga terlibat dalam pengesahan IUPHHK-HT keenam perusahaan yang berperkara. Mengenai izin prinsip ini, Zuhelmi mengaku Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar sering menelepon untuk mempercepat proses perizinan tersebut. “Kalau sudah bupati yang minta, kita tidak berani menolak,” katanya. Karena itu, meski areal yang diajukan perusahaan sebagian besar berupa hutan alam, ia menyetujui proses perizinan tetap dilanjutkan. Syuhada meluruskan bahwa ia selaku Kadishut Propinsi Riau saat itu sudah mensosialisasikan aturan terkait kehutanan, termasuk 10.1. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan rutin yang dilakukan dinas kehutanan propinsi dengan daerah.

# ABDURRAHMAN. Mantan Kasubdin Produksi Dinas Kehutanan Pelalawan. Ia jabat Kasubdin Produksi hingga 2010. Saat pengurusan RKT keenam perusahaan terkait perkara Syuhada, Abdurrahman mengaku ada mendapat tembusan usulan RKT. Peran Abdurrahman, menunjuk ketua dan anggota tim survei untuk melakukan survei ke lahan perusahaan. Tim tersebut mensurvei di antaranya potensi tegakan hutan dan peta tata ruang tanaman. Semua memenuhi syarat. Hakim bertanya seputar uang yang diterima para tim survei. Abdurrahman lihat dokumen. Ia nyatakan untuk CV Putri Lindung Bulan 6 personil senilai Rp 25,5 juta. “Uang itu untuk biaya tim turun ke lapangan. Per hari sekitar 180-200 ribu, tergantung golongan,” sebutnya. Mereka bekerja sekitar seminggu di lapangan.

Setelah survei selesai, hasilnya akan dikonsep bersama Kasi Hutan Tanaman dan dilaporkan dalam bentuk konsep pertimbangan teknis kepada Kadishut Pelalawan. Konsepnya saat itu menyetujui disahkannya RKT keenam perusahaan tersebut. Pertimbangan utamanya karena apa yang disurvei sesuai dengan hasil survei perusahaan sebelumnya. Tidak ada melihat dari Kepmenhut 10.1. Ia mengakui bahwa sebagian besar potensi lahan berupa hutan alam. “Kami tidak ada menyebutkan bahwa lahannya tidak ada padang alang-alang, semak belukar. Pedoman kami hanya 151 dan yang dilakukan sudah memenuhi ketentuan,” ujar Abdurrahman.

 

# EDWARD MANURUNG. Mantan Kasi Hutan Tanaman Dinas Kehutanan Pelalawan. Edward Manurung. Pada 2002-2004 saat terdakwa Syuhada menjabat Kadishut Propinsi RiauEdward menjabat Kasi Hutan Tanaman di Dinas Kehutanan Pelalawan. Edward mendapat disposisi terkait penerbitan RKT keenam perusahaan yang berperkara.

Atas disposisi tersebut, Edward mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Ia bersama dengan Kasubdin Abdurrahman menentukan tim survei untuk melakukan survei areal perusahaan yang memohon RKT di lapangan. Tahapan di lapangan: pemeriksaan titik koordinat dari GPS, melakukan survei produksi melalui jalur yang dibuat perusahaan, mencatat jenis pohon yang dilewati jalur. Tak hanya jenis pohon, masih ada item lainnya yang dicatat sesuai format lembar isian. Hasil pencatatan kemudian direkap. “Hasil keseluruhan dibandingkan dengan survei yang dilakukan perusahaan. Bila perbedaannya kecil dari 50 persen, maka dianggap sudah benar,” kata Edward.

Menurut keterangan Edward, hutan yang ada di areal Selaras Abadi Utama ada kalanya hutan belukar, ada kalanya hutan alam. “Mutiara Lestari, Tuah Negeri, Bhakti Praja Mulia, Merbau Pelalawan Lestari merupakan hutan alam bekas HPH.”

Edward menegaskan bahwa areal tersebut bukan hutan tanaman, melainkan hutan alam. Kayunya ada tanur, meranti, sungkai. Setelah survei selesai, Edward selaku Kasi Hutan Tanaman bersama Kasubdin Produksi mengkonsep pertimbangan teknis. Pertek ini akan dijadikan salah satu dasar untuk pengesahan RKT. “Kami sebutkan sudah bisa dikeluarkan RKT.” Alasannya, sudah sesuai potensi dan hasil cruisingnya. Hakim mengarahkan pertanyaan selanjutnya ke aturan sesuai Kepmenhut 10.1 tentang potensi areal untuk hutan tanaman. Izin hutan tanaman namun areal hutan alam, menurut hakim sudah melanggar Kepmenhut 10.1. Namun Edward mengaku saat itu tak tahu perihal aturan tersebut. “Kita hanya berpedoman pada Kepmenhut 151 dan sudah memenuhi ketentuan tersebut. Makanya disetujui untuk dilanjutkan pengeluaran RKT,” kata Edward.

“Kriteria hutannya kan jelas, sudah tidak sesuai,” desak hakim.

“Tugas kami hanya sebatas telaah lapangan saja, melihat kelengkapan syarat. Tidak sampai merekomendasikan untuk menolak pengajuan RKT,” jawab Edward. Edward mengaku tak tahu RKT sudah keluar atau belum. Namun saat ia melihat bukti RKT yang ditunjukkan jaksa, ia mengaku pernah melihatnya. RKT ditanda tangani Syuhada Tasman. “SK RKT yang keluar tidak berbeda jauh dengan hasil survei di lapangan,” jelas Edward kemudian.

 

SIMPULAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Dalam pasal 2 ayat (1), UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khusus penjelasan ayat 2 ayat (1) menyebutkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan dalam arti formil  “maupun” dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dalam buku Pembahasan UU Pemberantasan Tipikor karya R Riyono SH, mencoba menjelaskan perbuatan melawan hukum dari sisi akademis. Dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, UU Tipikor mengikuti dua ajaran sifat melawan hukum secara alternatif: Ajaran sifat melawan hukum formil dan Ajaran sifat melawan hukum materil.

Roeslan Saleh kemukakan, ”Menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum materil tidak hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis. Tapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya ajaran melawan hukum secara formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. Jadi menurut ajaran materil, disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut.”

Dalam kepustakaan hukum pidana, terdapat dua fungsi ajaran sifat melawan hukum:

  1. Ajaran sifat melawan hukum materil fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukumn, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan melawan hukum.
  2. Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum.

Riyono menilai, karena penjelasan Pasal 2 ayat 1 mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, meski perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materil yang diikuti oleh UU No 31 tahun 1999 adalah ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif.

Dalam paper bertajuk Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Kehutanan oleh KPK terkait PMH.

Melawan dalam kasus kehutanan:

Menebang di luar wilayah konsesi melanggar Pasal 50 (1) e UU 41 tahun 1999: “Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat berwenang.”

Menebang di luar RKT dan memanipulasi laporan hasil penebangan seolah-olah berasal dari dalam RKT melanggar Pasal 91 (1) PP 34 tahun 2002: “Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dikenakan sanksi administrative berupa denda terhadap kayu hasil penebangan yang dilakukan di luar blok tebangan yang diizinkan.”

Pengangkutan tanpa SKSH/dengan SKSHH aspal melanggar pasal 50 (3) UU Nomor 41 tahun 1999:

“Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.”

Memanipulasi data/surat Laporan Hasil Penebangan/Laporan mutasi kayu bulat/ faktur angkutan kayu bulat melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP: “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam bila pemakai tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Modus operandi menurut KPK dalam kasus kehutanan: Pertama, penyalahgunaan perizinan di bidng kehutanan, modusnya perusakan hutan yang terkait dengan proses perizinan dan alih fungsi kawasan hutan. Kedua, pengawasan yang lemah terhadap tata usaha kayu, modusnya perusakan hutan oleh pemilik konsesi kehutanan dengan cara yang koruptif dan kolutif. Ketiga, industri kehutanan yang melebihi kapasitas, modusnya industry kehutanan melegalkan kayu illegal dengan dukungan pejabat pemerintah.

Tindak pidana korupsi di sector kehutanan, khusus PMH, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kasus IUPHHKHT:

  1. Dengan dalih untuk membangun usaha hutan tanaman pengusaha berkolusi dengan Kepala daerah/Bupati untuk mendapatkan kayu dari kawasan hutan produksi yang tutupannya berhutan alam, padahal usaha hutan tanaman seharusnya pada kawasan hutan produksi yang tutupan vegetasinya berupa non hutan (semak belukar, padang alang-alang dan tanah kosong).
  2. Bupati menerbitkan SK IUPHHKHT, padahal diketahuinya lokasi IUPHHKHT tersebut berada pada areal hutan yang vegetasinya masih berhutan alam.
  3. Atas SK IUPHHKHT tersebut, Kadishut Propinsi mengesahkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang diajukan pemegang IUPHHKHT padahal diketahuinya lokasi RKT tersebut berada pada hutan alam dan dijadikan dasar oleh pemegang IUPHHKHT untuk melakukan penebangan kayu di hutan alam.

 

KPK menyimpulkan: suatu perbuatan dengan objek atau lingkup kehutanan akan masuk ke dalam tindak pidana pidana korupsi jika:

Pertama, Pelaku tindak pidana itu pegawai negeri atau penyelenggaran Negara. Kedua, perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan suatu keputusan pemberian izin/rekomendasi/pengesahan atau bentuk-bentuk persetujuan lainnya dari pejabat yang berwenang atau penyelenggara Negara lainnya secara bersama-sama atau bertindak sendiri, yang diberikan dengan menyalahgunakan kewenangan atau oleh suatu perbuatan melawan hukum yang dibuat secara sadar dan sengaja dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain.

Khusus Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan terdakwa terkait unsur telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum. Berdasarkan keterangan 22 saksi tersebut, yang tak ada mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) KPK saat sidang berlangsung, benar bahwa terdakwa Syuhada Tasman telah melakukan tindak pidana perbuatan melawan hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Semua saksi mengakui baik dari perusahaan, dinas kehutanan Pelalawan dan dinas kehutanan Propinsi Riau mengakui bahwa RKT yang diteken oleh terdakwa Syuhada Tasman berada di areal kawasan hutan alam bukan areal hutan tanaman. Ini bertentangan dengan yang intinya menyatakan areal hutan tidak boleh untuk areal hutan tanaman industri, yaitu:

  1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman;
  2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
  3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/2003 tanggal 2 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

Bahkan Syuhada Tasman dalam kesaksian dalam kasus Tengku Azmun Jaafar mengakui perbuatannya mengesahkan RKT yang melawan hukum:

Saksi sering mendapat penjelasan dari departemen tentang izinizin termasuk IUPHHHKHT yang diterbitkan terdakwa tidak sesuai dengan SK 10.1 tetapi perizinan tersebut tidak pernah dicabut. IUPHHHKHT yang diterbitkan terdakwa yang kemudian RKT nya saksi sahkan itu tidak memenuhi kriteria areal tanah kosong, semak belukar, padang alang-alang sebgaiamana Kepmenhut 10.1. Saksi setiap bulan membuat laporan terhadap kegiatan produksi dan hingga sekarng tidak ada teguran dari departemen. Di dalam hutan alam yang boleh dilakukian penebangan adalah volume kayu hanya 1 persen/ha. Tidak semua produk izIn yang diterbitkan harus melalui harus verifikasi oleh departemen. Hasil verifikasi dari Menteri dan Departemen kehutanan saksi tidak tahu.

Artinya terdakwa Syuhada Tasman mengetahui dengan sadar berdasarkan laporan dinas kehutanan Pelalawan pasca dilalukan survei, bahwa areal RKT enam perusahaan tersebut berada di kawasan hutan. Terdakwa Syuhada Tasman sengaja  melakukan tindakan perbuatan melawan hukum padahal waktu itu, staff Syuhada Fredelik Suli dan Sinyorita sudah memberi pertimbangan bahwa areal enam perusahaan itu berada di kawasan hutan alam. Tapi terdakwa Syuhada Tasman tetap meminta disahkan meski di areal kawasan hutan alam. #