Terdakwa Syuhada Tasman Unsur Korupsi

by Madeali


“Takut kalau tidak diberikan (duit) akan bermasalah. Karena Pak Syuhada adalah Kadishut dan izin RKT berkaitan dengan kelancaran operasional perusahaan,” kata Soenarijo

SELAMA LIMA (5) kali sidang sejak 14, 16, 21, 28 Februari dan 6 Maret 2012 di ruang cakra PN Tipikor. Sebanyak 16 saksi dihadirkan JPU dan diperiksa oleh Majelis Hakim untuk fakta persidangan khusus untuk membuktikan unsur korupsi.  Pembuktian unsur korupsi didasari atasi dakwaan PU KPK. Susunan dakwaan tersebut:

Primair: melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasn Korupsi jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Subsidair: melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasn Korupsi jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Dakwaan kedua: pertama melanggar pasal 12 huruf b UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasn Korupsi jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 atau kedua pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasn Korupsi jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999

Dalam pembahasan ini tentu saja unsur-unsur terkait dengan korupsi dan merugikan keuangan negara yang menjadi perhatian khusus.

Unsur-unsur tipikor pasal 2 ayat (1) UU No 20 tahun 2001 jo UU No 31 tahun 1999: Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur tipikor pasal 3 UU No 20 tahun 2001 jo UU No 31 tahun 1999: Menguntungkan diri sendiri atau  orang lain atau suatu korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur korupsi padal 11 UU No 20 tahun 2001 jo UU No 31 tahun 1999: pegawai negeri atau penyelenggaran negara menerima hadiah atau janji, diketahui atau patut diduga karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan, menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Unsur-unsur tipikor pasal 12 B  UU No 20 tahun 2001 jo UU No 31 tahun 1999: pegawai negeri atau penyelenggaran, menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Intinya, Syuhada Tasman melakukan tindak pidana korupsi: memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan karena jabatannya menerima hadiah atau janji untuk kepentingan pribadi. Intinya Syuhada telah merugikan keuangan negara sebesar setidaknya Rp 153 miliar. [1]

Catatan bentangan ini mendasari pada selama proses persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi. Bahan-bahan hukum terkait dengan kasus unsur korupsi ini juga dipakai guna memberi penjelasan dan gambaran serta mempertajam makna suatu unsur.

 SAKSI-SAKSI PERSIDANGAN

Keterangan saksi-saksi di bawah ini memberatkan terdakwa Syuhada Tasman, bukti-bukti fisik berupa setoran duit masuk dalam rekening terdakwa Syuhada Tasman. Bagaimana transaksi itu berlangsung?

# HERI YUSWANTO—mantan admin Visiting Agent PT RAPP. Heri lahir di Sumatera Utara bulan Oktober 1965. Tahun 2000-2003 ia bekerja di PT RAPP sebagai admin visiting agent. Ia tak pernah survei ke lapangan terkait hutan tanaman PT RAPP. Heri Yuswanto diperiksa terkait pengerjaan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Sultan Syarif Kasim di Minas, Siak, Propinsi Riau. Tahura ini dikerjakan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Riau saat ketuanya masih dijabat oleh Syuhada Tasman. Heri menjelaskan, ia pernah diperintahkan atasan menyerahkan uang sebesar Rp 75 juta kepada dua orang pegawai dari Dishut Propinsi Riau. Uang diserahkan dalam bentuk cek. Ia tak tahu uang diserahkan untuk apa. “Saya hanya diminta oleh atasan untuk menyerahkan uang tersebut. Perintahnya, tolong serahkan uang ini kepada orang yang sudah menunggu di depan.” Heri juga tak bertanya pegawai tersebut dari mana dan uang akan dipergunakan untuk apa. Ia hanya melihat kedua orang itu menggunakan baju cokelat layaknya pegawai negeri sipil. Belakangan diketahui bahwa uang digunakan untuk pembelian bibit di Tahura.

Terkait pemantauan ke lapangan, Heri bilang ia pernah menemani atasannya untuk meninjau lokasi Tahura. Namun ia tak ikut ke lokasi pembangunan. “Saya hanya mengantar atasan sampai ke camp di sana. Atasan saya bersama bagian penanaman yang tinjau lokasi ke lapangan,” ujarnya.

# PURNAMA IRAWANSYAH. Purnama lahir pada 21 Mei 1970. Ia bekerja di Dinas Kehutanan Propinsi Riau sebagai Kepala Seksi Rehabilitasi Dan Konservasi Hutan pada 2003-2005. Purnama mengaku tahu perihal proyek Tahura yang dikerjakan oleh Dishut Propinsi Riau. Menurut Purnama, pembangunan taman hutan rakyat memerlukan biaya besar. Untuk membantu pembiayaan, mereka mengajukan proposal ke beberapa perusahaan besar di Riau. Misalnya PT RAPP membantu pembuatan tangga, Surya Dumai membantu MCK, Siak Raya membantu pembangunan plaza. “Namun bantuan yang kami ajukan hanya berbentuk fisik, bukan bantuan dana,” kata Purnama. Ketika disinggung soal bantuan PT RAPP dalam bentuk uang senilai Rp 75 juta untuk Tahura, Purnama mengaku tak tahu. Hakim menjelaskan bantuan diterima oleh dua orang pegawai di Dishut Propinsi Riau dan diserahkan kepada Syuhada Tasman. “Apakah terdakwa ini ada memberikan uang Rp 75 juta untuk pembangunan Tahura?” tanya hakim. “Tidak ada,” jawab Purnama. Seingat Purnama, pada tahun 2002-2003—saat pengusulan RKT oleh sejumlah perusahaan terkait perkara Syuhada—belum ada bantuan untuk pengembangan Tahura. Namun semua bantuan yang diberikan harus sepengetahuan Syuhada selaku Kadishut Propinsi Riau.

# KOK BUN HAIFinance Manager PT RAPP. Kok Bun Hai lahir di Sumatera Utara, September 1965. Kini ia bekerja sebagai Finance Manager PT RAPP. Ia mengemban jabatan itu sejak 2008. Tugasnya tanda tangan cek, cash flow, mencatat pemasukan dan pengeluaran PT RAPP dan surat asuransi. Bun Hai bilang selama ia menjabat tak ada permintaan sumbangan dari Dinas Kehutanan Propinsi Riau. Namun ia tahu perihal permintaan sumbangan dari Dishut pada 2003. Dalam suratnya tertulis untuk pembibitan Taman Hutan Rakyat (Tahura) sebesar Rp 75 juta. Menurut dokumen yang ia pelajari, proposal bantuan masuk dari Dishut Propinsi Riau. Proposal masuk ke Departemen Forestry dan diterima oleh Heri Yuswanto, Staf Departemen Forestry. Heri memprosesnya, menyerahkan proposal ke atasannya. Kemudian diserahkan ke bagian Finance Manager. Dari sana bantuan baru dicairkan ke bagian keuangan. “Setelah cair, uangnya sudah menjadi tanggung jawab Heri. Tidak ada laporan pertanggung jawaban apakah uangnya sudah diserahkan ke pihak ketiga atau belum. Akan dicek kembali jika ada yang komplain. Kalau tidak ada, berarti kami anggap sudah diserahkan ke yang bersangkutan,” jelas Bun Hai.

Cek yang dicairkan tersebut berasal dari Bank Bumi Putera. Cek itu diberikan berdasarkan permintaan bantuan dari Dishut Propinsi Riau untuk pembangunan Tahura. Cek dicairkan oleh Sutanto. Soal bantuan untuk pembangunan fisik, ia mengaku tak tahu. “Yang saya tahu hanya itu.” Namun ia nyatakan PT RAPP mungkin saja memberikan bantuan fisik jika memungkinkan. “Tidak ada ketentuan bantuan harus dalam bentuk uang.” Tahun 2003, saat cek tersebut bergulir ke Dishut Propinsi Riau, Bun Hai masih bekerja di bidang acounting staff. Tugasnya hanya mencatat uang masuk. Ia baru tahu perihal cek tersebut pada 2011, saat memeriksa dokumen di bagian Finance Manager.

# LIM WI LIN—Karyawan bagian Keuangan PT RAPP. Lim Wi Lin lahir di Sumatera Utara, Mei 1970. Pada saat pengeluaran cek terkait perkara Syuhada, ia bekerja sebagai Finance Manager. Ia mengaku ada mengesahkan pencairan cek senilai Rp 75 juta untuk bantuan bibit Tahura. Namun ia tak melihat proposal aslinya. “Permohonan pencairan uang diajukan oleh Heri Yuswanto dan dia pula yang mengambil uangnya.” Wi Lin tidak tahu uang tersebut diserahkan ke siapa. Selain soal cek, majelis hakim juga bertanya seputar penjualan kayu ke PT RAPP. Mereka mencocokkan data sesuai hasil BAP Wi Lin. Wi Lin mengaku apa yang tercantum dalam BAP benar semua. Ia peroleh data tersebut dari dokumen di bagian keuangan. Soal penjualan kayu tersebut, Wi Lin mengaku tidak ada mengecek di lapangan karena bukan bidangnya. Ia hanya keluarkan uang berdasarkan nilai yang tertera dalam dokumen. Dalam pengerjaan di lapangan, setahu Wi Lin ada proses land clearing. Proses penebangan tersebut dilakukan oleh PT RAPP. Mereka sewa kontraktor. Soal izin prinsipnya, Wi Lin tidak melihat detail, apakah hutan alam atau hutan tanaman. Izin hanya dilihat sekilas, tidak begitu diperhatikan. “Yang saya perhatian hanya periode kontrak masih berlaku atau tidak dan berapa biaya yang harus dikeluarkan.”

# SOENARIJO—pegawai swasta. Soenarijo lahir di Tanjung Balai Karimun. Kini usianya 52 tahun. Ia adalah direktur di PT Siak Raya Timber, PT Nusa Wana Raya, dan PT Nasional Timber and Forest Product. Semua perusahaan bergerak di bidang perkayuan. Dalam BAP tertulis, Syuhada pernah meminta uang kepada Soenarijo untuk kelancaran penerbitan RKT tahun 2003. Rinciannya dibacakan oleh hakim. Semua keterangan dalam BAP tersebut dibenarkan oleh Soenarijo. Permintaan ada dilakukan saat bertatap muka maupun via telepon. Namun tidak pernah secara tertulis.

Tercatat pada 16 Januari 2003 Soenarijo memberikan bantuan sebesar Rp 4 juta untuk syukuran pelantikan Syuhada sebagai Kadishut Propinsi Riau. Tanggal 28 Maret 2003 sebesar Rp 30 juta yang dibayarkan oleh Hermanto AS, bawahan Soenarijo. Tanggal 27 Juni 2003 sebesar Rp 10 juta. Tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp 360 juta. Tanggal 29 Agustus 2003 sebesar Rp 1,9 juta. Tanggal 2 Oktober 2003 sebesar Rp 17 juta. Bila dijumlahkan, totalnya sekitar Rp 465,271 juta. Uang tersebut digunakan untuk kelancaran pengurusan RKT PT Siak Raya Timber. Saat itu yang berhak mengesahkan RKT adalah Syuhada Tasman selaku Kadishut Propinsi Riau. “Takut kalau tidak diberikan akan bermasalah. Karena Pak Syuhada adalah Kadishut dan izin RKT berkaitan dengan kelancaran operasional perusahaan,” kata Soenarijo seperti yang tertera dalam BAP. Menurut Soenarijo, semua pengeluaran tersebut dihitung sebagai pengeluaran tidak resmi perusahaan. Ia bukan termasuk pengeluaran rutin. Uang baru dikeluarkan jika diminta. Soenarijo beberapa kali menyatakan bahwa uang tersebut adalah permintaan dari Syuhada. “Meski tidak semuanya untuk kepentingan pribadi. Ada juga untuk keperluan pengurusan peta dan survei lokasi,” kata Soenarijo.

# SAMUEL SOENGJADI—Direktur PT Bina Daya Bintara dan PT Seraya Sumber Lestari. Samuel Soengjadi menjabat Direktur di PT Bina Daya Bintara dan PT Seraya Sumber Lestari sejak 2005 hingga sekarang. Perusahaannya pernah ajukan RKT. Namun tidak pernah berhubungan langsung dengan Syuhada terkait pengurusan RKT tersebut. Terkait dugaan pemberian uang kepada Syuhada, Samuel mengakui ada keluarkan uang Rp 150 juta untuk keperluan pribadi. Bilyet giro tersebut dari Bank Mandiri. Namun tidak ingat lagi diberikan kepada siapa. Samuel memang jalankan banyak bisnis. Ada kafe, kayu, dan tanah. Meski tak menyebutkan kepada siapa BG diberikan, namun Samuel mengakui tanda tangan dalam BG yang dijadikan barang bukti oleh jaksa adalah tanda tangan Samuel. “Saya tidak merasa kehilangan uang. Saya yakin uang tersebut sudah diberikan kepada seseorang. Hanya tidak tahu siapa orangnya. Tidak ingat lagi,” sebutnya. Jaksa katakan BG dicairkan oleh Sutanto. Samuel mengaku tak kenal Sutanto. Saat penyidik KPK menanyakan tentang Sutanto, Samuel bilang bingung. Ia pulang dan cari tahu kesana-kemari siapa Sutanto. Tidak ada bawahannya bernama Sutanto. “Lalu ada satu bawahan saya bilang itu Sutanto driver Pak Syuhada. Dari situ saya baru tahu Sutanto itu,” jelas Samuel.

Beberapa kali ditanya, Samuel yakin bahwa BG sudah diberikan kepada seseorang. Namun ketika seseorang itu meminta orang lain untuk mencairkan, atau BG diberikan kepada orang lain, tidak masalah. Samuel mengaku sudah lama kenal Syuhada. Sejak Syuhada jadi kepala seksi. “Tapi selama pengurusan RKT tidak ada bertemu dengan Syuhada dan tidak pernah komunikasi.” Kalau Sutanto, Samuel bilang tidak kenal sama sekali. Samuel punya banyak bisnis pribadi. Terkait bisnis kayu, ia sering melakukan proses jual-beli dengan Rosman. Setahu Samuel, Rosman adalah direktur PT RAPP. “Tidak tahu Direktur bagian apa.” Biasanya, ia beli kayu dari perusahaan, kemudian jual ke Rosman. Dari sana ia dapat keuntungan.”

# BUDI ARTIFUL—wiraswasta. Budi Artiful lahir di Pekanbaru, Juni 1974. Tahun 2003-2004, Budi Artiful adalah Direktur PT Tenaga Kampar. Perusahaannya bergerak di bidang kilang kayu. Selain itu, Budi juga menjadi anggota KUD Bina Jaya. KUD tersebut pernah mengurus IUPHHK-HT di Pelalawan saat bupatinya dijabat oleh Tengku Azmun Jaafar. Dalam BAP, Budi mengaku pernah memberikan sejumlah uang kepada Syuhada Tasman untuk kelancaran penerbitan RKT. Uang yang diminta sebesar Rp 100 juta. Namun ia membayar sebanyak dua tahap: masing-masing 50 juta. “Staf Dishut bilang uang itu untuk Kadis. Semacam uang pelicin untuk mengeluarkan RKT,” kata Budi.

Budi mengaku tak pernah betemu langsung dengan Kadishut. Ia hanya serahkan uangnya ke pegawai Kadishut. “Dapat informasi dari orang bahwa kalau urus RKT harus serahkan uang ke pegawai itu. Mukanya masih ingat, tapi namanya tidak ingat. Ruangannya sebelum ruangan Pak Syuhada.” Terbukti setelah diberikan uang tersebut, pengurusan RKT sudah lancar.

Uang tersebut didapat Budi dari pinjaman kepada seseorang. Dicairkan melalui Bank Panin. Uang diberikan kepada Dishut dalam bentuk tunai secara bertahap. Menurut Budi, tidak mungkin pegawai berani menggelapkan uang tersebut. Soal pinjaman, Budi bilang pengurus KUD semua tahu. Sedangkan anggota ada yang tahu ada yang tidak.

# HENDARTO PRASENO—Operation Manager Bank Panin Cabang Pekanbaru. Hendarto lahir di Bandung tahun 1962. Bekerja sebagai manajer operasional di Bank Panin sejak 1995. Tugasnya antara lain mengatur likuiditas bank. Syuhada adalah nasabah Bank Panin. Ia punya 7 rekening. Dalam Berita Acara Pemeriksaan Hendarto terdapat rincian transaksi dari dan ke rekening Syuhada. Transaksi bervariasi. Dari Rp 40 juta hingga Rp 1 miliar. Sebagian besar transaksi tidak menyebutkan sumber dana dan tujuannya. “Yang disebutkan di antaranya untuk penjualan kayu,” ujar Hendarto.

Beberapa nama disebut dalam BAP. Sutanto dan Budi Artiful sebagai orang yang mentransfer sejumlah uang ke rekening Syuhada. Ada pula nama Ali Syahbana yang menerima sejumlah uang dari rekening Syuhada. Dalam berkas yang dibawa Hendarto, Syuhada punya 3 tabungan dan 6 deposito di Bank Panin. Tabungannya ada dollar dan rupiah. Tabungan rupiah Rp 1,9 miliar dan tabungan dollar sekitar 25 ribu dollar Amerika. Semuanya sudah ditutup. Sedangkan deposito nilainya rata-rata Rp 100 juta dan ada satu deposito senilai Rp 1 miliar. Deposito Rp 1 miliar ini disetor oleh Sutanto, supir Syuhada Tasman. Deposito sudah dicairkan semua.

Bank Panin juga mencatat transaksi rekening Syuhada atas nama Budi Artiful. Tercatat Budi pernah menyetor uang ke rekening Syuhada dalam bentuk cek sebanyak dua kali masing-masing senilai Rp 50 juta. Transaksi tersebut cocok dengan keterangan Budi Artiful di persidangan sebelumnya. Budi bilang uang tersebut untuk memperlancar keluarnya RKT untuk KUD Bina Jaya.

# HAZMI—Relationship Manager Bank Bumi Putera Cabang Pekanbaru. Hazmi kini berusia 35 tahun. Selain di Bank Panin, Syuhada juga punya rekening di Bank Bumi Putera. Rekening Syuhada pernah ditransfer uang senilai Rp 75 juta dari PT RAPP pada Desember 2003. Dalam persidangan sebelumnya, terungkap uang tersebut merupakan bantuan dari RAPP untuk penghijauan Taman Hutan Rakyat (Tahura). Selain itu, rekening Syuhada di Bank Bumi Putera juga tercatat pernah mentransfer uang senilai Rp 753 juta ke rekening Bank Mandiri cabang Jakarta. Orang yang mentransfer adalah Sutanto pada tanggal 15 Juli 2004. Masih ada Rp 350 juta lagi yang ditransfer pada tahun yang sama. Tahun 2006, rekening Syuhada kembali mentransfer uang ke BNI Jakarta senilai Rp 520 juta. Semua transaksi ini terungkap di persidangan. Syuhada sama sekali tidak membantah semua keterangan Hazmi di persidangan.

# ALI SYAHBANA—Unit Manager Bank Danamon Cabang Pekanbaru. Ali kelahiran Bengkalis tahun 1974. Pada tahun 2003-2004, saat Syuhada menjabat Kadshut Propinsi Riau, Ali bekerja sebagai marketing di Bank Panin. Syuhada adalah paman Ali Syahbana. Ali sering diminta tolong oleh Syuhada untuk mencairkan sejumlah uang yang masuk ke rekening Syuhada di Bank Panin.

Di muka persidangan, Ali Syahbana mengaku pernah mencairkan uang dari rekening Syuhada senilai total Rp 2 miliar dari Bank Panin dan ditransferkan ke rekening Syuhada lainnya di Bank Panin juga. Sebelum ditransfer, uang tersebut sempat masuk ke rekeningnya terlebih dahulu. Ali nyatakan, ia melakukan itu hanya sebatas membantu Syuhada Tasman. “Karena paman saya,” ujarnya. Ali mengaku tak tahu uang itu untuk keperluan apa dan tidak tahu pula Syuhada punya bisnis apa hingga punya uang sebanyak itu. Dalam BAP Ali terungkap bahwa Syuhada pernah mengirim uang senilai Rp 50 juta ke Zaitul Aminudin. “Itu abang kandung saya. Uang itu untuk bantu kerja abang saya sebagai operasional angkutan,” ujar Ali.

# MAHFUD ARLINI—Kontraktor. Mahfud kini berusia 48 tahun. Mahfud adalah keponakan Syuhada Tasman. Mahfud mengaku pernah pinjam uang ke Syuhada senilai Rp 1,6 miliar tahun 2007 untuk modal usaha. Mahfud tidak tahu Syuhada dapat uang tersebut dari mana. Perusahaan tempat Mahfud bekerja bernama Global Line Indonesia. Ia bekerja sebagai power system dan grouding di perusahaan tersebut. Uang senilai Rp 1,6 miliar yang dipinjam ke Syuhada ditransfer melalui rekening Edi Wibowo, direktur di perusahaan tersebut. Uang tersebut diserahkan sebanyak dua kali. Pertama Rp 600 juta dan kedua senilai Rp 1 miliar. “Begitu diperiksa KPK uangnya langsung saya kembalikan,” ujar Mahfud.

# SYAFRIZAL—Kontraktor Wiraswasta. Syafrizal lahir di Bengkalis tahun 1975. Sama seperti Ali Syahbana dan Mahfud Arlini, Syafrizal juga keponakan Syuhada Tasman. Syafrizal pernah diminta tolong oleh Syuhada untuk buka rekening di Bank BNI. Kejadiannya sekitar tahun 2000. “Alasannya lupa tapi ada dalam BAP,” ujarnya. Berapa jumlah uangnya, Syafrizal pun mengaku tidak ingat. Namun ia bilang pernah transfer uang senilai Rp 1 miliar dari rekening tersebut ke rekeningnya juga di Bank BNI.

Syafrizal mengaku uang Rp 1 miliar tersebut tak digunakannya. Uang itu dipindahkan ke deposito berjangka 1 bulan. “Tidak dipakai uangnya tapi diagunkan ke Bank Muamalat,” katanya.

# SUSILO PARNANTO—Complaining Group Bank Mandiri Jakarta. Susilo lahir di Jakarta bulan Maret 1975. Ia pernah dipanggil oleh penyidik KPK terkait bilyet giro yang masuk ke rekening Syuhada Tasman. Di depan persidangan ia pun mengakuinya. Siswanto, Jaksa Penuntut Umum KPK memperlihatkan bukti terkait bilyet giro dari Samuel Soengjadi kepada Syuhada Tasman. Dua bilyet giro senilai Rp 150 juta dan Rp 50 juta dibenarkan oleh Susilo pernah tercatat di transaksi Bank Mandiri Cabang Pekanbaru. Bilyet Giro tersebut dimasukkan pada tanggal 5 dan 6 November 2003 atas nama Samuel Soengjadi kepada Syuhada Tasman.

Di belakang bilyet giro tertera nama Sutanto. Hakim bertanya, apa maksud tulisan di belakang cek bilyet giro tersebut?

“Artinya, Sutanto yang hadir di bank pada saat itu,” kata Susilo. Maksudnya, Sutanto yang melakukan pemindah bukuan bilyet giro dari Samuel Soengjadi ke rekening Syuhada Tasman. Sutanto adalah supir Syuhada. Dalam catatan RCT, pada sidang ke-11 tanggal 16 Februari 2012, saat pemeriksaan saksi Samuel Soengjadi, ia mengaku ada mengeluarkan uang Rp 150 juta dalam bentuk Bilyet Giro. Uang digunakan untuk keperluan pribadi. Namun ia tidak ingat uangnya diberikan kepada siapa. “Saya punya banyak bisnis pribadi, ada perkayuan, kafe,” kata Samuel.

# PINA LIANGITA—Kabag Keuangan PT Siak Raya Timber. Pina Liangita lahir di Pekanbaru, 5 Oktober 1964. Terkait perkara Syuhada, Pina membuat sejumlah voucher transaksi pengeluaran uang. Menurut pengakuan Pina, semua uang ini diminta langsung oleh atasannya. Uang tersebut rata-rata ditujukan kepada Syuhada Tasman.

Sejumlah bantuan untuk Syuhada Tasman yang terungkap di pengadilan: syukuran pelantikan Syuhada Tasman sebagai Kadishut Propinsi Riau, bantuan pembayaran PSDH dan DR PT Siak Raya Timber senilai Rp 50 juta pada 28 Maret 2003, bantuan persiapan LPJ Gubernur ke DPRD Propinsi Riau senilai Rp 59 juta pada 21 April 2003, bantuan perjalanan dinas ke Jakarta senilai Rp 30 juta pada 28 Mei 2003, bantuan untuk keperluan praktek RPBI 2003 senilai Rp 20 juta pada 27 Juni 2003, tiket pesawat Pekanbaru-Jakarta-Jogjakarta pada 1 Juli 2003, tiket pesawat Pekanbaru-Jakarta-Jogjakarta-Jakarta-Pekanbaru untuk Asmawati Syuhada pada 29 Agustus 2003. Sebagian besar bantuan diberikan oleh Soenarijo, Direktur PT Siak Raya Timber kepada Syuhada Tasman.

Selain tiket perjalanan dan syukuran, Soenarijo juga mengeluarkan sejumlah dana taktis dalam rangka penerbitan RKT di PT Nusa Wana Raya dan Siak Raya Timber. Rinciannya: pada 9 Oktober 2003 senilai Rp 125 juta dan Rp 50 juta serta pada 22 Oktober 2003 senilai Rp 50 juta dan Rp 17 juta. Semua uang tersebut dikeluarkan oleh Soenarijo, Direktur PT Siak Raya Timber.

Pada persidangan sebelumnya, dalam catatan RCT, Soenarijo pun mengungkapkan kesaksian yang sama. Ia nyatakan sejumlah uang tersebut diberikan karena diminta oleh Syuhada Tasman. “Takut kalau tidak diberikan akan bermasalah. Karena Pak Syuhada adalah Kadishut dan izin RKT berkaitan dengan kelancaran operasional perusahaan,” kata Soenarijo.

# ABDUL MUTOLIB—Staff Accounting PT Garuda Indonesia. Abdul Mutolib lahir di Sungai Kunyit, Juli 1967. Ia bekerja di bagian manifest penumpang di PT Garuda Indonesia. Manifest adalah dokumen maskapai penerbangan yang berisi data nama penumpang, tanggal keberangkatan pesawat, bandara asal, bandara tujuan dan nomor seri atau kode tiket. Data manifest akan dimusnahkan dalam jangka waktu 10 tahun.

Abdul Mutolib dipanggil sebagai saksi terkait data manifest atas nama Syuhada Tasman. Abdul membawa catatan berisi data tersebut. Dalam catatannya tertulis Syuhada melakukan perjalanan menggunakan pesawat Garuda Indonesia sebanyak lima kali pada tahun 2003.

Tanggal 28 Mei 2003 tujuan Pekanbaru-Jakarta atas nama Syuhada Tasman. Ia duduk di seat 3 F kelas bisnis. Kemudian tanggal 30 Juni 2003 tujuan Jakarta-Jogjakarta, 30 Juni 2003 tujuan Pekanbaru-Jakarta, 28 Juni 2003 tujuan Pekanbaru-Jakarta, dan 20 Juni 2003 tujuan Pekanbaru-Jakarta. Semua atas nama Syuhada Tasman.

Jaksa ingin membuktikan bahwa data manifest tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi sebelumnya. Pina Liangita—saksi sebelum Abdul Mutolib—nyatakan ada mengeluarkan voucher senilai Rp 30 juta untuk bantuan biaya perjalanan dinas ke Jakarta atas nama Syuhada Tasman. Tanggal pemberian bantuan untuk perjalanan dinas cocok dengan tanggal pada data manifest penerbangan atas nama Syuhada Tasman: 28 Mei 2003.

# Nasrul Wathon—Deputi Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Nasrul Wathon seorang auditor BPKP. Tugasnya memeriksa kerugian negara akibat RKT yang dikeluarkan Syuhada Tasman untuk enam perusahaan tersebut. Kerugian negara itu dihitung dari dokumen jumlah volume kayu yang ditebang, laporan hasil penebangan, harga patokan kayu per jenis kayu, dan laporan PSDH dan DR dari pemegang izin.

Dalam persidangan, Nasrul bacakan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dihitung BPKP untuk masing-masing perusahaan. “Ini sudah diperiksa tadi berdua teman saya,” katanya. Ia yakin sekali hasil perhitungannya tidak salah.

Selaras Abadi Utama. Nilai kayu 77 miliar 679 juta 913 ribu 560 rupiah. Setoran PSDH 225 juta 52 ribu 31 rupiah. Setoran DR 987 juta 549 ribu 52,30 rupiah. Kerugian negara 76 miliar 467 juta 312 ribu 476, 70 rupiah.

Tuah Negeri. Nilai kayu 28 miliar 786 juta 746 rupiah. Setoran PSDH 528 juta 328 ribu 2,56 rupiah. Setoran DR 2 miliar 350 juta 14 ribu 303,62 rupiah. Kerugian negara 26 miliar 908 juta 403 ribu 693,82 rupiah.

Rimba Mutiara Permai. Nilai kayu 6 miliar 529 juta 729 ribu 884 rupiah. Setoran PSDH dan DR kosong. Nilai kerugian negara 6 miliar 529 juta 729 ribu 884 rupiah.

Mitra Tani Nusa Sejati. Nilai kayu 6 miliar 627 juta 536 ribu 840 rupiah. Setoran PSDH 107 juta 206 ribu 100 rupiah. Setoran DR 1 miliar 17 juta 466 ribu 445,06 rupiah. Nilai kerugian negara 5 miliar 502 juta 864 ribu 284, 94 rupiah

Bhakti Praja Mulia. Nilai kayu 33 miliar 98 juta 991 ribu 840 rupiah. Setoran PSDH 649 juta 94 ribu 728 rupiah. Setoran DR 2 miliar 776 juta 357 ribu 1,33 rupiah. Kerugian negara 29 miliar 673 juta 540 ribu 110,67 rupiah.

Total nilai kayu 163 miliar 78 juta 102 ribu 164 rupiah. Total setoran PSDH 1 miliar 653 juta 7 ribu 447,56 rupiah. Total setoran DR 8 miliar 400 juta 598 ribu 421,55 rupiah. Nilai kerugian negara: hasil penjumlahan setoran PSDH dan DR kemudian dikurangi nilai kayu. Hasilnya 153 miliar 24 juta 496 ribu 294,89 rupiah.

 

PENJELASAN UNSUR KORUPSI

Pasal 2 ayat (1) UU No 20 tahun 2001 jo UU No 31 tahun 1999: Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah upaya untuk mengumpulkan kekayaan yang tidak setara dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan dari sumber yang tidak sah (Sukardi 2009). Pengertian lain dari memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya, sedangkan berdasarkan putusan pengadilan negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 No 18/Pid/B-1992/PN/TNG memperkaya adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya bertambah kaya (Wiyono 2006).

Keuangan Negara. Kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk bagian kekayaan negara dan hak/kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara dan BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Perekonomian negara. Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang sesuai dengan kebijakan pemerintah bertujuan memberi manfaat, kesejahterann dan kemakmuran kepada rakyat (Sukardi 2009).

Unsur tipikor pasal 3 UU No 20 tahun 2001 jo UU No 31 tahun 1999: Menguntungkan diri sendiri atau  orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menguntungkan diri sendiri atau  orang lain atau suatu korporasi. adalah upaya untuk mengumpulkan kekayaan yang tidak setara dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan dari sumber yang tidak sah (Sukardi 2009). Pengertian lain dari “menguntungkan” adalah dengan pendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran: di sini terlihat bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi (Wiyono 2006).

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Merujuk pada penjelasan Pasal 52 KUHP mengenai pegawai negeri yang melanggar kewajiban istimewa dalam jabatannya, atau memakai kekuasaan, atau sarana yang ada padanya yang diperoleh karena jabatan, atau menggunakan daya upaya atau alat yang diperoleh karena jabatan.

Jabatan atau kedudukan. Pelaku adalah seorang pegawai negeri dengan jabatan tertentu. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan tersangka/terdakwa berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya (Sukardi 2009)

Unsur korupsi padal 11 UU No 20 tahun 2001 jo UU No 31 tahun 1999: pegawai negeri atau penyelenggaran negara menerima hadiah atau janji, diketahui atau patut diduga karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan, menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Menerima hadiah atau janji. Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 menyebutkan yang dimaksud dengan hadiah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai. Janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran (Sukardi 2009).

Diketahui atau patut diduga karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan, menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Berarti bahwa harus melihat adanya hubungan/berkaitan antara pemberian dengan jabatan/kekuasaan/kewenangan dari orang yang menerima, apakah ada harapan/kemungkinan timbal balik. Dari rumusan ini terlihat bahwa bentuk kesalahan pelaku dalam pasal ini adalah dolus atau culpas. Pasal ini bersifat pro parte dolus pro parte culpa (Sukardi 2009).

Unsur-unsur tipikor pasal 12 B  UU No 20 tahun 2001 jo UU No 31 tahun 1999: pegawai negeri atau penyelenggaran, menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Menerima hadi. Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 menyebutkan yang dimaksud dengan hadiah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai. Janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran (Sukardi 2009). Menerima hadiah merujuk pada pengertian gratifikasi dalam penjelasan Pasal 12b yaitu pemberian dalam arti luas meliputi: pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi itu diterima baik di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Selanjutnya pengertian janji yaitu pemberian harapan untuk memberikan gratifikasi pada wantu tertentu dan dengan syarat tertentu.

Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Agar pegawai negeri itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya bahwa pemberian atau janji untuk memberikan sesuatu itu dimaksudkan agar pegawai negeri atau penyelenggaran negara itu melakukan suatu perbuatan untuk kepentingan si pemberi atau orang lain yang menjanjikan. Sehingga pemberi atau janji itu telah diberikan, tapi perbuatan yang diinginkan oleh si pemberi belum dilaksanakan oleh pegawai negeri, namun sudah ketahuan atau tertangkap lebih dahulu.

CATATAN UNSUR KORUPSI

Dari kesaksian-kesaksian terlihat jelas bagaimana korupsi dilakukan terdakwa Syuhada Tasman bersama korporasi:

Memperkaya diri sendiri orang lain atau suatu korporasi, menerima hadiah atau janji. Syuhada meminta sejumlah uang kepada perusahaan untuk kelancaran rkt.  Permintaan dilakukan saat bertatap muka maupun via telepon atau meminta dan menyuruh anak buah dan ponakannya. Permintaan uang tersebut biasanya tidak pernah secara tertulis. Namun, begitu uang sudah diterima oleh anak buah dan ponakannya, Syuhada meminta anak buah atau saudaranya mentransfer sejumlah uang dari perusahaan masuk dalam rekening syuhada. Syuhada juga meminta uang kepentingan pribadinya misal pelantikan gubernur dan keperluan pribadi lainnya.

“Takut kalau tidak diberikan akan bermasalah. Karena Pak Syuhada adalah Kadishut dan izin RKT berkaitan dengan kelancaran operasional perusahaan,” kata Soenarijo. Soenarijo kenal dengan Syuhada Tusman. Syuhada Tasman bilang tak kenal dekat. “Hanya berpapasan saja saat sama-sama olahraga, kata Syuhada. Selain itu, mulusnya rkt juga karena salah satu perusahaan itu sudah kenal lama dengan direkturnya. Samuel misalnya mengaku sudah lama kenal Syuhada. “Sejak Syuhada jadi kepala seksi. “Tapi selama pengurusan RKT tidak ada bertemu dengan Syuhada dan tidak pernah komunikasi.”

Budi Ariful merasakan betul jika permintaan uang Syuhada dituruti, urusan rkt lancar. “Terbukti setelah diberikan uang tersebut, pengurusan RKT sudah lancar.”

Terdakwa menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang sejumlah Rp 200 juta dari Samuel Soengjadi (PT Uniseraya), Rp 75 juta dari Herry Yuswanto (PT RAPP), Rp 465, 271 juta dari Soenarijo (PT Siak Raya Timber) dan Rp 100 juta dari Budi Artiful (KUD Bina Jaya). Total Rp 840,271 juta.

Samuel Soengjadi adalah direktur utama PT Seraya Sumber Lestari. PT SSL tergabung dalam satu grup dengan PT uniseraya, anggota Uniseraya adalah PT Rimba Mutiara Permai, PT Trio Mas, PT Peranap Timber dan banyak lagi. Soe Erwin direktur PT Rimba Mutiara Permai sejak 1996-kini dan direktur PT Mitra Taninusa Sejati tahun 2000-kini. Uang yang diberikan oleh Samuel Soengjadi (salah satu direktur Grup PT Uniserya) tentu saja hendak memuluskan rkt 2003 PT Rimba Mutiara Permai dan PT Mitra Taninusa Sejati.

Bagaimana dengan PT Selaras Abadi Utama, CV Putri Lindung Bulan, CV Tuah Negeri dan CV Bhakti Praja Mulia? Kok perusahaan-perusahaan itu tidak dibuktikan KPK memberi uang ke terdakwa Syuhada?

Paulina, SH, Legal PT Persada Karya Sejati dan sebagai legal kurang lebih 20 perusahaan, juga legal di PT Selaras Abadi Utama yang menjabat direktur PT Selaras Abadi Utama Husnu Jalamidi yang kemudian diganti Said Eddy, CV Putri Lindung Bulan tahun 2003 Said Eddy direktur utama. Said Eddy adalah direktur PT Persada Karya Sejati yang membeli atau take over enam perusahaan tersebut. Paulina yang membuat perjanjian pengambilan alih (take over). Perusahaan yang ditake over yang sudah dapat IUPHHKHT dari Azmun Jaafar adalah CV Putri Lindung bulan, CV Bhakti Praja Mulia, CV Selaras Abadi Utama, CV Tuah negeri, CV Alam Lestari. Perusahaan-perusahaan yang telah ditake over oleh PT Persada Karya Sejati, kemudian mengadakan perjanjian dengan PT RAPP untuk membeli seluruh kayu hasil land clearing perusahaan-perusahaan itu berdasarkan RKT-UPHHKHT yang telah disahkan terdakwa.

Kesaksian Tengku Lukman Jaafar memperkuat bahwa Yang membeli CV Bhakti Praja Mulia adalah PT RAPP namun memakai nama pribadi Said Eddy SH yang setahu saksi memiliki hubungan dengan PT RAPP. Inisiatif lakukan take over dari Anwir Yamadi yang kerja di RAPP dan kenal dengan Said Eddy selaku pembeli.

LIM WI LIN, Karyawan PT RAPP, direktur keuangan PT RAPP juga menjelaskan dan memperkuat bawa PT Persada Karya Sejati, PT Lestari Unggul Makmur, PT Selaras Abadi Utama, PT Rimba Mutiara Permai, PT Mitra Taninusa Sejati, CV Tuah Negeri, CV Putri Lindung Bulan dan CV Bhakti Praja Mulia adalah perusahaan perusahaan mitra PT RAPP dalam kaitan kerjasama penanaman, suplai kayu dan pembelian kayu dan land clearing yang pada dasarnya adalah perjanjian antara PT RAPP dengan perusahaan mitra PT RAPP.

Uang sebesar Rp 75 juta dari Herry Yuswanto (PT RAPP) yang diberikan ke Syuhada Tasman karena proyek Tahura, hal itu karena kami menduga bahwa keenam perusahaan itu adalah mitra dan anak perusahaan PT RAPP. Jadi bantuan untuk proyek Tahura 2003 itu, karena pada tahun itu juga enam perusahaan itu ajukan rkt kepada terdakwa Syuhada Tasman.

Uang sebesar Rp 465, 271 juta dari Soenarijo (PT Siak Raya Timber) dan Rp 100 juta dari Budi Artiful (KUD Bina Jaya) adalah perusahaan lain. Namun pada modus kasus yang sama, agar rkt perusahaan disahkan oleh terdakwa Syuhada Tasman.

 

Merugikan Keuangan Negara. Nasrul Wathon seorang auditor BPKP. Tugasnya memeriksa kerugian negara akibat RKT yang dikeluarkan Syuhada Tasman untuk enam perusahaan tersebut. Kerugian negara itu dihitung dari dokumen jumlah volume kayu yang ditebang, laporan hasil penebangan, harga patokan kayu per jenis kayu, dan laporan PSDH dan DR dari pemegang izin.

Dalam persidangan, Nasrul bacakan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dihitung BPKP untuk masing-masing perusahaan. “Ini sudah diperiksa tadi berdua teman saya,” katanya.

Ia yakin sekali hasil perhitungannya tidak salah. Total kerugian negara: Total nilai kayu 163 miliar 78 juta 102 ribu 164 rupiah. Total setoran PSDH 1 miliar 653 juta 7 ribu 447,56 rupiah. Total setoran DR 8 miliar 400 juta 598 ribu 421,55 rupiah. Nilai kerugian negara: hasil penjumlahan setoran PSDH dan DR kemudian dikurangi nilai kayu. Hasilnya 153 miliar 24 juta 496 ribu 294,89 rupiah.

SIMPULAN

 

Bahwa model kejahatan yang dilakukan Terdakwa Syuhada Tasman bersama korporasi adalah saat proses pengesahan rkt. Syuhada meminta sejumlah uang pada perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, lantas melalui anak buah dan ponakannyannya uang tersebut ditransfer masuk ke dalam rekening terdakwa Syuhada Tasman. Narasi sederhana itu terlihat dengan jelas dari fakta persidangan. Selain itu inisiatif perusahaan agar urusan rkt lancar juga memberi macam-macam hadiah atau janji.

Namun, kami yakin yang tak nampak dari persidangan jauh lebih besar dana yang diterima terdakwa Syuhada. Ini perlu diusut tuntas oleh KPK. Salah satunya, bagaimana dengan PT Selaras Abadi Utama, CV Putri Lindung Bulan, CV Tuah Negeri dan CV Bhakti Praja Mulia yang tidak bisa dibuktikan PU KPK bahwa mereka juga memberi sejumlah uang pada terdakwa Syuhada? Kami menduga kuat perusahaan tersebut juga memberi sejumlah uang kepada Syuhada Tasman.

Dalam catatan rct PT Selaras Abadi Utama, PT Mitra Taninusa Sejati, PT Rimba Mutiara Permai, CV Putri Lindung Bulan, CV Tuah Negeri, CV Bhakti Praja Mulia, adalah anak perusahaan PT RAPP. Ke enam perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bermitra dengan PT RAPP. Total terdapat 65 perusahan yang bermitra dengan PT RAPP.[2] Ketergantungan pasokan bahan baku dari hutan alam diperkirakan akan terus berlanjut sampai tahun 2014. Hal ini dibuktikan dari proyeksi sederhana atas kebutuhan bahan baku pulp PT RAPP dari perhitungan pada areal HTI-nya sebesar 25 m3/ha/tahun, daur tanam 7 tahun dan kapasitas pabrik yang beroperasi penuh hingga 2 juta ton per tahun. Kenyataan ini sangat bertolak belakang dengan komitmen PT RAPP yang sangat optimis mampu memasok secara lestari seluruh bahan bakunya dari HTI sebesar 9 juta m3 mulai tahun 2009. [3]

Fakta persidangan menunjukkan bahwa PT RAPP menampung kayu dari enam perusahaan tersebut di atas yang secara hukum bermasalah. Mestinya tak saja enam perusahaan tersebut di atas yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, PT RAPP juga seharusnya ikut merugikan keuangan negara. #

Sumber: http://www.riaucorruptiontrial.wordpress.com

Tertanda,

Aang Ananda Suherman

Koordinator rct