Izin PT RAPP di Pulau Padang bermasalah secara hukum (5)

by Madeali


  • Ada indikasi izin HTI PT. RAPP bermasalah, karena bertentangan dengan RTRWN, RTRWP, dan RTRWK.
  • Diduga AMDAL HTI PT. RAPP di Pulau Padang bermasalah

Berdasarkan SK.736/Menhut-II/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pembentukan Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Setempat Terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, salah satu tugas Tim Mediasi adalah melakukan pertemuan dengan berbagai stakeholder terkait dengan tuntutan masyarakat. Bagian ini mencoba menggambarkan rangkuman hasil pertemuan dengan para stakeholder terkait.

1. Pertemuan Dengan LSM
Pertemuan dengan LSM dilakukan di Pekanbaru pada pada hari Kamis, 05 Januari 2012 di Sekretariat Jikalahari Jl. Angsa 1 No 4A Pekanbaru, Riau. Selama pertemuan dan berdasarkan data-data yang diberikan kepada tim mengemuka isu-isu terkait lingkungan dan perizinan. Terkait dengan isu-isu lingkungan, berdasarkan wawancara dan data-data, dapat disimpulkan isu lingkungan ini bertumpu pada hal-hal:

  1. Pulau Padang adalah pulau kecil yang diatur secara khusus.
  2. Pulau Padang adalah pulau Gambut Dalam.
  3. Pembukaan hutan gambut secara besar-besaran di Pulau Padang akan menyebabkan pulau itu akan tenggelam.

“”Kawasan HTI itu merupakan hutan gambut berkedalaman lebih dari 6 meter. Semestinya tak boleh jadi HTI,” kata Isnadi Esman, perwakilan warga “Kalau lahan gambut dibabat dan tanaman kayu diambil, pulau ini akan tenggelam,” ujar M Ridwan, salah seorang warga. Perluasan penguasaan HTI mengakibatkan sebagian tanah garapan masyarakat terampas. (http://megapolitan.kompas.com/ read/ 2011/12/21/ 05373320/Jahit.Mulut.Perjuangan. Warga.Pulau.Padang)

Hasil interpretasi citra SRTM 30 dengan koreksi ground-check ketinggian tajuk tegakan pohon pada 130 titik di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan pemukiman dan kebun karet berada pada 1-6 m dpl (di atas permukaan air laut) sehingga adanya rencana HTI dengan kanalisasi besar-besaran berpotensi menyebabkan percepatan tenggelamnya Pulau Padang akibat subsidensi dan meningkatnya pemukaan laut akibat pemanasan global. (http://www.walhi.or.id/id/ruang-media/siaran-pers/1961-organisasi-masyarakat-sipil-yang-terdiri-dari-lsmormas-danorganisasi-mahasiswa.html)

Selain isu lingkungan di atas, sejak lama masyarakat sipil (LSM) menyampaikan analisis terkait dengan perizinan dan lingkungan yang terangkum dalam;

PERNYATAAN SIKAP ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL YANG TERDIRI DARI LSM, ORMAS DAN ORGANISASI MAHASISWA No: Istimewa/I/2012, Tanggal 5 Januari 2012‖, sebagai berikut :

Isu AMDAL
Proses AMDAL yang bertentangan dengan PP 27/1999 pasal 16 ayat 4 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, khususnya ketidaksesuaian peruntukan kawasan hutan yang dicadangkan sebagai areal HTI dengan dokumen TGHK, RTRWN, RTRWP Riau (Perda No. 10 tahun 1994), dan RTRWK Bengkalis (Perda No. 19 tahun 2004). Dalam pengambilan data-data di lapangan saat penyusunan AMDALtim penyusun tidak mengambil sampel biofisik lapangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan AMDAL:

1. Tim penyusun AMDAL tidak melakukan pengukuran sampel kedalaman lahan gambut secara representatif dan akurat.

  1. Menurut data ANDAL kedalaman gambut di areal pencadangan HTI secara umum < 2,5 m, dan sebagian kecil saja yang ketebalan gambutnya antara 2,5 – 5 meter (sumber:Dokumen ANDAL Areal tambahan PT. RAPP, 2006 halaman V-32).
  2. Menurut hasil penelitian Fakultas Kehutanan UGM kedalaman gambut (sebanyak 70 titik bor) di Pulau Padang > 3 meter, bahkan dibanyak tempat kedalaman gambutnya > 6,5 meter).(Penjelasan lebih lanjut silahkan dibaca pada Lampiran 2. Pengelolaan Landskape Pulau Padang)
  3. Menurut Disertasi Michael Allen Brady Universitas British Columbia (sekarang menjabat Executive Director GOFC-GOLD (Global Observation of Forest and Land Cover Dynamics (GOFC-GOLD)GOFC-GOLD adalah Panel of the Global Terrestrial Observing System (GTOS), yang disponsori oleh FAO, UNESCO, WMO, ICSU and UNEP yang mengambil Pulau Padang sebagai site kajian utama, menunjukkan bahwa ebagian besar kawasan Pulau Padang memiliki kedalaman gambut 9 – 12 meter. (penjelasan lebih lanjut tentang Disertasi tersebut silahkan dilihat pada Lampiran 3.)

Menurut Keppres 32/1990, dan PP No. 47/1997, kawasan gambut dengan kedalaman > 3 meter yang berada di hulu sungai dan rawa termasuk kawasan lindung. Menurut Keppres 32/1999 pasal 37 ayat 1 tentang Pengendalian Kawasan Lindung, menyebutkan bahwa di dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung. Pengusahaan HTI skala besar yang menggunakan sistem land clearing dan silvikultur THPB akan menimbulkan dampak negatif terhadap fungsi lindung di kawasan Pulau Padang.

2. Tim penyusun AMDAL tidak melakukan survey sosial pada masyarakat terdampak akibat operasional HTI (sesuai PP 27/1999 pasal 34), khususnya di Desa Lukit dimana sebagian besar areal HTI termasuk wilayah administratif desa tersebut. Tetapi lokasi survey sosial Tim penyusun AMDAL justru ke Desa Tanjungkulim dan Desa Kurau yang lokasinya berada diluar areal HTI. (sumber: Dokumen ANDAL Areal Tambahan PT. RAPP Halaman V-68 s.d. V-82).

3. Hasil interpretasi citra SRTM 30 dengan koreksiground-check ketinggian tajuk tegakan pohon pada 130 titik di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan pemukiman dan kebun karet berada pada 1-6 m dpl (di atas permukaan air laut) sehingga adanya rencana HTI engan kanalisasi besar-besaran berpotensi menyebabkan percepatan tenggelamnya Pulau Padang akibat subsidensi dan meningkatnya pemukaan laut akibat pemanasan global Dampak Lingkungan Yang Berasal Dari Menurunnya Permukaan Tanah Seperti yang diuraikan di atas, Masyarakat Sipil dan LSM berpendapat bahwa hasil interpretasi citra SRTM 30 dengan koreksi ground-check ketinggian tajuk tegakan pohon pada 130 titik di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan pemukiman dan kebun karet berada pada 1-6 m dpl (di atas permukaan air laut) sehingga adanya rencana HTI dengan kanalisasi besarbesaran berpotensi menyebabkan percepatan tenggelamnya Pulau Padang akibat subsidensi dan meningkatnya pemukaan laut akibat pemanasan global. Indikasi ini sudah terbukti di lapangan, dimana masyarakat Pulau Padang dalam beberapa tahun terakhir ini sudah mengalami bencana banjir rob/pasang air laut. Padahal sampai dengan saat ini belum ada pembelajaran tentang dampak kanalisasi HTI skala besar terhadap keseimbangan ekosistem pulau-pulau kecil.

A. Isu Deforestasi Pulau Padang

  1.  Telah terjadi pembentukan opini oleh PT. RAPP berkaitan dengan tingkat deforestasi di kawasan Pulau Padang yang dilakukan saat forum Sosialisasi kepada komponen masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 30 Oktober 2010:
  2. Menurut analisis peta Citra Landsat tahun 2002 yang dilakukan PT. RAPP, kawasan kebun karet dan kebun sagu (yang dikelola masyarakat Pulau Padang selama puluhan tahun) diidentifikasi sebagai areal deforestasi, sehingga tingkat deforestasi di Pulau Padang termasuk kategori tinggi. Kenyataan ini akan dapat mempengaruhi para pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan yang berpotensi menguntungkan PT. RAPP terutama dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan Pulau Padang di masa depan. (penjelasan lebih lanjut dapat dibaca pada Lampiran 4.)
  3. Menurut hasil analisis peta citra Landsat pada tahun 2002 dan Citra Landsat tahun 2010 yang dilakukan oleh Fakultas Kehutanan UGM, ternyata laju deforestasi di Pulau Padang selama rentang waktu 2002-2010 sangat minimum. (penjelasan lebih lanjut dapat dibaca pada Lampiran 2.)
  4.  Kreteria Areal IUPHHK-HTI Kontroversi kriteria areal yang dapat dijadikan IUPHHKHT/HTI (1). UU 41/1999 tentang Kehutanan; (2). PP 6/1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi; (3). Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan; (4). Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; (5). Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/Kpts-II/2000 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman; (6). Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21/Kpts-II/2001 Tentang Kriteria Dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi; dan (7). Keputusan Menteri Kehutanan No: SK. 101/Menhut-II/2004, jo P.05/Menhut-II/2004 tentang Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman untuk Pemenuhan Bahan Baku Industri Pulp dan Kertas).

B. Isu Pulau Kecil

Berdasarkan UU No 27/2007 pasal 1 ayat 3 yang dimaksud Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometerpersegi) beserta kesatuan ekosistemnya. Di dalam UU No 27/2007 pasal 23 ayat 2 dinyatakan Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut: a). konservasi; b). pendidikan dan pelatihan; c). penelitian dan pengembangan; d). budidaya laut; e). pariwisata; f). usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari; g). pertanian organik; dan/atau h). peternakan. Pada pasal 23 ayat 3, kegiatan lain diperbolehkan namun wajib memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat, dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Mendasar pada pasal 23 UU No 27/2007 tersebut, maka pengelolaan kawasan Pulau Padang tidak diperuntukan untuk kegiatan pengusahaan hutan.

C. Isu Lain

SK 327/Menhut-II/2009 menggunakan Keputusan Gubernur Riau no. Kpts 667/XI/2004 yang telah kadaluarsa sebagai konsideran. Selain itu, berkembang pula isu mengenai moratorium gambut terkait dengan Inpres No 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Inpres ini dikeluarkan bulan Mei 2011 untuk memerintahkan 10 Institusi Pemerintah segera mengambil langkah-langkah penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dengan menunda pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru yang menjadi Lampiran Instruksi Presiden. Merespons Inpres ini, Kementerian Kehutanan pun mengeluarkan SK 323/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain.

Salah satu wilayah yang dimoratorium oleh SK ini adalah sebagian dari sebelah utara Pulau Padang Inpres tidak hanya melarang izin di lahan gambut dengan kedalaman tertentu tetapi mencakup seluruh lahan gambut yang belum dibebani izin. Isu Pulau Padang kemudian dikaitkan dengan moratorium gambut dan statement Internasional Presiden untuk mengurangi emisi 26% dalam KTT G-20 di Pittsburg 25 September 2009 Selain temuan-temuan diatas, secara khusus perwakilan LSM Riau, yaitu Raflis menyampaikan hal-hal sebagai berikut dalam pertemuan Pakar sebagai anggota Tim dari Oka Karyanto, S.Hut:

a. Ada indikasi izin HTI PT. RAPP bermasalah, karena bertentangan dengan RTRWN, RTRWP, dan RTRWK.
b. Diduga AMDAL HTI PT. RAPP di Pulau Padang bermasalah
c. Terkait butir 1 dan 2, perlu pemeriksaan lebih dalam oleh pihak yang berwenang dan kompeten.