Analisis Terhadap Temuan (18)

by Madeali


Temuan tim Mediasi; dari historis hingga tata kelola hutan di negara ini yang amburadul, menyebabkan konflik.

Analisis temuan lapangan ini mencoba memberikan gambaran benang merah (Kesimpulan) yang menjadi inti pokok dari kasus Pulau Padang yaitu :

1) Isu Penduduk Asli

Dalam perjalanan kasus, tim menemui beberapa pernyataan berbagai pihak terkait dengan keberadaan penduduk Pulau Padang. Setelah melakukan analisis atas data sekunder dan primer, tim ingin menggaris bawahi bahwa :
a. Sejak lama, jauh sebelum Indonesia merdeka, Pulau Padang adalah pulau yang memiliki penduduk plural yang berasal dari berbagai etnis.
b. Sejak lama penduduk yang plural ini membangun interaksi sosial dengan sangat baik diantara mereka.

2) Tata Batas Kawasan Hutan

Berdasarkan telaahan data yang ada, tim ingin mengagrisbawahi bahwa di Pulau Padang belum ada kepastian tanda batas kawasan hutan negara, konsesi dengan kawasan kelola masyarakat.

3) Ruang Kelola dan Klaim Masyarakat

Berdasarkan analisis data dan temuan lapangan, terkait dengan poin ruang kelola dan klaim masyarakat atas lahan di Pulau Padang, tim ingin menggaris bawahi hal-hal sebagai berikut :

a) Status Tata Kuasa

  • Masyarakat Pulau Padang memperoleh tanah dan lahan melalui pewarisan turun temurun
  • Masyarakat memiliki sistem penguasaan tanah dilapangan baik berdasarkan kebiasaan maupun berdasarkan hukum yang ada.
  • Tim menemukan penguasaan-penguasaan berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kepala Desa dan Sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional.
  • Sistem penguasaan lain adalah berupa penguasaan fisik dilapangan dengan bukti pohon-pohon tua, kuburan tua, kampung tua dan sebagainya.

b) Status Tata Kelola

Masyarakat Pulau Padang melakukan pengelolaan lahan dilapangan berupa :

  • Perkebunan Karet dan Sagu.
  • Khususnya masyarakat suku Akit melakukan pemanfaatan hasil hutan non kayu seperti daun nipah untuk atap dan berburu.

 

4) Masalah-Masalah Terkait Tata Kuasa dan Tata Kelola

Berdasarkan analisis dari data sekunder dan temuan lapangan, terkait dengan tata kuasa dan tata kelola, tim ingin menggarisbawahi hal-hal sebagai berikut:

  • Ada kebun dan pemukiman yang tumpang tindih dengan areal perizinan IUPHHK-HTI PT. RAPP
  • Ditemukan adanya penyimpangan terhadap proses pemberian Surat Keterangan Tanah yang berdampak pada tidak tepatnya penerima Sagu Hati.

c. Hilangnya Sumber Ekonomi Masyarakat

 Kekhawatiran hilangnya sumber-sumber ekonomi lokal bersumber dari ketidakpastian hak penguasaan masyarakat
 Kekhawatiran hilangnya sumber-sumber ekonomi lokal bersumber dari kemungkinan rusaknya Pulau Padang karena

 

5) Keterwakilan/Penyelesaian Konflik Lahan

Keterwakilan memiliki keterkaitan kuat dengan diterima atau tidak diterimanya IUPHHK-HTI di Pulau Padang dan sekaligus berhubungan langsung dengan proses pelaksanaan negosiasi pemberian ganti rugi atau sagu hati.

a) Terjadi perpecahan di tingkat aparatur desa dalam mensikapi IUPHHK-HTI yaitu :

  • Kepala desa sepulau Padang menandatangani surat kesepakatan dengan perusahaan yang intinya memuat protokol/cara-cara bernegosiasi untuk operasional IUPHHK-HTI di Pulau Padang.
  • 3 (Tiga) Kepala Desa kemudian mencabut persetujuannya di surat perjanjian tersebut.
  • 12 (Dua Belas) Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Pulau Padang membuat surat pernyataan menolak keberadaan IUPHHK-HTI di Pulau Padang.

b) Terjadi kekeliruan dalam pemberian Sagu Hati kepada pihak yang bukan pemilik lahan

 

6) Perizinan Termasuk Lingkungan

Berdasarkan analisis data, wawancara dan hasil pertemuan dengan ahli, maka Tim Mediasi ingin menyampaikan benang merah sebagai berikut :

  1. Terkait dengan perizinan ada kontroversi yang mengemuka mengenai pemenuhan keabsahan syarat pemberian izin dan ada situasi tumpang tindih peraturan perundang-undangan, tidak singkron sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum soal perizinan.
  2. Terkait dengan isu lingkungan ada kontroversi mengenai pengelolaan gambut dalam di Pulau Padang
  • Terdapat dua pandangan berbeda terhadap pengelolaan gambut dalam dan kerentanan Pulau Padang
  • Secara akademis kedua pandangan tersebut belum dapat diterima karena data-data yang diperlukan untuk menjawab isu lingkungan di Pulau Padang belum lengkap.

7) Potensi Konflik Horizontal

Kontroversi yang terjadi dilapangan terkait dengan adanya IUPHHK-HTI di Pulau Padang jika tidak tertangani dengan baik maka akan menimbulkan hal-hal sebagai berikut:

  • Ada potensi konflik horizontal diantara masyarakat yang menerima dengan yang menolak perizinan IUPHHK-HTI dan dengan pekerja perusahaan.
  • Ada potensi konflik antara masyarakat Pulau Padang dengan masyarakat di Selat Panjang karena isu ketertiban dan keamanan yang timbul akibat terjadinya demonstrasi ke ibu kota kabupaten.

 

8) Faktor-Faktor Lain Yang Mempengaruhi Konflik dan Respons Terhadap Proses Mediasi.

Selama perjalanan kerja Tim Mediasi, terdapat situasi-situasi dan proses-proses lain untuk penanganan kasus Pulau Padang yang mempengaruhi perjalanan tim diantaranya adanya berbagai pembicaraan antara masyarakat dengan Kementerian Kehutanan yang mempengaruhi diterima atau tidaknya proses mediasi ini oleh masyarakat.

 

9) Inti Penolakan Masyarakat Pulau Padang

Berdasarkan analisis data, wawancara dan temuan lapangan, tim kemudian menangkap inti masalah yang disampaikan oleh masyarakat yaitu :

Desa Lukit; Pulau akan Tenggelam. Proses pemberian sagu hati yang tidak transparan dan salah sasaran dalam pemberian sagu hati. Tumpang tindih lahan. Lahan perkebunan masyarakat yang masuk dalam konsesi. Tumpang tindih dalam pemberian SKT. Hilang sumber ekonomi
masyarakat.

Desa Mengkirau: Pulau akan tenggelam. Hilangnya sumber ekonomi masyarakat. Keberadaan perusahaan PT. RAPP tidak pernah di
sosialisasikan kepada masyarakat. Lahan masyarakat akan digusur oleh perusahaan. Tumpang tindih lahan. Makin sulitnya kebutuhan
masyarakat terhadap kayu untuk pembangunan rumah.

Desa Bagan Melibur. Pulau akan tenggelam. Hilangnya sumber ekonomi masyarakat. Lahan masyarakat akan digusur oleh perusahaan. Tidak adanya ruang kehidupan untuk generasi masa depan.

Berdasarkan benang-benang merah yang dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka pada bagian ini akan diurakan alternatif solusi yang dapat Tim Mediasi rekomendasikan. Tetapi sebelumnya, Tim ingin menggambarkan tawaran terakhir para pihak yang disampaikan kepada Tim Mediasi yaitu:

Masyarakat dan LSM. Mengeluarkan seluruh konsesi PT. RAPP dari Pulau Padang dengan alasan :
1. Operasi RAPP dapat menyebabkan Pulau Padang tenggelam
2. Perizinan RAPP cacat hukum karena :

1. Proses Amdal yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
2. Berada di lahan gambut dengan kedalaman di atas 3 mater.
3. Berada di Pulau kecil (menurut UU Nomor 27 tahun 2007)

3. Menghilangkan kebutuhan dasar masyarakat akan kayu (perumahan, keranda jenasah, perahu, dll)
PT. RAPP;

1. Penyelesaian konflik mengacu pada kesepakatan bersama kepala Desa tanggal 27 Oktober 2011, dengan cara :
1. Pembuktian fisik dan legalitas
2. Pemberian sagu hati, kerjasama pengelolaan dan isolasi.
3. Pembangunan tanaman kehidupan.

2. Dampak Lingkungan dapat diminimalisasi dengan teknologi ecohydro (pengaturan tata air)

 

Pemerintah
1. Solusi yang ditawarkan harus sesuai dengan Hukum yang berlaku, khususnya Hukum Kehutanan
2. Mengeluarkan semua wilayah-wilayah kelola dan wilayah yang menjadi hak masyarakat yang tumpang tindih dengan konsesi.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan hak pengelolaan hutan kepada masyarakat