PT RAPP tak menjawab tuntutan masyarakat Pulau Padang (6)

by Madeali


Tim mediasi menjalankan pertemuan dengan perusahaan di Manggala Wanabakti pada hari Senin Tanggal 9 Januari 2011. Perusahaan telah melakukan upaya penanganan masalah sosial di Pulau Padang melalui:

1. Sosialisasi tentang rencana pembangunan HTI PT. RAPP di Pulau Padang antara lain :

a. Pertemuan dengan kepala desa dan tokoh masyarakat Dusun Merbau, Lukit pada tanggal 25 Juni 2009.
b. Mengajak tokoh masyarakat dan aparat desa Tanjung Padang dan Lukit ke RAPP pada tanggal 26-26 Juli 2009.
c. Pertemuan dengan kelompok pelajar Meranti tanggal 18 Agustus 2010.
d. Pertemuan dengan tokoh masyarakat Sei Hiu tanggal 19 September 2010.
e. Sosialisasi rencana operasional HTI PT. RAPP kepada Serikat Tani Riau (STR) pada 29 Oktober 2010.

2. Program pengembangan masyarakat di Pulau Padang antara lain :

  •  Training Pertanian Terpadu di Training Center PT. RAPP yang diikuti 31 orang dari P. Padang yang terdiri tiga kelompok yaitu 30 Nov 2009, 12 Mei 2010 dan 13 Juli 2010.
  • Pembentukan kelompok tani sebanyak 65 keluarga di Desa Teluk Belitung, Lukit dan Tanjung Padang.
  • Pembagian sarana produksi pertanian melalui kelompok tani di Desa Lukit, Tanjung Padang, dan Teluk Belitung pada Agustus & Oktober 2010.
  • Bantuan beasiswa untuk 26 siswa SMP selama satu tahun dan 5 siswa SMU selama satu tahun, pada 2009. Bantuan beasiswa 290 siswa tahun 2010 serta bantuan komputer.
  • Pembuatan taman bacaan di Lukit dan Desa Pulau Padang sebanyak 1000 judul buku pada Oktober 2009.
  • Pelatihan guru di Pekanbaru pada 2-5 Agustus 2010 yang diikuti 5 guru.
  • Pembangunan infrastruktur seperti bantuan pembangunan masjid Ar Rahman di Lukit, Kubah masjid Tanjung Padang pada September 2009.
  • Bantuan meja kursi sekolah sebanyak 100 set pada Juni 2010.
  • Pemeriksaan kesehatan masyarakat Oktober dan Nopember 2009 di Desa Tanjung Padang dan bantuan nutrisi tambahan untuk 100 anak di Desa Tanjung Padang.
  • Pelatihan mekanik motor pada Oktober 2009 dan Juni 2010 di Desa Lukit, Tanjung Padang dan Teluk Belitung.
  • Bantuan bingkisan lebaran 400 paket di 11 Desa di Pulau Padang pada Nopember 2009. 3. Penandatangan kesepakatan Bersama masyarakat 14 desa dengan PT. RAPP tanggal 27 Oktober 2011 yang difasilitasi tim terpadu pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Belakangan 3 kepala desa yaitu desa Mengkirau, Bagan Melibur dan Lukit telah mencabut dukungan terhadap kesepakatan tersebut.

Kesepakatan ini berisikan mekanisme atau tata cara penyelesaian konflik jika areal RAPP tumpang tindih dengan hak masyarakat setempat dan pembangunan tanaman kehidupan Berdasarkan hal-hal tersebut Perusahaan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terkait dengan Isu lahan
Perusahaan menjalankan operasional IUPHHK-HTI di Pulau Padang berdasarkan izin yang diberikan pemerintah dan dalam hubungannya dengan masyarakat, perusahaan berpedoman kepada Surat Kesepakatan Bersama No. 001/PPD-KM/X/2011 Tentang Pengelolaan IUPHHKHTI
PT. RAPP di Pulau Padang Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

2. Terkait Dengan Isu Lingkungan
Terkait dengan masalah-masalah lingkungan di Pulau Padang, PT. RAPP menjawab dengan melakukan pendekatan Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi (HCV).17 Langkah-langkah yang dilakukan diantaranya melakukan beberapa penelitian sebagai berikut :

1. INRR mengenai penilaian awal HCV, Pulau Padang pada Tahun 2005 Penelitian ini menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kesimpulan

  • Di kawasan hutan IUPHHK HTI PT. RIAUPULP (Pulau Padang) teridentifikasi sebanyak 7 HCVF, meliputi : HCVF1 (HCVF-1.1, HCVF-1.2, dan HCVF-1.3), HCVF2 (HCVF-2.2), HCVF-4 (HCVF-4.2 dan HCVF-4.3), dan HCVF-6.
  • Areal-areal di kawasan hutan IUPHHK HTI PT. RIAUPULP (Pulau Padang) yang mengandung HCVF, meliputi : KLG dan buffer KLG (7.444 ha), areal riparian (2.931,4 ha), dan lokasi tempat keramat/situs budaya.
  • Di areal KLG dan buffer KLG mengandung HCVF-1 (HCVF-1.1, HCVF-1.2, HCVF- 1.3′ HCVF-2 (HCVF-2.2), HCVF-4 (HCVF-4.2 dan HCVF-4.3).
  • Di areal riparian mengandung HCVF-1 (HCVF-1.2, HCVF-1.3), HCVF-2 (HCVF-2.2 dan HCVF-4 (HCVF-4.2).

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis keberadaan HCVF serta permasalahan seperti diuraikan di atas, maka untuk memastikan kelestarian spesies dilindungi dan terancam punah serta pemulihan kualitas daya dukung kawasan lindung dan sempadan sungai, berikut ini
disajikan beberapa rekomendasi pengelolaan dan pemantauan HCVF yang perlu dilakukan oleh unit manajemen PT. Musi Hutan Persada, sebagai berikut :

3. Pengelolaan HCVF

  • Penyusunan rencana pengelolaan HCVF secara detail. Kegiatan ini dimaksudkan agar pengelolaan areal HCVF yang akan dilakukan lebih terarah dan tepat sasaran sesuai skala prioritas dan urgensi permasalahan yang dihadapi;
  • Pemantapan areal HCVF, mencakup kegiatan : (1) penataan batas secara partisipatif, (2) pengamanan areal, dan (3) sosialisasi areal HCVF kepada pihak terkait;
  • Pengelolaan areal HCVF, mencakup kegiatan : (1) inventarisasi dan identifikasi areal HCVF yang rusak, (2) penyusunan rencana pengelolaan areal HCVF, dan (3) rehabilitasi/perbaikan areal HCVF yang rusak. Berkaitan dengan upaya rehabilitasi areal HCVF, maka ada dua kegiatan utama yang perlu dilakukan, meliputi : (1) penyusunan rencana rehabilitasi yang memuat aspek (a) pemilihan jenis tumbuhan, (b) penentuan jenis bibit yang akan ditanam, (c) desain penanaman, dan (d) penetapan sistem penanaman; dan (2) pelaksanaan rehabilitasi areal HCVF sesuai kerangka rencana yang sudah disusun, d) Penguatan Kelembagaan dalam pengelolaan HCVF, mencakup aspek : (1) penataan organisasi; (2) penyusunan sistem pemanfaatan HHNK oleh masyarakat secara lestari; (3) penyusunan SOP, juklak dan juknis pengelolaan dan pemantauan HCVF; (4) peningkatan SDM; (5) pengadaan sarana prasarana untuk perlindungan, pengamanan, pemantauan areal HCVF; dan (6) penguatan kelembagaan di tingkat masyarakat. 4. Pemantauan HCVF Agar usaha pemantauan HCVF lebih efisien dan efektif, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
  1. Penyusunan rencana pemantauan HCVF yang mencakup pemantauan flora, fauna dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu (HHNK) oleh masyarakat melalui kegiatan pengumpulan bahan dan informasi, serta penyusunan rencana pemantauan lima tahun (RKL) dan rencana tahunan.
  2. Pelaksanaan pemantauan secara periodik setiap tahun terhadap flora dan fauna serta pemanfaatan HHNK oleh masyarakat, berdasarkan kerangka rencana pemantauan HCVF yang telah disusun dengan melakukan kegiatan-kegiatan : (1) survei flora, fauna dan pemanfaatan HHNK oleh masyarakat, (2) pengolahan data/informasi, penilaian (evaluasi) hasil survey, dan (3) penetapan upaya perbaikan untuk pengelolaan selanjutnya berdasarkan hasil survey dan penilaiannya.

Pendampingan Pengelolaan dan Pemantauan HCVF
Dalam rangka implementasi rencana pengelolaan dan pemantauan HCVF di kawasan hutan IUPHHK HTI PT. RIAUPULP (Pulau Padang), maka perlu dilakukan kegiatan pendampingan oleh lembaga yang berkompeten, mulai dari kegiatan penyusunan rencana detail pengelolaan dan pemantauan areal HCVF di wilayah tersebut, serta implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauannya.

2. Laporan akhir identifikasi dan analisis keberadaan HCV di Kawasan Hutan IUPHHKHTI PT. Riau Andalan Pulp and Paper (Pulau Padang, Propinsi Riau) oleh Fakultas Kehutanan IPB, 2008.

Penelitian ini menghasilkan hal-hal sebagai berikut :
1. Kesimpulan

  • Di kawasan hutan IUPHHK HTI PT. RIAUPULP (Pulau Padang) teridentifikasi sebanyak 7 HCVF, meliputi : HCVF1 (HCVF-1.1, HCVF-1.2, dan HCVF-1.3), HCVF-2 (HCVF-2.2), HCVF-4 (HCVF-4.2 dan HCVF-4.3), dan HCVF-6.
  • Areal-areal di kawasan hutan IUPHHK HTI PT. RIAUPULP (Pulau Padang) yang mengandung HCVF, meliputi : KLG dan buffer KLG (7.444 ha), areal riparian (2.931,4 ha), dan lokasi tempat keramat/situs budaya.
  • Di areal KLG dan buffer KLG mengandung HCVF-1 (HCVF-1.1, HCVF-1.2, HCVF- 1.3′ HCVF-2 (HCVF-2.2), HCVF-4 (HCVF-4.2 dan HCVF-4.3).
  • Di areal riparian mengandung HCVF-1 (HCVF-1.2, HCVF-1.3), HCVF-2 (HCVF-2.2 dan HCVF-4 (HCVF-4.2).

2. Rekomendasi
Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis keberadaan HCVF serta permasalahan seperti diuraikan di atas, maka untuk memastikan kelestarian spesies dilindungi dan terancam punah serta pemulihan kualitas daya dukung kawasan lindung dan sempadan sungai,
berikut ini disajikan beberapa rekomendasi pengelolaan dan pemantauan HCVF yang perlu dilakukan oleh unit manajemen PT. Musi Hutan Persada, sebagai berikut :

1) Pengelolaan HCVF
a. Penyusunan rencana pengelolaan HCVF secara detail. Kegiatan ini dimaksudkan agar pengelolaan areal HCVF yang akan dilakukan lebih terarah dan tepat sasaran sesuai skala prioritas dan urgensi permasalahan yang dihadapi;
b. Pemantapan areal HCVF, mencakup kegiatan : (1) penataan batas secara partisipatif, (2) pengamanan areal, dan (3) sosialisasi areal HCVF kepada pihak terkait; c. Pengelolaan areal HCVF, mencakup kegiatan : (1) inventarisasi dan identifikasi areal HCVF yang rusak, (2) penyusunan rencana pengelolaan areal HCVF, dan (3) rehabilitasi/perbaikan areal HCVF yang rusak. Berkaitan dengan upaya rehabilitasi areal HCVF, maka ada dua kegiatan utama yang perlu dilakukan, meliputi : (1) penyusunan rencana rehabilitasi yang memuat aspek (a) pemilihan jenis tumbuhan,
(b) penentuan jenis bibit yang akan ditanam, (c) desain penanaman, dan (d) penetapan sistem penanaman; dan (2) pelaksanaan rehabilitasi areal HCVF sesuai kerangka rencana yang sudah disusun,
d. Penguatan Kelembagaan dalam pengelolaan HCVF, mencakup aspek : (1) penataan organisasi; (2) penyusunan sistem pemanfaatan HHNK oleh masyarakat secara lestari; (3) penyusunan SOP, juklak dan juknis pengelolaan dan pemantauan HCVF; (4) peningkatan SDM; (5) pengadaan sarana prasarana untuk perlindungan, pengamanan, pemantauan areal HCVF; dan (6) penguatan kelembagaan di tingkat masyarakat.

2) Pemantauan HCVF Agar usaha pemantauan HCVF lebih efisien dan efektif, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Penyusunan rencana pemantauan HCVF yang mencakup pemantauan flora, fauna dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu (HHNK) oleh masyarakat melalui kegiatan pengumpulan bahan dan informasi, serta penyusunan rencana pemantauan lima tahun (RKL) dan rencana tahunan.
b. Pelaksanaan pemantauan secara periodik setiap tahun terhadap flora dan fauna serta pemanfaatan HHNK oleh masyarakat, berdasarkan kerangka rencana pemantauan HCVF yang telah disusun dengan melakukan kegiatan-kegiatan : (1) survei flora, fauna dan pemanfaatan HHNK oleh masyarakat, (2) pengolahan data/informasi, penilaian (evaluasi) hasil survey, dan (3) penetapan upaya perbaikan untuk pengelolaan selanjutnya berdasarkan hasil survey dan penilaiannya. 3. Pendampingan Pengelolaan dan Pemantauan HCVF Dalam rangka implementasi rencana pengelolaan dan pemantauan HCVF di kawasan hutan IUPHHK HTI PT. RIAUPULP (Pulau Padang), maka perlu dilakukan kegiatan pendampingan oleh lembaga yang berkompeten, mulai dari kegiatan penyusunan rencana detail pengelolaan dan pemantauan areal HCVF di wilayah tersebut, serta implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauannya.
Berdasarkan hasil diskusi dengan perusahaan, perusahaan menyampaikan kesediaannya untuk menerima penyelesaian kasus ini dan bersedia untuk mengakomodir keinginan masyarakat terkait dengan hak-hak atas lahan mereka.

Selain dengan PT. RAPP, Tim Mediasi juga melakukan pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) tanggal 11 Januari 2001. Kegiatan yang dilakukan pada dasarnya adalah tukar pendapat soal permasalahan/konflik yang terjadi antara PT RAPP dengan masyarakat
Pulau Padang.

Tim Mediasi menyampaikan perkembangan konflik yang terjadi dan data-data serta fakta-faktayang diperoleh oleh Tim selama berada di lapangan. Juga disampaikan bahwa Tim telah bertemu dengan Menhut dan telah menyampaikan rekomendasi awal berdasarkan kegiatan pelaksanaan kegiatan. Proses mediasi sendiri belum dilakukan, namun pra kondisi untuk itu telah dilakukan dan terus dikembangkan untuk mendapat ruang mediasi yang tepat buat para pihak.