Pernyataan Pemerintah soal Tuntutan masyarakat (10)

by Madeali


Pemerintah Provinsi Riau

Terkait dengan tuntutan masyarakat Pulau Padang Kabupaten Kepulauan meranti, Pemerintah Provinsi Riau telah mengambil langkah-langkah Sbb:

  1. Tehadap terbitnya SK Menhut No. SK. 327/MENHUT-II/2009 tentang perubahan ke 3 atas keputusan menteri kehutanan No. 130/KPTS-II/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 tentang pemberian HPHTI kepada PT. RAPP, Dinas kehutanan Prov. Riau telah menyurati Menteri Kehutanan dengan surat No. 522.2/Pemhut/2621 Tanggal 2 September 2009 yang intinya agar Menteri Kehutanan meninjau ulang dan merevisi SK Menteri tersebut di atas.
  2. Pemerintah Provinsi Riau (Asisten Bidang Pemerintahan Setda Prov. Riau) telah menyurati Bupati Kepulauan Meranti dengan surat No. 100/TAPEM/90.25 Tanggal 7 Nopember 2011 yang intinya : 
  • Agar Tim Terpadu yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan inventarisasi dan identifikasi lahan masyarakat di dalam HTI PT. RAPP Pulau Padang.
  • Pihak masyarakat dan STR akan menyerahkan data-data kepemilikan lahan masyarakat didalam konsesi PT.RAPP di Pulau Padang.

3. Pemerintah Provinsi Riau (Asisten Bidang Pemerintahan Setda Prov. Riau) telah menyurati PT. RAPP dengan surat No. 100/TAPEM/92.25 Tangga 7 Nopember 2011 yang intinya bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah menginstruksikan kepada Bupati Kepulauan Meranti melalui Tim Terpadu untuk melaksanakan inventarisasi dan identifikasi lahan masyarakat di areal HTI PT. RAPP Pulau Padang agar PT. RAPP dapat membantu pelaksanaan kegiatan dimaksud.

4. Terkait dengan notulen rapat pada tanggal 16 Desember 2011, yang dihadiri oleh Kepala Pusat Humas Kementerian Kehutanan, FKMPPP dan PPJ yang isinya pada butir 6, Kapus Humas Kementerian Kehutanan menyurati Kepala Dinas Kehutanan Prov. Riau dengan surat No. S.58/II-PHM/I/2011 Tanggal 28 Desember 2011 yang intinya mohon klarifikasi kegiatan pembangunan HTI PT. RAPP Pulau Padang, Kepala Dinas Kehutanan Prov. Riau telah menanggapi surat tersebut dengan surat No. 522.2/Pemhut/4008 Tanggal 29 desember 2011 yang intinya :

  • Kapus Humas kurang berkoordinasi di dalam Kementerian Kehutanan terhadap terbitnya surat Kapus Humas tersebut.
  • Terhadap poin 6b notulen rapat pada tanggal 16 Desember 2011 tersebut agar Kapus Humas menyurati PT. RAPP dan berkoordinasi dengan Dirjen BUK.
  • Melihat suasana saat izin diterbitkan Dinas Kehutanan Prov. Riau telah memprediksi akan muncul permasalahan, akan tetapi Dinas Kehutanan Prov. Riau sangat menyayangkan kepekaan pihak Kementeriaan Kehutanan terhadap masalah yang berkembang saat ini dari awal sangat kurang.

 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti

Dari pihak Pemerintah Kabupaten terdiri dari antara lain Bupati Kepulauan Meranti, Ketua dan Tim Terpadu, bertempat di Kantor Bupati tanggal 4 Januari 2012 malam. Informasi/data yang diperoleh :

  1. Masyarakat yang menuntut dicabutnya konsesi HTI PT.RAPP umumnya dari 3 desa yang tidak menandatangani MoU, mereka dimotori oleh STR dan FKPPP.
  2. Tuntutan mereka berubah-ubah, dari semula mempermasalahkan tumpang tindih areal konsesi HTI, ruang kelola masyarakat, cacatnya proses perizinan dan ancaman di lingkungan hidup/Amdal bermasalah.
  3. Saat ini tuntutan mereka : pencabutan izin HTI RAPP di Pulau Padang.
  4. Aksi tuntutan diatas mulai marak sejak Pemerintah Kabupaten giat memberantas illegal logging. Pemerintah Kabupaten menilai bahwa aksi-aksi demonstrasi ini ada yang memelihara.
  5. Sejumlah tokoh penuntut di depan DPR-RI dan yang menjahit mulut, teridentifikasi oleh Kesbangpol sebagai terduga pelaku illegal logging yang sedang diburu Polres Kepulauan Meranti, yang resah karena sejumlah jalur anak sungai untuk memilirkan log ditutup oleh petugas RAPP.
  6. Masyarakat yang menerima kehadiran HTI RAPP di Pulau Padang, jumlahnya jauh lebih besar, terdiri dari antaralain 11 desa yang sudah menandatangani MoU yang diketahui Tim Terpadu, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dan Bupati Kepulauan Meranti
  7. Masyarakat yang menerima tersebut, merasa kiprah RAPP di Pulau Padang dapat mengakomodasi aspirasi mereka antaralain penyerapan tenaga kerja, kemitraan dengan koperasi desa, csr/bantuan dana pendidikan, sagu hati, dll.
  8. Pemerintah Kabupaten pun menilai bahwa selama ini PT.RAPP sangat kooperatif mematuhi arahan/permintaan Pemerintah Kabupaten antaralain penambahan luas tanaman kehidupan, menjaga lingkungan (kanal ecohydro) dan bantuan sarana prasarana umum.
  9. Saat ini PT.RAPP sudah menghentikan operasinya di Pulau Padang, meskipun mereka memiliki perizinan yang lengkap serta tidak ada pelanggaran. Kerugian mereka cukup besar.
  10. Bupati belum merasa sebagai pihak yang tepat membuat rekomendasi pencabutan izin PT.RAPP kepada Kementerian Kehutanan.
  11. Salah satu langkah untuk menyelesaikan masalah tuntutan tersebut adalah penataan batas-batas areal kerja PT.RAPP dan desa-desa termasuk lahan pribadi warga.

Lembaga Adat Melayu

Seiring dengan unjuk rasa jahit mulut yang dilakukan di Jakarta, pada tanggal 16 Januari 2011 asyarakat yang tergabung dalam FKMP3 kembali menyelenggarakan unjuk rasa ke kantor Bupati Kepulau Meranti untuk meminta Bupati mengeluarkan surat rekomendasi pencabutan ijin
IUPHHK_HTI di Pulau Padang. Tetapi unjuk rasa ini batal dilakukan karena di pelabuhan Selat Panjang, masyarakat FKMP3 dihadang oleh masa lain. Menurut FKMP3, sempat beredar isu bahwa unjuk rasa FKMP3 pada saat itu akan berujung pada tindakan anarkis sehingga menimbulkan reaksi dari masyarakat di Selat Panjang.

 

Kementerian Kehutanan

Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2012, bertempat di Gedung Kementerian Kehutanan, Tim Mediasi melakukan pertemuan dengan Menteri Kehutanan untuk menanyakan tawaran Kementerian Kehutanan untuk penyelesaian kasus Pulau Padang ini. Inti dari yang disampaikan
oleh Kementerian Kehutanan yaitu :

  1. Kementerian kehutanan menginginkan solusi yang dihasilkan sesuai dengan Hukum yang ada dan tidak melanggar hukum.
  2. Kementerian kehutanan menginginkan agar penyelesaian kasus ini bertumpu pada keinginan untuk mensejahterakan masyarakat dan menjaga iklim investasi.