“Bupati Pelalawan Tak Lagi Berpihak Pada Masyarakat Pemilik Hutan”

by Madeali


Indikasi modus kejahatan korporasi kehutanan masih berjalan di pelalawan
Bukti redd+ ajang greenwashing korporasi di pelalawan
Resiko Korupsi dalam Redd+

PADA 30 MEI 2012, melalui Surat No. 522.12/DISHUT/2012/02 Bupati Pelalawan H. Haris menolak usulah Hutan Desa untuk Pulau Muda dan Kelurahan Meranti. Dan, pada 7 juni 2011 Ir Hambali, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan mengeluarkan surat ke Bupati perihal pertimbangan teknis usulan penetapan hutan desa; Desa Segamai seluas 2.000 Ha dan Serapung Seluas 2.000 Ha. Padahal pencadangan Hutan Desa dari Menhut RI seluas 12.360, dan itu sesuai dengan usulan Hutan Desa oleh empat Desa di Pelalawan.

Namun saat PT. Gemilang Citra Nusantara, anak perusahaan PT RAPP di Kabupaten Pelalawan mengajukan IUPHHK-RE seluas 19.674 ha, Bupati Pelalawan secepat kilat memberikan rekomendasi.  Tak perlu menunggu lama, meski aturan dilabrak.

Dalam catatan Jikalahari yang diolah dari data Kemenhut RI, dari 1,25 Juta ha hutan yang dicadangkan hanya 0,99 persen (12.000 ha) dicadangkan khusus untuk rakyat. “Dari 12.000 yang dicadangkan untuk rakyat, 70 persen luasan kawasan  telah dirampok untuk kepentingan industri kertas dan Perkebunan Kayu,” kata Muslim, Koordinator Jikalahari.

“Ini mengindikasi modus kejahatan korporasi kehutanan masih berjalan hingga detik ini di Pelalawan, pemerintah tidak lagi berpihak pada masyarakat sekitar hutan untuk mengelola hak hutannya. Padahal salah satu tujuan REDD+  bahwa alokasi hak kelola hutan untuk masyarakat sekitar hutan,” lanjut Muslim.

Hasil riset Transparency International Indonesia (TII) bertajuk Resiko Korupsi REDD+ tahun 2012 menyebutkan penyimpangan alokasi konsesi untuk Redd+, salah satunya  terjadi saat
alokasi konsesi diberikan berdasarkan asosiasi pribadi atau jaringan politik.

Raflis dari TII Riau merinci indikasi itu. Persoalan ini sangat terkait dengan beberapa resiko korupsi dalam REDD+ diantaranya: Alokasi konsesi untuk REDD+, dan Persiapan Penggunaan Lahan Dalam REDD. Praktek korupsi yang dominan dalam hal ini adalah menciptakan sistem informasi dan pengambilan kebijakan yang tertutup dan hanya dapat diakses oleh elit tertentu. “Idealnya ketika ada alokasi ruang untuk konsesi harus diumumkan ke publik, sehingga setiap orang atau badan usaha dapat peluang yang sama dalam mengajukan perizinan,” terang Raflis.

Di samping itu sebagai prasyarat sebuah kawasan dapat diberikan izin konsesi harus terlebih dahulu dilaksanakan penegasan Fungsi dan Status Kawasan Hutan. Hal ini juga ditegaskan oleh putusan mahkamah konstitusi tentang pasal 1 point 3 UU No 41 tahun 1999 yang menjelaskan tentang definisi kawasan hutan. Juga diperkuat Inpres No 10 tahun  2011 Tentang Penundaan Izin Baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Dan menginstruksikan “Terhadap Bupati/ Walikota: Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan hutan dan lahan gambut serta areal penggunaan lain berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru.”

“Praktek korup yang mungkin terjadi dalam hal ini adalah manipulasi informasi yang menguntungkan pihak tertentu (dalam kasus ini perusahaan) dan merugikan pihak lain (dalam kasus ini masyarakat). Patut diduga ketika sebuah kebijakan yang dikeluarkan melanggar beberapa aturan berkorelasi kuat dengan praktek korup yang mengiringinya,” papar Raflis.

Laporan Ringkas Center for International Forestry Research (CIFOR) November 2011 bertajuk Mencegah Risiko Korupsi pada REDD+ di Indonesia, juga  menulis kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya korupsi, salah satunya jaringan kelompok dengan kepentingan tertentu yang kuat. “Akibatnya penguasaan keuntungan oleh kaum elit; pelanggaran atas hak-hak yang ada dan konflik atas lahan; perampasan lahan; dan peningkatan deforestasi; kinerja dan laporan pembayaran yang tidak jujur dalam sistem yang rumit,” tulis lembaga yang berkantor di Bogor itu.

“Ini mengindikasikan kuat, bahwa REDD+ hanya dijadikan greenwashing oleh PT RAPP. Seolah-olah dengan melakukan RE, mereka telah menyelamatkan hutan Riau. Padahal PT RAPP salah satu perusahaan perusak hutan di Riau,”tegas Muslim. “Kita himbau kepada Bupati Pelalawan, agar Bupati berpihak pada masyarakat, sebab  Bupati bisa merekomendasikan menghentikan proses perizinan PT GCN.”

Muslim memberi contoh Bupati yang berpihak pada masyarakat terkait kasus Hutan Desa. Masyarakat mengusulkan ke Bupati penetapan areal kerja Hutan Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lancir, Kabupaten Banyuasin, Palembang, seluas 10.900 di areal PT Rimba Hutani Mas seluas 40.012.

Melalui surat Bupati Musi Banyuasin, No; 5221/Dishut/2010 tanggal 25 Januari 2012, Bupati dengan tegas memenuhi usulan masyarakat dengan merekomendasikan sebagian areal yang telah direkomendasikan kepada PT Rimba Hutani Mas seluas 40.012 Ha dikurangi seluas 10.900 Ha untuk dijadikan areal kerja hutan Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir, salah satu pertimbangan Bupati mengurangi dampak kesenjangan sosial antra perusahaan besar dengan masyarakat sekitar hutan.“Itu bukti bahwa Bupati bisa berpihak pada masyarakat. Ingat bupati dipilih oleh masyarakat, bukan dipilih oleh korporasi perampok hutan milik rakyat,” tegas Muslim.#

Kontak;
Muslim, Koordinator Jikalahari (08127637233)
Rafflis, Unit Manager TII Riau (081276189862)
Made Ali, Manajer Infokom Jikalahari (081378056547)

KRONOLOGIS RINGKAS

  1. 5 Januari 2010, PT. Surya Alam Perkasa melalui Surat no. 001/SAP.o|/RI/I/2010 tanggal 5 Januari 2010 mengajukan permohonan IUPHHK-HTI seluas 29.000 hektar.
  2. 19 Juli 2010, melalui Surat No. S.367/Menhu-VI/2010 menhut menolak permohonan IUPHHK-HTI PT. Surya Alam Perkasa. Menhut menyatakan bahwa areal yang diminta merupakan kawasan bergambut lebih 4 meter, maka perhohonan tidak dapat dikabulkan. Namun bila berminat memohon IUPHHK-RE pada areal tersebut akan dipertimbangkan.
  3. 12 Agustus 2010,  PT. Surya Alam Perkasa (SAP) melalui Surat No: 11/SAP.o|/RI/VIII/2010 mengajukan permohonan IUPHHK-RE  kepada Menteri Kehutanan RI.(Tidak sampai 1 bulan PT. SAP merubah dari bisnis bahan baku kayu menjadi restorasi?)
  4. 8 Oktober 2010, melalui surat no 522/109 Kepala Desa Segamai mengeluarkan Surat Usulan HD ke Bupati Pelalawan dan Menteri Kehutanan. Kawasan yang diusulkan seluas: 7.532 Ha
  5.  20 Oktober 2010,Kepala Desa Serapung dengan Surat no.522.12/EK-SRPG/2010/01 mengusulan HD ke Bupati Pelalawan dan Menteri Kehutanan. Kawasan yang diusulkan seluas : 2.317 Ha
  6. 12 Nopember 2010, PT. Gemilang Cipta Nusantara (PT. GCN) mengajukan Permohonan IUPHHK-RE pada Eks Areal IUPHHK-HA PT. Agam Sempurna melalui surat No: 11/GCN-Dir/XI/2010.
  7. 22 November 2010, BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang memberikan telaahan terhadap kawasan usulan Hutan Desa, Desa Segamai dan Serapung.
  8. 22 Desember 2010, Perwakilan Desa Segamai dan Serapung menyampaikan secara langsung usulan Hutan Desa ke Bupati yang saat itu diterima oleh Asisten I dan Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan.
  9. 17 Januari 2011, Permohonan IUPHHK-RE PT. Gemilang Cipta Nusantara “DITOLAK”oleh mentri kehutanan melalui Surat no: S.44/VI-BUHA/2011.
  10. Maret 2011, Kepala Dinas Kehutanan membuat Surat ke Bupati yang salah satu isinya menyarankan Bupati untuk meminta kejelasan permohonan PT. SAP yang juga mengusulkan areal RE di usulan Hutan Desa. (Kalau ngak salah SAP juga ditolak karena harus merujuk ke P.50)
  11. 31 Maret 2011, Dirjen BUK mengeluarkan surat dukungan terhadap usulan Hutan Desa.
  12. 5 April 2011, Direktur Bina Perhutanan Sosial mengeluarkan surat ke desa Segamai dan Serapung sebagai balasan Surat dari Desa ke Menteri Kehutanan yang berisi saran Desa mengajukan Usulan ke Bupati dan Bupati Mengusulkan ke Menteri Kehutanan.
  13. 7 April 2011, Bupati dan wakil bupati terpilih, H Harris dan Marwan Ibrahim dilantik oleh Gubri Rusli Zainal.
  14. 21 April 2011, Bupati Pelelawan mmengeluarkan rekomendasi IUPHHK-RE untuk PT. Gemilang Citra Nusantara.(dua minggu setelah H. Haris dilantik).
  15. 11 Mei 2011, Mutasi Pejabat di lingkungan Pemkab Pelalawan. Dua ”saksi kunci” dalam kasus T Azmun Jaafar SH yakni Ir Hambali dilantik untuk menjadi Kepala Dinas Kehutanan dan Budi Surlani SHut sebagai Kabid Pemanfaatan Hasil Hutan.
  16. 7 Juni 2011, Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan mengeluarkan surat ke Bupati perihal pertimbangan teknis usulan penetapan hutan desa; Desa Segamai seluas 2.000 Ha dan Serapung Seluas 2.000 Ha.
  17. 16 Juni 2011, Mentri Kehutanan Mengeluarkan SK.4234/MENHUT-VI/BRPUK/2011 tentang Perubahan atas Keputusan mentri Kehutanan No SK.07/Menhut-II/2011 tentang Pencadangan Kawasan Hutan Produksi untuk Usaha Pemanaatan Hasil Hutan Kayu. Pada SK.4234/MENHUT-VI/BRPUK/2011  tersebut telah dicadangkan Luas HD/HKm seluas 12.360. Pada Lampiran Kepmenhut No.4234/MENHUT-VI/BRPUK/2011 jelas terlihat bahwa lokasi yang dicadangkan merupakan lokasi yang diusulkan oleh masyarakat Desa Serapung, Desa Segamai dan Desa Pulau Muda.
  18. 20 Juli 2011, Dinas Kehutanan Propinsi mengeluarkan surat no 522.1/planhut/2261 perihal Analisis Fungsi Kawassan hutan Permohonan IUPHHK-RE An. Gemilang Citra Nusantara.
  19. 13 Juni 2011, Bupati mengeluarkan surat ke Menteri Kehutanan perihal usulan penetapan Hutan Desauntuk Desa Segamai seluas 2.000 Ha dan Serapung Seluas 2.000 Ha.
  20. 10 Agustus 2011, Berita acara hasil verifikasi usulan penetapan areal kerja Hutan Desa, Desa Segamai dan Serapung.
  21. 19 Agustus 2011Kepala badan pelayanan Perizinan Terpadu Prop Riau memberikan Rekomendasi kepada PT. Gemilang Citra Nusantara melalui surat no. 503/BP2T-IR/203.
  22. 30 November 2011, dalam Workshop PERCEPATAN OPERASIONALISASI KPHP TASIK BESAR SERKAP, Bapak Iman Santoso Dirjen Bina Usaha Kehutanan telah menyampaikan beberapa arahan. Beliau mengatakan salah satu langkah awal adalah dengan diterbitkannya Inpres 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Perintah dari Inpres tersebut yang telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan antara lain dengan Merevisi pencadangan kawasan hutan produksi untuk pemanfaatan hasil hutan kayu dengan arahan areal-areal yang bergambut dicadangkan untuk IUPHHK-RE dan mencadangkan peruntukan Hutan Desa atau Hutan Kemasyarakatan pada hutan produksi. Pada KPHP Model Tasik Besar Serkap telah dicadangkan areal seluas ± 12.124 Ha untuk HKm/Hutan Desa dan seluas ± 111.388 Ha untuk IUPHHK-RE.
  23. 03 Januari 2012, Melalui surat No.522/2012/002 kepala desa segamai meminta klarifikasi arahan pencadangan peruntukan Hutan Desa di KPP Tasik Serkap. Hal ini terkait Rekomendasi Bupati yang hanya merekomendasikan 2.000 Ha dari 7.000 Ha yang diusulkan desa Segamai
  24. 30 maret 2012, Surat Desa Segamai di balas oleh Kementrian Kehutanan melalui surat no: S.122/BRPUK01/2012. Kementrian Kehutanan memberikan Klarifikasi bahwa Mentri Kehutanan melaluiKepmenhut No. SK. 07/Menhut-II/2011 jo No. SK. 4234/MENHUT-VI/BRPUK/2011 jis No. SK 6273/Menhut-VI/SET/2011 tentang Pencadangan Kawasan Hutan Produksi untuk pemanfaatan hasil Hutan Kayu telah mencadangkan kawasan Hutan Produksi di Propinsi Riau untuk UPHHK-HA seluas 59.593, UPHHK-RE seluas 538.646 ha, UPHHK-HTI/HTR 637.269 ha, dan Hutan Desa/HKm seluas 12.360 ha.Pada Lampiran Kepmenhut No.4234/MENHUT-VI/BRPUK/2011 jelas terlihat bahwa lokasi yang dicadangkan merupakan lokasi yang diusulkan oleh masyarakat Desa Serapung, Desa Segamai dan Desa Pulau Muda.
  25. 10 mei 2012, usulan hutan desa Pulau Muda dan Teluk Meranti secara resmi diterima oleh wakil Bupati.
  26. 29 Mei 2012, dengan surat no: 522.12/PH/2012/7204 Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan IR. Hambali menyampaikan kepada bupati bahwa usulah hutan desa Pulau Muda dan kelurahan Tluk Meranti tidak dapat diproses lebih lanjut karena sudah ada pencadangan IUPHHK-RE an PT. Gemilang Cipta Nusantara
  27. 30 Mei 2012, melalui Surat No. 522.12/DISHUT/2012/02 Bupati Pelalawan H. Haris menolak usulah hutan desa Pulau Muda dan Kelurahan Meranti(berbeda dari usulan hutan desa Segamai dan Serapung yang harus menunggu hingga 6 bulan untuk mendapat putusan, Usulan hutan desa Pulau muda dan teluk meranti hanya butuh 20 hari/ 12 hari kerja untuk mengeluarkan surat penolakan usulan hutan desa)

Profil Perusahaan;

Nama perusahaan : PT. Gemilang Cipta Nusantara
Alamat                       : Podomo City Ruko Garden hopping Arcade, BlockB/8 H, Kelurahan   Tanjung Duran Selatan,   Petamburan Grogol, Jakarta.

Akte Pendirian : 6. 12 Pebruari 2010, Notaris Indra Rinanto SH.
Pengesahan Hukum HAM : AHU-09955.AH.01.01.Tahun 2010

Dewan Komisaris    : Tomas Handoko – Rudy Tianda
Dewan Direksi:
Direktur Utama        : Muhammad Ali Sabri
Direktur                      : Antonius NG
Direktur                     : Dian Novarini

Catatan; Sumber dokumen kronologis ada di Jikalahari