Menolak penjualan senjata Jerman ke Indonesia!!!

by Madeali


Penyiksaan, tembak mati, juga penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh militer Indonesia sampai saat  ini masih terjadi di Papua. Dari semua pelanggaran HAM yang berat, yang pernah terjadi di Indonesia pada masa lalu seperti pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dianggap pengikut partai komunis dengan jumlah korban sekitar satu juta orang, kasus-kasus di Timor Timur, di Aceh, serta aksi penculikan terhadap orang-orang yang dianggap anti pemerintah Suharto pada tahun 1997/98, dan juga pembunuhan terhadap Munir, seorang aktivis HAM yang diracun ketika dia berada di pesawat menuju Belanda, sampai saat ini tidak satupun yang selesai apalagi para pelakunya dihukum. Yang terjadi malah sebaliknya, sampai saat ini masih banyak bekas pejabat tinggi militer yang seharusnya ikut bertanggung jawab akan pelanggaran HAM ini, malah masih punya posisi penting di TNI dan partai-partai politik Indonesia.

Walaupun semenjak berakhirnya kediktatoran tercapai langkah-langkah yang cukup signifikan, pelanggaran HAM di Indonesia tetap menjadi sesuatu hal yang biasa dialami masyarakat.

Kemiskinan masih tetap menjadi masalah utama di Indonesia. Jumlah manusia yang hidup dari penghasilan 1 sampai 2 Dolar per hari diperkirakan 120 sampai dengan 140 juta orang. Banyak dari mereka yang tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, air bersih, listrik, pelayanan kesehatan, pokoknya, mereka tidak bisa mempunyai masa depan yang baik.

Pemerintah Jerman bukannya memberikan bantuan untuk mengatasi kemiskinan ini, malah memperkuat militer dengan mengekspor senjata: 103 tank baja jenis “Leopard”, 50 tank baja jenis “Marder” dan juga tank baja jenis lain. Menurut tanda-tanda tertentu sedang ada negosiasi mengenai penjualan senjata lain lagi.

Militer Indonesia tidak bisa memberikan alasan yang jelas, untuk keperluan apa mereka mempunyai senjatasenjata canggih ini. Indonesia sebagai negara maritim seharusnya malah lebih mengutamakan alat-alat militer yang bisa dipergunakan di laut. Ternyata pembelian senjata ini disebabkan sebuah kompetisi dengan negara-negara tetangga yang bersahabat yang sebagian besar ikut bergabung di ASEAN. Lantas Indonesia mau membeli apa saja yang dianggap “keren”: helikopter tempur dan rudal dari Amerika Serikat, pesawat tempur dari Spanyol, Rusia, dan Brasil, pelatihan pilot dari Cina, kapal siluman berlinsensi Jerman dari KorSel, tank-tank dari Jerman dan banyak yang lain lagi.

Beberapa tahun setelah pencabutan embargo pengiriman senjata ke Indonesia yang dilakukan oleh AS (karena masalah Tim-Tim), sepertinya Indonesia dengan militernya mau menunjukkan kepada siapa saja “sekarang kami sudah kuat. Kami bisa bekerja sama dengan kekuatan manapun yang ada di dunia ini!“ Hanya parlemen Belanda yang masih kritis dengan masalah “penegakan HAM” di Indonesia ini, sehingga mereka menolak melakukan penjualan tank Leopard ke Indonesia. Dan sialnya pemerintah Jerman malah tidak mengacuhkan masalah ini.

Sampai saat ini sebenarnya belum ada bukti bahwa Indonesia bisa terancam dari pihak luar, oleh siapa??? Yang jelas bahwa selama ini senjata yang dipakai oleh militer Indonesia hanya digunakan untuk menakutnakuti dan “menghajar” rakyatnya sendiri.

Pada tanggal 5 Oktober 2012, di Hari TNI ini tentunya ingin sekali TNI memamerkan dengan bangga tank baja dari Jerman, seperti yang sudah diberitakan di media massa. Hanya Kanselir Jerman beserta kabinetnya saja yang masih merahasiakan masalah ini di hadapan masyarakat banyak, bahkan juga terhadap parlemen Jerman.

Hari ini, pada hari angkatan bersenjata Indonesia, kami mengadakan aksi demonstrasi menentang pengiriman senjata dari Jerman ke Indonesia.

Kami berdemonstrasi karena di Indonesia masih terjadi pelanggaran HAM, kesewenang-wenangan dari penyelenggara negara dan tentu saja kamipun berdemonstrasi terhadap pemerintah Jerman yang juga tidak bersikap demokratis.

Aliansi Masyarakat Indonesia Anti Perdagangan Senjata
ViSdP: Alex Flor, d/a Watch Indonesia!, Urbanstr. 114, 10967 Berlin,
watchindonesia@watchindonesia.org; www.watchindonesia.org