SURAT NGO KEPADA APP

by Madeali


19 April 2013
Linda Wijaya,
Asia Pulp and Paper
Jl. M.H. Thamrin 51
BII Plaza Tower I
Jakarta

Dengan Hormat,

Kami mengapresiasi kebijakan baru Forest Conservation Policy (FCP) APP yang telah diumumkan pada 5 Februari 2013 lalu. Kebijakan ini dalam proses untuk diterjemahkan dalam Standar Operasional  Prosedur (SOP) atau protokol bagi internal APP dan suplayernya. Dari dokumen yang kami peroleh per 17 April 2013 lalu, secara khusus kami ingin menyampaikan hal-hal substansial yang masih kurang dan perlu diperbaiki terkait dengan isu sosial (FPIC dan penyelesaian konflik) dan isu konservasi (hutan dan gambut) yang telah dirumuskan dalam bentuk draft SOP. Mengingat poin-poin ini sangat penting dan mendasar, maka kami meminta agar catatan ini menjadi perhatian serius APP sebelum mengesahkan protokol-protokol tersebut.

1. Pelaksanaan FPIC

  • Pemaknaan FPIC dalam draft panduan yang telah dibuat masih belum sesuai dengan pemaknaan yang baik dan sesuai pengertian FPIC secara utuh. FPIC seharusnya merujuk pada makna Hak sebuah komunitas masyarakat untuk mendapatkan informasi (informed) sebelum (Prior) sebuah program atau proyek pembangunan dilaksanakan dalam wilayah mereka, danberdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas tanpa tekanan (Free) menyatakan setuju (consent) atau menolak atau dengan kata lain sebuah hak masyarakat (adat) untuk memutuskan jenis kegiatan pembangunan macam apa yang mereka perbolehkan untuk berlangsung dalam tanah adat mereka. Ini artinya ketika tidak ada persetujuan masyarakat maka kegiatan Operasional APP harus dihentikan. Jika sebelum adanya pernyataan tidak setuju dari masyarakat pihak perusahaan telah mengambil dan atau memanfaatkan areal yang menjadi objek hak masyarakat, maka pihak perusahaan harus mengembalikan areal (objek) tersebut kepada masyarakat bersangkutan. 
  • Sebagai pijakan dalam memaknai FPIC tersebut, APP hendaknya mengacu pada Resolusi PBB No. 61/295 tahun 2007 mengenai Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, di mana pada dasarnya FPIC dimaksudkan untuk menghormati (to respect),melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill) hak-hak masyarakat adat. Dengan demikian penerapan FPIC diharapkan akan membantu menyelesaikan konflik lama dan mencegah terjadinya konflik baru di kemudian hari. 
  • Draft panduan FPIC tersebut belum secara tegas menjawab pertanyaan pada tahapan apa dalam siklus pembangunan HTI APP FPIC akan diterapkan baik untuk areal yang sedang digarap maupun rencana izin baru. Kami melihat bahwa untuk areal yang sedang digarap penerapan FPIC yang baik semestinya diterapkan sebelum pengajuan Rencana Kerja Tahunan (RKT), sedangkan pada izin baru FPIC harus diterapkan setelah atau bersamaan dengan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Jadi, sebelum terbitnya izin definitif, dan lebih penting lagi, sebelum alat-alat berat milik perusahaan beroperasi di lapangan, FPIC harus sudah dilaksanakan pada setiap komunitas yang potensial terkena dampak.
  • Dalam pelaksanaan FPIC masyarakat harus dijamin mempunyai keleluasaan mendapatkan nasehat dan dampingan dari ahli-ahli yang relevan, sehingga sebelum memutuskan setuju atau tidak setuju, masyarakat terlebih dahulu telah memiliki pemahaman yang baik dan sadar akan segala konsekuensi atas keputusan mereka. 
  • Dalam proses pembahasan opsi-opsi menuju kesepakatan, masyarakat mesti mendapat jaminanbahwa tidak ada penggunaan kekuasaan, tekanan, intimidasi, tipu muslihat ataupun suap, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
  • Ruang bagi pelibatan pemantau independen, fasilitator atau mediator dalam setiap penerapan FPIC pada areal yang sedang digarap maupun izin baru mesti dibuka seluas-luasnya. 
  • Sebagai konsekuensi penerapan FPIC maka akan lebih baik jika APP memiliki prosedur khusus untuk menghormati (to respect), melindungi(to protect) dan memenuhi (to fulfill) hak-hak masyarakat adat/lokal. Prosedur mesti mengacu pada Resolusi PBB No. 61/295 tahun 2007 dan prosedur lain yang dianggap relevan. 
  • Dalam aspek informasi, pihak APP tidak hanya fokus untuk membuat masyarakat mengetahui manfaat kehadiran perusahaan, namun juga harus transparan mengemukakan dampak-dampak potensial bagi masyarakat, agar bersama-sama dapat memikirkan penanggulangannya. Untuk bisa mencapai keadaan tersebut, maka perusahaan juga harus memahami dan menghormati nilai dan budaya masyarakat yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam, termasuk menghormati sistem kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan mereka.

 

2. Penyelesaian Konflik

  • Terminologi “konflik sosial” dalam draft ini mesti diganti menjadi “konflik tenurial” karena pada dasarnya SOP ini mencakup tentang konflik penguasaan yang timbul sebagai akibat persoalan struktural penguasaan hutan yang belum tuntas hingga saat ini. 
  • Pendekatan yang mesti diarusutamakan dalam penyelesaian konflik tenurial ini yaitu dialog/musyawarah dengan melibatkan fasilitator atau mediator yang independen, mengedepankan perdamaian, keadilan serta berorientasi pada pemulihan hubungan untuk menjadi harmonis. Dengan demikian, pendekatan legal formal/litigasi harus dikesampingkan dalam penyelesaian setiap konflik. 
  • Penyelesaian konflik tenurial di tengah ketidak-beresan kebijakan kehutanan hanya bisa diselesaikan dengan mengedepankan itikad baik dari para pihak, karena pendekatan yang mengarusutamakan pendekatan legal formal dan litigasi terbukti gagal menyelesaikan konflik, bahkan dalam banyak kejadian justru menyebabkan konflik berlangsung berkepanjangan dan menimbulkan kerugian pada para pihak. 
  • Pengkategorian basis-basis klaim hendaknya menempatkan secara khusus basis klaim atas dan hak-hak ulayat/tradisional Ini berhubungan dengan prosedur untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill) hak-hak masyarakat adat/lokal 
  • Dalam setiap penyelesaian konflik, hendaknya selalu menitikberatkan pada pertimbangan akan dampak konflik terhadap keberlangsungan hidup masyarakat yang meliputi mata pencaharian, ketersediaan pangan, air bersih, energi dan upaya dini mencegah terjadinya praktek kekerasan yang berpotensi menimbulkan korban luka hingga korban nyawa. 
  • Penyelesaian konflik yang baik mensyaratkan adanya kapasitas yang berimbang antara para pihak. Oleh karena itu, keinginan masyarakat untuk melibatkan pendamping yang akan membantu peningkatan kapasitas mereka bernegosiasi harus diberikan keleluasaan dan tidak dipermasalahkan. 
  • Pelibatan lembaga yang kredibel dan independen/imparsial dalam setiap tahapan proses penyelesaian konflik baik fasilitator atau mediator maupun pelibatan pemantau/observer independen harus dibuka seluas-luasnya, baik atas usulan APP, maupun pihak masyarakat. 
  • Kesepakatan yang dicapai melalui proses negosiasi atau mediasi mesti dibarengi dengan rencana kerja sama jangka panjang antara para pihak, tidak semata-mata terbatas pada objek konflik.
  • Penyusunan kedua standar operasional prosedur ini semestinya tidak berangkat dari dasar pemikiran legalistik formal. Sebagaimana kita ketahui, pendekatan legalistik formal ini tidak bisa lagi menjadi alat untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari dinamika hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat. Berdasarkan landasan pemikiran demikianlah upaya-upaya resolusi konflik dikembangkan. Draft panduan penyelesaian konflik yang disusun menunjukkan bahwa perusahaan masih mengunci diri pada pendekatan legalistik itu yaitu pada “Okupasi lahan adalah penguasaan lahan secara fisik atau faktual tanpa diikuti hak (right) dalam arti sah secara hukum”. 
  • Pengetahuan, pemahaman dan pandangan terhadap konflik sangat menentukan langkah apa yang harus diambil untuk menangani konflik tersebut. Secara teoretis, konflik terjadi sebagai akibat keberadaan sumber daya alam semakin langka sementara yang berkepentingan sama (one social-interest field) banyak, persoalan-persoalan pola perilaku atau interaksi destruktif (destructive patterns of behavior or interaction), dan ketidakseimbangan dalam mengontrol sumber daya alam dimaksud (unequal control of resources) (Ade Saptomo, 2006).

 

3. Kurangnya manfaat konservasi untuk Sumatera dan ketidakjelasan untuk Kalimantan

Analisis oleh Greenomics dan Eyes on the Forest2 menyimpulkan bahwa dampak dari kebijakan baru sangat terbatas di Sumatera, pusat kegiatan operasional APP selama beberapa dasawarsa terakhir ini. Sebagian besar hutan alam di konsesi para pemasok Anda telah ditebangi sebelum kebijakan ini diumumkan, dan sisanya hampir semuanya telah dilindungi oleh hukum atau oleh komitmen sebelumnya dariperusahaan untuk para kreditur dan pelanggannya. Oleh karena itu kami tidak mengenali adanya manfaat konservasi FCP untuk Sumatera. Untuk Kalimantan, karena kurangnya informasi dari Anda, kami tidak tahu apakah kebijakan tersebut hanya merupakan upaya greenwashing lain atau memberikan manfaat konservasi yang berarti bagi Indonesia.

4. Kurangnya ganti rugi atas kerusakan di masa lalu

Kebijakan tersebut tidak memiliki ketentuan untuk menanggulangi kerusakan di masa lalu atas keanekaragaman hayati, ekosistem gambut dan masalah-masalah sosial, karena jutaan hektar penggundulan hutandisebabkan oleh pengadaan serat hutan alam untuk pabrik pulpa APP.

Beberapa penggundulan hutan yang dilakukan di Sumatera telah melanggar peraturan pemerintah dan komitmen sebelumnya dari APP sendiri bagi para kreditur dan pelanggannya.Beberapa pemasok kayu di masa lalu tidak lagi diakui sebagai pemasok lagi, sehingga APP melepaskan diri dari tanggung jawabnya atas kerusakan yang telah disebabkan oleh para pemasok tersebut. Klaim bahwa kebijakan baru merupakan wujud atas perubahan menuju perilaku yang bertanggung jawab berbunyi kosong karena masalah-masalah yang diwariskan ini tidak ditangani.

5. Kemungkinan kelanjutan untuk tetap mengambil Kayu KerasTropis Campuran (Mixed Tropical Hardwood ) yang melanggar FCP

FCP APP tidak berkomitmen untuk menghentikan pasokan serat hutan tropis ke setiap pabriknya. Pabrik-pabrik dapat menerima serat tersebut dengan tak terbatas membukakan pintu bagi penyalahgunaan dan bisnis seperti biasanya. Pengaturan pemantauan saat ini gagal untuk menjamin bahwa semua pasokan serat hutan tropis dari wilayah mana saja di Indonesia untuk pabrik APP memenuhi ketentuan kebijakan baru karena kekurangan-kekurangan utama berikut ini:

  • Ketidaklengkapan–pengawasan internal terbatas pada beberapa konsesi terpilih, membuat sumber kayu lainnya tidak diperiksa. 
  • Lemahnya pemantauan – sistem pengawasan internal yang dikembangkan oleh APP belum menemukan dua contoh pelanggaran kebijakan oleh para pemasoknya hingga LSM-LSM di Kalimantan Barat 3, 4 melaporkan“proses keberatan”-nya. 
  • Kurangnya transparansi – pengamatan tanpa syarat atas program pengawasan internal APP atas konsesi-konsesi yang terpilih, atau pun konsesi-konsesi pemasok lain tidak tersedia bagi masyarakat sipil. Informasi lengkap tentang para pemasok, luas dan status hutan alam serta persediaan kayu di dalam dan di luar pabrik tidak tersedia.
  • Kurangnya pengawasan independen – tidak terdapat audit kepatuhan terhadap kebijakan oleh pihak ketiga yang dapat dipercaya.

6. Ekspansi APP

Selama pertemuan sosialisasi APP hanya menyatakan terdapat 38 pemasok, banyak daripadanya yang telah selesai menebangi hutan. Kita harus mempertanyakan mengapa APP pada saat yang sama mengiklankan kebijakan tersebut sebagai prestasi konservasi besar karena hanya ada sebagian kecil hutan yang tersisa untuk diselamatkan kebijakan tersebut. Apakah terdapat beberapa konsesi APP dan sumber kayu keras tropis campuran yang belum diungkapkan kepada masyarakat sipil? Artikel berita RISI terbaru tentang rencana ekspansi besar-besaran APP Cina juga meningkatkan kepedulian kami bahwa FCP tidak mencakup pasokan kayu dari negara-negara mana pun selain Indonesia untuk APP Indonesia, Cina dan pabrik-pabrik lainnya.

7. Model Pengelolaan Gambut di areal konsesi APP yang telah dan akan dikembangkan

Sebagian besar konsesi HTI APP, terutama di pulau Sumatra, diketahui berada di lahan gambut yang keseluruhannya menggunakan sistem drainase/kanal sebagai tata manajemen airnya. Kebijakan Hutan baru APP (FCP) hanya mengisyaratkan untuk meneruskan dan melakukan studi HCV dan HCS di kawasan yang masih berhutan dan memasok kayu alam (Komitmen1).

Padahal seperti kita ketahui diatas sebagian besar konsesi HTI APP telah dibuka dan dikonversi menjadi perkebunan Akasia Akibatnya tidak akan dilakukan evaluasi terhadap exsisting plantation dalam studi HCV dan HCS. Selain itu, di dalam modul HCV, keberadaan gambut tidak terlalu jelas diperinci bagaimana menganalisanya, padahal satu hal yang paling penting dilakukan adalah memetakan sebaran dan kedalaman gambut beserta system hidrologi di areal kerja APP. Informasi gambut ini akan sangat berguna karena dengan mengetahuinya, kita akan dapat mengetahui potensi emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan dari kegiatan di lahan APP ini beserta dampak terhadap areal di sekitarnya yang masih berada pada satu kesatuan hidrologi.

Di modul HCS sendiri hanya carbon pools dari atas permukaan saja yang dihitung, padahal sebagian besar areal APP ada di lahan gambut, dan ketentuan dari Kerangka kerja UNFCCREDD+ bahwa kajian HCV di hutan harus menyertakan seluruh carbon pools yang ada termasuk soil carbon dalam hal ini karbon di dalam gambut. Dampak dari intervensi yang ditawarkan APP di FCP ini tidak akan signifikan karena hanya berimbas kepada areal baru yang masih berhutan saja, yang sebenarnya secara kebijakan umum telah dilindungi melalui kebijakan moratorium pemerintah, sedangkan areal perkebunan yang sudah dibuka dan ditanam tetapi berada di lahan gambut (yang kebanyakan berada di gambut dalam) tetap akan melaksanakan praktek business as usual.

Kalau memang demikian, maka akan sangat sulit bagi APP untuk mencapai atau memenuhi janjinya dalam Komitmen 2, yaitu pengembangan yang rendah emisi dan penurunan gas rumah kaca. Terdapat jurang informasi antara APP dengan para pemerhati gambut lain, baik di Indonesia maupun dunia internasional, di mana pihak APP melalui studi para ahlinya mengatakan bahwa kegiatan pengelolaan HTI akasia di lahan gambut seperti yang dilakukan saat ini tidak mengemisikan gas rumah kaca (terutama CO2) bahkan sebaliknya memberikan kontribusi positif dengan adanya penanaman tanaman (yang sebenarnya pada akhir daur akan ditebang lagi, sehingga nilai permanensi sangat rendah). Hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang kami ketahui, kami baca dan kami amati di lapangan, di mana pengelolaan HTI di lahan gambut dengan menggunakan drainase akan mengemisikan karbon dalam jumlah besar dalam jangka waktu yang panjang tergantung kepada peat depletion time lahan tersebut.

Asumsi kami, dalam jangka panjang kegiatan APP malah tidak akan berkelanjutan apabila dikelola seperti saat ini karena lahan gambut akan terdegradasi, terjadi subsidensi sehingga permukaan air tanah akan berada di bawah permukaan air sungai atau laut, dan ini berarti kerusakan hidrologi besar dan biaya merehabilitasi akan sangat besar. Sebagai sebuah perusahaan yang ingin memiki keberlanjutan dan efisiensi biaya, tentu hal ini justru akan merugikan APP sendiri.

Untuk itu, kami meminta APP untuk lebih memperjelas komitmennya dengan melakukan langkah-langkah tambahan yaitu:

  • Memasukkan komponen gambut dalam studi HCV dan HCS (kedalaman, sebaran, kandungan karbon dan hidrologi), dan dilakukan di seluruh areal baik yang telah dikembangkan dan juga yang akan dikembangkan, termasuk areal pemasoknya. 
  • Apabila hasil studi HCV dan HCS menunjukkan bahwa areal-areal gambut bernilai penting tetapi telah terlanjur dikelola menjadi perkebunan harus dilakukan perubahan pola pengelolaan, baik itu berupa phase out untuk direstorasi dalam waktu yang telah ditentukan, atau mengganti dengan komoditas lain yang tidak mensyaratkan drainase. 
  • Mengembangkan riset jenis komoditas lain yang lebih ramah terhadap gambut tanpa menggunakan drainase atau intervensi lain yang dapat merusak kealamian lahan gambut itu sendiri. 
  • Melakukan ekspansi kebun selanjutnya di lahan non gambut yang sudah terdegradasi dan bebas konflik sosial 
  • Melakukan penghitungan neraca karbon secara menyeluruh di selurah areal pengelolaannya dengan menyertakan seluruh carbon pools yang ada dan dibandingkan dengan apabila kawasan tersebut masih berupa hutan alam atau areal hutan terdegradasi yang telah di restorasi
  • Mempersempit perbedaan informasi tentang pengelolaan HTI akasia dengan drainase di lahan gambut dengan melakukan diskusi panel, kajian bersama beserta pemantauan yang melibatkan pihak pihak yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut dan independen terhadap APP.

Agar dapat diterima di pasar global, APP harus mengakui dan menebus kerusakan lingkungan hidup dan sosial yang luas yang disebabkannya, serta mengadakan rehabilitasi ekosistem dan memecahkan konflik-konflik sosial yang merupakan inti dari kebijakan barunya. Kinerja perusahaan akan diukur berdasarkan tolak ukur tersebut.

Kami merekomendasikan kepada APP untuk membuat perubahan penting berikut ini untuk secara tepat memperkuat kebijakan dan pelaksanaannya, untuk meyakinkan masyarakat bahwa APP berkomitmen untuk menjadi pemasok pulp dan kertas yang benar-benar bertanggung jawab :

  • Mengungkapkan kepada masyarakat sipil tentang rencana pasokan kayunya dan informasi basis sumber keseluruhan untuk seluruh Sumatera dan Kalimantan untuk memperjelas manfaat konservasi nyata darikebijakan untuk membuktikan bahwa hal tersebut bukan hanya tindakan greenwashing; 
  • Memperkenalkan program yang komprehensif untuk memperbaiki dan mengkompensasi kerusakan yang menghancurkan yang disebabkan oleh kegiatan operasional perusahaan dan terus menyebabkan ekosistem negara menjadi sensitif serta menyelesaikan konflik-konflik sosial berdasarkan saran dari pihak ahli sertapihak ketiga eksternal yang benar-benar independen, termasuk organisasi masyarakat sipil Indonesia; 
  • Menetapkan tanggal 5 Mei 2013 sebagai batas waktu keras bagi semua pabrik yang berasosiasi dengan APP secara global untuk berhenti menerima dan mempulpakan serat hutan tropis untuk menunjukkan bahwa APP serius dengan kebijakan barunya dan tidak meninggalkan celah untuk penyalahgunaan; 
  • Secara signifikan meningkatkan transparansi dan ketelitian sistem untuk memantau dan memverifikasi pelaksanaan kebijakan yang ditingkatkan, yang terpenting dalam pengambilan kayu oleh perusahaan, restorasi ekosistem dan kegiatan-kegiatan penanggulangan konflik sosial.

Dalam pertemuan antara SMG/APP dan LSM berikutnya, kami menyarankan untuk mendiskusikan poin-poin di atas. Untuk informasi Anda, kami telah memberikan catatan tambahan pada daftar topik yang kami percaya sangat penting bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan kehutanan baru yang benar-benar komprehensif. Berikut permintaan kami terhadap isu ini :

1. Akhiri Semua Pasokan Serat Hutan Tropis ke Semua Pabrik

  • Nyatakan kepada publik bahwa tanggal 5 Mei 2013 merupakan tanggal pasti di mana setelah itu APP tidak akan lagi mengangkut kayu hutan tropis apa pun ke pabriknya yang mana pun. 
  • Berikan catatan tambahan atas kebijakan hutan baru kepada kegiatan operasional SMG/APP yang terkait di seluruh dunia. 
  • Pasang kamera web yang dapat diakses oleh masyarakat sipil di atas gerbang pabrik untuk memantau Kayu Keras Tropis Campuran yang memasuki pabrik.

2. Restorasi Kawasan HCV dan Lahan Gambut

  • Berkomitmen kepada publik untuk membahas dan menyepakati di mana perusahaan akan merestorasi kawasan HCV dan lahan gambut di ekosistem yang telah dihancurkan oleh kegiatan operasional Anda berdasarkan rekomendasi oleh sebuah panel tenaga ahli dari pihak ketiga yang benar-benar independen, saling dapat diterima.
  • Berkomitmen kepada publik untuk melaksanakan rekomendasi dari penilaian HCV yang telah dilakukan di semua properti yang terkait dengan kegiatan operasional APP. Penilaian HCV dilakukan dengan mengikuti Indonesia HCV Toolkit dan dilakukan peer review.

3. Transparansi

  • Nyatakan segera kepada publik hasil penghitungan APP atas jumlah volume kayu persediaan para pemasok pada akhir 31 Januari 2013, permulaan moratorium penebangan hutan yang ditentukan sendiri oleh APP. 
  • Tunjuk auditor pihak ketiga yang benar-benar independen yang dapat diterima oleh masyarakat sipil untuk memastikan apakah pengambilan serat kayu oleh semua pabrik APP sejalan dengan kebijakan baru dan dengan pengungkapan kepada publik hingga proses dan temuan audit. 
  • Segera publikasikan koordinat garis bujur/lintang tepat dari setiap lokasi dari mana pemasok APP akan mengirimkan kayu gelondongan ke setiap pabriknya. 
  • Segera publikasikan koordinat garis bujur/lintang tepat dari setiap lokasi di dalam semua pabrik ke mana para pemasok APP akan mengirimkan kayugelondongan. 
  • Berikan izin bagi organisasi masyarakat sipil untuk masuk dan/atau terbang di atas setiap konsesi dan/atau pabrik setiap saat.
  • Berikan izin bagi organisasi masyarakat sipil untuk menandai setiap kayu gelondongan yang ditujukan ke setiap pabrik APP dan menemukan tanda itu kembali pada saat kayu gelondongan tersebut datang ke dalam pabrik. 
  • Berikan izin bagi organisasi masyarakat sipil untuk meminta, meninjau dan memotret dokumen dan muatan yang menyertai setiap truk atau tongkang atau kendaraan lain yang membawa kayu ke setiap pabrik APP. 
  • Berikan izin bagi organisasi masyarakat sipil untuk memasang kamera di setiap gerbang pabrik, sediakan daya untuk kamera apabila diperlukan, dan pastikan bahwa kamera beroperasi dengan baik tanpa henti selama dianggap perlu oleh organisasi masyarakat sipil.
  •  Segera publikasikan poligon yang tepat dari konsesi semua pemasok APP yang ada pada tanggal 31 Januari 2013, dan tiap-tiap konsesi di mana setiap perusahaan yang berasosiasi dengan APP memiliki permohonan izin yang tertunda. 
  • Bentuk kelompok yang terdiri dari Masyarakat Sipil dan para ahli dengan reputasi internasional untuk melakukan peer review dan menyetujui kawasan HCV dan HCS yang diidentifikasi oleh masing-masing kontraktor APP. 
  • Publikasikan menurut tanggal diselesaikannya, poligon dari tiap-tiap Kawasan HCV dan tiap-tiap kawasan HCS yang diidentifikasi oleh masing-masing kontraktor APP. 
  • Segera publikasikan identitas dan rincian Kerangka Acuan atas semua kontraktor APP yang bekerja dalam penelitian para ahli di kawasan HCV, HCS dan lahan gambut yang telah diumumkan, serta program pemantauan. 
  • Segera publikasikan standar yang tepat bagi para kontraktor APP dalam mengidentifikasikan kawasan HCV dan HCS, khususnya yang menggambarkan dengan rinci jenis-jenis penilaian HCV yang sangat nyata perbedaannya yang Anda rencanakan akan dilakukan di berbagai konsesi. 
  • Segera publikasikan konsesi dan blok konsesi mana tempat dan kapan akan dilakukan HCV, HCS dan kegiatan pemantauan. 
  • Segera publikasikan peta baseline dan peta stratifikasi tutupan lahan yang dibuat oleh kontraktor HCS Anda. 
  • Publikasikan semua laporan HCV, HCS dan pemantauan dan peer review atas laporan-laporan tersebut sesegera mungkin setelah semua kontraktor APP yang terlibat di dalamnya menyerahkannya kepada Anda.

Kami berharap saran ini dapat dipertimbangkan APP dalam menciptakan tujuan spesifik dan tolak ukur kinerja yang berkaitan dengan konflik sosial,dan FPIC, serta konservasi dan restorasi sebagaimana tertuang dalam komitmen sustainability dan rencana implementasinya.

Kami menanti respon dari perusahaan APP dan siap menjawab pertanyaan apapun.