Tawaran Solusi Tim Mediasi (19-habis)

by Madeali


Rekomendasi Umum

Mencermati tingginya eskalasi konflik tenurial khususnya di sektor kehutanan akhir-akhir ini, maka Tim Mediasi Konflik menyampaikan rekomendasi umum sebagai berikut:

  1. Percepatan proses pengukuhan kawasan hutan.
  2. Perluasan wilayah kelola rakyat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
  3. Harmonisasi regulasi perizinan secara terpadu bidang kehutanan untuk menghindari kasus hukum bagi pengambil kebijakan dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
  4. Pelembagaan mekanisme penyelesaian konflik di Kementerian Kehutanan.
  5. Menyelesaikan gap antara perkembangan ilmu dan teknologi dengan kebijakan terkait pengelolaan kawasan gambut.
  6. Membuat peraturan perundang-undangan yang dapat memperkuat hak masyakat adat dalam pengelolaan hutan.
  7. Mengefektifkan prinsip Free, Prior, Informed and Consent (FPIC) dalam pengelolaan hutan.

Rekomendasi Khusus

Berdasarkan analisis data dan temuan lapangan, maka Tim Mediasi merekomendasikan hal-hal sebagai berikut untuk menjadi pertimbangan bagi Kementerian Kehutanan untuk mengambil keputusan penyelesaian Kasus Pulau Padang ini. Pilihan-pilihan rekomendasi berdasarkan hasil analisis :

  1. Solusi Alternatif berupa Revisi Keputusan Menteri Kehutanan No 327/Menhut-II/2009 dengan mengeluarkan seluruh blok Pulau Padang dari area konsesi. (lihat: tabel 1)
  2. Solusi Alternatif berupa Revisi Keputusan Menteri Kehutanan No 327/Menhut-II/2009 dengan mengurangi luasan IUPHHK-HTI blok Pulau Padang. (lihat; tabel 2)

 

Jika Solusi A yang dipilih maka yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Review independen perizinan dan Pelaksanaan Perizinan (Melibatkan Biro Hukum Kemenhut, Dirjen BUK, NGO)
2. Review kerentanan dampak lingkungan terhadap Pulau Padang yang dilakukan tim independen (Ahli, LSM, Masyarakat)
3. Menyiapkan langkah antisipasi terhadap konsekuensi hukum antara lain gugatan perdata dan gugatan PTUN.
4. Menegosiasikan ganti rugi kepada pemegang perizinan

Untuk detail kegiatan sebagai berikut :

  1. Kementerian Kehutanan membuat rencana pemanfaatan hutan Pulau Padang.
  2. Mempercepat proses padu serasi RTRWP dengan TGHK terkait keberadaan desa-desa yang berada di Pulau Padang dengan menerbitkan SK Penetapan Sementara oleh Menteri Kehutanan terhadap areal yang tidak bermasalah.
  3. Melakukan analisis tingkat ketergantungan masyarakat terhadap lahan dan hutan sebagai dasar penyelesaian konflik dan model pemberdayaan masyarakat di Pulau Padang.

Jika solusi B yang dipilih maka perlu dilakukan hal-hal sebegai berikut :
1. Review independen perizinan dan Pelaksanaan Perizinan (Melibatkan Bagian Hukum Dephut, Dirjen BUK, NGO)
2. Melanjutkan mediasi dengan masyarakat Untuk detail kegiatan sebagai berikut :

  1. Pemetaan Partisipatif ruang kelola masyarakat yang tumpang tindih dengan konsesi PT. RAPP. Pemetaan partisipatif yang melibatkan instansi terkait, perusahaan, LSM dan masyarakat diarahkan semaksimal mungkin mengeluarkan wilayah kelola masyarakat.
  2. Mempercepat proses padu serasi RTRWP dengan TGHK terkait keberadaan desa-desa yang berada di Pulau Padang dengan menerbitkan SK Penetapan Sementara oleh Menteri Kehutanan terhadap areal yang tidak bermasalah dan tidak tumpang tindih dengan.
  3. Melakukan identifikasi dan pemetaan partisipatif wilayah kelola masyarakat di semua desa di pulau padang yang tumpang tindih dengan konsesi RAPP dan HPT.
  4. Merasionalisasi ijin RAPP dengan mengeluarkan ruang kelola masyarakat yang berada dalam HPT dan dikelola dengan skema HTR atau hutan desa.
  5. Penyelesaian lahan pemukiman dan lahan garapan, kebun dan masyarakat yang ada di HPK diselesaikan melalui revisi RTRWP dan penataan batas kawasan hutan.
  6. Melakukan analisis tingkat ketergantungan masyarakat terhadap lahan dan hutan sebagai dasar penyelesaian konflik dan model pemberdayaan masyarakat di Pulau Padang.
  7. Revisi terhadap protokol penyelesaian konflik dengan menambahkan pihak independen untuk melakukan pemantauan.
  8. Meninjau ulang proses negosiasi sagu hati yang sudah ada dan sedang berlangsung dengan menitikberatkan pada penerapan prinsip Keputusan Bebas Diinformasikan dan Didahulukan (Free, Prior, Informed and Consent).
  9. Membentuk tim kecil (3 orang) yang bertugas untuk mentransformasi gagasan penyelesaian, mendorong rekonsiliasi dan mementoring proses negosiasi/mediasi. Tim juga ini harus memiliki kewenangan untuk menata ulang dan mengkonsilidasikan inisiatif penyelesaian yang sudah dilakukan oleh tim terpadu pemda kabupaten maupun tim land dispute perusahaan serta Tim 9 di setiap desa.
  10. Kementerian Kehutanan membentuk tim yang Independen yang bertugas untuk :
  • Menelaah dan memverifikasi kontoversi proses perijinan dalam pendekatan legal audit untuk menjernihkan kesimpang siuran informasi dan kajian-kajian hukum yang beredar bebas.
  • Mengkaji resiko lingkungan terhadap rencana operasional PT. RAPP di Pulau Padang.
  • Melakukan study mendalam oleh gabungan para pakar (ekosistem gambut, sosiologi, antropologi, dan ekonomi pedesaan) untuk melihat secara objektif dampak pembukaan hutan alam skala luas terhadap penurunan gambut dan kehidupan social, ekonomi dan
  • budaya masyarakat setempat serta melihat kerentannya sebagai pulau kecil.

11. Proses mediasi telah dilakukan oleh Tim Mediasi berupa proses pra mediasi yang memenuhi tugas tim poin 1, 2, 3, 4, dan 6 yaitu : 1) Melakukan desk analisys atas data dan informasi perijinan hutan tanaman dan tuntutan masyarakat setempat, 2) Mengumpulkan dan menelaah
fakta, data dan informasi di lapangan, 3) Mengumpulkan masukan dari para pakar berbagai bidang terkait tuntutan masyarakat setempat, 4) Melakukan pertemuan dengan berbagai stakeholder terkait dengan tuntutan masyarakat dan 5) Melaporkan hasil kerja Tim kepada Menteri Kehutanan paling lambat pada minggu IV bulan Januari 2012. Khusus mengenai tugas poin lima yaitu ―Melaksanakan mediasi terhadap masyarakat setempat dengan RAPP‖ belum dapat dilaksanakan karena penolakan dari masyarakat yang tetap menginginkan Revisi Keputusan Menteri Kehutanan No 327/Menhut-II/2009 dengan mengeluarkan seluruh blok Pulau Padang dari area konsesi dengan alasan lingkungan, dimana mereka tetap meminta Kementerian Kehutanan langsung melakukan hal tersebut. Mereka beranggapan bahwa proses mediasi bukanlah proses yang tepat saat ini. Karena itu, Tim Mediasi merekomendasikan proses mediasi saat ini diakhiri sesuai dengan batas waktu tugas tim mediasi yang sudah tetapkan di surat keputusan SK.736/Menhut-II/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pembentukan Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Setempat Terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Untuk selanjutnya, mediasi dapat dilakukan kembali ketika ada permintaan tertulis dari masyarakat yang menolak keberadaan IUPHHK-HTI tersebut.