Made Ali

Aku. Buku. Perlawanan!

Month: Maret, 2013

Relawan Pemantau Hutan Kalimantan: Meragukan, komitmen APP pada konservasi hutan – APP masih tebangi hutan alam dan gali kanal gambut

Untuk dirilis segera Selasa, tanggal 26 Maret 2013

PONTIANAK – Relawan Pemantau Hutan Kalimantan (RPHK) di Kalimantan Barat menyampaikan keberatan terhadap Kebijakan Konservasi Hutan yang diumumkan oleh Asia Pulp & Paper (APP) pada Februari 2013. RPHK menemukan dua pemasok independen APP di Kalimantan Barat, PT Asia Tani Persada (ATP) dan PT Daya Tani Kalbar (DTK), masih melakukan penebangan hutan alam, pembersihan lahan dan penggalian kanal pada gambut dalam. Aktivitas ini merupakan pelanggaran yang nyata terhadap Komitmen Kebijakan Konservasi Hutan APP yang diumumkan 5 Februari 2013. Baca entri selengkapnya »

Iklan

Boycott! Paper One APRIL

Boycot April

 

Konflik lahan antara PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara (Sumut), menyebabkan 31 warga ditangkap, Senin(25/2/13). Dari 31 orang itu, 16 menjadi tersangka, 15 warga dibebaskan.

Mereka yang ditangkap ini antara lain, warga dari Desa Sipituhuta, Hanup Marbun (37), Leo Marbun(40), Onri Marbun (35), Jusman Sinambela (50), Jaman Lumban Batu (40), Roy Marbun (35), Fernando Lumbangaol (30), Filter Lumban Batu (45), Daud Marbun (35). Dari Desa Pandumaan Elister Lumbangaol (45) Janser Lumbangaol (35) Poster Pasaribu (32), Madilaham Lumbangaol (32) Tumpal Pandiangan (40).

Konflik ini memanas karena TPL mulai menanam kayu putih (eucalyptus) di wilayah Hutan Kemenyan di Dolok Ginjang, padahal sesuai kesepakatan proses tanam menanam dihentikan dahulu. Warga protes hingga terjadi bentrok dengan massa karyawan TPL.

Masalah ini dilatarbelakangi keberadaan TPL yang telah mendapatkan konsesi hingga 200.000 hektar. Padahal hutan kemenyan telah turun menurun, sejak 1800, menjadi tumpuan hidup warga.Berbagai upaya dilakukan masyarakat, mengadukan persoalan ini di daerah sampai pusat. Terakhir, bersama Pansus DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan sudah pemetaan menentukan tapal batas.

Selengkapnya lihat : Mongabay Indonesia

Cabut Sertifikat SVLK yang diperoleh APP & APRIL Group

Pekanbaru, 27 Februari 2013. Diperiksanya 14 perusahaan terkait kasus korupsi kehutanan di Riau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan sejumah pejabat tinggi dan Gubernur Riau, HM Rusli Zainal merupakan fakta bahwa upaya perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia masih harus menempuh jalan panjang. Fakta menarik lainnya, dari 14 perusahaan tersebut terdapat beberapa perusahaan yang memperoleh sertifikat dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)-salah satu alat/aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya perbaikan sistem tata kelola kehutanan di Indonesia. JPIK (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan) mempertanyakan sertifikat yang didapat perusahaan itu serta pihak-pihak yang mengeluarkan sertifikasi tersebut. Baca entri selengkapnya »

%d blogger menyukai ini: