HUTAN ALAM PULAU RUPAT DIBAKAR DAN DICERABUT

by Madeali



Budaya Akit ikut tercerabut ketika pohon-pohon itu dicabut
dari  kedalaman lahan gambut Pulau Rupat.

Oleh Made Ali 

DI KELURAHAN PERGAM, hampir dua jam perjalanan menahan tubuh terguncang-guncang melintasi jalan bersemen, jalan tanah dan jalan bergambut bekas tebangan dari Pelabuhan Batu Panjang, Rupat Utara, Bengkalis, pemandangan mengerikan sedang berlangsung.

Kondisi dulunya hutan lebat, kin jadi tandus. Eskavator sedang angakt kayu hasil tebangan. Foto (7) Made Ali

Kondisi dulunya hutan lebat, kin jadi tandus. Eskavator sedang angakt kayu hasil tebangan. Foto (7) Made Ali

Hutan alam Pulau Rupat dibunuh. Pohon-pohon dibakar menggunakan bensin. Pohon-pohon dicerabut paksa dari dalam tanah dengan eskavator. Di “sempadan” itu, satu siang bertarikh 17 Juni 2013, saya menyaksikan pembunuhan massal terhadap hutan alam tersisa di Bumi Lancang Kuning.

Eskavator sedang mencabuti kayu. Foto (8) Made Ali

Eskavator sedang mencabuti kayu. Foto (8) Made Ali

Kepulan asap pekat menyeruak dari bekas tebangan di atas tanah bergambut: bau asap menyengat hidung. Kiri kanan jalan bekas bakaran masih terlihat. Saya melihat ada drum berisi minyak, dan eskavator yang disewa warga untuk meratakan pohon dan membuat akses jalan. Kata Zulkifli, warga Kelurahan Pergam, saya menginjak kaki di atas tanah bergambut bekas tebangan seminggu lalu. Kayu-kayu berserakan. Bekas pohon tebakar. Di atas pondokan, sekira jarak 200 meter saya melihat api membakar hutan dan mengeluarkan kepulan asap berwarna putih pekat.

Sisa hutan alam ditebang PT SRL. Foto (11) Made Ali

Sisa hutan alam ditebang PT SRL. Foto (11) Made Ali

Investigasi Eyes on The Forest pada Maret 2013 menemukan tempat saya berdiri masih berhutan, di areal tak jauh dari penebangan tempat saya berdiri, PT Sumatera Riang Lestari, anak perusahaan dari grup APRIL milik taipan Sukanto Tanoto pada Maret 2013 melakukan penebangan pohon ramin. “Ketika kami melalukan observasi singkat bersama media tahun lalu, PT SRL diduga menebangi pohon ramin, tapi mereka tak ditindak maupun dipersalahkan. Dulu hutan alam ini masih rimbun, sayang akhirnya juga ditebangi,”kata Afdhal Mahyuddin dari EoF. “Baru enam bulan ini dibuka (hutan) oleh perusahaan,” kata Zulkifli.

Sempadan Pergam dengan PT SRL dibatasi Kanal. Foto (2) Made Ali

Sempadan Pergam dengan PT SRL dibatasi Kanal. Foto (2) Made Ali

Sekira 600 meter dari hutan yang sedang terbakar, saya mendekati “sempadan” PT Sumatera Riang Lestari. Sempadan PT SRL dengan Kelurahan Pergam dibatasi dengan kanal memanjang yang dibuat perusahaan dan sebuah kayu bekar bakaran berdiri dicat merah tanda patok batas.

Soal kebenaran “sempadan”, masih kontroversi. “Perusahaan bilang berdasarkan peta ini areal perusahaan. Jauh sebelum perusahaan masuk ke Pulau Rupat, kami sudah ade,” kata Zulkifli. Konflik pun terjadi sejak perusahaan masuk ke Pulau Rupat pada 2007, lantaran tanah masyarakat masuk dalam konsesi PT SRL.

 

“PERANG SUDAH TERJADI, baru PT SRL sosialisi tanaman kehidupan pada masyarakat. Bukan tanaman kehidupan yang kami tuntut, kembalikan tanah kami,” kata Zulkifli, warga Kelurahan Pergam.

Zulkifli hadir saat PT SRL melakukan sosialisi pada April 2013. PT SRL hendak memberikan 1.500 ha untuk tanaman kehidupan kepada warga, sekira 700 ha untuk 600 kepala keluarga di Pergam.  Saat warga bertanya kepada perusahaan lokasi tanaman kehidupan,”Perusahaan menjawab di areal yang sedang berkonflik. Padahal dalam areal itu memang lahan masyarakat yang masuk dalam konsesi mereka. Spontan warga menolak,” lanjut Zulkifli.”Kami terima tanaman kehidupan asal bukan di areal lahan milik kami yang sudah dirampas PT SRL.”

Pohon ditebang oleh Escavator. Foto (10) Made Ali

Pohon ditebang oleh Escavator. Foto (10) Made Ali

Masyarakat Kelurahan Pergam dan Desa Mesim mengklaim lahan kebun mereka masuk dalam konsesi. “Seluas 12 hekatare lahan saye diambil PT SRL,” kata Toha, warga Mesin yang telah menggarap lahan tersebut pada 2006 sebelum PT SRL beroperasi di Pulau Rupat. “Lahan itu untuk anak saye.”

Tidak hanya lahan milik Toha, sekira 1.000 hektar lahan warga berjumlah 700 kepala keluarga masuk dalam konsesi PT SRL. Lahan yang masuk tersebut untuk perkebunan kelapa sawit dan karet.

Di Kelurahan Pergam berpenghuni sekitar 600 kepala keluarga,  sekira 4.000 hektare lahan masyarakat masuk dalam konsesi PT SRL. “Lahan itu untuk nanam sawit dan karet,” kata Zulkifli warga Pergam.

Bila ditotal ada sekira 6.000 ha dari 38.210 ha konsesi PT SRL lahan masyarakat Rupat Selatan masuk dalam konsesi PT SRL. “Kalau datang ke lahan milik kami yang masuk dalam konsesi PT SRL, kami dihalau Polisi Brimob. Tapi kalau PT SRL menebang hutan dan tanam akasia, Brimob menjage perusahaan. Ini tak adel. Padahal lahan masih status quo,” kata Toha.

Status quo tersebut merujuk pada aksi ribuan masyarakat Rupat kepada perusahaan yang meminta lahan mereka dikembalikan perusahaan. Pada 13 Juni 2012, Polres memediasi sekira 300-an warga Pulau Rupat dengan salah satu Humas PT SRL. Dalam pertemuan disepakati pihak perusahaan menghentikan operasional, tidak menebang dan membuka kanal. Pertemuan saat itu, dipimpin langsung Kapolres Bengkalis.

Namun, pada 13 Agustus 2012 Polres Bengkalis menyurati pimpinan manajemen PT. SRL agar perusahaan menghentikan sementara operasional, sebelum ada penyelesaian konflik dengan masyarakat Rupat. Surat bernomor B/696/VIII2012/Sat-intelkam diteken Kapolres Bengkalis AKBP Toni Ariadi SIK. Tembusan surat itu ditembuska pada Bupati Bengkalis dan KpKc-STR Rupat. Surat itu keluar karena PT SRL melanggar kesepakatan, akibatnya warga membakar tumpukan kayu dan menyita alat berat milik PT SRL.

Surat itu keluar lantaran warga membakar tumpukan kayu PT SRL dan menyita dua eskavator yang sedang bekerja saat mereka melakukan aksi di areal bersengketa.

Lantas pada 28 Agustus 2012 Kapolres Bengkalis taja mediasi penyelesaian sengketa lahan di Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis antara perwakilan masyarakat Pulau Rupat dengan perwakilan PT Sumatera Riang Lestari. Kapolres Bengkalis AKBP Tony Ariadi Efendi memimpin langsung pertemuan di ruang Catur Praseyta Mapolres Bengkalis, Selasa 28 Agustus 2012. “Dengan adanya mediasi ini dapat cari solusi dan tidak timbulkan konflik kemudian hari,” kata Kapolres Bengkalis dalam Notulensi mediasi. (lihat http://www.mongabay.co.id/2012/08/31/pt-srl-masih-beroperasi-di-pulau-rupat-bara-konflik-lahan-terus-menyala/). 

Dalam perjalanan PT SRL melaporkan warga Pulau Rupat ke Polisi dengan tuduhan menduduki lahan. Kini warga dalam ketakutan.

Konflik PT SRL dengan masyarakat terjadi sejak 2008. “Kami tidak tahu ada PT SRL masuk dalam ke Pulau Rupat. Seharusnya PT SRL sosialisasi ke warga. Setelah berkonflik baru melakukan sosialisasi kepada kami,” kata Toha juga dibenarkan oleh Zulkifli. Sejak saat itu masyarakat gencar melakukan perlawanan. Mulai dari aksi, menduduki lahan, hingga membakar eskavator milik PT SRL yang menebang hutan alam di areal masyarakat dan mencabuti karet dan kebun sawit mereka hingga masyarakat diadukan ke Polisi oleh PT SRL. “Yang jelas ada empat kesalahan besar PT SRL. Menebang Pohon Ramin, menggusur sawit dan karet masyarakat, menggunakan Brimob menakuti masyarakat dan merampas lahan masyarakat,” kata Zulkifli yang telah melaporkan PT SRL ke Polda Riau.

Di tepi kanal galian PT SRL, dari jarak sekira 300 meter satu alat berat sedang menumpuk kayu di tepi kanal. Kami mendekati alat berat itu untuk memotret sambil melihat sekeliling: tanah-tanah berlubang bekas kayu dicabut, pohon dan kayu tergeletak, rumput mulai bertumbuhan, tanah gambut terbuka dan tersisa pohon ramin tinggi menjulang tinggi belum ditebang, ironisnya ada bekas kayu terbakar dalam areal PT SRL. Dari jarak 100 meter saya melihat ada tiga alat berat sedang beroperasi. Dua alat berat sedang menebang hutan alam tersisa, sisanya menumpuk kayu di tepi kanal. Eof mencatat titik koordinat penebangan hutan alam oleh PT SRL pada titik  N1°47’44.24″, E101°37’27.56″,  N1°47’44.10″  E101°37’27.58″,  N1°47’44.01″ E101°37’27.48.

 

PT SRL SALAH SATU AFILIASI PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dibawah grup APRIL (Asia Pacific Resources International Limited). Sejak diberi IUPHHK HT pada 1992 luas PT SRL dari 143.205 ha berubah seluas 215.305 Ha pada 2007. Artinya sepanjang 15 tahun luas areal konsesi HTI PT SRL bertambah seluas 72.100 ha.

PT SRL beroperasi sejak 1992 berdasarkan Keputusaan Mehut No 640/Kpts-II/1992 seluas 143.205 ha. PT. SRL semula bernama PT. Sumatera Sinar Plywood Industries (SSPI), sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 99/MENHUT-II/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan SK.262/MENHUT-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 beserta lampiran dan Peta Areal kerjanya, sepanjang menyangkut nama badan hukum yang semula An. PT. Sumatera Sinar Plywood Industries menjadi PT. Sumatera Riang Lestari.

Hampir tiap tahun terjadi perubahan legalitas. Legalitas teranyar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Nomor SK. 208/MENHUT-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 seluas areal ± 215.305 Ha. Areal konsesi PT SRL berada di Provinsi Sumatera Utara seluas 67.230 Ha dan Provinsi Riau seluas 148.075 Ha. Tiap areal di Kabupaten diberi nama blok.

Sumatera Utara: Blok I Labuhan Batu seluas 25.320 ha, Blok II Tapanuli Selatan seluas 41.910 ha. Riau: Blok III Rokan Hilir seluas 42.340 ha, Blok IV Bengkalis 38.210 ha, Blok V Kepulauan Meranti seluas 18.890 ha dan Blok VI Indragiri Hilir seluas 48.635 ha.  Kecamatan Pulau Rupat berada di Kabupaten Bengkalis. Seluas 38.210 ha berada di Kecamatan Pulau Rupat, Bengkalis, berkonflik  dengan masyarakat Pulau Rupat. Penyebab utamanya, lahan masyarakat masuk dalam konsesi PT SRL.

Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau melalui Surat Nomor : 522.2/Pemhut/3073 tanggal 28 Oktober 2009 telah menolak  Usulan RKT UPHHK‐HTI Tahun 2009 An. PT. Sumatera di Blok III Kubu Kabupaten Rokan Hilir, Blok IV P. Rupat Kabupaten Bengkalis dan Blok V P. Rangsang Kabupaten Meranti, karena “tidak direkomendasikan untuk menghindari terjadinya permasalahan dan konflik sosial.”

Namun Menteri Kehutanan tetap memberi izin menebang hutan alam, tempat budaya Akit menggantungkan hidup. Sebelum PT SRL Masuk ke Pulau Rupat, rimbunan hutan alam Pulau Rupat tempat berburu masyarakat adat Akit.

Rumah Masyarakat Suku Akit di Pangkalan Nyirih, Rupat Selatan. Foto (1) Made Ali

Rumah Masyarakat Suku Akit di Pangkalan Nyirih, Rupat Selatan. Foto (1) Made Ali

EIK, 55 TAHUN, warga Akit tinggal di dusun Pancur, Desa Pangkalan Nyirih menuturkan, baru saja pulang dari kebun karet miliknya. Pria berkacamata itu menuturkan 30 tahun lalu dirinya dan masyarakat Akit lainnya leluasa berburu babi di hutan alam Pulau Rupat. Babi selain untuk dimakan, sisanya dijual sebagai penghasil tambahan. Dalam sehari, sekali berburu bisa dapat 5-6 ekor babi. Tempat buruannya di Kelurahan Pergam dan Desa Mesim, dahulunnya adalah hutan alam.

Setelah perusahaan hadir di tengah Rupat.”Kami dilarang berburu dan mencari kayu hutan karena perusahaan membuat plang dilarang masuk dalam konsesi mereka,” kata Eik yang masih melakoni kebiasaan berburu hingga kini bersama sekira 50 orang Akit lainnya.

Kini tempat buruan mereka, tidak lagi di hutan alam Pulau Rupat. Eik saat ini berburu di kebun-kebun karet dan sawit milik warga. Sudah 5 bulan ini dirinya tidak berburu, dalam seminggu dia hanya memasang jerat di kebun karet dan sawit. Empat hari sekali dia melihat jeratannya. Untuk berburu dia harus menempuh 40 kilometer berjalan kaki dari Desa Nyirih menuju Pergam. “Hutan tak ada, tak semangat lagi berburu,” kata Eik. Eik bersama istri dan ketiga anaknya tinggal di atas rumah panggung beratapkan rumbia berpapan kayu, khas rumah masyarakat Akit. Di samping pintu tertulis: rumah tangga miskin 2011.

“Kehadiran PT SRL paling menyolok mengambil lahan masyarakat di Desa Hutan Panjang,” kata Boy B Lontoh, ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Hutan Panjang, 58 tahun, yang sudah tinggal di Desa itu selama 20 tahun dari Manado. “Perusahaan tak ada sosialisasi terkait tata batas.  Masyarakat Akit tahunya kalau mau berburu ke hutan dilarang oleh perusahaan, berarti itu milik perusahaan,” Boy menyebut dari 3.104 penduduk Desa Hutan Panjang, 90 persennya masyarakat asli Akit.

“Hampir 17 tahun saya tidak pernah lagi berburu. Karena hasil buruan tak ada lagi di hutan, hutan tak ada lagi karena diambil perusahaan,” kata Nono, 32 tahun, warga Hutan Halus desa Hutan Panjang. “Kami pernah mau masuk ke hutan ambil kayu untuk bangun rumah, dilarang perusahaan dan dijaga Brimob. Tapi, kalau perusahaan ambil kayu, Brimob tidak melarang,” Nono saat ini hanya mengandalkan berkebun karet miliknya.

“Babi dan kancil tak ade lagi di hutan setelah perusahaan membabat hutan. Cari makan tak ada lagi di hutan,” kata Eteh, perempuan 48 tahun, saudara Nono di atas rumah panggung miliknya dekat dari laut. “Kalau kayu tak di hutan tak ade lagi, kami mati pakai kayu karet,” kata Eteh menyebut kebiasaan masyarakat Akit memakai kayu alam bila hendak menguburkan orang meninggal.

Di Pulau Rupat, umumnya masyarakat Akit tinggal di pinggir pantai Rupat. Pemukiman mereka terbesar di Desa Titi Akar dan Desa Hutan Panjang. Berburu di hutan dan menangkap ikan di lautan, tradisi mereka yang hampir punah.

Dari Desa Titik Akar, saya kembali ke Batu Panjng. Sepanjang perjalanan saya melewati rumahpenduduk di Desa Hutan Panjang, Pangkalan Nyirih, Teluk Lecah, Kebumen, Mesim, Pergam dan Terkul dominan masih menggunakan rumah panggung dari kayu hutan Pulau Rupat. Ketergantungan masyarakat pada kayu untuk memabangun rumah dan kayu untuk peti mati masih dominan.

Empat hari di Pulau Rupat Selatan, kabut asap masih menyelimuti Pulau. Masyarakat ada yang mengenakan masker, banyak yang bebas menghirup asap sambil melaju dengan sepeda motor. #

 

Link terkait: Mongabay