60 Ribu Ha Hutan Riau akan Terselamatkan Jika SP3 14 Perusahaan Dicabut

by Madeali


Platform Bersama Melawan Kejahatan Kehutanan

PEKANBARU, 28 JULI 2012 – Hari ini JIKALAHARI, Greenpeace, AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Pekanbaru dan Riau Corruption Trial mengeluarkan laporan (1) fakta sidang korupsi kehutanan yang melibatkan banyak pejabat Pemerintah Riau menjadi terpidana untuk mendorong dibukanya kembali pengusutan kasus 14 perusahan hutan tanaman industri di Riau dan akan menyelamatkan hutan Riau sedikitnya 60 ribu hektar.

 

Fakta persidangan kasus korupsi kehutanan dalam sidang yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam lima tahun terakhir ini memperkuat dugaan bagaimana tindakan korupsi dilakukan oleh perusahaan bersama pejabat pemerintah daerah untuk meloloskan berbagai perizinan bisnis dan akhirnya menghancurkan hutan penting Riau.

“KPK harus segera mengarahkan penyidikan dan pengungkapan kasus korupsi terhadap 14 perusahaan pemasok kayu untuk RAPP dan APP yang telah dihentikan penyidikannya oleh kepolisian Riau. Pengungkapan unsur korupsi dalam proses mengeluarkan izin oleh sejumlah pejabat di Riau adalah pintu masuk untuk mengusut keterlibatan perusahaan. Fakta sidang memperkuat dugaan keterlibatan itu,” kata Muslim Rasyid, Koordinator Jikalahari.

Dalam fakta sidang tersebut juga terungkap kerugian negara dari dugaan korupsi kehutanan di Riau mencapai lebih dari Rp 2 triliun dengan perhitungan nilai kayu yang hilang Rp 73 triliun dan nilai kerusakan lingkungan sebesar Rp 1.994 triliun.

“Putusan hakim untuk kasus korupsi kehutanan di Pelalawan dan Siak jelas menunjukkan dugaan bahwa perusahaanlah yang memiliki inisiatif pertama yang memberikan sejumlah uang kepada Azmun Jaafar, Arwin As, Asral Rahman dan Suhada Tasman agar IUPHHKT-HTI dan RKT diterbitkan. Pemberian gratifikasi jelas dilakukan perusahaan,” ujar Muslim.

Total wilayah konsesi 14 perusahaan itu sebesar 194 ribu hektar hutan. Dari luas tersebut hutan gambut yang telah dihancurkan sekitar 100 ribu hektar dan hutan alam dataran rendah seluas 30 ribu hektar. Namun jika SP3 dicabut dan penyidikannya dilanjutkan maka potensi hutan gambut Riau yang bisa diselamatkan sebesar 60 ribu hektar.

Sebelumnya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum telah menyurati Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk membuka kembali SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) 14 perusahaan kehutanan di Riau yang dinilai bertentangan dengan hukum.

“Penyelamatan hutan hujan Indonesia dapat dilakukan juga melalui penegakan hukum yang seharusnya mampu melindungi kekayaan alam dan habitat satwa penting seperti harimau Sumatra, gajah Sumatra dan lainnya yang satwa tersebut kini terancam punah. Membongkar kembali kasus keterlibatan 14 perusahaan dapat mengembalikan harapan masyarakat pada keadilan hukum,” kata Rusmadya Maharuddin, Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

Riau merupakan provinsi di mana dua perusahaan kayu raksasa dunia beroperasi yang menimbulkan kerusakan dan kehancuran hutan alam dan gambut. Dampak operasi perusahaan itu tidak hanya pada lingkungan tetapi juga menyebabkan kehilangan mata pencaharian bagi masyarakat di sekitar hutan.

“Sejumlah perusahaan global telah memutuskan kontrak dengan RAPP dan APP karena buruknya operasi perusahaan. Mendorong penegakan hukum di sektor kehutanan bagian penting dari komitmen Presiden SBY mengurangi emisi dan memperkuat citra sektor ekonomi di Indonesia dan menyelamatkan hutan Indonesia dari kehancuran lebih lanjut,” tutup Rusmadya.

Catatan untuk Editor:

1) http://jikalahari.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=191%3Aplatform-bersama-melawan-kejahatan-kehutanan-&catid=37%3Aforest-news&Itemid=132&lang=en

Kontak:

Muslim Rasyid, Koordinator Jikalahari : 08127637233
Rusmadya Maharuddin, Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia : 081365422373
Made Ali, Manager Komunikasi Jikalahari : 081378056547
Zamzami, Jurukampanye Media Greenpeace Indonesia : 08117503918