TRAGEDI PULAU PADANG: Dari Lukit Hingga Tebet Dalam (3)

by Madeali


Oleh Anugerah Perkasa

TRAGEDI PULAU PADANG: Dari Lukit Hingga Tebet Dalam (3)

SEBUAH PESAN PENDEK masuk ke telepon seluler saya ketika menemui Ridwan di Tebet Dalam. Pesan itu dari Made Ali, Manajer Komunikasi Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), organisasi pemantau masalah lingkungan di Pekanbaru.

Dia mengabarkan sebagian warga Pulau Padang menyisir ke wilayah Senalit-salah satu tempat yang hutannya telah dibabat PT RAPP-karena menemukan perusahaan tersebut mulai beroperasi pada awal Juli lalu.

Padahal kegiatan tersebut tidak diperbolehkan. Kementerian Kehutanan pada awal tahun lalu menerbitkan surat untuk menghentikan sementara operasi PT RAPP sampai ada pemberitahuan berikutnya.

“Situasi memanas saat warga mengusir Tim Tata Batas dan ketahuan RAPP beroperasi,” demikian bunyi pesan tersebut.

Tim yang dimaksud adalah Tim Pemantau Pelaksanaan Tata Batas yang dibentuk Kementerian Kehutanan pada Februari lalu. Unit tersebut bertugas memantau sejauh mana pelaksanaan tata batas partisipatif- yang melibatkan warga melalui pembentukan Tim Sembilan-dilaksanakan di Pulau Padang.

Pelaksanaan tata batas sebenarnya dilakukan selama akhir Februari-Mei 2012. Mekanisme itu juga adalah solusi yang diambil Kementerian Kehutanan untuk mengatasi konflik lahan di Pulau Padang.

Namun, pendirian Tim Sembilan sendiri mengalami penentangan sebagian warga. Dalam konflik tersebut, terdapat 13 desa dan satu kelurahan, masing-masing ada yang ikut menyetujui maupun menolak kehadiran PT RAPP.

Nama-nama desa secara keseluruhan di Pulau Padang-terkait dalam konflik- adalah Desa Bagan Melibur, Desa Bandul, Desa Dedap, Desa Kudap, Desa Lukit, Desa Mekar Sari, Desa Mengkirau, Desa Mengkopot, Desa Meranti Bunting, Desa Pelantai, Desa Selat Akar, Desa Tanjung Padang, Desa Tanjung Kulim dan Kelurahan Teluk Belitung.

Saya juga mendapatkan kiriman foto dari Made: hamparan rapi penanaman akasia di lahan kawasan Senalit. Ada pula kayu-kayu yang dipaku untuk membangun barak karyawan.

Saya memperlihatkan foto-foto itu ke Ridwan. Kami juga melihat foto sebagian warga Pulau Padang dengan satu anggota Brigade Mobil (Brimob) yang mengawal terjadinya kesepakatan antara perwakilan perusahaan dengan masyarakat.

Ada penandatanganan Berita Acara dengan dibubuhi materai pada 2 Juli 2012.

Ada sebelas tanda tangan perwakilan masyarakat, di antaranya adalah Misno, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat Pulau Padang (FKMPPP), maupun Pairan, Ketua STR Kabupaten Kepulauan Meranti. Sedangkan pihak PT RAPP diwakili oleh Marhadi Idris dan Subhan Daulai. Keduanya dari divisi Hubungan Masyarakat.

“Setelah kami sampai di area konsesi PT RAPP, kami menemukan masih adanya operasional berupa penyemaian dan pembangunan camp baru,” demikian isi Berita Acara tersebut. “Masyarakat Pulau Padang menolak karena jelas-jelas melanggar komitmen surat pemberhentian dari Kementerian Kehutanan.”

Tak hanya masalah pembibitan. Tapi juga masalah Tim Sembilan yang diduga tak bekerja untuk mengukur tapal batas.

Sutarno, Kepala Desa Sungai Anak Kamal-pecahan baru dari Desa Pelantai sejak Desember 2011-memergoki Tim Sembilan yang tak bekerja namun langsung menandatangani peta indikatif yang telah ada sebelumnya.

Saya pernah menemui Sutarno sebelumnya saat meliput konflik Pulau Padang pada Maret lalu.

Sutarno mengatakan dirinya memanggil anggota Tim Sembilan itu untuk memastikan apakah benar mereka melakukan pengukuran tapal batas tersebut. Jawabannya tidak. Temuan tersebut pun disampaikan ke Tim Pemantau Pelaksanaan Tapal Batas. Ini berarti seolah-olah peta itu disetujui secara bersama-sama, tak hanya sepihak. Masalahnya, tak hanya Sutarno yang membeberkan persoalan itu.

Temuan Komite Pimpinan Wilayah (KPW) PRD Riau-organisasi pendamping warga Pulau Padang- juga menemukan masalah lainnya: tanda tangan yang tak berurutan dalam peta indikatif Desa Pelantai.

Ketua KPW PRD Bambang Aswandi menunjukkan seharusnya tanda tangan itu dimulai dari Tim Sembilan, Kepala Desa, perwakilan perusahaan, Tim Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti, Tim Terpadu, Tim Pemantau Pelaksanaan Tapal Batas, dan Badan Pemetaan Kawasan Hutan.

Saya juga memperhatikan dua belas peta indikatif dan mendapati sejumlah area dengan tanda bercak tertentu-sebagai area garapan masyarakat-yang berada dalam konsesi PT RAPP. Dalam kasus peta indikatif Desa Pelantai, Tim Terpadu sudah memberikan tanda tangannya, sementara Kepala Desa Pelantai belum melakukanya, demikian pula stempel.

“Ini artinya ada kejanggalan. Selain adanya masalah Tim Sembilan yang tak bekerja,” kata Bambang pada saya. “Peta indikatif itu tidak sah.”

Direktur Utama PT RAPP Kusnan Rahmin mengakui pihaknya mendapatkan masalah berupa tekanan sosial dari STR.

Dia memaparkan organisasi petani itu berupaya menggagalkan upaya pelaksanaan tata batas partisipatif, yang dilakukan bersama dengan Tim Sembilan.

Perusahaan itu tinggal menunggu dua desa lainnya, yakni Desa Bagan Melibur dan Desa Mengkirau, untuk melakukan pengukuran tapal batas. Sedangkan untuk 12 wilayah lainnya sudah dirampungkan.

“Adanya tekanan sosial dari STR untuk menggagalkan pelaksanaan tata batas di Pulau Padang,” kata Kusnan dalam suratnya kepada Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada 4 Juli 2012. “Kami mengajukan waktu penyelesaian pembentukan Tim Desa Bagan Melibur dan Desa Mengkirau untuk pendampingan pelaksanaan tata batas partisipatif selama 3 bulan.”

Corporate Communication Manager PT RAPP Trisia Megawati memaparkan pihaknya telah memberikan sagu hati-semacam pemberian ganti rugi-ketika menemukan kebun-kebun masyarakat dalam area konsesi perusahaan.

Ini pun setelah dilakukan verifikasi bersama. RAPP, katanya, sudah mengalokasikan lahan seluas 3.000 hektar untuk masyarakat untuk ditanami karet. Pemberdayaan masyarakat lainnya adalah pelatihan petanian terpadu, pemberian beasiswa, memperkerjakan 17 kontraktor lokal hingga 500 pekerja asal Pulau Padang untuk penanaman dan pembibitan.

“Dalam hal ini, perusahaan mengedepankan solusi terbaik untuk pihak-pihak yang terlibat,” kata Trisia dalam keterangan resminya. “Perusahaan terbuka untuk dialog sepanjang tujuan yang dicapai jelas.”

Perusahaan itu memberikan surat klarifikasinya kepada Bisnis Indonesia ketika memuat laporan berjudul Tapak Raksasa di Pulau Padang pada edisi 3 Mei 2012.

Ini adalah laporan pertama yang saya kerjakan setelah mengunjungi pulau tersebut. Mereka ingin menambahkan beberapa hal sebagai klarifikasi. Di antaranya adalah soal pemberdayaan masyarakat dan lahan yang diberikan kepada sebagian warga.

Pada 4 Juli 2012 pula, sekretariat redaksi menelepon saya untuk mengingatkan kunjungan PT RAPP ke kantor Bisnis Indonesia esok harinya. Ini adalah jadwal yang sudah disusun jauh-jauh hari. Kunjungan media juga merupakan hal biasa yang dilakukan perusahaan-perusaahaan di Jakarta.

Namun hari itu, adalah hari ketika saya mendapatkan pesan pendek Made Ali tentang penyisiran. Ketua FKMPPP Misno menceritakan sekitar 600 orang membawa parang, tenda dan makanan pada tanggal 1 Juli 2012 malam.

Dia sendiri berangkat dari Desa Bagan Melibur. Mereka berjalan kaki untuk menelusuri hutan selama hampir 12 jam. Dari pukul 22.00 hingga pukul 10.00.

Para petani-sebagian lagi ulama dan tokoh masyarakat-menemukan patok-patok batas area konsesi yang ditanam tanpa persetujuan warga. Bertemu puluhan anggota Brimob di Senalit. Menyaksikan penanaman bibit akasia hingga pancangan kayu untuk barak karyawan.

Mereka tak mempercayai janji-janji PT RAPP.

Saya mulai menerobos kemacetan di kawasan Doktor Satrio, Jakarta Selatan. Kantor Bisnis Indonesia terletak di kawasan KH Mas Mansyur, Karet Tengsin, Jakarta Pusat dengan arus lalu-lintas yang padat.

Pertemuan dengan PT RAPP akan dilakukan pada pukul 15.00 hari itu. Beberapa pertanyaan telah disiapkan. Ini termasuk soal dugaan pelanggaran perintah Kementerian Kehutanan tentang penghentian operasi sementara hingga pengawalan puluhan anggota Brimob. Tetapi pertemuan itu dibatalkan. Kami akhirnya bertemu pada pekan terakhir Juli lalu.

Tony Wenas, Presiden Komisaris PT RAPP, membantah pembibitan akasia itu adalah bagian operasi perusahaan. Menurutnya, aktivitas tersebut harus dilakukan karena lahan sudah dibuka pada akhir tahun lalu. Tidak bisa dibiarkan kosong. Sementara soal Brimob, perusahaan itu juga mengakui penggunaan aparat untuk melindungi keamanan karyawannya maupun alat berat.

Namun di balik itu, Tony memaparkan, pihaknya tetap melaporkan kegiatan pembibitan perusahaan ke Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan Iman Santoso pada Februari lalu.

“Kami melaporkannya kepada Kementerian Kehutanan. Jadi pembibitan itu bukanlah hal baru,” katanya. “Kami juga tak ingin disalahkan.”
I
(anugerah.perkasa@bisnis.co.id) (faa)