GAMBARAN SINGKAT KAWASAN HUTAN DI PULAU PADANG (3)

by Madeali


Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan Menteri Kehutanan menerbitkan Penujukan Kawasan Hutan dalam Keputusan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang penunjukan kawasan hutan di Provinsi Dati I Riau seluas ± 4.686.075 Ha. Kawasan Hutan di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Keputusan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang penunjukan kawasan hutan di Provinsi Dati I Riau seluas ± 4.686.075 Ha (berdasarkan TGHK) terdiri dari:

  1.  SM. Tasik Tanjung Padang selus ± 4.925 ha
  2. HPT seluas ± 72.346 ha
  3. HPK seluas ± 33.300 ha

Total luasan Kawasan Hutan Pulau Padang adalah seluas 110.939 Ha. SM Tasik Tanjung Padang telah ditatabatas sesuai berita acara tata batas yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kabupaten Bengkalis tanggal 5 Maret 1997 dan disahkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 25 Mei 1999.

KRONOLOGIS PERIZINAN DAN KASUS

Awal mula penolakan masyarakat terhadap PT.RAPP terjadi pada akhir tahun 2009,  saat itu Masyarakat Kepulauan Meranti melalui wadah Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti (FMPL-KM) mengirim Surat ke Menteri Kehutanan yang isinya menolak keberadaan PT RAPP di Pulau Padang, PT. SRL di Pulau Rangsang dan PT. LUM di Pulau Tinggi. Kemudian masyarakat Pulau Padang terutama dari Desa Lukit, Bagan Melibur dan Mengkirau mengajukan tuntutan kepada Kementerian Kehutanan berupa pencabutan/pembatalan blok areal HTI PT.RAPP di Pulau Padang hingga saat ini.

Alasan-alasan yang dikemukakan pada tuntutan tersebut antara lain :

  1. Adanya HTI di Pulau Padang akan mengakibatkan tenggelamnya Pulau Padang.
  2. Beberapa wilayah desa masuk dalam areal konsesi PT.RAPP.
  3. Banyak lahan masyarakat desa yang terambil oleh PT.RAPP.
  4. PT.RAPP kurang menyerap/melibatkan masyarakat desa setempat.
  5. Perizinan/Amdal HTI PT.RAPP ada yang tidak sesuai aturan.

KRONOLOGIS PERIZINAN

Kronologis perizinan yang diberikan pada PT. RAPP dijelaskan sebagai berikut :

  1. PT. Riau Andalan Pulp and Paper mengajukan permohonan persetujuan penambahan IUPHHK pada hutan tanaman kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan surat No. 02/RAPP-DU/I/04 tanggal 19 Januari 2004.
  2. Berdasarkan permohonan dimaksud Menteri Kehutanan memberikan persetujuan Penambahan/perluasan areal kerja IUPHHK pada Hutan Tanaman atas nama PT. RAPP sesuai surat Menhut No. S.143/MENHUT-VI/2004 tanggal 29 April 2004, dengan meminta kepada PT. RAPP antara lain yaitu :
  • Memperoleh perubahan rekomendasi Gubernur yang semula ditujukan untuk PT. Nusa Prima Manunggal (NPM) dan PT. Selaras Abadi Utama (SAU) menjadi rekomendasi atas nama PT. RAPP dan memperoleh rekomendasi Bupati
  • Menyusun dan menyampaikan suplemen studi kelayakan hutan tanaman, sesuai dengan areal penambahan/perluasannya.
  • Menyusun dan menyampaikan AMDAL berdasarkan areal penambahan/perluasannya.
  • Konsultasi dengan Badan Planologi Kehutanan untuk Peta areal kerja penambahan perluasan dimaksud
  1. Berdasarkan point 2 di atas pihak PT. RAPP memohon rekomendasi Rekomendasi Penambahan/  Perluasan Areal Kerja IUPHHK Hutan Tanaman atas nama PT. RAPP kepada Gubernur Riau sesuai dengan surat permohonan Direktur Utama PT.RAPP nomor 05/RAPP/VI/2004 tanggal 15 Juni 2004.
  2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau melalui surat nomor 522.1/PR/0914 tanggal 16 Juni 2004 mendukung perubahan/perluasan areal kerja IUPHHK-HT PT. Nusa Prima Manunggal (PNM) seluas 150.000 ha dan PT. Selaras Abadi Utama seluas 64.870 ha kepada PT.RAPP, dengan syarat sebagai berikut :
  • Sebelum menteri kehutanan memberikan persetujuan prinsip pembangunan IUPHHKHT kepada PT. RAPP, harus terlebih dahulu mengaddendum surat keputusan HPH yang tumpang tindih dengan areal yang dicadangkan kepada PT.RAPP.
  • Perlu dilakukan perubahan status dari non kawasan hutan menjadi kawasan hutan produksi tetap (HP)
  • PT.RAPP diwajibkan menyelesaikan hak-hak masyarakat dan perusahaan lain yang berada di dalam areal pencadangan.
  1. Gubernur Riau memberikan persetujuan perubahan Rekomendasi Penambahan/ Perluasan Areal Kerja IUPHHK Hutan Tanaman PT. NPM dan PT. SAU kepada PT. RAPP, melalui surat Gubernur No. 522/EKBANG/33.10 tanggal 2 Juli 2004, yang ditujukan kepada Bapak enteri Kehutanan RI, dengan persyaratan sebagai berikut :
  • Sebelum menteri kehutanan memberikan persetujuan prinsip pembangunan IUPHHKHT kepada PT. RAPP, harus terlebih dahulu mengaddendum surat keputusan HPH yang tumpang tindih dengan areal yang dicadangkan kepada PT.RAPP.
  • Perlu dilakukan perubahan status dari non kawasan hutan menjadi kawasan hutan produksi tetap (HP)
  • PT.RAPP diwajibkan menyelesaikan hak-hak masyarakat dan perusahaan lain yang berada di dalam areal pencadangan.
  1. PT. RAPP mendapatkan Keputusan Gubernur Riau No. Kpts.667/XI/2004 tanggal 11 November 2004 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan IUPHHK-HT di Areal Tambahan Kabupaten Pelalawan, Siak dan Bengkalis Provinsi Riau oleh PT. RAPP seluas 152.866 ha.
  2. PT. RAPP mendapatkan Keputusan Gubernur Riau No. Kpts.326/VII/2006 tanggal 6 Juli 2006 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan IUPHHK-HT di Areal Tambahan Kabupaten Pelalawan, Siak dan Bengkalis Provinsi Riau oleh PT. RAPP seluas 152.866 ha, dengan perincian termasuk dalam Kabupaten Bengkalis (sekarang menjadi bagian Kabupaten Kepulauan Meranti tepatnya Pulau Padang) seluas 42.600 ha, Kabupaten Siak sleuas 20.000 ha dan Kabupaten Pelalawan seluas 90.266 ha, sehingga dengan demikian keputusan Gubernur Riau nomor 667/XI/2004 tanggal 11 November dinyatakan tidak berlaku lagi.
  3. PT. RAPP mendapatkan Rekomendasi Bupati tentang Perluasan Areal sebagai Areal Pengganti sebagai berikut:
  • Bupati Pelalawan melalui suratnya No. 522.1/DISHUT/III/2005/233 tanggal 8 Maret 2005 dan No. 522/DISHUT/801 tanggal 18 Juni 2005;
  • Bupati Bengkalis (sekarang menjadi bagian Kabupaten Kepulauan Meranti tepatnya Pulau Padang) melalui suratnya No. 522.1/HUT/820 tanggal 11 Oktober 2005
  • Bupati Siak melalui suratnya No. 523.33/EK/2006/17 tanggal 24 Januari 2006;
  1. Berdasarkan kelengkapan-kelengkapan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan seperti dimaksud diatas, Menteri Kehutanan RI menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.327/MENHUT-II/2009 tanggal 12 Juni 2009, seluas ± 350.165 (tiga ratus lima puluh ribu seratus enam puluh lima) hektar, dimana salah satu lokasinya berada di Pulau Padang, Kabupaten Bengkalis (yang sekarang menjadi Kab. Kepulauan Meranti), Provinsi Riau 41.205 Ha, dengan status TGHK berupa Hutan Produksi Terbatas (HPT).
  2. Berdasarkan kelengkapan-kelengkapan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan seperti dimaksud diatas, Menteri Kehutanan RI menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.327/MENHUT-II/2009 tanggal 12 Juni 2009, seluas ± 350.165 (tiga ratus lima puluh ribu seratus enam puluh lima) hektar, dimana salah satu lokasinya berada di Pulau Padang, Kabupaten Bengkalis (yang sekarang menjadi Kab. Kepulauan Meranti), Provinsi Riau 41.205 Ha, dengan status TGHK berupa Hutan Produksi Terbatas (HPT). Surat keputusan ini diterbitkan berdasarkan atas permohonan Direktur Utama PT.RAPP nomor 02/RAPP-DU/I/04 tanggal 19 Januari 2004 dan surat keputusan Gubernur Riau nomor Kpts.667/XI/2004 tanggal 11 November 2004 yang sudah dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Riau nomor 326/VII/2006 tanggal 6 Juli 2006.
  3. Terhadap keputusan Menteri Kehutanan nomor 327/MENHUT-II/2009 tanggal 12 Juni 2009, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dengan surat nomor 522.2/Pemhut/2621 tanggal 2 September 2009 menyampaikan bahwa :
  • Hasil analisa menunjukkan IUPHHHK-HTI PT. RAPP tumpang tindih dengan Suaka Marga Satwa Tasik Pulau Padang seluas ± 340, 69 Ha dan terdapat Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas ± 23.411, 13 Hektar.
  • Keputusan Menteri Kehutanan nomor 327/MENHUT-II/2009 tanggal 12 Juni 2009, perlu ditinjau ulang dan direvisi, dan keputusan tersebut perlu mengacu dan mengakomodir surat keputusan gubernur Riau nomor 522/EKBANG/33.10 tanggal 2 Juli 2004.
  • Agar mengurangi areal yang tumpang tindih dengan kawasan suaka alam.
  • Menunda terlebih dahulu pelayanan sampai dengan dilakukan pengukuran dan penataan batas lapangan
  • Terlebih dahulu melaksanakan perubahan fungsi kawasan hutan.
  1.  PT. RAPP memperoleh pengesahan atas Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode 2009 – 2018, sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.186/VI-BPHT/2009 tanggal 10 Agustus 2009, yang mencakup areal di Pulau Padang, yang selanjutnya direvisi dan telah mendapat pengesahan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.173/VI-BPHT/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HTI untuk jangka 10 tahun periode 2010-2019 atas nama PT. RAPP.
  2.  PT. RAPP memperoleh pengesahan atas Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTPHHK-HTI) Tahun 2010, sesuai Surat Keputusan Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman No. SK.10/BPHT-3/2010 tanggal 24 Maret 2010, luas ± 14.711 Ha di Pulau Padang, yang berlaku sampai tanggal 24 Maret 2011. Namun TKT 2010 ini belum terlaksana di lapangan karena:
  • Masih dalam tahap persiapan berupa perizinan koridor Desa Tanjung Padang yang baru diperoleh pada 8 September 2010 sesuai surat Gubernur Riau No. Kpts/1223/IX/2010.
  • Izin pembuatan dermaga di Desa Tanjung Padang baru diperoleh pada 27 Desember 2010, sesuai surat Bupati Kepulauan Meranti No. 552/PU-HUB/2010/901.
  • Kendala adanya klaim masyarakat terhadap kawasan hutan karena alasan tertentu seperti bekas garapan masyarakat, tanah ulayat dan sebagainya.
  1. PT. RAPP mengesahkan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTPHHK-HTI) Tahun 2011 secara mandiri (self approval), sesuai Surat Keputusan Direktur Utama PT. RAPP No. SK.06/RAPP/III/2011 tanggal 24 Maret 2011, luas ± 30.087 Ha di Pulau Padang, yang berlaku sampai tanggal 24 Maret 2012.

Hingga saat ini Tata Batas areal PT. RAPP di Pulau Padang belum dilaksanakan, namun demikian PT. RAPP telah melaksanakan proses :

  • Pengajuan permohonan tata batas areal IUPHHK-HT PT. RAPP di Pulau Padang melalui surat No. 216/RAPP-DIR/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 yang ditujukan ke Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sepanjang 217,88 Km.
  • Pembuatan kontrak penataan batas areal IUPHHK-HT PT. RAPP di Pulau dengan konsultan PT. Wicaksana Mega Cipta tertanggal 20 Agustus 2010.
  • Pembahasan draft pedoman tata batas di Ditjen Planologi, pada tanggal 7 Oktober 2010.
  • Pengajuan kembali permohonan pengesahan pedoman tata batas areal IUPHHK-HT PT. RAPP di Pulau Padang dan permohonan tenaga teknis pengawasan pelaksanaan tata batas ke Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, sesuai surat No. 74/RAPPDIR/
  • IV/2011 tanggal 5 April 2011. Hingga saat ini dalam proses pengesahan pedoman tata batas dan penyediaan tenaga pengawas tata batas di Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.
  • Hingga saat ini Tata Batas Areal PT. RAPP di Pulau Padang belum dilaksanakan, namun demikian operasi PT. RAPP di lapangan telah berjalan dengan mengacu pada tata ruang yang dibuat sendiri oleh PT. RAPP di lokasi Pulau Padang, dengan luas total 41.205 Ha, terdiri dari :
  • a) Tanaman Pokok : 27.375 Ha (66 %),
  • b) Tanaman Unggulan : 4.121 Ha (10 %),
  • c) Tanaman Kehidupan : 1.904 Ha ( 5 %),
  • d) Kawasan Lindung : 4.102 Ha (10 %),
  • e) Sarana prasarana : 808 Ha ( 2 %),
  • f) Areal Tidak Produktif : 2.895 Ha ( 7 %). (termasuk didalamnya areal tambang Kondur Petroleum SA, Bakrie Group).