Made Ali

Aku. Buku. Perlawanan!

Month: Juli, 2012

Itak Mulyadi: “PT RAPP ingkar Janji”

Online Bisnis Indonesia dan Riaulive menulis perkembangan konflik Pulau Padang pekan kedua Juli 2012. Protes warga Pulau Padang tergabung dalam STR dan PKMPPP terhadap Pemerintah yang tak respon terhadap enam relawan bakar diri yang saat ini masih di Jakarta. Pengkuan Itak Mulyadi yang kesal terhadap PT RAPP yang ingkar janji dan Peta Indikatif yang dinilai janggal. Baca entri selengkapnya »

Iklan

Masyarakat temukan PT RAPP beroperasi, padahal Menhut Melarang Beroperasi

Kanal yang dibuka PT RAPP ditengah hutan Pulau Padang @Dok. STR-FKMPPP

AWAL JULI 2012, warga Pulau Padang dapat informasi, bahwa Menteri Kehutanan (Menhut) menurunkan tim untuk mengukur tapal batas di hutan dan tanah masyarakat. Tim tapal batas benar-benar turun ke Pulau Padang. Tim tapal batas menyuruh pulang warga yang kerja bertani karet, jua menghalau warga yang bekerja dalam hutan. (lihat: Kabar dari Pulau Padang; Temuan Fakta Operasional PT RAPP). Baca entri selengkapnya »

Tawaran Solusi Tim Mediasi (19-habis)

Rekomendasi Umum

Mencermati tingginya eskalasi konflik tenurial khususnya di sektor kehutanan akhir-akhir ini, maka Tim Mediasi Konflik menyampaikan rekomendasi umum sebagai berikut: Baca entri selengkapnya »

Analisis Terhadap Temuan (18)

Temuan tim Mediasi; dari historis hingga tata kelola hutan di negara ini yang amburadul, menyebabkan konflik.

Analisis temuan lapangan ini mencoba memberikan gambaran benang merah (Kesimpulan) yang menjadi inti pokok dari kasus Pulau Padang yaitu : Baca entri selengkapnya »

Analisis Sengketa Pulau Padang (17)

Konflik atau sengketa dapat terjadi antara masyarakat dan antar lembaga. Sengketa merupakan perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan di antara mereka. Menganalisis siapa dan mengapa mereka terlibat adalah salah satu aspek yang penting dalam studi tentang sengketa sistim penguasaan tanah. Baca entri selengkapnya »

Perlu penelitian kolaboratif antara pakar yang kontradiktif (16)

Isu pertama yang mendasari tuntutan masyarakat Pulau Padang adalah HTI tidak cocok di Pulau Padang karenda ada gambutnya. Pakar Oka menyatakan bahwa Pulau Padang sebagian besar ditempati gambut ber- kedalaman > 3 m. Beliau berpendapat gambut > 3m tidak bisa dimanfaatkan untuk HTI karena melanggar Keppres 32 Tahun 1990. Keppres 32 tahun 1990 pada pasal 10 yang menyatakan bahwa lahan gambut > 3m yang berada di hulu sungai dan rawa termasuk kawasan lindung gambut.Hal itu dimaknai sebagai pelarangan untuk digunakan untuk budidaya tanaman. Baca entri selengkapnya »

Asep Warlan Yusuf, Ahli Hukum Administrasi Negara, Pendapat Pakar (15)

  • Pendapat Pakar
  • Prof. Asep Warlan Yusuf, Ahli Hukum Administrasi Negara

Untuk mendalami isu yang terkait dengan perizinan, Tim Mediasi mengundang pakar hukum Prof. Asep Yusuf Warlan. Berdasarkan paparan dan pendalam oleh Tim Mediasi dapat dinyatakan sebagai berikut: Baca entri selengkapnya »

%d blogger menyukai ini: