Ruang Kelola dan Klaim Masyarakat Pulau Padang (8)

by Madeali


Ketakutan masyarakat akan terjadinya pengambilan lahan yang sudah lama di kelola oleh PT. RAPP.

Dari hasil analisis data, wawancara dan temuan di lapangan, Tim Mediasi menemukan pokok-pokok masalah sebagai berikut :

Ruang Kelola dan Klaim Masyarakat

Status Tata Kuasa dan Tata Kelola di Pulau Padang

Di Indonesia dan banyak tempat di dunia, terdapat sekumpulan hak yang berlaku dan bekerja pada sebidang lahan yang sama. Situasi ini terjadi karena berbagai hak tersebut bersumber dari beberapa sumber yang berbeda. Bentuk-bentuk situasi (niche) dari sistem penguasaan tanah dapat mempengaruhi jenis-jenis hak penguasaan atas tanah dan tanaman di atasnya. Situasi dari sistem penguasaan tanah dapat dikategorikan ke dalam berbagai kepemilikan hak penguasaaan oleh pihak-pihak berikut:

Privat:

Bentuk hak penguasaan tanah diberikan kepada individu, rumah tangga, sekelompok masyarakat atau korporasi seperti entitas komersial atau organisasi nirlaba. Hak-hak penguasaan tanah oleh entitas privat bukan hanya terbatas pada pemanfaatan saja, tetapi juga hak pengalihan (rights of transfer) seperti jual beli atau waris, dan hak mengecualikan (rights to exclude).

Komunal

Bentuk hak penguasaan tanah komunal melekat pada kelompok masyarakat tertentu dimana setiap anggotanya memiliki hak guna (rights of use) atas tanah-tanah komunal. Setiap anggota tidak memiliki hak mengecualikan (rights to exclude) kepada anggota lainnya.

Akses terbuka (open access)

Situasi akses terbuka adalah keadaan dimana hak penguasaan tanah tidak diberikan kepada siapapun, namun tidak seorangpun dapat dikecualikan dari penggunaan tanah tersebut. Situasi akses terbuka sering terjadi di wilayah hutan, dan padang penggembalaan dimana semua pihak bebas menggunakannya‘.

Pemerintah

Unit-unit pemerintah (pusat maupun daerah) dapat memiliki hak penguasaan tanah hutan dan berusaha menjaga sumber daya hutan tersebut. Tanah-tanah hutan tersebut dapat saja berupa hutan lindung dan konservasi, demi pelestarian satwa, tumbuhan serta perlindungan hidrologi, atau dapat juga berupa hutan produksi untuk komersial, sebagai areal penebangan dan penanaman secara periodik. Hak-hak penguasaan tanah oleh masyarakat atas tanah-tanah hutan pemerintah beragam, tergantung pada aturan-aturan pemerintah.

Ditinjau dari pembagian tersebut, maka nampak dengan jelas bagaimana berbagai jenis hak penguasaan tanah (bundle of rights) dapat berlaku atas sebidang tanah/kawasan daratan.

Tim Mediasi menerima berbagai data dan informasi terkait mengenai hal ini. Data dan informasi tersebut diperkuat juga dengan kunjungan lapangan ke Pulau Padang. Pada bagian ini Tim Mediasi berusaha menggambarkan temuan-temuan yang terkait dengan isu penguasaan dan pengelolaan lahan di Pulau Padang.

Status Tata Kuasa

Di Pulau Padang dalam hal penguasaan tanah, menyangkut soal peruntukan, kepemilikan, dan peralihan hak atas tanah. Masyarakat Pulau Padang dalam kepemilikan tanah ada yang bersifat individual dan ada juga komunal. Dan pada umumnya tanah-tanah yang ada di Pulau Padang
banyak dimiliki secara individual. Tanah-tanah yang sudah dimiliki secara individu dan kolektif jarang diperjual belikan oleh masyarakatnya. Karena tanah-tanah yang sudah dimiliki, ditanami karet dan sagu untuk mendukung ekonomi masyarakat.

Sejak dahulu kepemilikan lahan/tanah penduduk di Pulau Padang memiliki ciri khas tersendiri, yang sangat jauh berbeda dengan kepemilikan tanah di Pulau Jawa. Bagi masyarakat Pulau Padang kepemilikan cukup hanya dengan bermusyawarah antar sesama warga (kelompok) yang
bersepakat mengambil sebuah kawasan. Sampai sekarang masih banyak masyarakat yang tidak memiliki SKT dari Kepala Desa (alas hak) untuk perumahan dan kebun karet yang mereka miliki atau lahan-lahan baru yang mereka jadikan untuk perkebunan baru.

Namun demikian secara turun temurun masing-masing mengakui bahwa lahan/kebun tersebut dulunya miliknya si Polan, maka sampai hari ini pun tanah tersebut adalah milik ahli waris si Polan.

Dari hasil wawancara tanggal 19 Januari 2012 di Desa Lukit, banyak masyarakat pada saat ini yang mengurus SKT. Hal ini disebabkan ketakutan masyarakat akan terjadinya pengambilan lahan yang sudah lama di kelola oleh PT. RAPP.

Ada beberapa cara penguasaan (kepemilikan) terhadap tanah yang berlaku:

1. Mendapatkan warisan dari orang tua, dimana tanah yang diwariskan tersebut adalah tanah yang sudah dibuka oleh orang tuanya terdahulu.
2. Melalui Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kepala Desa. SKT ini diurus setelah dibuka dan dikelola oleh masyarakat.
3. Melalui Surat Keterangan Ganti Rugi. Biasanya dikarenakan ada suatu kebutuhan yang mendesak maka lahan/tanah yang sudah dikelola bisa dipindah tangankan kepada masyarakat lain berada di wilayah desa tersebut.

Bukti klaim penguasaan masyarakat telah menguasai tanah di Pulau Padang selama puluhan tahun bisa dilihat dari:
1. Pohon karet yang berumur puluhan tahun.
2. Pohon sagu yang berumur ratusan tahun
3. Kuburan orang suku Akit yang pertama kali menduduki Pulau Padang
4. Surat Keterangan Tanah (SKT) yang sudah dikeluarkan oleh Kepala Desa
3. Status Tata Kelola

Lahan di Pulau Padang dialokasikan untuk lahan perkebunan seperti sagu dan karet. Juga ada sedikit tanaman sawit tapi tidaklah seluas tanaman sagu dan karet, ini karena ketidak tertarikan masyarakat terhadap tanaman ini. Awal budaya bercocok tanam masyarakat dimulai dengan penanaman sagu. Cara pembukaan areal/lahan oleh masyarakat untuk kebun adalah melalui proses landclearing, kemudian dibakar, dibuat tali kemudian baru dilakukan penanaman.

Untuk sagu jumlah tanaman adalah sebanyak 120 batang per ha. Sagu dapat dipanen bila telah berumur 12 tahun, kemudian dipanen setiap tahun. Nilai 1 (satu) batang sagu saat ini Rp. 300.000/batang dengan asumsi 120 batang/ha, maka pengahasilan masyarakat sekitar Rp.
36.000.000/ha/tahun Rp. 3.000.000/ha/bulan. Untuk tanaman karet pertama kali dipanen pada umur 8 tahun. Selanjutnya dapat dipanen setiap hari, setiap hari rata-rata produksi karet 12,5 kg/ha/hari. Rata-rata harga karet saat ini adalah Rp. 13.000/kg, sehingga jika dihitung rata-rata penghasilan masyarakat per bulan dari tanaman karet adalah Rp. 4.875.000/ha/bulan.

Berdasarkan perhitungan hasil budidaya karet dan sagu yang didapatkan oleh masyarakat, secara ekononomis sudah mencukupi/sejahtera (wawancara, 19 Januari 2012) masyarakat Pulau Padang. Jadi kehadiran perusahaan belum tentu berpengaruh untuk meningkatkan ekonomi
masyarakat, namun justru dikhawatirkan akan menghilangkan mata pencaharian dan lahan-lahan masyarakat, karena tanah yang akan dikuasai oleh perusahaan PT. RAPP.

Pengelolaan lahan di Pulau Padang cukup beragam, umumnya model yang terjadi dalam pengelolaan lahan adalah sebagai berikut:
1. Membuka dan mengelola lahan dengan tangan sendiri.
2. Dengan mengupah (sistem upahan). Upah diberikan berupa uang, dengan perhitungan masa kerjanya seharian (harian) dan besar upah disepakati antara yang punya tanah dengan orang yang berkerja. Sistem upahan ini dilakukan karena tidak mampunya pemilik tanah dalam
mengelola tanahnya sendiri.

Selain pertanian intensif seperti perkebunan karet dan sagu, masyarakat yang berasal dari suku Akit melakukan aktifitas pemanfaatan hutan dengan memanfaatkan hasil hutan non kayu. Selain itu suku ini juga mengembangkan usaha pembuatan atap dari daun pohon nipah.