RAPP Luncurkan Program Restorasi Ekosistem, Namun Lanjutkan Pembabatan Hutan Pulau Padang

by Madeali


Oleh Made Ali (Kontributor Riau),  May 10, 2013 3:33 am

Menteri Kehutanan, pada 7 Mei 2013 di Jakarta meresmikan restorasi ekosistem  PT Gemilang Cipta Nusantara, anak perusahaan PT Riau Andalan Pulp and Paper grup APRIL. PT Gemilang Cipta Nusantara berlokasi di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, seluas 20.265 hektare, untuk jangka waktu 60 tahun.  

Di media lokal PT RAPP mengatakan, PT Gemilang Cipta Nusantara mengalokasikan dana 7 juta dolar AS, bisnis karbon REDD+ dan menggandeng Fauna and Fauna International dan Yayasan Bidara untuk membantu restorasi ekosistem.

Luas kawasan Semenanjung Kampar sekira 671.125 hektare, berada di Kabupaten Pelalawan dan Siak. WWF pada 2006 mencatat luas pemanfaatan lahan untuk kegiatan budidaya pada 1990 sebesar 25.256 hekatr atau 3 persen dari luas Semenanjung Kampar. Pada 2004 meningkat hingga 162.413 hektar atau sebesar 21 persen. Peningkatan ini terjadi karena alih fungsi lahan sawit, karet dan hutan tanaman industri. Pada 2004 terdapat 12 izin untuk kegiatan hutan tanaman industri seluas 219.910 Ha serta 16 ijin perkebunan seluas 105.503 Ha.

Data Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau, mencatat sampai tahun 2011 setidaknya 22 izin pengusahaan hutan (baik HPH maupun HTI) telah mengepung Semenanjung Kampar.Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Ditjen BKP Kehutanan, tahun 2011 (Foto 1)Namun, cerita terbitnya IUPHHK RE PT Gemilang Cipta Nusantara tergolong cepat dibanding hutan desa yang diajukan masyarakat Pelalawan. Hutan Desa saat ini bersempadan dengan IUPHHK RE PT Gemilang Citra Nusantara.

PETA LOKASI IUPHHK RE PT GCN (1)Pada 8 dan 20 Oktober 2010, Kepala Desa Segamai dan Kepala Desa Serapung mengusulkan hutan Desa ke Bupati Pelalawan dan Menteri Kehutanan. Kawasan diusulkan seluas: 7.532 Ha Desa Serapung  dan 2.317 Ha untuk Desa Segamai.

Pada 12 Nopember 2010, PT. Gemilang Cipta Nusantara mengajukan permohonan IUPHHK-RE pada Eks Areal IUPHHK-HA PT. Agam Sempurna melalui ke Menhut. Nah, pada 17 Januari 2011, permohonan IUPHHK-RE PT. Gemilang Citra Nusantara ditolak oleh Kementerian Kehutanan melalui Surat No: S.44/VI-BUHA/2011.

Empat bulan kemudian, Direktur Bina Perhutanan Sosial mengeluarkan surat ke desa Segamai dan Serapung sebagai balasan Surat dari Desa ke Menteri Kehutanan yang berisi saran Desa mengajukan Usulan ke Bupati dan Bupati Mengusulkan ke Menteri Kehutanan. Masyarakat mengikuti saran tersebut.

Pada 7 April 2011, Bupati dan wakil bupati terpilih, H Harris dan Marwan Ibrahim dilantik oleh Gubri Rusli Zainal. Namun, dua minggu setelah dilantik, tiba-tiba Bupati menerbitkan rekomendasi IUPHHK-RE untuk PT. Gemilang Citra Nusantara. Lantas, pada 19 Agustus 2011 Kepala badan pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Riau memberikan Rekomendasi kepada PT. Gemilang Citra Nusantara melalui surat No. 503/BP2T-IR/203.

Atas rekomendasi Bupati, singkat cerita Menhut memberikan izin restorasi ekosistem pada PT GCN dan hanya memberikan total 4.000 hutan untuk dua desa Serapung dan Segamai.

Bupati Pelalawan H Haris semasa menjabat sebagai Ketua DPRD Pelalawan pernah menerima uang dari terpidana Tengku Azmun Jaafar. “Atas Perintah Bupati (Tengku Azmun Jaafar) saksi serahkan kepada Bapak HM Haris sebanyak Rp 100 juta untuk acara pernikahan anak beliau,” kata Budi Surlani saksi terpidana Tengku Azmun Jaafar termuat dalam putusan Majelis hakim No 06/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST pada pengadilan tipikor PN Jakarta Pusat  tanggal 16 September 2008, halaman 533 dari 1562 halaman. Budi Surlani sejak 11 Mei 2011 Budi Surlani dilantik oleh M Haris sebagai Kabid Pemanfaatan Hasil Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan.

Selain itu, anak Bupati Pelalawan M Haris bernama Budi Artiful terlibat dalam kasus illegal logging di Pelalawan. Saat ini kasusnya sedang menunggu vonis dari Mahkamah Agung terkait PK yang diajukan terpidana. (lihat http://pekanbaru.tribunnews.com/2013/03/28/hakim-terima-berkas-pk-budi-artiful).

Pada 3 Agustus 2009 Mahkamah Agung memvonis terpidana Azmun Jaafar telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama korporasi sebagai perbuatan berlanjut. Ia dihukum penjara 11 tahun, denda 500 juta, pidana kurungan 4 tahun, membayar uang pengganti Rp 12, 3 milyar.  Akibat perbuatannya terpidana menerbitkan IUPHHK HT telah merugikan keuangan negara Rp 1.2 triliun dan memperkaya dan menguntungkan PT RAPP sebesar Rp 939 miliar hasil menebang hutan alam di Pelalawan. Sejatinya aturan kehutanan melarang menebang hutan alam di areal hutan tanaman industri. Pohon tidak boleh ditebang di atas lima meter. Areal untuk hutan tanaman adalah di padang alang-alang atau semak belukar. Namun, Terpidana Azmun Jaafar  menerbitkan IUPHHK HT di areal hutan alam.

Korporasi yang terlibat dalam korupsi kehutanan Azmun Jaafar  PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Selaras Abadi Utama, PT Uniseraya, CV Putri Lindung Bulan, CV Tuah Negeri, CV Mutiara Lestari, PT Rimba Mutiara Permai, PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Bhakti Praja Mulia, PT Trio Mas FDI, PT Satria Perkasa Agung, PT Mitra Hutani Jaya, CV Alam Lestari, CV Harapan Jaya, Dan PT Madukoro. Hanya dua perusahaan yang bukan milik PT RAPP.

Soal permohnan RE PT Gemilang Cipta Nusantara pernah ditolak oleh Kemenhut, lantas tiba-tiba diberi rekomendasi Bupati Pelalawan, “Ini mengindikasi modus kejahatan korporasi kehutanan masih berjalan hingga detik ini di Pelalawan,” kata Muslim, Koordinator Jikalahari.

PT RAPP punya catatan buruk dalam proses perizinan IUPHHK HT dan RKT. PT RAPP terlibat korupsi kehutanan dalam kasus terpidana Tengku Azmun Jaafar Bupati Pelalawan, Arwin AS Bupati Siak dan tiga Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau.

Kembali Menghancur Hutan Alam

Alih-alih hendak menyelamatkan hutan Semenanjung Kampar dengan IUPHHK RE. PT RAPP sejak April 2013 kembali diberi izin beroperasi oleh Menhut RI untuk menghancurkan hutan alam di Pulau Padang.

Pada Senin 6 Mei 2013, JKPP, Jikalahari, LBH Pekanbaru, STR, riaucorruptiontrial dan Narasi Pokja Riau tergabung dalam Solidaritas untuk petani dan aktifis dikirminalkan (SAKSI) merilis SAKSI menilai Menhut RI dan PT RAPP telah melakukan perbuatan melawan hukum, mengintimidasi masyarakat, dan mengkriminalisasi petani aktifis lingkungan dan agraria di Pulau Padang, Kabuparen Kepulauan Meranti, Propinsi Riau, empat tahun terakhir ini.

Konflik antara masyarakat dengan PT RAPP terjadi sejak Menhut menberitkan SK 327 tahun 2009. SK 327 tahun 2009 memberi tambahan areal seluas 115.025 hektar kepada PT RAPP, seluas 45.205 hektar di antaranya ada di Pulau Padang– Izin itu tersebar di Kubupaten Kampar, Singingi, Siak, Pelalawan dan Bengkalis. Izin itu diberikan oleh Menhut MS Kaban detik-detik dirinya lepas dari Kabinet SBY periode pertama. SK ini kemudian berbuntut panjang dengan pecahnya konflik antara masyarakat dengan PT RAPP.

Sudah 64 kali masyarakat melakukan aksi protes kepada Menhut agar mengeluarkan PT RAPP di Pulau Padang, “Lantaran tanah, kebun pertanian, rumah masyarakat dan desa masuk dalam konsesi PT RAPP,” kata Pairan.

Sejak dua pekan ini, warga Pulau Padang melaporkan: setidaknya 40 unit alat berat milik PT RAPP sudah beroperasi di Sungai Hiu Desa Tanjung Padang, dan 3 unit alat berat di Desa Lukit, Senalit, Kecamatan Merbau. Tiga ponton berisi kayu alam hasil tebangan juga berada di Senalit. (lihat video: http://www.youtube.com/watch?v=2XeD6PFsT-U).

Fakta di atas menunjukkan PT RAPP sudah diberi izin oleh Menhut untuk kembali beroperasi. Sejak 3 Januari 2012 Menhut menghentikan sementara seluruh kegiatan pemanfaatan hutan oleh perusahaan di Pulau Padang sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut.

“Namun belum ada surat pemberitahuan lebih lanjut dari Menhut RI bahwa PT RAPP di Pulau Padang boleh beroperasi,” kata Pairan, Ketua STR Pulau Padang.

“Kalau pun Menhut sudah mengizinkan PT RAPP beroperasi, itu berarti Menhut telah melanggar salah satu tahapan penyelesaian Konflik Pulau Padang yang menjadi solusi Menhut. Salah satunya masyarakat sedang melakukan pemetaan wilayah kelola yang masuk dalam konsesi PT RAPP. Hasil petanya belum selesai. Inti pemetaan, kebun dan rumah masyarakat yang masuk dalam konsesi wajib dikeluarkan,” kata Akhwan Binawan dari Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), yang mendampingi masyarakat Pulau Padang melakukan pemetaan sejak PT RAPP berhenti beroperasi.

Pada 2011 Tim bentukan Menhut bernama Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Setempat Terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau ( SK.736/Menhut-II/2011 tanggal 27 Desember 2011) memberikan dua opsi rekomendasi  Revisi Keputusan Menteri Kehutanan No 327/Menhut-II/2009 dengan mengeluarkan seluruh blok Pulau Padang dari area konsesi atau Revisi Keputusan Menteri Kehutanan No 327/Menhut-II/2009 dengan mengurangi luasan IUPHHK-HTI blok Pulau Padang.

Menhut memilih opsi mengurangi luasan PT RAPP di Pulau Padang. Khusus opsi pilihan Menhut ada 10 detail kegiatan atau tahapan yang harus dilakukan oleh Menhut dan PT RAPP. Atas dasar itu Menhut lantas membentuk tim mediasi dan kerentanan gambut. “Setelah semua tahapan selesai, Menhut baru bisa merevisi SK 327 tahun 2009. Jika salah satu tahapan tidak selesai dilakukan, Menhut telah melanggar keputusannya sendiri,” kata Muslim Rasyid, Koordinator Jikalahari.

Sejak alat berat PT RAPP masuk di Pulau Padang, masyarakat resah lantaran kabar tersiar polisi akan memenjarakan masyarakat yang selama ini terlibat aksi menolak kehadiran PT RAPP.

Selain itu, juga mengkriminalisasi Petani dan aktifis lingkungan dan agraria. PT RAPP melaporkan ke Polisi dengan tuduhan M Ridwan “membunuh” subkontraktor PT RAPP pada 2011, namun Ridwan ditangkap penyidik sejak April 2013 jelang PT RAPP beroperasi.”Kenapa saat alat berat masuk ke Pulau Padang, penyidik tiba tiba saja mengkriminalkan aktifis Agraria dan Lingkungan Hidup? Kenapa tidak tahun 2011 lalu?” kata Suryadi, Direktur LBH Pekanbaru, yang juga Penasehat Hukum M Ridwan.

“Ingat tidak akan ada korban meninggal dan retaknya kerukunan masyarakat Pulau Padang kalau PT RAPP tidak masuk di Pulau Padang. Konflik terjadi di Pulau Padang karena kehadiran PT RAPP,” kata Pairan.

“Ini bentuk greenwashing. Satu sisi katanya menyelamatkan hutan, sisi lain alat berat PT RAPP di Pulau Padang siap meluluhlantakkan hutan alam. Public harus tahu, wilayah restorasi ekosistem itu merupakan kawasan yang sebelumnya untuk pencadangan hutan desa oleh menhut,” kata Muslim.

 

Sumber: http://www.mongabay.co.id/2013/05/10/rapp-luncurkan-program-restorasi-ekosistem-namun-lanjutkan-pembabatan-hutan-pulau-padang/