Made Ali

Aku. Buku. Perlawanan!

Month: Januari, 2013

BEBASKAN AKTIVIS WALHI DAN PETANI SUMSEL – Surat Terbuka Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Riau

Hari ini tanggal 29 Januari 2013, kembali terjadi tindakan kekerasan dan penangkapan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) kepada Petani dan sejumlah aktivis. Tragedi ini terjadi ketika para petani dan sejumlah aktivis sedang melakukan aksi atas sejumlah kasus pertanahan di MAPOLDA Sumatera Selatan. Saat ini tercatat ada 26 orang yang terdiri dari petani dan aktivits termasuk Saudara Anwar Sadat Direktur WALHI Sumatera Selatan selain ditangkap juga mengalami luka dikepala akibat panganiayaan dari Polisi.

Melihat perkembangan yang sangat memprihatinkan dalam sengketa pertanahan di  Indonesia dewasa ini dimana kualitas dan kuantitas konflik pertanahan tersebut semakin meningkat dan selalu diiringi dengan tindak kekerasan serta penangkapan yang selalu masyarakat sipil yang menjadi korban, maka kami segenap elemen masyarakat sipil yang peduli pada nasib petani, lingkungan hidup, demokrasi dan HAM menyampaikan, KEPADA ;

  1. Presiden RI untuk Segera melakukan evaluasi terhadap izin-izin perusahaan yang berkonflik maupun yang berpotensi konflik dengan masyarakat.
  2. KAPOLRI segera MEMBEBASKAN para tahanan dan mencopot KAPOLDA Sumatera Selatan dan KAPOLRES Ogan Ilir dari jabatannya sebagai bentuk tanggungjawab tugas serta mengusut tuntas peristiwa  kekerasan 29 Januari 2013.
  3. KOMNAS HAM, KOMPOLNAS dan LPSK untuk secepatnya melakukan Investigasi serta dalam waktu singkat mengeluarkan rekomendasi hasil investigasinya.
  4. DPR-RI untuk mendesak Pemerintah segera melaksanakan Reforma Agraria yang berpihak kepada Rakyat.
  5. Seluruh Petani Indonesia khusunya di Sumatera Selatan, kami akan selalu mendukung segala upaya perjuangan yang dilakukan untuk melindungi dan mempertahankan lingkungan hidup, hak atas tanah, serta sumber-sumber kehidupannya.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

 

Pekanbaru, 29  Januari 2013

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Riau :

WALHI RIAU, JIKALAHARI, SPI-Riau, SCALE UP, LBH-PEKANBARU, KBH-RIAU, PERKUMPULAN ELANG, KALIPTRA SUMATRA, SPKS – RIAU,  JMGR, FOPERSMA

 

Sekertariat : GREEN HOUSE Jl. Katio No.03 Tangkerang Tengah Pekanbaru.

Kontak Person :

Hariansyah Usman 0812 76699967

Made Ali  081270906371

Forestry, Korupsi, dan Perizinan

Indonesiapeduli17 merilis video pada 28 Januari 2013. Video ini cerita hutan lindung ditebang oleh pengusaha berbekal “izin”–korupsi– negara.

Modusnya ada pertemuan di sebuah tempat antara pengusaha dan pejabat negara. Meski pengusaha diberitahu tahu lokasi HPH di hutan lindung oleh pejabat negara, dengan sejumlah uang, izin bisa lolos.

Akibat hutan gundul, banjir melanda sebuah kota.

Di tengah “hutan” Tesso Nilo

Foto diambil oleh @Lovina

Foto diambil oleh @Lovina

Saya berdiri membelakangi kondisi utama Taman Nasional Tesso Nilo di perbatasan Kuansing-Pelalawan. Batas tempat saya berdiri langsung sempadan dengan akasia milik PT RAPP di daerah koridor Baserah. Lokasi saya berdiri di Desa Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Serbuan parah perambah di dalam hutan tesso nilo untuk dominan tanaman sawit dan karet. Hutan tesso nilo dibakar, lantas lahannya untuk sawit dan karet.

 

Pulau padang

Maklumat Talang Mamak: Memperkokoh Kebersamaan, Mewujudkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat yang Berdaulat, Mandiri dan Bermartabat

Kami, masyarakat adat Talang Mamak di Sembilan Batin di Batang Tanaku, sepuluh masuk Dubalang Anak Talang, Suku Nan Anam Balai Nan Tiga di Rakit Kulim yang sudah mendiami wilayah adat Talang Mamak selama ratusan tahun.

Pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 12 dan 13 Januari tahun 2013 berkumpul di Balai Adat Kebatinan Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Dalam musyawarah selama dua hari itu kami telah membicarakan banyak persoalan yang terjadi di Talang Mamak dan pemarjinalan kehidupan kami. Kami menyadar bahwa seluruh aspek kehidupan kami terancam, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun aspek hukum dan politik.

Perampasan wilayah adat melalui perijinan pemerintah kepada investor perkebunan, pertambangan dan hutan tanaman industri telah menyebabkan kami kehilangan mata pencaharian yang mengakibatkan pemiskinan kehidupan kami dan  berimplikasi pada kerusakan strukstur sosial, dan keterancaman budaya kami. Wilayah adat kami telah berubah menjadi perkebunan sawit, wilayah pertambangan dan perkebunan akasia.

Kami tidak lagi dapat masuk dan mengambil manfaat dari wilayah adat kami. Kehadiran investasi tersebut berakibat lanjut pada hilangnya kesatuan kami sebagai masyarakat adat Talang Mamak. Tidak hanya itu, kehadiran investasi telah menyebabkan kerusakan lingkungan di wilayah adat Talang Mamak yang terbukti dari mengecilnya debit air di wilayah adat Talang Mamak dan semakin seringnya peristiwa banjir. Baca entri selengkapnya »

KPK Didesak Tuntaskan Aktor-Aktor Korupsi Perizinan Kehutanan Riau

Oleh Made Ali (Kontributor Riau),  January 17, 2013 4:28 am

Jikalahari dan Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak KPK segera menetapkan Rusli Zainal dan korporasi kehutanan di Riau sebagai tersangka dalam kasus korupsi perizinan IUPHHK HT dan RKT. Emerson Yuntho dari ICW merujuk pada lima putusan terpidana kasus korupsi kehutanan sepanjang tahun 2009-2012.”Fakta di persidangan menunjukkan keterlibatan Rusli Zainal dalam meneken RKT tahun 2004. Dan itu bukan kewenangan Rusli Zainal, tapi kewenangan Kepala Dinas Kehutanan propinsi,”kata Emerson Yuntho, via skype dihadapan wartawan di Hotel Aziza, Rabu 16 Januar 2013. Baca entri selengkapnya »

Petisi online: Kembalikan Tanah Milik Rakyat Jambi

Silakan isi petisi online: Kembalikan Tanah Milik Rakyat Jambi

Yth, Kemnterian Kehutanan Republik Indonesia

Sejak Sabtu, 17 November lalu, 250-an petani dari Jambi tiba di Ibukota Republik Indonesia, Jakarta. Mereka bertekad melakukan aksi pendudukan tanpa batas waktu di depan Kantor Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Para petani ini ingin menagih Janji Menteri Kehutan RI, Zulkifli Hasan, terkait kesepakatan tanggal 16 Desember 2011, yakni proses enclave lahan seluas 8000 ha milik petani Kunangan Jaya II (Batanghari) dan lahan seluas 3550 ha milik petani Mekar Jaya (Sorolangun).

Selain itu, petani ini juga menuntut pengembalian tanah adat milik Suku Anak Dalam (SAD) seluas 3550 hektar yang dirampas oleh PT. Asiatic Persada. Baca entri selengkapnya »

%d blogger menyukai ini: