Enam Perusahaan Terlibat Dalam Kasus Syuhada Tasman

by Madeali


RIAUCORRUPTIONTRIAL (RCT) merilis sebuah laporan bertajuk Catatan Bentangan Perbuatan Melawan Hukum Syuhada Tasman,  terdakwa korupsi kehutanan saat menjabat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau periode 2002-2003.

rct menilai hasil tim survei Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan menemukan areal izin enam perusahaan yang bergerak di bidang HTI berada di kawasann hutan alam. Namun, RKT untuk enam perusahaan HTI di Pelalawan tetap diterbitkan oleh terdakwa Syuhada Tasman. Terdakwa Syuhada Tasman (kini Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bengkalis) saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau dalam kurun waktu 2003-2004, didakwa oleh Jaksa KPK melakukan tindak pidana korupsi yaitu menilai dan mengesahkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT) atas nama PT Selaras Abadi Utama, PT Mitra Taninusa Sejati, PT Rimba Mandau Permai, CV Putri Lindung Bulan, CV Tuah Negeri dan CV Bhakti Praja Mulia. Keenam perusahaan itu di Kabupaten Pelalawan.

Perbuatan terdakwa menilai dan mengesahkan RKT itu bertentangan dengan: Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/2003 tanggal 2 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman; Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

Untuk membuktikan unsur Perbuatan Melawan Hukum itu, Penuntut Umum KPK menghadirkan dua puluh dua (22) saksi Fakta Persidangan.  Selama enam kali sidang terkait unsur Perbuatan Melawan Hukum, Majelis hakim telah memeriksa ke 22 saksi itu dalam persidangan di Ruang Cakra PN Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dari tanggal 24 Januari 2012 sampai tanggal 14 Februari 2012.

“Artinya terdakwa Syuhada Tasman mengetahui dengan sadar berdasarkan laporan dinas kehutanan Pelalawan pasca dilalukan survei, bahwa areal RKT enam perusahaan tersebut berada di kawasan hutan. Terdakwa Syuhada Tasman sengaja  melakukan tindakan perbuatan melawan hukum padahal waktu itu, staff Syuhada Fredelik Suli dan Sinyorita sudah memberi pertimbangan bahwa areal enam perusahaan itu berada di kawasan hutan alam. Tapi terdakwa Syuhada Tasman tetap meminta disahkan meski di areal kawasan hutan alam,” demikian simpulan Catatan Bentangan PMH Syuhada tersebut setebal 16 halaman.  Selengkapnya lihat Catatan Bentangan PMH Syuhada Tasman

Muslim, Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) melihat dari vonis Asral Rahman, Azmun Jaafar dan Arwin AS, dari kesemua ini pasti akan terbukti bahwa memang mereka lakukan kesaalahan. “Tapi selain Azmun, kita melihat sanksi yang dikenakan pasti sanksi minimun. Ini juga tidak berdampak banyak pada perubahan hutan riau dan tidak berdampak signifikan kepada perusahaan yang nyata-nyata terlibat dalam kasus ini. Sampai kini perusahaan masih bisa menikmati hutan Riau.”

“Sebenarnya dalam rangka terjadi PMH dan korupsi itu jelas perusahaan terlibat. Dalam kesaksian di persidangan saja, perusahaan secara struktural mengakui memberikan uang untuk memperlancar pengurusan izin dan RKT,” jelas Muslim.

Soal korporasi terlibat ini harus dikejar oleh KPK, tidak saja pejabat Negara yang dijadikan tersangka.
Aang Ananda Suherman membenarkan penilaian Muslim. “Saya melihat selama persidangan, jelas sekali perusahaan terlibat dalam hal PMH dilakukan Syuhada,”  kata Aang, koordinator rct. Selama proses persidangan Syuhada Tasman, Aang selalu hadir memantau.

Catatan Bentangan PMH adalah salah satu unsur yang dikaji rtc. Semua unsure dalam dakwaan JPU akan dikaji rtc. Laporan akhir sebelum putusan sidang, rct akan membuat kajian. Ini bentuk salah agar informasi bermutu dari dalam sidang yang jarang diliput media mainstream di Riau, bisa dibaca public.  riaucorruptiontrial adalah pemantau independen untuk kasus korupsi sumberdaya alam di Riau. Sejak Agustus 2011, saat sidang Arwin AS hingga sidang Syuhada Tasman, rct masih terus memantau. Hadirnya rct lantaran, media mainstream tidak serius meliput sidang korupsi kehutanan. #