Masyarakat sudah sejahtera sebelum ada PT. RAPP (9)

by Madeali


Masalah-Masalah Terkait Tata Kuasa dan Tata Kelola

Konflik antara masyarakat Pulau Padang dengan PT. RAPP, terjadi ketika perusahaan masuk ke Pulau Padang. Penolakan terhadap perusahaan sudah dilakukan oleh masyarakat ketika perusahaan melakukan sosialisasi yang dilakukan pada tanggal 17 Nopember 2009. Dalam konteks tata kuasa dan tata kelola, masalah yang timbul adalah :

a. Tumpang tindih lahan
Menurut masyarakat di Pulau Padang menyampaikan bahwa perusahaan belum melakukan pemetaan terhadap batas wilayah kelola masyarakat sehingga terjadi tumpang tindih dengan konsesi perusahaan dengan wilayah kelola masyarakat. Dengan ketidak jelasan batas ini, lahan-lahan yang menjadi perkebunan dan pemukiman masyarakat masuk dalam wilayah konsesi perusahaan.

Beberapa desa sudah melakukan tata batas Desa dan telah dilakukan penandaan berupa patok-patok Pal Batas permanen sebagaimana peta Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan dan posisi/letak Astronomi Patok Batas yang ditandatangani Bupati Bengkalis. Penataan batas ini dilakukan di Desa Mengkirau.

b. Penyimpangan terhadap proses sagu hati
Salah satu cara perusahaan menyelesaiakan masalah lahan di Pulau Padang adalah dengan memberikan ―sagu hati‖. Sagu Hati adalah sebuah konsep penghargaan terhadap penguasaan masyarakat atas lahan yang ditemukan dilapangan.

Dalam proses pemberian sagu hati, Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai salah satu bukti penguasaan sangat penting. Di lapangan, tim menemukan bahwa SKT adalah bukti hak/alas hak atas kepemilikan tanah masyarakat. SKT ini dikeluarkan oleh kepala desa. Kehadiran SKT-SKT ini yang membuat konflik antara masyarakat dengan masyarakat. SKT ini bisa dijadikan bukti untuk mendapatkan SAGU HATI dari perusahaan.

Dalam pelaksanaannya, menurut masyarakat, terdapat kekeliruan perusahaan dalam pemberian Sagu Hati yaitu Sagu Hati diberikan kepada masyarakat yang bukan pemilik-yang menguasai secara fisik tanah dan kejadian ini menjadi pemicu konflik di Desa Lukit.

Kebanyakan Sagu Hati yang diberikan, bukan kepada orang pemilik sah terhadap tanah/lahan tersebut, akan tetapi diberikan kepada pihak lain yang SKT nya ditenggarai dipalsukan melalui mantan kepala desa. Dan dari dokumen yang didapatkan, terlihat ada pemalsuan terhadap dokumen yang ada. Kelalaian perusahan RAPP yang tidak memastikan siapa pemilik tanah, menyebabkan masyarakat tidak senang dengan kehadiran perusahaan dan sagu hati yang diberikan tidak tepat sasaran.

c. Hilangnya Sumber Ekonomi Masyarakat

Kedatangan pertama kali masyarakat Jawa di Desa Mengkirau yaitu tahun 1918 dipelopori Mbah Yusri. Setelah Mbah Yusri Wafat kemudian digantikan oleh Mbah Tukiman terjadi tahun 1945, kemudian digantikan oleh Haji Amat yang digantikan oleh Selamat dan Jumangin (Haji Ridwan). Selamat, membuka lahan ke arah Mengkirau dan haji Ridwan ke arah Bagan Melibur.

Ketika masyarakat Jawa pertama kali masuk ke daerah ini (1918) sudah ada masyarakat Melayu yang dipimpin oleh Wan Husen. Kedatangan masyarakat Jawa sekitar tahun 1918 tersebut untuk bekerja di kilang-kilang Sagu. Hasil bekerja di kilang Sagu tersebut dipergunakan untuk membuka lahan-lahan/kebun dipinggir sungai. Karena terjadinya abrasi di pinggir sungai kemudian masyarakat pindah ke arah dalam.

Sekitar tahun 1970 sampai 1975 di daerah ini terdapat operasional perusahaan kayu yang mengekspor logs ke luar negeri. Lahan-lahan eks perusahaan yang ditinggalkan itulah yang kemudian menjadi areal yang dibuka untuk perluasan pertanian/kebun masyarakat yang
berlangsung hingga saat ini.

Awal budaya bercocok tanam masyarakat dimulai dengan penanaman Sagu. Cara pembukaan areal/lahan oleh masyarakat untuk kebun adalah landclearing, kemudian dibakar, dibuat tali air kemudian baru dilakukan penanaman. Untuk sagu 120 batang per ha. Sagu dapat dipanen
pertama umur 12 tahun, kemudian dipanen setiap tahun. Nilai 1 (satu) batang sagu saat ini Rp.300.000,- / batang dengan asumsi 120 batang/ha maka penghasilan masyarakat sekitar Rp.36.000.000,-/ha/tahun atau Rp.3.000.000,-/ha/bulan. Sementara untuk tanaman Karet pertama kali dipanen pada umur 8 tahun. Selanjutnya dapat dipanen setiap hari, setiap hari rata-rata produksi karet 12,5 kg/ha/hari. Harga karet saat ini adalah ± Rp.13.000,-/kg, sehingga jika dihitung rata-rata penghasilan masyarakat per bulan dari tanaman karet adalah Rp.4.875.000,-/ha/bulan.

Sebagaimana di desa lain di Pulau Padang, di Desa Mengkirau tidak ada bahan bangunan berupa pasir dan batu sehingga harus mendatangkan dari luar antara lain Tanjung Balai Karimun (Pulau Sumatera) dan harganya mahal. Sehingga tingkat ketergantungan terhadap kebutuhan kayu sangat tinggi mulai dari rumah, perabot, Mesjid, Kantor Desa dan bahkan untuk keranda jenazah menggunakan kayu (6 keping papan ukuran 5×30 cm /keranda). Sehingga ada kekhawatiran keberadaan perusahaan akan mengganggu kebutuhan dasar masyarakat berupa kayu perumahan dan rumah tangga.

Menurut masyarakat, mereka sudah sejahtera sebelum adanya perusahaan PT. RAPP di Blok Pulau Padang, karena itu, dengan kehadiran PT. RAPP akan menjadikan situasi lebih sulit karena:

a. Hancurnya pola ekonomi lokal yang berbasiskan sagu dan perkebunan karet.
b. Menyempitnya lahan pertanian dan perkebunan
c. Makin sulitnya memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kayu untuk pembangunan rumah, mengebumikan orang meninggal, dimana karena Pulau Padang adalah pulau dengan kawasan gambut, maka pengebumian orang yang meninggal membutuhkan peti yang terbuat dari kayu Berdasarkan observasi lapangan dengan pengambilan titik GPS Terjadi tumpang tindih ruang kelola masyarakat di desa Mengkirau termasuk pemukiman yang dengan ijin RAPP.

Bukti hak masyarakat banyakan diantaranya yang sudah bersertifikat. Titik tumpang tindih tersebut diantaranya :

  1. Pada koordinat 01007‘58,4‖ LU dan 102024‘14,2‖ terdapat rumah penduduk dengan kebun Karet disekitarnya dan telah dilengkapi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 559 Tahun 1987 atas nama Maryam (copy/dokumentasi sertifikat terlampir).
  2. Pada koordinat 01007‘52,8‖ LU dan 102024‘12,8‖ terdapat rumah penduduk dengan kebun Karet disekitarnya dan telah dilengkapi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 557 Tahun 1987 atas nama Misgiman (copy/dokumentasi sertifikat terlampir).

Dengan adanya perusahaan yang masuk ke desa mereka, timbul kekhawatiran masyarakat bahwa lahan-lahan yang sudah lama mereka kelola akan digusur oleh perusahaan.

d. Keterwakilan/Penyelesaian Konflik Lahan

Dalam penyelesaian masalah lahan Pulau Padang, pemerintah daerah membentuk tim terpadu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulau Meranti No. 146 Tahun 2011 tanggal 7 September 2011 tentang Pembentukan tim Terpadau Penyelesaian konflik Antara Masyarakat dengan Perusahaan dalam Kabupaten Kepulauan Meranti.Upaya-upaya yang dilakukan oleh tim terpadu dalam penyelesaian konflik lahan adalah :

1. Telah dibuat kesepakatan (MoU) antara PT.RAPP dengan masyarakat yang diwakili oleh masing-masing Kepala Desa yang berisikan tentang protokol penyelesaian konflik dan rencana pembangunan tanaman kehidupan untuk masyarakat. Kesepakatan antara kepala desa dengan PT.RAPP ini, setelah di telaah dan berdasarkan hasil wawancara, sesungguhnya berisi tata cara (protocol) penyelesaian konflik jika terjadi, bukan merupakan kesepakatan final antara masyarakat pemegang-penguasa lahan dengan perusahaan.

Tetapi di lapangan, kesepakatan ini bekerja seolah-olah masyarakat telah setuju dengan keberadaan IUPHHK-HTI tersebut. Kesepakatan inipun mendapat bantahan dan penolakan dari masyarakat luas dimana kemudian 3 Kepala Desa (Lukit, Mengkirau dan Bagan Melibur) mencabut kembali persetujuannya. Selain itu masyarakat menyampaikan data pembanding yaitu kesepakatan penolakan Badan Perwakilan Desa dan Tokoh Masyarakat beserta ulama.

Adapun proses negosiasi yang sudah dan sedang berlangsung baru terjadi di sebagian di desa tanjung padang tepatnya di sungai hiu, dan sebagian kecil di desa lukit tepatnya di sungai kuat. Pihak pemilik tanah yang diajak bernegosiasi, menurut masyarakat masih dalam status bermasalah karena merupakan pemilik yang didasarkan atas klaim SKT yang baru dibuat dan rata-rata mereka ditenggarai adalah spekulan tanah dan mantan logging.

2. Praktek penyelesaian konflik di lapangan diselesaikan per kelompok tani dan per Kepala Keluarga dan hingga saat ini penyelesaian baru dilakukan di sebagian kecil wilayah Pulau Padang (Desa Tanjung Padang dan Desa Lukit) dengan bentuk penyelesaian Sagu Hati/ganti rugi tanaman. Namun demikian, berdasarkan wawancara dan data, Tim Terpadu belum melakukan identifikasi/pemetaan hak masyarakat yang menyeluruh untuk seluruh wilayah Pulau Padang. Untuk itu penting melakukan identifikasi/pemetaan terhadap hak-hak masyarakat.

3. PT. RAPP telah memiliki Protokol penyelesaian konflik yang mengadopsi prinsip Free, Prior, Informed and Consent (FPIC) tapi belum tercermin nyata dalam mengantisipasi terjadinya konflik dan menyelesaikan konflik yang terjadi di Pulau Padang.

4. Isu Lingkungan terkaitan penurunan gambut diperlihatkan masyarakat dari tanda-tanda yang sudah terjadi, dimana dalam 25 tahun terahir ini terjadi penurunan permukaan gambut sampai dengan 1meter lebih. Terlihat dari tanaman karet, kelapa, tiang rumah, dan tangga rumah. Tim juga diarahkan masyarakat untuk membandingkan penurunan tanah di Pulau Padang dengan melihat perbandingan di areal perusahaan Kondur Petrolium.