Pra Putusan Terdakwa Syuhada Tasman

by Madeali


Bentangan ANALISA KORUPSI KEHUTANAN SYUHADA TASMAN
Nomor Perkara: 17/PID.SUS/2011/PN.PBR

“Agar Majelis Hakim Memerintahkan Pada KPK Segera Menetapakan status PENGURUS dan KORPORASI Sebagai Tersangka Dalam Kasus Korupsi Kehutanan Terdakwa Syuhada Tasman.”

Oleh Made Ali
Pencatat Bentangan rct

TERDAKWA SYUHADA KENAKAN batik berwarna cerah. Wajahnya terlihat serius sepanjang pembacaan tuntutan JPU KPK pada 29 Maret 2012 di ruang cakra, Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru. JPU menuntut: Menghukum Syuhada Tasman 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsidair 5 bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan.

Usai sidang, terdakwa Syuhada Tasman menghisap rokok sambil berjalan dikawal polisi menuju mobil tahanan. Selama proses persidangan, terdakwa Syuhada Tasman kerap kenakan batik. Ia juga jarang mau diwawancara wartawan.

Terdakwa Syuhada Tasman sudah menjadi tersangka sejak Juni 2008 bersama mantan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Burhanuddin Husin dan Asrar Rachman. Mereka ditetapkan tersangka terkait kasus terpidana Azmun Jaafar (Eks Bupati Pelalawan) dan Arwin As (Eks Bupati siak, terpidana 4 tahun penjara).

Nama Syuhada Tasman muncul dalam kasus korupsi kehutanan pertama kali dalam kasus Azmun Jaafar pada 2008. Dalam dakwaan PU Azmun Jaafar tertulis:

Dalam bulan Februari 2001 sampai dengan Januari 2007 di Pelalawan. Tengku Azmun Jaafar baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ir Bambang Pudji Suroto (Kadishut Pelalawan 2000-2002), Tengku Zuhelmi (Kadishut Pelalawan 2002-2003), Edi Suriandi (Kadishut Pelalawan 2004-hingga kini), Ir Syuhada Tasman (Kadishut Propinsi Riau 2003-2004) H.M Rusli Zainal (Gubernur Riau), H Asral Rachman (Kadishut Propinsi Riau 2004-2005), Drs Burhanuddin Husin (Kadishut Propinsi Riau 2005-2006), Sudirno (Wakil Kadishut Propinsi Riau 2004-2007), dan Ir Rosman (General Manager Forestry) PT Riau Andalan Pulp and Paper melakukan Perbuatan Melawan Hukum menerbitkan IUPHHK HT kepada PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Selaras Abadi Utama, PT Uniseraya, CV Putri Lindung Bulan, CV Tuah Negeri, CV Mutiara Lestari, PT Rimba Mutiara Permai, PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Bhakti Praja Mulia, PT Trio Mas FDI, PT Satria Perkasa Agung, PT Mitra Hutani Jaya, CV Alam Jaya, CV Harapan Jaya dan PT Madukoro.

Perusahaan-perusahaan yang telah memperoleh IUPHHK-HT dari Azmun itu, pada 2003 ajukan permohonan Usulan Rencanan Kerja Tahunan (URKT) UPHHK-HT pada Ir Syuhada Tasman, yang isinya antara lain memuat rencana penebangan dan target produksi guna penyiapan lahan, lantas Syuhada Tasman memproses RKT dengan alasan mendasar pada pertimbangan tekhnis Tengku Zulhelmi, kadishut Pelalawan.

Pada 2003 dan 2004 perusahaan-perusahaan yang memperoleh IUPHHK-HT dari terdakwa itu juga ajukan Bagan kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (BKT-UPHHK-HT) tahun 2004 kepada Syuhada Tasman. Lantas Syuhada Tasman meminta dan merekomendasi kepada H Rusli Zainal, Gubernur Riau untuk sahkan BKT dengan alasan mendasarkan pada pertimbangan tekhnis yang dibuat Tengku Zulhelmi, kadishut Pelalawan.

Atas pertimbangan pengesahan BKT UPHHK-HT-HT dari perusahaan-perusahaan serta pertimbangan tekhnis dari saksi Tengku Zulhelmi dan Edi Suriandi dan rekomendasi tekhnis dari Syuhada Tasman, Rusli Zainal sahkan BKT UPHHKHTtahun 2004.

Sejak 2008 hingga 2011, meski berstatus tersangka tercatat terdakwa menduduki jabatan penting, salah satunya Januari 2011 resmi dilantik Bupati Bengkalis Herliyan Saleh menjadi Kadisperindag Bengkalis. Kemudian ia dinonaktifkan sejak diperiksa KPK.

Pada Maret 2011, KPK memeriksa terdakwa Syuhada Tasman sebagai tersangka. Ini pertama kali sejak menjadi tersangka. Lantas, Agustus 2011 KPK menahan terdakwa. Desember 2011 ia di sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Pada Rabu 25 April 2012 mendatang, agenda putusan Majelis Hakim.

Ini lantaran Terdakwa Syuhada Tasman saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau dalam kurun waktu 2003-2004, didakwa oleh Jaksa KPK melakukan tindak pidana korupsi yaitu menilai dan mengesahkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT) atas nama PT Selaras Abadi Utama, PT Mitra Taninusa Sejati, PT Rimba Mutiara Permai, CV Putri Lindung Bulan, CV Tuah Negeri dan CV Bhakti Praja Mulia. Keenam perusahaan itu di Kabupaten Pelalawan, dasar utamanya IUPHHKHT yang diterbitkan Azmun Jaafar terbukti korupsi dan IUPHHK itu berada di hutan alam. Perbuatan terdakwa menilai dan mengesahkan RKT itu bertentangan dengan:

  • Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman;
  • Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
  • Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/2003 tanggal 2 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

SELAMA 22 SIDANG MAJELIS hakim telah memeriksa 39 saksi dan 4 ahli yang dihadirkan JPU. Ditambah dua saksi ade charge dari Penasehat Hukum serta 12 bukti surat dan 374 barang bukti lainnya.

JPU KPK mendakwa terdakwa Syuhada Tasman:

Primair: melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasn Korupsi jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Subsidair: melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasn Korupsi jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dakwaan kedua: pertama melanggar pasal 12 huruf b UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasn Korupsi jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 atau kedua melanggar pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasn Korupsi jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999.

Dakwaan Jaksa KPK berbentuk kombinasi. Surat Dakwaan Kombinasi didakwakan beberapa delik secara kumulatif yang terdiri dari dakwaan subsider dan dakwaan alternatif secara serempak atau sekaligus. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk atau jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan.

Intinya perbuatan terdakwa melawan hukum saat mengesahkan rkt 2003-2004 untuk enam perusahaan di Pelalawan. Dan terdakwa menerima hadiah atau janji atau memperkaya dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu menerima uang sejumlah Rp 200 juta dari Samuel Soengjadi (PT Uniseraya), Rp 75 juta dari Herry Yuswanto (PT RAPP), Rp 465, 271 juta dari Soenarijo (PT Siak Raya Timber) dan Rp 100 juta dari Budi Artiful (KUD Bina Jaya). Total Rp 840,271 juta. Serta merugikan keuangan negara atau perekonomian negara setidaknya Rp 153 miliar.

ANALISA KASUS

Dari hasil penelusuran saksi dalam fakta sidang dan dokumen sidang putusan terpidana Tengku Azmun Jaafar, Asral Rachman dan Arwin As, kami mencatat beberapa fakta di bawah ini.

I

Bahwa seluruh volume kayu hasul land clearing yang telah dibeli PT RAPP dari PT Selaras Abadi Utama, PT Rimba Mutiara Permai, PT Mitratani Nusa Sejati, CV Tuah Negeri, CV Putri Lindung Bulan, dan CV Bhakti Praja Mulia adalah berasal dari kawasan hutan alam untuk sebagian besar bubur kertas PT RAPP.

Dana sejumlah Rp 200 juta dari Samuel Soengjadi (PT Uniseraya) Samuel Soengjadi adalah direktur PT Uniseraya, PT Seraya Sumber Lestari dan PT Bina Daya Bintara (dua terakhir di Siak). PT Bina Daya Bintara dan PT Seraya Sumber Lestari adalah mitra PT RAPP.

PT Uniseraya tergabung dalam perusahaan Panca Eka Grup. Selain PT Uniseraya, PT Rimba Mutiara Permai, PT Mitra Tani Nusa Sejati dan PT Trio Mas FDI juga perusahaan Panca Eka Grup. Uang sebesar Rp 200 juta itu terkait dengan memuluskan rkt PT Rimba Mutiara Permai dan PT Mitra Taninusa Sejati yang diteken Syuhada Tasman. Direktur PT Rimba Mutiara Permai Soe Erwin, dalam kesaksian menyebut PT Rimba Mutiara Permai menjual kayu ke PT Persada Karya Sejati, anak perusahaan atau grup PT RAPP. Pengakuan Supendi direktur PT Uniseraya juga menjual kayu ke PT RAPP. Bahkan menjual kayu ke PT RAPP.

Kesaksian Azmun Jaafar, menyebut PT RAPP dan PT Indah Kiat tak ada punya IUPHHKHT di Pelalawan, tetapi anak perusahaan-perusahaan tersebut punya IUPHHKHT, contohnya PT Uniseraya, PT Satria Perkasa Agung anak perusahaan Sinar Mas.

Uang sebesa Rp 75 juta dari Herry Yuswanto (PT RAPP) untuk Syuhada Tasman, ini terkait rkt PT PT Selaras Abadi Utama, CV Putri Lindung Bulan, CV Tuah Negeri dan CV Bhakti Praja Mulia. Empat perusahaan itu adalah grup atau terafiliasi dengan PT RAPP yang berkantor di jl. Sei Duku No 333 pekanbaru. Selain itu CV Mutiara Lestari dan CV Alam Lestari juga masuk dalam grup PT RAPP.

Bagaimana PT PT Selaras Abadi Utama, CV Putri Lindung Bulan, CV Tuah Negeri dan CV Bhakti Praja Mulia bisa jadi grup PT RAPP?

Dalam dakwaan PU KPK terpidana Azmun Jaafar tertulis: sekira Februari 2001 sampai Mei 2002, sesaat setelah terima permohonan pencadangan IUPHHK-HT dari PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Selaras Abadi Utama, PT Uniseraya, PT Rimba Mutiara Permai, PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Trio Mas FDI, PT Satria Perkasa Agung, PT Mitra Hutani Jaya, timbul keinginan Azmun Jaafar untuk mendapatkan IUPHHKHT untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

Azmun perintahkan Budi Surlani, Hambali, Muhammad Faisal (ajudan), Azuar (pembantu), Tengku Lukman Jaafar (kakak kandung), Anwir Yamadi mendirikan perusahaan atau badan usaha atau mencari perusahaan lain yang akan diberikan IUPHHK HT oleh Azmun sebagai Bupati Pelalawan.

Lantas, Budi Surlani meminjam PT Madukoro dan CV Alam Lestari dari Margaretha, Muhammad Faisal dirikan CV. Tuah Negeri dan PT Putri Lindung Bulan, Hambali mendirikan CV. Harapan Jaya, Anwir Yamadi mendirikan CV Mutiara Lestari, Tengku Lukman Jaafar dirikan CV. Bhakti Praja Mulia.

Budi Surlani dan Hambali ajukan IUPHHK HT atas nama tujuh perusahaan di atas kepada Bupati Pelalawan Azmun Jaafar waktu itu.

Saat perusahaan-perusahaan itu dapat IUPHHK-HT, orang-orang yang ditunjuk Azmun Jaafar segera tawarkan take over (diambil alih) kepada PT RAPP melalui Ir Rosman, GM Forestry PT RAPP (Ir Rosman melarikan diri saat kasus Azmun, hingga kini belum tertangkap). Kesepakatan pun terlaksana. Tujuh perusahaan Azmun Jaafar itu resmi milik PT RAPP.

Dana sebesar Rp 465, 271 juta dari Soenarijo (PT Siak Raya Timber). Selain itu dia juga direktur PT National Timber Forest and Product (PT NTFP) dan Direktur PT Nusawana Raya. PT PT NTFP adalah anak perusahaan PT Siak Raya Timber. PT NTFP salah satu mitra PT RAPP.

Kesaksian Soenarijo menyebutkan bahwa pemberian uang untuk terdakwa oleh PT Siak Raya Timber dilakukan sebelum dan sesudah pengesahan rkt. Karena PT Siak Raya Timber masih memiliki kepentingan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau setelah penegsahan rkt yaitu untuk memperlancar pengurusan SKSHH dan Surat P2LHP. Alasana memberikan uang dan tiket kepada terdakwa Syuhada Tasman, karena Soenarijo takut jika tak menuruti permintaan Syuhada maka proses perizinan yang diajukan PT Siak Raya Timber dan PT Nusa Wana Raya akan bermasalah. Saat menjadi saksi dalam kasus Terpidana Asral Rachman tahun 2012, Soenarijo juga menyebut pada 2004 PT National Timber Forest and Product kesulitan uang. PT NTFP lakukan kerjasama dengan PT Cahaya Mas Lestari Jaya merupakan anak grup perusahaan PT RAPP. Dalam kerjsama itu pembagian fee PT NTFP sebesar 30 persen dan PT Cahaya Mas Lestari Jaya 70 persen. Sebelumnya PT NTFP juga menjual kayu kecil ke PT RAPP.

Dana sejumlah Rp 100 juta dari Budi Artiful (KUD Bina Jaya). Budi Artiful adalah Direktur PT Tenaga Kampar. Perusahaannya bergerak di bidang kilang kayu. Selain itu, Budi juga menjadi anggota KUD Bina Jaya. KUD tersebut pernah mengurus IUPHHK-HT di Pelalawan saat bupatinya dijabat oleh Tengku Azmun Jaafar. KUD itu milik M Haris. Dalam BAP, Budi mengaku pernah memberikan sejumlah uang kepada Syuhada Tasman untuk kelancaran penerbitan RKT. Uang yang diminta sebesar Rp 100 juta. Namun ia membayar sebanyak dua tahap: masing-masing 50 juta. “Staf Dishut bilang uang itu untuk Kadis. Semacam uang pelicin untuk mengeluarkan RKT,” kata Budi.

Budi mengaku tak pernah betemu langsung dengan Kadishut. Ia hanya serahkan uangnya ke pegawai Kadishut. “Dapat informasi dari orang bahwa kalau urus RKT harus serahkan uang ke pegawai itu. Mukanya masih ingat, tapi namanya tidak ingat. Ruangannya sebelum ruangan Pak Syuhada.” Terbukti setelah diberikan uang tersebut, pengurusan RKT sudah lancar. Tim rct menilai, kuat dugaan kayu-kayu KUD itu juga dijual ke PT RAPP.

Lim WI LIN, direktur keuangan PT RAPP menyebut dalam kesaksian Sidang Syuhada bahwa PT Persada Karya Sejati, PT Lestari Unggul Makmur, PT Selaras Abadi Utama, PT Rimba Mutiara Permai, PT Mitratani Nusa Sejati, CV Tuah Negeri, CV Putri Lindung Bulan, dan CV Bhakti Praja Mulia adalah perusahaan-perusahaan mitra PT RAPP dalam kaitan kerjasama penanaman, suplai kayu dan pembelian kayu dan land clearing yang dasarnya adalah perjanjian antara PT RAPP dengan perusahaan-perusahaan mitra PT RAPP.

Bahwa seluruh volume kayu hasul land clearing yang telah dibeli PT RAPP dari PT Selaras Abadi Utama, PT Rimba Mutiara Permai, PT Mitratani Nusa Sejati, CV Tuah Negeri, CV Putri Lindung Bulan, dan CV Bhakti Praja Mulia adalah berasal dari kawasan hutan alam.

Yang melakukan proses land clearing di areal IUPHHKHT milik PT Selaras Abadi Utama, PT Rimba Mutiara Permai, PT Mitratani Nusa Sejati, CV Tuah Negeri, CV Putri Lindung Bulan, dan CV Bhakti Praja Mulia adalah PT RAPP.

Kayu-kayu yang dibeli pleh PT RAPP dari PT Selaras Abadi Utama, PT Rimba Mutiara Permai, PT Mitratani Nusa Sejati, CV Tuah Negeri, CV Putri Lindung Bulan, dan CV Bhakti Praja Mulia sebagian besar digunakan dalam pembuatan bubur kertas.

   II

Syuhada menyebut Gubernur Riau Rusli Zainal mensahkan rkt 10 perusahaan tahun 2004. Padahal itu bukan kewenangan Gubernur Riau, tapi kewenangan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau.

Saat sidang berlangsung agenda pemeriksaan Terdakwa Syuhada Tasman Jaksa Siswanto menanyakan apakah selama menerbitkan RKT selalu meminta persetujuan kepada Gubernur Riau.

“Untuk tahun 2003 saja pak,” kata Syuhada
“Untuk tahun berikutnya?”
“Memang saya menerbitkan RKT sesuai wewenang saya pak, memang tahun 2003 saja.”
“Untuk tahun-tahun berikutnya?”
“Saya tak, saya berakhir 2004.”
“Untuk tahun 2004?”
“Saya tidak ada mengesahkan RKT.”
“Apakah tahun 2003, 2004 saudara meminta Gubernur untuk mengesahkan RKT?”
“2003 tidak.”
“2003 tidak, 2004?”
“Itu atas permintaan yang bersangkutan.”
“Maksudnya?”
“Saya cuma menyerahkan pengolahan pada bidang saya pak.”
“Yang bersangkutan siapa nih?”
“Kepada Gubernur.”
“Gubernur yang meminta supaya saudara yang mengesahkan itu?”
“Situasi saat itu, saya berkonsultasi, memang saya untuk sementara, dan akan berakhir jabatan, saya menunda dulu menandatangani RKT .”
“Jadi saudara menunda dulu untuk menandatangani, atas itu saudara diminta nota dinas sebagai Gubernur?”
“Benar. “
“Itu berapa perusahaan?”
“Tak ingat saya pak.”
“Gubernur waktu itu siapa?”
“Seingat saya Rusli Zainal.”

Dalam catatan rct, saat Syuhada Tasman beri kesaksian pada kasus Azmun Jaafar, hal sama juga dikatakan Syuhada soal pengesahan RKT oleh Rusli Zainal pada 2004. Bedanya, saat itu Syuhada menerangkan perusahaan yang RKT-nya diterbitkan Rusli Zainal : CV. Mutiara Lestari No.KPTS-141/II/2004 tanggal 27 Februari 2004; CV. Putri Lindung Bulan No.KPTS-136/II/2004 tanggal27 Februari 2004; CV. Tuah Negeri No.KPTS-139/II/2004 tanggal 27 Februari 2004; CV. Bhakti Praja Mulya No.KPTS-140/II/2004 tanggal 27 Februari 2004; PT. Rimba Mutiara Permai No.KPTS-244/III/2004 tanggal 26 Maret 2004; PT. Mitra Tani Nusa Sejati No.KPTS-243/III/2004 tanggal 26 Maret 2004; PT. Selaras Abadi Utama No.KPTS-142/II/2004 tanggal 27 Februari 2004; PT. Merbau Pelalawan Lestari No.KPTS-242/III/2004 tanggal 26 Maret 2004; PT. Mitra Hutani Jaya No.KPTS-286/IV/2004 tanggal 21 April 2004; PT. Satria Perkasa Agung.

Namun Rusli Zainal tidak dihadirkan sebagai saksi oleh PU KPK dalam kasus Syuhada Tasman.

“Sasaran untuk RKT-UPHHKHT tetap pada lahan kosong, padang alang-alang dan semak belukar sesuai PP 34 tahun 2002.Tidak boleh ada konversi hutan alam dan tidak boleh ada penebangan hutan alam. Berdasarkan Kepmenhut 151 yang berwenang untuk mengesahkan dan menilai RKT-UPHHKHT adalah kepala dinas kehutanan provinsi Riau dan tidak memerlukan persetujuan kepala daerah.”

                                                                                                             III
Pada 2003, Frederik Suli menolak disahkan RKT dan URKT PT Selaras Abadi Utama, PT Mitra Taninusa Sejati, PT Rimba Mutiara Permai, CV Putri Lindung Bulan, CV Tuah Negeri dan CV Bhakti Praja Mulia karena tak sesuai dengan aturan kehutanan. Dan Syuhada Tasman tidak menyetujui penolakan tersebut. 

FREDERIK SULI Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman Dishut Propinsi Riau. Ia menjabat Kasi Pengembangan Hutan Tanaman sejak 2001-2008. Selama menjabat, ia pernah mengurus usulan RKT untuk PT Selaras Abadi Utama, PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Rimba Mutiara Permai, CV Putri Lindung Bulan, CV Tuah Negeri, dan CV Bhakti Praja Mulia.

Perusahaan yang sudah memperoleh izin IUPHHK-HT, agar bisa bekerja wajib memiliki RKT. Maka perusahaan akan memasukkan usulan RKT ke Dishut Propinsi Riau. Saat pengusulan enam perusahaan tersebut, Kadishut Propinsi Riau dijabat oleh Syuhada Tasman.

Kadishut akan memberikan disposisi permohonan RKT kepada Kasubdin Pengembangan Kehutanan. Kasubdin akan memberikan disposisi ke Kasi Pengembangan Hutan Tanaman yang saat itu dijabat oleh Frederik Suli. Selain permohonan, Dishut Propinsi Riau juga menunggu pertimbangan teknis dari Kadishut Daerah Pelalawan dimana keenam perusahaan tersebut berada. “Tim survei Pemda Pelalawan turun ke lokasi untuk mengecek semuanya, lalu dituangkan dalam laporan berupa pertimbangan teknis oleh Kadishut Pelalawan.”

Setelah pertimbangan teknis sampai di tangan Frederik Suli, ia akan cek dan cocokkan hasil survei lapangan dalam pertimbangan teknis dengan permohonan RKT yang dimasukkan perusahaan. “Saat itu saya temukan hasil pertek tak sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena itu saya bersama Kasubdin mengonsep surat penolakan RKT,” ujar Frederik.

Konsep penolakan tersebut diserahkan ke Syuhada Tasman sebagai Kadishut Propinsi Riau yang berhak mensahkan RKT. “Kami sempat duduk bertiga membahas ini. Saat itu Pak Syuhada menolak konsep kami dan meminta kami untuk memproses RKT perusahaan tersebut.”

Karena surat konsep penolakan ditolak, Frederik Suli dan Kasubdin Pengembangan Kehutanan, atasan Frederik yang bernama Senyorita sepakat membuat nota dinas ke Gubernur Riau. Mereka juga kirim surat berisi mohon petunjuk kepada Menteri Kehutanan.

Frederik Suli dan Senyorita sepakat usulan RKT tersebut bertentangan dengan Kepmenhut 10.1 tahun 2000 yang mengatur tentang potensi hutan. “Dari hasil hitungan di atas kertas saja sudah jelas sekali kalau potensi kayu alamnya lebih dari 5 meter kubik,” kata Frederik.

Sayangnya surat yang dikirim ke Menhut belum mendapat jawaban hingga kini. Balasan surat dari Gubri juga meminta Kadishut Propinsi Riau mengesahkan RKT keenam perusahaan tersebut. Akhirnya RKT disahkan oleh Syuhada Tasman.

SENYORITA. Kepala Sub Dinas Pengembangan Kehutanan Dishut Propinsi Riau. Ia bekerja di Dishut Propinsi Riau hingga tahun 2004. Saat pengurusan RKT keenam perusahaan tersebut, ia masih menjabat sebagai Kasubdin Pengembangan Kehutanan Dishut Propinsi Riau.

Keterangan Senyorita di persidangan hampir sama dengan  keterangan yang disampaikan Frederik. Ia membenarkan ada membuat konsep penolakan terhadap usulan RKT. Bahkan ia bawa salah satu surat penolakannya yang belum ditanda tangani oleh Syuhada karena ditolak. “Pak Syuhada mengembalikan surat penolakan dan meminta saya untuk memproses pengesahan RKT. Karena diminta begitu, maka saya tanda tangani pengesahan RKT tersebut,” kata Senyorita.

Ia juga membenarkan pernah mengirim nota dinas ke Gubri tentang pengusulan RKT. Namun Gubri juga menjawab agar RKT tersebut disahkan. Alasan pembuatan konsep penolakan RKT dari Senyorita sama seperti yang dikatakan Frederik, bahwa potensi hutan alam pada areal RKT yang diajukan tak sesuai dengan aturan 10.1. Sebelum berkesimpulan begitu, ia meminta bantuan bawahannya yang lain, yakni Kasi Bina Pemanfaatan Hutan Alam untuk menghitung potensi hutan alam pada areal tersebut. Saat itu Kasi Hutan Alam dijabat oleh Sandra Wibawa.

Sama dengan Frederik Suli, Senyorita juga mengatakan tidak tahu aturan 10.1 sudah dicabut pada 5 Februari 2003—sebelum konsep penolakan RKT dibuat.

Menurut Ir Suhariyanto, Pegawai Negeri Departemen Kehutanan RI. Pernah menjabat sebagai staf khusus Menteri kehutanan bidang revitalisasi industri. Inspektur jenderal Kementerian Kehutanan RI. Dirjen perlindungan hutan dan konservasi alam (2002) dan dirjen bidan produksi kehutanan kementerian kehutanan (2002-2005), mengatakan:

“Dalam hal kepala dinas kehutanan provinsi menerima permohoan penilaian pengesahan RKT-UPHHKHT yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku maka kepala dinas wajib menolak untuk tidak mengesahkan RKT-UPHHKHT itu dengan memberikan saran-saran perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika tidak dilakukan maka kepala dinas kehutanan provinsi telah melanggar ketentuan yang berlaku.”

Simpulan

Dalam kasus terdakwa Syuhada Tasman, terlihat jelas bahwa korupsi kehutanan dilakukan dengan sengaja dan terencanan baik oleh korporasi maupun terdakwa Syuhada. Korporasi, Bupati Pelalawan, terdakwa Syuhada Tasman mengetahui bahwa IUPHHK HT RKT 2003-2004 secara nyata cacat secara hukum dan merusak hutan alam.

Namun, terdakwa Syuhada Tasman tetap keluarkan izin rkt meski, bawahannya di Dinas Kehutanan Propinsi Riau sempat menolak rkt enam perusahaan tersebut, karena nyata menebang hutan alam. Kinerja PU KPK patut diapresiasi, namun saat Syuhada Tasman menyebut rkt 2004 diteken Gubernur Riau, KPK tak hadirkan sang Gubernur. Padahal dalam kasus terpidana Azmun Jaafar, Gubernur Riau Rusli Zainal menjadi saksi di depan persidangan.

Rct menilai, bila menyangkut pejabat publik yang masih menjabat, KPK sungkan untuk memanggilnya. Ini bertolak belakang dengan kewenangan yang dimiliki KPK. Sejauh ini, kami juga memberi apresiasi pada KPK.

Rekomendasi Khusus

Untuk Majelis Hakim kasus korupsi kehutanan terdakwa Syuhada Tasman yang akan memvonis perkara tersebut pada Rabu 24 April 2012, agar dalam amar putusan dan mendili mencantumkan kalimat:

  • Penyidik KPK agar segera menetapkan status pengurus dan korporasi PT Selaras Abadi Utama, PT Mitra Taninusa Sejati, PT Rimba Mutiara Permai, CV Putri Lindung Bulan, CV Tuah Negeri dan CV Bhakti Praja Mulia serta PT Andalan Pulp and Paper menjadi tersangka karena dengan nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum, korupsi dan merugikan keuangan negara.
  • Menghukum terdakwa Syuhada Tasman, selama 7 tahun penjara, karena jelas dan nyata dia tetap mensahkan rkt, padahal itu bermasalah. Dia menggunakan kewenangannya bukan menyelamatkan hutan alam, malah merusaknya dengan menerbitkan rkt.

Untuk KPK:

  • Agar segera menetapkan Gubernur Riau, Rusli Zainal sebagai tersangka kasus rkt 2004 untuk 10 perusahaan, karena bukan kewenangan dia menerbitkan rkt.
  • Agar Penyidik KPK segera menetapkan status pengurus dan korporasi PT Selaras Abadi Utama, PT Mitra Taninusa Sejati, PT Rimba Mutiara Permai, CV Putri Lindung Bulan, CV Tuah Negeri dan CV Bhakti Praja Mulia serta PT Andalan Pulp and Paper menjadi tersangka karena dengan nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum, korupsi dan merugikan keuangan negara.

Sumber tulisan:
1.    Pantauan sidang rct: http://www.riaucorruptiontrial.wordpress.com
2.    Video rekaman selama persidangan