Itak Mulyadi: “PT RAPP ingkar Janji”

by Madeali


Online Bisnis Indonesia dan Riaulive menulis perkembangan konflik Pulau Padang pekan kedua Juli 2012. Protes warga Pulau Padang tergabung dalam STR dan PKMPPP terhadap Pemerintah yang tak respon terhadap enam relawan bakar diri yang saat ini masih di Jakarta. Pengkuan Itak Mulyadi yang kesal terhadap PT RAPP yang ingkar janji dan Peta Indikatif yang dinilai janggal.

 

Pada 9 Juli 2012. Penduduk Pulau Padang hendak kibarkan bendera setengah tiang selama tiga hari pada Selasa-Kamis pekan ini sebagai simbol protes terhadap pemerintah yang abai persoalan pulau. “Tak hanya itu, pemerintah juga tak mempedulikan kehadiran enam relawan aksi bakar diri yang kini berada di Jakarta,” kata Sekretaris Komite Pimpinan Daerah (KPD) Serikat Tani Riau (STR) Muhammad Darwis [1]

“Tujuan kami melakukan aksi bukan melawan hukum, itu kami lakukan secara bersama demi merespon perjuangan kawan-kawan di Jakarta yang rencana aksi bakar diri, ” kata Misno, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat Pulau Padang (FKMPPP) Kecamatan Merbau. [2]

 

Pada 11 Juli 2012. Itak Mulyadi, 28, asal Dusun Tiga Sungai Hiu, Desa Tanjung Padang, Pulau Padang Kecamatan Merbau, mengaku bekerjasama dengan pihak PT RAPP. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, ia  mulai muak dengan PT RAPP karena ingkar janji.[3] Itak salah seorang warga yang ikut hadang dan mengusir  puluhan kapal pembawa alat berat milik PT RAPP untuk operasional di Pulau Padang.

Setelah kejadian itu, ia mulai jalin komunikasi dengan pihak perusahaan karena factor ekonomi. Pihak perusahaan berjanji rekrut tenaga kerja tempatan. Janji lainnya; membantu pembangunan sejumlah sarana dan prasarana umum, khususnya pembangunan jalan semenisasi atas lingkungan hingga rencana mereka yang akan membangun jalan koridor sepanjang 12 kilometer dari bibir pantai dengan lebar 3 sampai lima meter.

Sejumlah pihak salah satunya Wan Abubakar  anggota DPR-RI dapil Riau saat berkunjung meminta kepada masyarakat untuk mendukung investor ke Pulau Padang, karena keberadaan investor selain memberikan pendapatan retribusi maupun penerimaan pajak dari kegiatan operasional, pastinya akan membawa dampak positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekitar.

Namun, hingga detik ini janji perekrutan pekerja untuk karyawan membangun jalan koridor sepanjang 12 kilo meter pun tak kunjung dipenuhi.

Ketika Itak menagih ke PT RAPP kata pembangunan jalan koridor  lakukan Pemkab Meranti. Tapi, sejumlah pejabat Pemkab Meranti mengatakan jalan itu tugas perusahaan, termasuk soal ganti rugi lahan masyarakat yang menyilang terkena rencana pembangunan jalan koridor  luasnya ratusan hektar, oleh pihak perusahaan permeternya hanya diberi ganti rugi atau sagu hati sebesar 150 rupiah.

 

Pada 12 Juli 2012. Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW PRD) menilai 12 peta indikatif area konsesi di Pulau Padang tidak sah, karena  diduga tidak melibatkan partisipasi warga di wilayah tersebut. Organisasi itu menemukan Tim Sembilan, yang merupakan perwakilan warga, sama sekali tak bekerja dalam pengukuran tapal batas.[4] “Kami menemukan Tim Sembilan sebenarnya tidak bekerja, namun mereka justru sudah menandatangani peta indikatif tersebut. Ini artinya peta tersebut tidak sah,” ujar Bambang.

Salah satu anggota Tim Pemantau Kementerian Kehutanan, Deni memaparkan pihaknya masih belum menyelesaikan masalah pemetaan tersebut secara keseluruhan. Deni juga sebelumnya pergi ke Pulau Padang, pada pekan lalu bersama dengan anggota lainnya Ahmad Jazali. “Semuanya masih belum selesai. Soal Tim Sembilan, kami juga memiliki saksi bahwa tim tersebut bekerja.”