Perlu penelitian kolaboratif antara pakar yang kontradiktif (16)

by Madeali


Isu pertama yang mendasari tuntutan masyarakat Pulau Padang adalah HTI tidak cocok di Pulau Padang karenda ada gambutnya. Pakar Oka menyatakan bahwa Pulau Padang sebagian besar ditempati gambut ber- kedalaman > 3 m. Beliau berpendapat gambut > 3m tidak bisa dimanfaatkan untuk HTI karena melanggar Keppres 32 Tahun 1990. Keppres 32 tahun 1990 pada pasal 10 yang menyatakan bahwa lahan gambut > 3m yang berada di hulu sungai dan rawa termasuk kawasan lindung gambut.Hal itu dimaknai sebagai pelarangan untuk digunakan untuk budidaya tanaman.

Namun, Prof Budi dan Dr. Basuki mengemukakan bahwa Keppres 32 tahun1990 tidak didasarkan pada hasil kajian ilmiah. Padahal, secara akademis gambut > 3 m tidak masalah dimanfaatkan untuk pertanian termasuk HTI asal menerapkan Teknologi pengelolaan HTI yang baik termasuk praktek pengelolaan air terbaik (Best practicewater management). Dr. Basuki memberi contoh HTI Akasia Crassicarfa di beberapa tempat yang bertanah gambut pertumbuhan dan produksinya baik, sehingga secara agronomis gambut dalam cocok untuk HTI. Hasil kunjungan Tim Mediasi ke Lokasi operasional PT. RAPP pertumbuhan Akasia Crassicarfa tumbuh baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara agronomi gambut di Pulau Padang cocok untuk HTI.

Berkaitan dengan ketidaksesuaian lahan gambut dalam (>3 M) karena melanggar Keppres 32 Tahun 1990. Dr. Basuki mengemukakan bahwa sampai saat ini banyak lahan gambut dalam telah dimanfaatkan untuk perkebunan, HTI, dan lain-lain, sehingga akan sulit bila Keppres ini
ditegakkan. Walaupun demikian Prof. Asef Yusuf Warlan berpendapat bahwa pada ayat …Keppres 32 dinyatakan bahwa larangan bisa diterabas bila ada teknologi yang dapat menyelesaikan masalah dalam pemanfaatan gambut dalam.

Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa bila ada pihak yang merasa dirugikan sebaiknya diajukan ke Komisi Yudisial. Berdasarkan pendapat pakar tersebut maka langkah terbaik yang harus dilakukan adalah mengajukan masalah tersebut ke Komisi Yudisial.
Isu lingkungan yang kuat mendasari tuntuan masyarakat Pulau Padang adalah Pulau Padang bisa tenggelam bila HTI PT. RAPP beroperasi di Pulau Padang. Isu ini muncul dari Hipotesis Raflis yang diadopsi oleh Pakar Oka dengan asumsi bahwa bila subsidensi berlangsung tetap 4
cm/tahun dan kenaikan permukaan air laut 4 mm/tahun dan ketinggian permukaan tanah dari permukaan laut rata-rata 5 m, maka Pulau Padang akan tenggelam dalam waktu 60-70 tahun.

Namun, Dr. Basuki Sumawinata, Prof. Dr. Budi Indra Setiawan, dan Prof. Dr. Muhajir Utomo. berpendapat bahwa subsidensi tidak berlangsung secara linier, karena banyak faktor yang mempengaruhi. Dr. Basuki menyampaikan beberapa contoh pemanfaatan gambut bila dengan
pengelolaan air yang cukup baik, wilayah berlahan gambut tidak tenggelam. Tetapi bila tanpa pengelolaan yang tepat subsidensi berlangsung terus dan gambutnya habis, tetapi Dr. Basuki menegaskan bahwa wilayahnya tidak tenggelam. Berdasarkan pendapat para pakar tersebut, Tim Mediasi menyimpulkan bahwa terdapat dua pendapat yang kontradiktif tentang tenggelamnya Pulau Padang bila HTI PT. RAPP beroperasi disana.
Rekomendasi

Berdasarkan analisis dan kesimpulan tersebut di atas, terkait isu lingkungan Tim Mediasi merekomendasikan sebagai berikut:
1. Dalam rangka memberi kepastian hukum maka perlu dilakukan yudisial review terhadap Keppres 32 tahun 1990.
2. Untuk menguji hipotesis Tenggelamnya Pulau Padang, perlu dilakukan penelitian kolaboratif antara ke dua kelompok pakar yang memiliki pendapat yang kontradiktif.