SP3 ILLOG RIAU DAN KORUPSI KEHUTANAN

by Madeali


SP3 ILLOG RIAU DAN KORUPSI KEHUTANAN[1]
(Studi Kasus Kejahatan Korporasi Kehutanan di Riau)

Oleh Made Ali[2]

Tanda orang tidak bermarwah,
Hidup merusak hutan dan tanah

Pantun di atas termaktub dalam buku Tunjuk Ajar Melayu. Orang melayu amat bersebati dengan alam lingkungannya. Alam bukan saja dijadikan alat mencari nafkah, juga menjadi sumber unsur-unsur kebudayaannya. Orang tua-tua dalam petuah amanahnya secara jelas menunjukkan manfaat pelestarian alam dan menunjukkan pula keburukan merusak alam. Hutan bagi orang melayu adalah marwah.

Tanda orang tidak amanah,
Merusak alam karena serakah

Bagaimana Merusak Alam Karena Serakah bisa merusak alam di Riau? Atau Bagaimana dua korporasi Kehutanan melakukan kejahatan luar biasa dengan cara merusak hutan alam?

“……bukan karena di lapangan tersebut terlalu banyak undang-undang, tetapi lebih disebabkan Kejahatan Merupakan Bisnis Yang Menguntungkan Dan Efisien.” (Chambliss)

 

I.

DATA MUTAKHIR JIKALAHARI tiga tahun terakhir tercatat: propinsi Riau loss (kehilangan) Tutupan Hutan Alam sebesar 86.345 hektar. Angka ini kian besar jika tiada perlawanan dari masyarakat Pulau Padang, karena self approval RKT PT RAPP 2011 telah siap meluluh lantakan 30.087 Ha hutan Alam di Pulau Padang. Tahun 2011, telah terjadi penghancuran hutan alam sebesar 82.084 hectare dan 95 persen kehancuran itu terjadi pada Hutan Alam Gambut yang seharusnya dilindungi.

Tutupan Hutan Alam Riau

Luas (H)

Gambut

Non Gambut

2008/2009

2.571.260

1.594.325

 976.844

2011

2.484.915

1.512.241

972.583

Loss

86.345

82.084 (95%)

4.261 (5%)

 

 

Tingkat kerusakan hutan alam (deforestasi) di Riau dari tahun ke tahun kian parah. Dari 9,2 juta ha  tutupan hutan alam pada 1982 (sebelum pemekaran Riau-Kepri) kini sisa hutan alam hanya 860 ribu hektare. Data Jikalahari, dalam kurun 28 tahun, sekitar 8,3 juta hektare hutan alam habis dibabat dengan tingkat laju deforestasi tertinggi se-Indonesia sekitar 160 ribu hektare per tahun. Diprediksi pada 2015 hutan alam di Riau hanya akan tinggal 6 persen atau nyaris gundul.

Hingga tahun 2006 menurut data Kementerian Kehutanan, 25 persen atau 2,4 juta ha hutan Riau dalam keadaan kritis. Kondisi hutan rusak itu juga terjadi secara nasional, dari 120,3 juta hektar hutan di Indonesia, 59 juta dalam keadaan rusak berat.

Data advokasi Indonesian Working Group On Forest Finance (IWGF) 2010 menunjukkan. Sekira  4 juta ton pulp dikuasai PT Indah Kiat Pulp and Paper dan PT Riau Andalan Pulp and Paper. selama lima tahun terakhir ternyata sumbangan bahan baku dari hutan alam kepada industri pulp rata-rata pertahunnya sebesar 54 persen, dan sisanya pasokan bahan baku dari hutan tanaman.

Sebagai industri dengan kapasitas sebesar 4 juta ton, PT RAPP dan PT IKPP membutuhkan kurang lebih 18 juta M3 bahan baku setiap tahun untuk memenuhi kapasitas produksinya. Agar selalu tersedia bahan baku bagi kedua industri ini Kementerian Kehutanan terbitkan ratusan ijin IUPHHK HTI kepada perusahaan-perusahaan baik anak perusahaan, maupun perusahaan mitra kedua perusahaan sejak kebijakan pembangunan HTI dicanangkan pada 1990. Faktanya, sampai saat ini kedua industri ini belum mampu memasok kebutuhan bakunya murni dari hasil HTI.

Selama periode 2004 – 2008 PT RAPP dan PT IKPP rata-rata setiap tahunnya masih mengandalkan 50% atau berkisar 8,8 juta M3 per tahun pasokan bahan baku dari hutan alam, dan sisanya sekitar 8,9 juta M3 per tahun dari Hutan Tanaman.

Intinya PT RAPP dan PT Indah Kiat Pulp and Paper bersama mitra-mitra bisnisnya telah menguasai sebagian besar lahan hutan alam di Propinsi Riau sebagai target pemenuhan bahan baku bagi pabrik pulpnya.

Salah satu faktor penyebab deforestasi hutan di Riau menurut catatan Walhi Riau: Konversi Hutan Tanaman sebagai bahan baku utama dua korporasi besar pemegang Hak Pengelolaan Hutan di Riau—selain perkebunan sawit.

Korporasi Pemegang HTI di Riau:

PT RAPP (grup APRIL) milik taipan Sukanto Tanoto. Saat ini total luas konsesi PT RAPP adalah seluas 350.165 ha. SK No. 327/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009. Ada 65 perusahan yang bermitra dengan PT RAPP. Total luas perzinan HTI perusahaan-perusahaan ini termasuk luas izin konsesi PT RAPP sendiri seluas 1,159,047 Ha16. PT RAPP melakukan transaksi pembelian bahan baku untuk industrinya di atas lahan hutan seluas lebih dari satu juta hektar di Propinsi Riau.

PT IKPP (grup APP) milik taipan Eka Tjipta Widjaya. PT IKPP dapat  pasokan bahan baku dari HTI PT Arara Abadi, anak perusahaan APP. Perusahaan ini bekerja berdasarkan ijin Menteri Kehutanan yang

menetapkan luasan areal sebesar 299.975 ha melalui SK No 743/kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996. Ada 46 perusahan bermitra dengan PT IKPP. Total luas perzinan HTI perusahaan-perusahaan ini termasuk luas izin PT Arara Abadi sendiri seluas 299.975 Ha adalah seluas 953.139 Ha17. PT IKPP melakukan transaksi pembelian bahan baku untuk industrinya di atas lahan hutan seluas hampir satu juta hektar hanya di Propinsi Riau saja. Dua taipan itu juga punya perkebunan Kelapa Sawit di Riau; Asian Agri (Sukanto Tanoto) dan Eka Tjipta Widjaya (Sinarmas).

II.

FENOMENA KASUS TINDAK PIDANA lingkungan hidup dan kehutanan (illegal logging) tahun 2001-2006 dibongkar habis-habisan saat Kapolda Riau dijabat Brigadir Jenderal Sutjiptadi pada Desember 2006.

Pada 2007, Polda Riau bergerak cepat; memeriksa puluhan saksi, menyita dan mengamankan 133 eksavator (alat berat), menetapkan sekitar 200 tersangka, Menangkap 90 truk dan menyita 2 juta meter kubik kayu log tanpa dokumen resmi. Barang bukti itu terlacak milik 14 perusahaan pemasok kayu ke PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) dan PT Indah Kiat Pulp and Paper (PT IKPP).

Secara politik Presiden SBY memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI selaku Koordinator Penanggulangan Pembalakan Ilegal (illegal logging), segera mengumumkan 14 dari 21 perusahaan pemegang konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI), dan meminta Kapolda Riau segera memproses secara hukum.

Dapat dukungan politik dari Presiden SBY, Polda Riau mulai limpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Riau. Namun, indikasi aneh mulai terlihat. Sepanjang September 2007-Juli 2008, kejaksaan empat kali kembalikan berkas perkara ke Polda Riau karena berkas belum lengkap (P-19).

Situasi politik berubah saat korporasi melancarkan serangan. Tiba-tiba, Sutjiptadi diganti oleh Brigjend Hadiatmoko. Hadiatmoko mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 pada 11 Desember 2008. Dalam siaran pers nya, Hadiatmoko menyatakan keluarnya SP3 karena Penyidik  tak memiliki cukup bukti untuk meneruskan perkara tersebut, selain itu keterangan Ahli dari Departemen Kehutanan & Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa ke-13 perusahaan yang disidik tersebut memiliki “izin” dan dalam operasinya tidak mengakibatkan perusakan lingkungan (belakangan diketahui tidak ada keterangan saksi ahli dari Kementerian LH).

Publik terkejut, sebab selama 22 bulan kasus ini berjalan dan secara mengejutkan di SP3-kan oleh Polda Riau. Padahal November 2008, Hadiatmoko mengatakan tak akan mengeluarkan SP3 terkait kasus ilegal logging di Riau.

Keluarnya SP3 itu, membuktikan ketidakberdayaan penegak hukum terhadap ancaman investasi (yang belum tentu sepenuhnya benar) dan praktek-praktek kolutif dan indikasi mafia dari persoalan ini.

Perjuangan tak sampai disitu. April 2008, Sutjiptadi sebelum digantikan Hadiatmoko melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pemberian izin terhadap 14 perusahaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK mulai memburu para koruptor hingga dibawa ke Pengadilan Tipikor. Putusan Pengadilan Tipikor memperlihatkan; selain korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan (illegal logging) dengan cara menebang hutan alam, korporasijuga melakukan korupsi saat pengurusan izin IUPHHKHT dan RKT. Artinya, korupsi dilakukan korporasi agar bisa merusak hutan alam di Riau. Negara dirugikan miliaran hingga triliunan rupiah.


DAFTAR 14 PERUSAHAAN yang di SP3 Polda Riau;

  1. PT. Merbau Pelalawan Lestai (APRIL)
  2. PT. Mitra Kembang Selaras APRIL
  3. PT. Madukoro, (APRIL)
  4. PT. Citra Sumber Sejahtera APRIL
  5. PT. Bukit Betabuh Sei Indah (APRIL)
  6. PT. Nusa Prima Manunggal APRIL
  7. PT. Anugerah Bumi Sejahtera APRIL
  8. PT. Inhil Hutan Pratama (APP)
  9. PT. Ruas Utama Jaya (APP)
  10. PT. Arara Abadi (APP)
  11. PT. Suntara Gajah Pati (APP)
  12. PT. Bina Duta Laksana (APP)
  13. PT. Rimba Mandau Lestari (APP)
  14. PT. Wana Rokan Bonai Perkasa (APP)

Dari 14 (empat belas) kasus kejahatan Illegal Logging yang di SP3-kan oleh Polda Riau, tiga korporasi ada dalam kasus korupsi kehutanan yang ditangani KPK. PT Merbau Pelalawan Lestari (Korporasi dalam Kasus Azmun Jaafar, Asral Rachman dan Burhanuddin Husin), PT Madukoro (Korporasi dalam kasus terpidana Azmun Jaafar, terpidana Asral Rahman dan terdakwa Burhanuddin Husin) dan PT Rimba Mandau Lestari (Korporasi dalam kasus terpidana Asral, Arwin dan terdakwa Burhanuddin Husin). [3]

III.

MESKI KASUS KORUPSI KEHUTANAN ditangani KPK, publik masih terkejut dan bertanya-tanya, kenapa kasus kejahatan kehutanan illog Riau SP3-kan oleh Polda Riau? Padahal November 2008, Hadiatmoko mengatakan bahwa tak akan mengeluarkan SP3 terkait kasus ilegal logging di Riau.

Public pun protes melakukan ragam aksi, mulai dari unjuk rasa, seminar. Intinya, public menilai keluarnya SP3 itu, membuktikan ketidakberdayaan penegak hukum terhadap ancaman investasi (yang belum tentu sepenuhnya benar) dan praktek-praktek kolutif dan indikasi mafia dari persoalan ini.

Satgas PMH pada Juni 2012 di Pekanbaru merilis kerugian Negara:

  1. Kerugian negara karena hilangnya Nilai Kayu (log) pada 14 perusahaan IUPHHK-HT di Provinsi Riau sebesar Rp 73.364.544.000.000,-
  2. II. Total yang biaya kerugian Perusakan Lingkungan pada 14 perusahaan di Provinsi Riau adalah Rp 1.994.594.854.760.000,-.

Temuan Satgas PMH dan Hasil Eksaminasi Publik Jikalahari-ICW pada November 2011, salah satu kesimpulannya:

Bahwa adanya Putusan MA No. 736 K/Pid.Sus/2009 atas perkara tindak pidana korupsi Bupati Pelalawan dalam tingkat Kasasi dengan terdakwa H Tengku Azmun Jaafar, S.H. memunculkan petunjuk sekaligus bukti baru bahwa penerbitan IUPHHK-HT PT Merbau Pelalawan Lestari dan PT Madukuro adalah melawan hukum dan oleh karenanya tidak sah untuk itu menjadi kewajiban Penyidik dalam hal ini Polda Riau untuk mencabut SP3 tersebut dan meneruskan kembali penyidikan atas 14 perusahaan IUPHHKT-HT di Propinsi Riau. (Satgas PMH)

Bahwa adanya Putusan MA No. 736 K/Pid.Sus/2009 atas perkara tindak pidana korupsi Bupati Pelalawan dalam tingkat Kasasi dengan terdakwa H Tengku Azmun Jaafar, S.H. memunculkan petunjuk sekaligus bukti baru bahwa penerbitan IUPHHK-HT PT Merbau Pelalawan Lestari dan PT Madukuro adalah melawan hukum dan oleh karenanya tidak sah untuk itu menjadi kewajiban Penyidik dalam hal ini Polda Riau untuk mencabut SP3 tersebut dan meneruskan kembali penyidikan atas 14 perusahaan IUPHHKT-HT di Propinsi Riau. (Hasil Eksaminasi Publik ICW-Jikalahari).

Tahun 2009. Kasus T. Azmun Jaafar; divonis 11 tahun penjara merugikan negara 1,208 triliun. Ada 15 perusahaan yang terlibat dan menikmati hasil kejahatan belum tersentuh (Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakpus No.06/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST):

Perusahaan diuntungkan: Nilai (Rp)
PT Bhakti Praja Mulia          10.740.789.860
PT Selaras Abadi utama            6.999.247.735
CV. Tuah Negeri            4.625.675.450
CV. Mutiara Lestari              282.041.475
CV. Alam Lestari          12.931.132.263
CV. Putri Lindung Bulan          54.479.529.005
PT Satria Perkasa Agung          94.822.411.664
PT Mitra Hutani Jaya          87.294.929.496
PT Uniseraya          13.030.142.907
PT Rimba Mutiara Permai            7.110.236.584
PT Mitra Tani Nusa Sejati          16.877.085.716
PT Trio Mas FDI          13.387.031.823
PT Merbau Palalawan Lestari            7.682.149.920
PT Madukuro          17.598.512.150
CV. Harapan Jaya          13.730.977.300

Total:

1.208.625.819.554

Hasil pantauan riaucorruptiontrial (rct)[4] kian mempertegas bukti bahwa SP3 mengandung korupsi:

Desember 2011, Pengadilan Tipikor Pekanbaru menghukum terdakwa Arwin As terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi bidang kehutanan dan tindak pidana kejahatan kehutanan. Arwin As kini jadi terpidana  hukuman 4 tahun penjara. Merugikan Negara Rp 301 miliar.

Perusahaan diuntungkan:

Nilai (Rp)

PT Bina Daya Bintara

110.539.410.272,56

PT Nasional Timber and Forest Product

70.399.616.435,88

PT Seraya Sumber Lestari

57.610.907.580,22

PT Balai Kayang Mandiri

48.064.203.161,00

PT Rimba Mandau Lestari

15.040.751.642,68

Jumlah:

301.654.889.092,34

Juni 2012. Terpidana Syuhada Tasman divonis 5 tahun penjara. Karena secara sah memperkaya diri sendiri dan memperkaya korporasi.

Perusahaan diuntungkan: Nilai (Rp)
PT Bhakti Praja Mulia          29.673.540.110,67
PT Selaras Abadi utama           76.467.312.476,70
CV. Tuah Negeri           25.908.403,693,82
CV. Putri Lindung Bulan          8.942.605 .844,76
PT Rimba Mutiara Permai           6.529.769.884
PT Mitra Tani Nusa Sejati          5.502.864.284,94

Total:

153.024.496.294,89

Hasil pantauan rct selama setahun; bahwa inisiatif memberi suap kepada pejabat publik adalah para direktur korporasi dengan cara melakukan penyimpangan, melakukan perbuatan melawan hukum. Dampak utamanya; keuangan negara dirugikan hingga triliunan rupiah. Kerugian Negara itulah keuntungan perusahaan dari hasil menebang hutan alam. Dan kesaksian ini adalah petunjuk sekaligus bukti baru.

“Selama persidangan, terbuka dengan jelas siapa penjahat hutan Riau, tak hannya pejabat tapi juga korporasi yang secara sengaja menyuap pejabat agar urusan perizinan dan admninistrasi lainnya lancar. Kini, mungkin baru pejabat daerah Riau yang ditangkap KPK, kami juga mendorong koorporasi disidang, sehingga masyarakat tahu, hukum bisa menjerat siapapun; penguasa juga pengusaha,” kata Aang Ananda Suherman, Koordinator rct.

Aang dengan rinci menjelaskan fakta ringkas Kejahatan Korporasi menyuap pejabat public;[5]

  1. Proses perolehan IUPHHKHT secara tidak Sah. Meski tidak sah Bupati (IUPHHK HT) dan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi (RKT) tetap mengeluarkan izin. Fakta sidang menunjukkan, tim survey IUPHHK HT dan RKT berada di hutan alam. Namun, Bupati dan Kepala Dinas Kehutanan tetap mengeluarkan izin. Dari awal sebelum izin dikeluarkan pejabat public, korporasi aktif dan lihai melobi, bertemu dan memfasilitasi pertemuan dengan pejabat public baik bertemu secara langsung maupun melalui kolega pejabat public.
  2. Untuk memperlancar IUPHHK HT dan RKT Korporasi aktif memberi sejumlah uang (suap dan gratifikasi) kepada Bupati, Staf Bupati, tim survey dinas kehutanan, tim P2LHP, tim LHP kehutanan Propinsi.
  3. Berdasar IUPHHK-HT dan RKT di atas kertas untuk HTI, Faktanya Hutan Alam. Perusahaan dengan  seolah-olah “legal” seenaknya menebang hutan alam.
  4. Karena hutan alam ditebang, tidak sesuai dengan peruntukan untuk HTI, Negara dirugikan milyaran rupiah.

Melihat Jangkauan kejahatan Korporasi yang begitu luas dengan berbagai bentuk perbuatan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan korporasi, nampaknya masalah suap dan pemberian “uang pelicin” merupakan salah satu perilaku yang sangat menonjol dalam kejahatan korporasi.

Menurut Chambliss, apa yang disebut sebagai uang pelicin itu terjadi di mana saja di seluruh dunia; bahwa penjualan-penjualan yang dilakukan baik kepada pemerintah, perusahaan besar dan kecil maupun kepada pedagang eceran, pada dasarnya sama, yaitu orang-orang yang memberikan perintah atau order besar mengharap dan menerima uang sogokan atau uang pelicin.

Dia menyimpulkan bahwa dunia politik (termasuk pemerintah) untuk “melakukan kejahatan” secara sistematis. Hal ini bukan karea di lapangan tersebut terlalu banyak undang-undang, “tetapi lebih disebabkan Kejahatan Merupakan Bisnis Yang Menguntungkan Dan Efisien.”

IV.

Secara sederhana bisa disimpulkan:

  1. Seharusnya SP3 illog 2008 Polda Riau secara otomatis batal demi hukum. Berdasarkan fakta hukum pasca putusan Pengadilan Tipikor pada kasus korupsi kehutanan IUPHHK-HT di Riau terihat dengan jelas ada unsur Perbuatan Melawan Hukum, memperkaya korporasi, dan Merugikan keuangan Negara. Dan SP3 Illog Riau seharusnya bertentangan dengan Pasal 109 ayat 2 KUHAP.
  2. Seharusnya KPK Segera menetapkan korporasi atau pengurus korporasi sebagai tersangka karena jelas inisiatif menyuap pejabat publik berasal dari direktur korporasi.
  3. Produksi pulp and paper korporasi APP dan APRIL terbukti berasal dari hutan alam. Ini bukti, perusahaan tidak mengindahkan bisnis secara lestari.
  1. Marwah melayu telah diinjak-injak oleh APP dan APRIL, karena merusak hutan alam.

V.

Bertapak pada kasus SP3 Illog Riau tahun 2008 dan Korupsi kehutanan atau kejahatan korporasi kehutanan di Riau, barangkali:

  1. Bahwa Izin apapun di sector kehutanan—HTI dan Kebun—untuk luasan puluhan bahkan ribuan hektar dugalah  ada korupsi saat izin itu hendak diterbitkan bahkan sudah diterbitkan. Di Riau, kasus kehutanan sejak reformasi sudah disuarakan dan dikritik oleh aktifis lingkungan dan NGO di Riau pada tahun 2001. Waktu itu NGO mengkampanyekan bahwa memang ada kejahatan kehutanan dan korupsi untuk izin korporasi. Dan dugaan itu terbukti, ketika pada 2007 Kapolda Riau Sutjiptadi membongkar illog yang dilakukan korporasi dan vonis hakim untuk terpidana Azmun Jaafar, mantan Bupati Pelalawan periode 2001-2008 (vonis tahun 2009), terpidana Asrul Rachman mantan Kadishut Siak dan Kadishut Propinsi Riau tahun 2001-2002 (divonis tahun 2010), terpidana Arwin AS mantan Bupati Siak periode 2002-2009 (divonis Desember 2011), dan terpidana Syuhada Tasman mantan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau periode 2003-2004 (divonis Juni 2012).

Itu berarti RAD PPK Kaltim setidaknya melihat dan mengecek izin di bidang kehutanan tahun 2000-kini. Bila ada unsur perbuatan melawan hukum (formil maupun materil), memperkaya korporasi dan merugikan keuangan Negara. Ya, segera lapor ke KPK.

  1. Buat daftar korporasi “hitam” dan beritahu publik, agar public bisa ikut membantu dan memantau.
  2. Biar publik bisa mengawasi kerja RAD PPK KALTIM, buat semacam kerja prioritas, misal 10  kasus korupsi kehutanan harus tuntas pada tahun pertama atau kedua. Ini berfungsi agar public bisa mengkritisi dan mengingatkan kerja dan janji RAD PPK KALTIM.
  3. Bila ada waktu luang dan serius hendak berantas korupsi, 10 (a-j) teknik-teknik investigasi  ala George Junus Aditjondro dalam buku Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi Indonesia, bisa digunakan. Karena menurut GJA teknik atau metodologi untuk membongkar bangunan korupsi yang lebih holistic, ketimbang sekedar mencari siapa menyogok apa, pada hari apa, di mana, dan berapa jumlah dollar atau rupiah yang terlibat.
  4. Jikalahari dalam memantau korupsi kehutanan, setakat ini, salah satunya melibatkan mahasiswa dan media yang dianggap independen. Salah satunya, http://www.riaucorruptiontrial.wordpress.com.
  5. Jikalahari bersama WWF Riau dan Walhi Riau membentuk Eyes on the Forest (Eof), yang kerjanya memantau pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan korporasi pulp and paper secara berkala dalam bentuk laporan. Ini untuk strategi kampanye luar negeri.
  6. Memenangkan kampanye di dunia maya. Ingat Indonesia masih daftar lima besar pengguna social media, salah satunya FB di dunia maya.

Tujuh sumbang saran dari Jikalahari itu untuk RAD PPK Kaltim, barangkali bisa berguna.#


[1] Disajikan untuk Lokakarya RAD-PPK Kaltim bidang hutan dan Lahan, Pada 14-15 Agustus 2012 di Balik Papan, Kaltim.

[2] Manajer Informasi dan Komunikasi Jikalahari dan Peneliti Riau Corruption Trial (www.riaucorruptiontrial.wordpress.com)

[5] Dirangkum dari www.riaucorruptiontrial.wordpress.com dalam kasus sidang terpidana Arwin AS dan terpidanan Syuhada Tasman.