Tanggapan RPHK terhadap verifikasi lapangan TFT dan APP:

by Madeali


Siaran Pers Relawan Pemantau Hutan Kalimantan (RPHK)

Dirilis 9 April 2013

Komitmen Forest Conservation Policy (FCP) sebaiknya libatkan semua pihak terkait, serta sebenar-benarnya melindungi hutan dan lahan gambut

PONTIANAK – Relawan Pemantau Hutan Kalimantan (RPHK) menilai laporan sanggahan dari The Forest Trust (TFT) mewakili pihak Asia Pulp & Paper (APP), masih perlu diklarifikasi secara lebih komprehensif dengan melibatkan semua pihak yang disangkakan TFT, baik perusahaan sawit, tambang bauksit, pemerintah kabupaten, maupun masyarakat yang dituduh menerima kayu penebangan hutan.

RPHK juga mengkritisi pola komunikasi TFT dan APP dalam melibatkan koalisi masyarakat sipil Kalbar itu sebagai “informal dan terburu-buru” dan mendesak raksasa pulp dan kertas itu untuk sebenar-benarnya melindungi hutan alam dan lahan gambut sebagai bagian dari kawasan hutan bernilai konservasi tinggi (high conservation value forest/HCVF).

Dalam laporan yang dirilis oleh TFT pada 2 April 2013, disebutkan bahwa RPHK tidak bisa ikut verifikasi lapangan TFT/APP terkait siaran pers RPHK 25 Maret 2013. Selain itu, laporan ini juga membantah temuan RPHK bahwa telah terjadi penebangan hutan dan pembersihan lahan di dua konsesi, PT Asia Tani Persada dan PT Daya Tani Kalbar, melainkan di kawasan yang tumpang tindih dengan perusahaan terpisah, yakni perusahaan sawit PT Gerbang Benua Raya (GBR) dan perusahaan tambang bauksit PT Karya Utama Tambang Jaya (KUTJ).

“Secara prinsip RPHK menerima baik tawaran via telepon dari pihak TFT maupun Greenpeace untuk melakukan verifikasi lapangan terkait temuan dugaan pelanggaran kebijakan konservasi hutan APP oleh RPHK,” ujar Sulhani, Direktur Yayasan Titian.

“Namun, syarat yang kami ajukan tidak direspon baik oleh TFT maupun APP, tidak bersedianya TFT melakukan klarifikasi dan monitoring dengan semua pihak termasuk pemerintah daerah adalah kesempatan yang disia-siakan untuk mendapatkan solusi jangka panjang terhadap persoalan yang terjadi,” tambah Sulhani.

“Kami menyesalkan prosedur klarifikasi oleh TFT dan APP yang dilakukan dengan cara komunikasi informal dan terburu-buru serta klaim-klaim temuan balik yang bersifat sepihak, tanpa adanya partisipasi aktif dari pihak-pihak lainnya yang disebutkan dalam laporan TFT itu,” ujar Baruni Hendri, juru bicara RPHK.

RPHK juga meminta TFT dan APP mengajak pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Ketapang yang juga disebut terkait dengan pemberian izin untuk ikut verifikasi. “Klarifikasi dengan multi pihak justru akan menghindari verifikasi lapangan menjadi ajang debat semata antara TFT/APP dan RPHK,” ujar Baruni.

Siaran Pers RPHK 25 Maret 2013 menyatakan bahwa dua pemasok independen APP di Kalimantan Barat, PT Asia Tani Persada (ATP) dan PT Daya Tani Kalbar (DTK), masih melakukan penebangan hutan alam, pembersihan lahan dan penggalian kanal pada gambut dalam. Sehingga RPHK menyimpulkan APP melanggar  Komitmen Kebijakan Konservasi Hutan APP yang diumumkan 5 Februari 2013.

TFT juga menganggap penebangan hutan alam dan pembukaan kanal gambut yang terjadi di konsesi PT Daya Tani Kalbar (DTK) dan PT Asia Tani Persada (ATP) tidak melanggar kebijakan moratorium APP karena terjadi di kawasan tumpang tindih dengan pemilik izin lain, yakni PT GBR dan PT KUTJ, yang dianggap melakukan kegiatan tersebut. Jika tuduhan tumpang tindih dalam penebangan hutan terbukti benar maka membuktikan kelalaian PT. DTK, pemasok APP dalam mencegah terjadinya pembalakan liar dan pembukaan lahan ilegal.

Laporan verifikasi TFT halaman 12, poin ketiga, menyebutkan pembangunan kanal di konsesi PT ATP sudah disepakati sebelumnya oleh APP, TFT dan ATP. “RPHK tidak dapat menerima penjelasan ini sebagai hal yang bukan melanggar komitmen moratorium,” tegas Baruni. “Ini klaim sepihak dan tidak bersifat independen, malah menegaskan kembali bahwa memang diperlukan pihak ketiga yang independen untuk melakukan monitoring dan mendorong APP untuk segera terbuka kepada masyarakat sipil dengan memberikan akses tanpa syarat untuk data-data yang sebenarnya yang merupakan ranah publik untuk mengaksesnya, seperti data-data Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan peta-peta konsesi mereka.”

Dalam melakukan monitoring RPHK menggunakan metode investigasi, yaitu tanpa sepengetahuan operator konsesi guna mendapatkan aktifitas yang sesungguhnya di lapangan. Untuk melakukan hal tersebut investigator RPHK melakukan pengamatan dari jarak beberapa ratus meter dari obyek yang diamati dengan menggunakan peralatan observasi berupa teropong dan kamera dengan lensa yang kuat.

“Apa yang disampaikan oleh koalisi RPHK adalah bukti konkret dari hasil investigasi lapangan, jadi baselinenya jelas. Kalau kemudian APP membantah dan tidak mengakuinya itu adalah hak mereka, publiklah yang akan menilainya”  ujar Anton P. Widjaya, Eksekutif Daerah Walhi Kalimantan Barat. “Bantahan dan klaim yang disampaikan APP melalui Tim Verifikasi Grievance sesungguhnya menjelaskan sikap defensif mereka, menganggap komitmen saat ini bisa menjawab seluruh persoalan yang ada. Inisiatif perbaikan ke depan saja menegasikan banyak hal, belum lagi kalau kita melihat ke belakang, apa yang sudah mereka lakukan selama ini dalam merusak dan menghancurkan hutan-hutan alam di Indonesia” ujar Anton.

“Melaksanakan keputusan sendiri sudah menjadi tanggungjawab APP, komitmen tersebut menjadi signifikan manakala mengakomodir seluruh pertanggungjawaban mereka atas pelanggaran dan penghancuran hutan alam yang selama ini mereka lakukan. Dari kondisi ini, kita minta dunia internasional, khususnya mitra dagang APP untuk tidak begitu saja percaya dengan klaim dalam inisiatif tersebut, kita juga berharap masyarakat global yang peduli dengan penyelamatan hutan-hutan yang tersisa di Kalimantan Barat memberikan ruang yang lebih besar kepada kami untuk memantau dan melaporkan praktek-praktek group usaha ini setelah komitmen diluncurkan”, lanjut Anton.

Untuk itu, RPHK menuntut kepada APP untuk:

  1. Segera melakukan monitoring yang sebenar-benarnya independen terhadap pelaksanaan Kebijakan Konservasi Hutan (Forest Conservation Policy/FCP) APP.
  2. Menghentikan pelanggaran dan pembukaan kanal dan drainase di lahan gambut sampai terbukti tuntas penilaian HCVF dan High Carbon Stock.
  3. Menghentikan pembukaan hutan alam untuk memberikan kesempatan penilaian HCVF yang kredibel dilakukan.
  4. Melakukan restorasi pada areal hutan yang sangat penting dan memiliki nilai konservasi tinggi.
  5. Menghentikan cara-cara yang dapat memecah-belah keharmonisan sosial masyarakat desa dengan melakukan klaim sepihak. ***

 

Catatan untuk editor:

Berikut catatan dan kronologis dari RPHK soal klarifikasi TFT dan APP:

  • RPHK menolak pernyataan TFT bahwa RPHK unavailable tidak dapat mengikuti proses verifikasi lapangan (hal 2. paragraph ke-3 laporan TFT). Kronologinya sebagai berikut: TFT melakukan beberapa kali kontak melalui telepon dimulai tanggal 29 Maret 2013,  APP melalui TFT dan Greenpeace (GP) mengajak tim RPHK untuk bisa bergabung dengan tim TFT melakukan kunjungan lapangan untuk menunjukkan lokasi-lokasi temuan RPHK. Dalam undangan via telepon tersebut, TFT sudah menyebutkan bahwa temuan RPHK bukan dilakukan oleh APP, melainkan oleh pihak perkebunan sawit PT Gerbang Benua Raya (GBR) dan perusahaan tambang bauksit PT Karya Utama Tambang Jaya (KUTJ) karena lokasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tumpang tindih (overlapping).
  • Penjelasan TFT dalam laporannya bahwa terdapat pembangunan kanal di PT ATP seperti yang telah dipublikasikan oleh RPHK merupakan pembenaran bahwa memang terjadi pembukaan hutan dan pengurasan air gambut dan pembangunan kanal pada masa moratorium (hal 12, poin ketiga). RPHK tidak dapat menerima penjelasan bahwa karena pembangunan kanal tersebut sudah disepakati sebelumnya oleh APP, TFT dan ATP, maka bukan merupakan pelanggarankomitment Moratorium. Ini menegaskan kembali bahwa memang diperlukan pihak ketiga yang independen untuk melakukan monitoring dan mendorong APP untuk segera terbuka kepada masyarakat sipil dengan memberikan akses tanpa syarat untuk data-data yang sebenarnya merupakan domain public seperti data-data RKT dan peta-peta konsesi.
  • Laporan TFT menyatakan terjadi illegal logging yang tidak terkendali pada konsesi PT. DTK (hal 2-8, laporan TFT). Dalam Laporan TFT diindikasikan bahwa temuan-temuan RPHK terjadi karena kondisi konsesi supplier APP tumpang tindih dengan perusahaan tambang dan sawit. Bila ini terbukti benar, maka ini membuktikan khususnya PT DTK telah lalai dalam mencegah terjadinya illegal logging dan pembukaan illegal. Mengingat ini merupakan pelanggaran hukum mendirikan perkebunan sawit di dalam konsesi hutan. Tidak bersedianya TFT melakukan klarifikasi dan monitoring dengan semua pihak termasuk pemerintah daerah dinilai oleh RPHK sebagai kesempatan yang disia-siakan untuk mendapatkan solusi jangka panjang terhadap persoalan tersebut. Kami sangat mengkhawatirkan implementasi FCP bila tidak ada keinginan untuk secara terbuka bergerak menemukan solusi bersama.
  • Temuan TFT bahwa terjadi perbedaan lokasi antara titik GPS dengan obyek gambar yang diambil, mengesankan bahwa RKPH tidak kompeten dalam melakukan monitoring adalah tidak benar. Dalam melakukan monitoring RKPH menggunakan metode investigasi, yaitu tanpa sepengetahuan operator konsesi guna mendapatkan aktifitas yang sesungguhnya di lapangan. Untuk melakukan hal tersebut investigator RPHK melakukan pengamatan dari jarak beberapa ratus meter dari obyek yang diamati dengan menggunakan peralatan observasi berupa teropong dan camera dengan lensa yang kuat. Sehingga wajar bila posisi GPS adalah beberapa ratus meter dari obyek yang diamati. Investigator RPKH berupaya menghindari risiko ditahan oleh tenaga keamanan (security) dari konsesi, yang dikhawatirkan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan investigator RPHK seperti penyitaan kamera sampai tindak kekerasan. 

 

  • RELAWAN PEMANTAU HUTAN KALIMANTAN, terdiri dari :

AKAR, adalah jaringan pemantau peredaran satwa liar secara illegal di Kalimantan, juga aktif dalam kegiatan penyadartahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan satwa liar serta habitatnya.

JPIK Kalimantan Barat adalah Jaringan masyarakat sipil yang fokus pada upaya pemantauan pengelolaan hutan secara lestari (sustainable forest management) pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Informasi kontak: Rangga Irawan, focalpoint JPIK Kalimantan Barat, HP. 081352500083

Link-AR Borneo (Lingkaran Advokasi dan Riset) merupakan organisasi masyarakat sipil yang fokus pada advokasi berbasis pada riset ataupun investigasi terkait dengan perampasan tanah, perusakan sumber daya alam serta melakukan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat korban. Informasi kontak: Ahmad Asmungin. Alamat email : linkarborneoa@gmail.com, webb : linkarborneo.com HP. 085245547486

Perkumpulan SaMPan Kalimantan (Sahabat Masyarakat Pantai) merupakan organisasi masyarakat sipil yang fokus bergerak pada advokasi masyarakat pesisir dan masyarakat daerah aliran sungai. Fokus programnya terdiri dari Promosi Pesisir Lestari (PESIAR), Pemberdayaan Ekonomi Nelayan (PEKAN) dan Pusat Belajar Masyarakat (PULSA). Informasi kontak: Baruni Hendry. Alamat email : perkumpulansampan@gmail.com, webb : sampankalimantan.org HP. 085252130044

LEMBAH adalah Lembaga yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi yang berbasis sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Bengkayang. Informasi kontak: Sumantri (Direktur Lembah), HP: 081345043059

TITIAN adalah lembaga yang aktif pada konservasi keanekaragaman hayati yang ditujukan untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan guna pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal di Kalimantan Barat. Informasi kontak:Sulhani, Direktur Titian, Telp. 0561.6589198

WWF-Indonesia adalah salah satu organisasi konservasi independen yang didukung oleh 5 juta suporter di seluruh dunia dan jaringan kerja di lebih dari 100 negara. Misi WWF adalah menghentikan degradasi lingkungan alam di bumi dan membangun masa depan di mana manusia dapat hidup berdampingan dengan harmonis bersama alam dengan melestarikan keanekaragaman hayati dunia dan memastikan penggunaan sumberdaya alam terbarukan secara berkelanjutan dan mempromosikan pengurangan polusi dan konsumsi yang berlebihan. Pada tahun 2012, WWF merayakan 50 tahun kerja konservasi di Indonesia. Informasi lebih lanjut, silahkan mengunjungi www.wwf.or.id. Informasi kontak: Ian Hilman, email: ihilman@wwf.or.id, HP: 082121868624