Agar Menhut Tolak Rekomendasi Bupati Pelalawan

by Madeali


Kata Kunci;

  • Menteri Kehutanan menghentikan proses IUPHHK-RE PT Gemilang Citra Nusantara
  • Karena Tumpang tindih dengan pencadangan Hutan Desa untuk rakyat
  • Lebih dari 8.000 ha luasan PT. GCNmasuk dalam areal pencadangan Hutan Desa.
  • Hutan Desa, salah satu komitmen Menhut untuk dikelola rakyat.

Pekanbaru, 25 Juni 2012–Warga Desa Pulau Muda dan Desa Teluk Meranti mendesak kepada Bupati Pelalawan mencabut Rekomendasi IUPHHK-RE untuk REDD+ PT Gemilang Citra Nusantara (PT GCN) dan mengabulkan usulan pencadangan Hutan Desa untuk Desa Pulau Muda seluas 9.600 ha dan Desa Teluk Meranti seluas 2.300 ha yang pernah diajukan pada Mei 2012 lalu.

“Pencadangan Hutan Desa, untuk saat ini satu-satunya yang bisa kami andalkan untuk ekonomi masyarakat karena bertani merupakan mata pencaharian utama warga desa,” kata Abdul Haris, warga Pulau Muda.  “Kalau lahan diberi pada perusahaan anak cucu kami kemana lagi cari lahan kelak? Lahan pencadangan untuk perlusan pertanian sudah sangat tipis. Apalagi Desa Pulau Muda dikelilingi perusahaan besar macam PT RAPP dan PT Arara Abadi.”

“Pesan kami pada Menhut agar menolak rekomendasi bupati untuk PT GCN dan mempertimbangkan usulan Hutan Desa sebab sesuai dengan komitmen Menhut,” harap Abdul Haris.

Ramuddin Suhara warga Desa Teluk Meranti juga utarakan yang sama denga Abdul Haris. “Masyarakat secara garis besar belum punya hak kelola hutan. Sehingga masyarakat sering jadi kambing hitam, dibilang perusak hutan. Kami berharap ada hak dan tanggungjawab kelola hutan,” imbuh Ramuddin.

“Kami berharap usulan kami untuk hutan Desa Teluk Meranti bisa direkom bupati, dan Menhut menolak IUPHHK-RE PT GCN. Kami telah berjuang untuk Hutan Desa Teluk Meranti seluas 2. 300 sejak 3 tahun lalu. Kami berani usulkan Hutan Desa, meski harus bersaing dengan perusahaan,” tegas Ramuddin.

Desakan penolakan dua desa itu lantaran pada 30 Mei 2012, melalui Surat No. 522.12/DISHUT/2012/02 Bupati Pelalawan H. Haris menolak usulah Hutan Desa untuk Pulau Muda dan Kelurahan Meranti karena untuk IUPHHK-RE PT GCN. Dan hanya memberikan seluas 2.000 Ha dari 7.532 Ha untuk Desa Segamai dan Seluas 2.000 Ha dari 2.317 Ha untuk Desa Serapung. Padahal pencadangan Hutan Desa dari Menhut RI seluas 12.360, dan itu sesuai dengan usulan Hutan Desa oleh empat Desa di Pelalawan.

Namun saat PT. Gemilang Citra Nusantara, anak perusahaan PT RAPP di Kabupaten Pelalawan mengajukan IUPHHK-RE seluas 19.674 ha, Bupati Pelalawan secepat kilat memberikan rekomendasi.  Tak perlu menunggu lama, meski aturan dilabrak.

Aturan yang dilabrak SK.4234/MENHUT-VI/BRPUK/2011 tentang Perubahan atas Keputusan mentri Kehutanan No SK.07/Menhut-II/2011 tentang Pencadangan Kawasan Hutan Produksi untuk Usaha Pemanaatan Hasil Hutan Kayu. Pada SK.4234/MENHUT-VI/BRPUK/2011 telah dicadangkan Luas HD/HKm seluas 12.360. Pada Lampiran Kepmenhut No.4234/MENHUT-VI/BRPUK/2011 jelas terlihat bahwa lokasi yang dicadangkan merupakan lokasi yang diusulkan masyarakat Desa Serapung, Desa Segamai dan Desa Pulau Muda.

Artinya IUPHHK RE-PT Gemilang Citra Nusantara tumpang tindih dengan pencadangan Hutan Desa. Artinya lebih dari 8.000 ha dari 19.674 ha luasan PT. Gemilang Citra Nusantara masuk dalam areal pencadangan HD.

“Kami meminta kepada Menteri Kehutanan menghentikan proses IUPHHK-RE PT Gemilang Citra Nusantara dan komit mempertahankan SK 4234 untuk Hutan Desa yang telah dicadangkan. Bahwa SK 4234 sebuah inisiatif dan solusi cukup tepat untuk konflik Semenanjung Kampar dengan memberikan ruang kelola pada masyarakat,” tegas Muslim, Koordinator Jikalahari.

Kontak Person;

  • ABDUL HARIS, Desa Pulau Muda (085264665534)
  • RAMUDDIN SUHARA, Desa Teluk Meranti (085366797555)
  • Muslim, Koordinator Jikalahari (08127637233)

Berita terkait;