Pemerintahan SBY Takut Melawan Korporasi Perusak Hutan!

by Madeali


Pemerintahan SBY, Kepolisian Republik Indonesia (RI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan sengaja membiarkan terjadinya kejahatan kehutanan oleh korporasi yang merusak hutan alam di Propinsi Riau.  Fakta-fakta dari lapangan menegaskan bahwa industri pulp and paperRAPP dan Indah Kiat masih mengkonsumsi bahan baku kayu yangberasal dari praktek  penebangan ilegal (illegal logging) dengan cara menebang hutan alam.

Perusak hutan

Izinnya hutan tanaman, faktanya yang ditebang hutan alam.  Modusnya, korporasi menebang hutan alam (land clearing) baru akasia ditanam. Menurut  aturan, IUPHHK HT diberikan di areal hutan tidak produktif, padang alang-alang dan lahan kosong.

Aturan yang dilanggar perusahaan tersebut Kepmenhut Nomor 10.1/Kpts-II/2000 tanggal tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/2003 tanggal 2 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman; dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

Kejahatan kehutanan ini tidaklah berdiri sendiri, karena dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Jikalahari, ditemukan juga praktik-praktik penyuapan kepada pejabat di daerah untuk dapat izin dan menurut kajian riau corruption trial telah terjadi serangkaian kejahatan pencucian uang (money laundering).

Indonesian model

Temuan ini diperkuat dengan pernyataan Kapolri Jenderal Sutanto yang diberitakan di Koran Tempotanggal 17 September 2007.  Sutanto menyimpulkan bahwa ,”Jika pembalakan liar terus didiamkan, maka hutan Riau akan habis dalam 15 tahun lagi.  Sekarang saja hutan alam yang tersisa hanya tinggal 3,3 juta hektare, akibat dari maraknya illegal logging.  Sedangkan dampak kerusakannya sudah terasa sekarang dan akan mengancam generasi mendatang.”

November 2007, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Widodo As, selaku Koordinator Penanggulangan Pembalakan Ilegal (illegal logging), mengumumkan 14 dari 21 perusahaan pemegang konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) diindikasi melakukan penebangan ilegal dan meminta Kepolisian Daerah Riau segera memproses secara hukum.

Empat belas perusahan tersebut merupakan perusahaan yang memasok bahan baku kayu untuk PT. RAPP dan PT. Indah Kiat. Keduanya merupakan pabrik pulp dan kertas terbesar di Asia Tenggara: tujuh diantaranya adalah anak perusahaan milik Raja Garuda Mas Group/APRIL dan sisanya dibawah Sinar Mas Groups/APP.

Ketika proses penyidikan kepada 14 perusahaan sedang ditangani oleh kepolisian provinsi Riau, kepolisian RI secara mendadak melakukan mutasi besar-besaran di jajarannya.  Salah satunya, Mei 2008 Kapolda Riau,Irjenpol Sutjiptadi diganti oleh pejabat baru, yaitu Kombes Hadiatmoko.

Enam bulan menjabat, Hadiatmoko mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap 13 dari 14 perusahaan yang diduga terlibat dalam pembalakan liar.dengan alasan syarat hukum tidak terpenuhi hanya karena ahli dari Dephut menyatakan izin perusahaan “sah”.  Dia juga mengatakan bahwa berkasnya belum lengkap, dan pihak Kejaksaan telah mengembalikan berkas tersebut ke kepolisian Riau, Dan proses ini telah berlangsung sampai 17 kali.

Kapolri mengatakan pergantian itu hal biasa dalam jajaran kepolisian. MS Kaban, Menteri Kehutanan menyatakan, yang sudah dilakukan kepolisian sudah tepat. Terkait kayu illegal PT RAPP dan PT IKPP, mereka legal dan punya dokumen sah menebang hutan.

Detik-detik sebelum SP3 terbit, PT RAPP merilis di depan media massa di Riau. Menurut Direktur Utama PT RAPP Rudi Fajar, PT RAPP memecat 2.ooo karyawan, dan menyusul memecat 2.000 ribu lagi karyawannya karena kekurangan bahan baku, keuntungan merosot tajam. Lantas karyawan yang dipecat PT RAPP melakukan aksi-aksi menuntut PT RAPP mempekerjakan mereka kembali.

Media massa juga memberitakan Jusuf Kalla langsung merespon gelar rapat dengan Gubernur Riau dan jajaran menteri. Hari berikutnya APRIL memfasiltiasi pertemuan Kejaksaan di Pabrik mereka. Pasca pertemuan itu, SP3 diterbitkan oleh Polda Riau.

Belakangan ketahuan, temuan Satgas Pemberatasan Mafia Hukum (PMH) yang dibentuk Presiden SBYpada 2011, kerugian negara dari hilangnya nilai kayu akibat aktifitas ke 14 perusahan tersebut mencapai setidaknya Rp 73.3triliun, kerugian karena kerusakan lingkungan mencapai Rp 1.994 triliun atau setara satu tahun APBN 2012.

Menurut Hasil Eksaminasi Publik Jikalahari dan Indonesia Corrupion Watch (ICW) November 2011, SP3 Illog Riau cacat procedural dan Polda Riau melabrak aturan internal Polri bahkan melanggar KUHAP. “Bahwa pemilihan ahli untuk dimintai keterangan yang tidak sesuai dengan keahlian dan sengaja memilih ahli yang hanya cenderung untuk melegalkan perbuatan tersebut menunjukkan adanya indikasi telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan yang terdapat dalam KUHAP dan cenderung sengaja mengarah kepada penghentian proses hukum lebih lanjut kepada para tersangka.”

Dalam perjalanannya, kemudian Polisi menyatakan untuk menutup kasus kejahatan kehutanan tersebut.  Kasus ini lantas ditangani KPK berdasarkan laporan Sutjiptadi dan Jikalahari-Walhi Riau. Sementara KPK dengan bukti-bukti yang dimiliki telah memutuskan untuk terus melaju mengejar pelaku kejahatan.

Berdasarkan putusan pengadilan tipikor Bupati Pelalawan, bupati Siak serta tiga Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau yaitu , Asral Rahman, Syuhada Tasman dan Burhanuddin Husin, dinyatakan bersalah dan divonis.

IUPHHK HT di Pelalawan diterbitkan Bupati Pelalawan tahun 2002. IUPHHK HT Siak diterbitkan Bupati Siak tahun 2002. Rencana Kerja Tahunan (RKT) diteken Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau sepanjang tahun 2002-2006 untuk menebang hutan alam bukan hutan tanaman.

Praktik korupsi yang melibatkan Bupati dan Kepala Dinas Kehutanan dikarenakan telah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dengan terbitnya IUPPHHK HT dan RKT untuk 20 perusahaan HTI di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak. Kewenangan yang dilabrak, para terpidana tersebut melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum, memperkaya perusahaan dan merugikan keuangan Negara, sebagaimana bunyi pasal 2 UU Tipikor tahun 1999.

Fakta persidangan di Pengadilan Tipikor, menyatakan bahwa ada sejumlah uang mengalir dari 20 korporasi untuk Bupati dan Kepala Dinas Kehutanan, bila ditotal mencapai satu triliun rupiah.

Kejahatan lainnya ada praktek money laundering dalam kejahatan tersebut. Kajian riau corruption trial tahun 2012 menemukan, kayu illegal lantas dicampur dengan kayu legal adalah salah satu bentuk modus money laundering. Ada perintah langsung dari direktur PT RAPP pada Rosman, general manajer Forestry PT RAPP  untuk membeli kayu dari perusahaan yang izinnya illegal.

Namun, KPK tak berani menetapkan satupun korporasi sebagai tersangka atas tindak pidana pemberi suap, yang dijerat hanya pejabat Negara yang meneri uang dari korporasi.  Sejauh ini, KPK hanya menjerat pelaku dengan UU Tipikor.

Menurut kajian riau corruption trial, KPK mustinya menjerat korporasi dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sebab dalam UU TPPU Izin korporasi salah satunya bisa dicabut, dibanding UU Tipikor yang hanya bisa mempidana denda terhadap korporasi. Menurut UU NO. 8 TAHUN 2010 Tentang Tindak pidanan pencucian uang pasal 5,6 dan 7tegas menyebutkan, PT RAPP adalah pelaku aktif sekaligus pasif dalam melakukan praktek money laundering.

Seharusnya KPK tidak hanya menangkap penerima uang hasil kejahatan. KPK harus juga menangkan pemberi uang, karena suap yang dilakukan korporasi tersebut sangat jelas menurut fakta putusan pengadilan tipikor dan kajian hukum oleh NGO. UU KPK juga memang memberi ruang pemberi suap bisa dijerat.

KPK juga harus menggunakan UU money laundering untuk menjerat pelaku korporasi. Di sini peran PPATK sangat penting untuk menelurusi aliran uang haram tersebut atas praktek illegal logging.

Dengan kewenangan luar biasa, KPK dan Polisi jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi. Ini semakin memperkuat dugaan kita, atas nama “investasi” kejahatan korporasi determinan terhadap hukum di Indonesia. Hukum bisa dibeli meskipun dengan menggunakan uang haram.Indonesia bukan lagi Negara hukum. Indonesia adalah Negara Korporasi haram. ***