Membincang Money Laundering Korupsi Kehutanan Riau

by Madeali


Oleh Muslim Rasyid dan Made Ali


PADA 12 MARET 2014 DI PENGADILAN NEGERI TIPIKOR PEKANBARU, Ketua Majelis Hakim Bachtiar Sitompul didampingi hakim anggota I Ketut Suarta dan Rachman Silaen menghukum HM Rusli Zainal (Gubernur Riau periode 2003-2014) selama 14 tahun penjara, denda Rp 1 Miliar, karena melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. HM Rusli Zainal dihukum berat karena melakukan dua korupsi: penerbitan BKT UPHHKHT tahun 2004 dan PON ke 18 tahun 2013.

terkaya

Khusus korupsi penerbitan BKT UPHHKHT, telah merugikan keuangan negara atau menguntungkan korporasi senilai Rp 265.912.366.170,20 setidaknya Rp 265 Miliar karena menerbitkan URKT/RKT yang bukan kewenangannya sebagai Gubernur Riau untuk 9 korporasi tahun 2004—CV Putri Lindung Bulan, CV Bhakti Praja Mulia, PT Selaras Abadi Utama, PT Rimba Mutiara Permai, PT Mitra Taninusa Sejati, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Mitra Hutani Jaya, PT Satria Perkasa Agung dan PT Seraya Sumber Lestari—di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak tahun 2004.

Meski HM Rusli Zainal tidak terbukti menerima uang saat mengesahkan BKT UPHHKHT untuk 9 perusahaan tersebut, akibat perbuatannya korporasi tersebut telah nyata menerima uang dari hasil tindak pidana korupsi berupa hasil tebangan kayu,” maka korporasi tersebut terlibat langsung dalam mewujudkan terjadinya pidana dalam perkara ini. Seharunsya diproses dan dibawa ke sidang pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),” kata I Ketut Suarta.

Dalam melakukan tindak pidana tersebut, “HM Rusli Zainal tidak berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama telah terjadi kerjasama yang erat antara HM Rusli Zainal dengan Tengku Azmun Jaafar, Arwin AS, Syuhada Tasman, Tengku Zuhelmi, Edy Suriandi serta perusahaan yang melakukan BKUPHHKHT dalam melanjutkan niatnya untuk melakukan tindak pidana terkait dengan pengesahan BKUPHHKHT di Pelalawan dan Siak,” kata I Ketut Suarta saat membacakan pertimbangan majelis hakim.

Putusan HM Rusli Zainal menambah daftar vonis korupsi kehutanan di Riau:

  1. H. Tengku Azmun Jaafar, SH (Bupati Pelalawan) divonis Mahkamah Agung (2009) 11 tahun penjara, membayar uang pengganti setidaknya Rp 500 juta, membayar uang pengganti Rp 12.367.780.000 setidaknya Rp 12 Miliar, karena bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan beranjut saat menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) tahun 2002-2003 untuk 15 korporasi—PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Selaras Abadi Utama, PT Uniseraya, CV Tuah Negeri, CV Mutiara Lestari, CV Putri Lindung Bulan, PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Rimba Mutiara Permai, CV Bhakti Praja Mulia, PT Triomas FDI, PT Satria Perkasa Agung, PT Mitra Hutani Jaya, CV Alam Lestari, PT Madukoro dan CV Harapan Jaya—sehingga merugikan keuangan Negara atau menguntungkan korporasi senilai Rp 1.208.625.819.554.22 setidaknya Rp 1,2 triliun.
  2. H. Arwin AS, SH (Bupati Siak) divonis Mahkamah Agung (2012) 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta, membayar uang pengganti Rp 850 juta ditambah USD 2000, karena secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Akibat perbuatannya menerbitkan IUPHHK-HT lima (5) korporasi pada April 2002-Juni 2002—PT Bina Daya Bintara, PT National Timber Forest Product, PT Seraya Sumber Lestari, PT Balai Kayang Mandiri dan PT Rimba Mandau Lestari–menguntungkan korporasi atau merugikan keuangan Negara senilai Rp 301.653.789.091,88 atau setidaknya Rp 301 Miliar.
  3. H. Asral Rachman SH, (Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau) divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 5 (lima) tahun penjara, denda Rp 200 juta ditambah USD 2000, membayar uang pengganti setidaknya Rp 1.544.2000.000,00 atau setidaknya Rp 1,5 Miliar, karena bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Akibat perbuatannya mengesahkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) IUPHHKHT untuk 17 korporasi di Siak dan Pelalawan pada 2005—PT Seraya Sumber Lestari, PT Bina Daya Bintara, PT National Timber Forest Produckt, PT Merbau Pelalawan lestari, PT Selaras Abadi Utama, PT Uniseraya, CV Putri Lindung Bulan, CV Mutiara Lestari, PT Rimba Mutiara Permai, PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Triomas FDI, CV Alam Lestari, CV Harapan Jaya, PT Madukoro, PT Balai Kayang Mandiri, PT Rimba Mandau Lestari dan PT Mitra Hutani Jaya–menguntungkan korporasi atau merugikan keuangan negara Rp 889.292.951.317,82 atau setidaknya Rp 889 Miliar.
  4. Ir Syuhada Tasman MM (Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau), divonis Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta, karena bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Akibat perbuatannya menerbitkan RKT untuk 6 korporasi tahun 2003-2004—PT Selaras Abadi Utama, PT Mitra Taninusa Sejati, PT Rimba Mutiara Permai, CV Putri Lindung Bulan, CV Tuah Negeri dan CV Bhakti Praja Mulia–menguntungkan korporasi atau merugikan keuangan Negara Rp 153.024.496.294,89 setidaknya Rp 153 Miliar.
  5. Drs H. Burhanuddin Husin, MM (Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau), divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru dua (2) tahun enam (6) bulan, denda Rp 100 juta, karena melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Akibat perbuatannya menerbitkan RKT untuk 12 korporasi tahun 2006—PT Mitra Taninusa Sejati, PT Selaras Abadi Utama, CV Alam Lestari, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Uniseraya, PT Rimba Mutiara Permai, PT Triomas FDI, PT Madukoro, PT Seraya Sumber Lestari, PT Bina Daya Bintara, PT National Timber Forest Produk dan PT Rimba Mandau Lestari–menguntungkan korporasi atau merugikan keuangan Negara senilai Rp 519.580.718.790.,87 setidaknya Rp 519 Miliar. (Menurut Keterangan Riyono dari KPK, Burhanuddin mengajukan PK ke MA. MA menghukum 6 tahun penjara)

Enam terpidana tersebut saat mengesahkan dan menerbitkan IUPHHKHT dan RKT untuk korporasi sektor tanaman industri (pulp and paper) telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berupa melanggar:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.
  2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts‐II/2000 tanggal 6 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman;
  3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts‐II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentangKriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
  4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts‐II/2003 tanggal 2 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman;
  5. Kepmenhut No 32/Kpts-II/2003 tanggal 5 Februari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman melalui Penawaran dalam Pelelangan;

Artinya dua puluh (20) korporasi berbasis tanaman industri tersebut terlibat melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sepanjang tahun 2002-2006 di Kabupaten Pelalawan dan Siak dalam kasus korupsi terpidana Tengku Azmun Jaafar, Terpidana Arwin AS, Terpidana Asral Rahman, Terpidana Syuhada Tasman dan terpidana Burhanuddin Husin serta Terpidana HM Rusli Zainal.

Pemberian IUPHHKHT dan RKT HTI di atas hutan alam untuk 20 korporasi adalah illegal atau non prosedural. Kayu-kayu yang dijual korporasi kepada PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) dan pembeli lainnya juga illegal.

Apakah keuntungan dan kekayaan (Harta Kekayaan) korporasi tersebut mengandung money laundering?

I. MODUS KORPORASI MENEBANG HUTAN ALAM

Korporasi sengaja mengajukan usulan IUPHHKHT dan RKT yang berada di atas hutan alam untuk ditebang lantas ditanami akasia. Kesengajaan ini karena menebang hutan alam untuk dijadikan bahan baku pulp and paper mendapatkan keuntungan besar.

Agar Bupati dan Kepala Dinas Kehutanan bersedia menandatangani lisensi dan konsesi tersebut, korporasi menyuap Bupati dan Kepala Dinas Kehutanan sebelum dan sesudah IUPHHKHT dan RKT terbit. Berikut modus korupsi pengurusan IUPHHKHT dan RKT yang sengaja dilakukan oleh korporasi:

Pengesahan dan Penerbitan IUPHHKHT oleh Bupati Pelalawan untuk 15 korporasi di Pelalawan bertentangan dengan hukum:

Sekira dalam Februari 2001 hingga Januari 2007 di Kabupaten Pelalawan korporasi melakukan proses penghancuran hutan alam, dengan cara mengajukan izin bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Prosesnya dimulai dari:

  1. Guno Widagdo (Direktur PT Merbau Pelalawan Lestari), ajukan IUPHHK HT tanggal 30 April 2001. Izinnya keluar berdasarkan Keputusan Bupati No 522.21/IUPHHK-HT/XII/2002/004 tanggal 17 Desember 2002 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT Merbau Pelalawan Lestari seluas 5.590 Ha di Kabupten Pelalawan.
  2. Husni Djalanidi (Direktur PT Selaras Abadi Utama), ajukan IUPHHK HT Februari 2001 luas wilayah yang dimohonkan sekitar 20.000 Ha terletak di Kecamatan Pelalawan dan Teluk Meranti 14.000 Ha dan di kecamatan teluk meranti seluas 6.000 ha. Dapat IUPHHK HT dari Bupati Pelalawan berdasarkan Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT Selaras Abadi Utama seluas 13.600 Ha (brutto) dan 11.690 Ha (netto) di Kabupaten Pelalawan.
  3. Supendi (Direktur PT Trio Mas FDI dan PT Uniseraya). Ajukan permohonan IUPHHKHT untuk PT Uniseraya tanggal 6 Juli 2001. Dapat izin dari Bupati Pelalawan berdasarkan Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/006 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT Uniseraya seluas 35.000 Ha di Bupati Pelalawan. Untuk permohonan PT Triomas FDI dapat izin berdasarkan Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/011 tanggal 29 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT Triomas FDI seluas 9.625 Ha Kabupaten Pelalawan.
  4. Sho Erwin (Direktur PT Rimba Mutiara Permai dan PT Mitra Tani Nusa Sejati). Ajukan permohonan IUPHHKH-HT ke Bupati Pelalawan atas nama PT Rimba Mutiara Permai tahun 2001. Dapat izin berdasarkan Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/XII/2003/008 tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT Rimba Mutiara Permai seluas 9.000 Ha di Pelalawan. PT Mitra Tani Nusa Sejati ajukan IUPHHKHT sejak tahun 2000, waktu itu dilempar ke daerah tingkat II dan pada bulan Mei 2001 mengajukan permohonan kembali dan sudah terbit IUPHHK-HT tahun 2003. Dapat izin berdasarkan Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/009 tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT Mitra Tani Nusa Sejati seluas 7.300 Ha di Kabupaten Pelalawan.

Artinya enam korporasi tersebut di atas menerima IUPHHK-HT pencadangan dari Tengku Azmun Jaafar, Bupati Pelalawan. Lantas timbul keinginan Tengku Azmun Jaafar Azmun untuk mendapatkan IUPHHKHT untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

Tengku Azmun Jaafar memerintahkan Budi Surlani, Hambali, Muhammad Faisal (ajudan), Azuar (pembantu), Tengku Lukman Jaafar (kakak kandung), Anwir Yamadi mendirikan perusahaan atau badan usaha atau mencari perusahaan lain yang akan diberikan IUPHHK HT oleh Azmun sebagai Bupati Pelalawan. Budi Surlani meminjam PT Madukoro dan CV Alam Lestari dari Margaretha. Muhammad Faisal mendirikan CV. Tuah Negeri dan PT Putri Lindung Bulan, Hambali mendirikan CV. Harapan Jaya, Anwir Yamadi mendirikan CV Mutiara Lestari, Tengku Lukman Jaafar dirikan CV. Bhakti Praja Mulia.

Budi Surlani dan Hambali mengajukan IUPHHK HT atas nama tujuh perusahaan di atas, lantas mengajukan izin ke Bupati:

  1. PT Madukoro untuk areal di daerah kelompok Hutan Sei Kutub kab pelalawan seluas 15.200 Ha. Dapat izin berdasarkan Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT Madukoro seluas 15.000 Ha di Kabupaten Pelalawan.
  2. CV Alam Lestari untuk areal Kec Pelalawan, kab pelalawan seluas 3.300 ha. Dapat izin berdasarkan Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/015 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada C.V Alam Lestari seluas 3.300 Ha di Kabupaten Pelalawan.
  3. C.V Harapan Jaya untuk areal di daerah kelompok Hutan SeI Kutu, ab Pelalawan seluas 4.800 Ha. Dapat izin berdasarkan Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/016 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada C.V Harapan Jaya seluas 4.800 Ha di Kabupaten Pelalawan.
  4. CV Putri Lindung Bulan untuk areal di Kec Ukui, Kab Pelalawan seluas 10.000 Ha. Dapat izin berdasarkan Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/005 tanggal 25 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada CV. Putri Lindung Bulan seluas 2.500 Ha di Kabupaten Pelalawan.
  5. CV Tuah Negeri untuk areak di Kec Pelalawan, kab pelalawan seluas 2.500 Ha. Dapat izin berdasarkan Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/006 tanggal 25 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada C.V Tuah Negeri seluas 1.500 Ha di Kabupaten Pelalawan.
  6. CV Bhakti Praja Mulia areal di Kec Teluk Meranti dan kec pelawalan, kab pelalwan seluas 5.800 ha. Dapat izin berdasarkan Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/011 tanggal 28 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada C.V Bhakti Praja Mulia seluas 5.800 Ha di Kabupaten Pelalawan.
  7. CV Mutiara Lestari areal di kelompok Hutan Sungai Telayap kec Bunut kab pelalawan seluas 4.000 Ha. Dapat izin berdasarkan Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/007 tanggal 25 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada CV Mutiara Lestari seluas 4.000 Ha di Kabupaten Pelalawan.

Saat 7 (tujuh) perusahaan itu dapat IUPHHK-HT, lantas Tengku Azmun Jaafar memerintahkan kepada Budi Surlani segera ditawarkan saja atau take over (diambil alih) kepada PT RAPP melalui Ir Rosman, GM Forestry PT RAPP.

Begitu IUPHHK itu terbit, Budi Surlani diperintahkan Tengku Azmun Jaafar untuk menemui Anwir Yamadi (karyawan PT RAPP) untuk tawarkan izin-izin itu. Anwir Yamadi minta waktu untuk berbicara ke manajemen PT RAPP. Kemudian Budi Surlani melaporkan kepada Tengku Azmun Jaafar, dan menceritakan pertemuannya dengan Hambali. Karena tak ada kabar, Tengku Azmun Jaafar kembali memerintahkan Budi Surlani menjumpa Anwir Yamadi. Budi bertemu Anwir Yamadi, dan Anwir Yamadi mengatakan Ir Rosman akan menemui Bupati. Anwir Yamadi kenal dengan Rosman karena sama-sama pernah kerja di PT Indo Rayon (anak usaha milik Sukanto Tanoto.

Ir Rosman adalah direktur PT Persada Karya Sejati (PT PKS) , dan sejak 17 Oktober 2006 Ir Rosman digantikan Said Eddi sebagai direktur PT PKS. Menurut keterangan Said Eddi PT PKS tidak punya pabrik khusus pengolahan kayu. Produknya dimanfaatkan round lognya ke pabrik plywood (PT Asia Forestama Raya) sedangkan untuk BBS-nya disuply ke PT RAPP. Usaha PT PKS yang tertuang dalam akta perkebunan, perdagangan dan kehutanan tidak punya IUPHHKHT, HPH juga tidak punya.

PT PKS lantas melakukan Take Over (TO) PT Mutiara Lestari, Putri Lindung Bulan, Tuah Negeri, Alam Lestari dan Bhakti Praja Mulia. Menurut Paulina legal PT PKS yang ditunjuk oleh Ir Rosman, Direktur PT PKS. Paulina sebagai legal PT PKS pernah mengurus/melakukan suatu tindakan baik KSO (Kerja Sama Opersional) maupun TO (Take Over) terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pemanfaatan hasil hutan di Pelalawan. Perusahaan yang di TO oleh PT PKS adalah lima perusahaan:

  1. CV Bhakti Praja Mulia senilai Rp 6,75 miliar
  2. CV Alam lestari senilai Rp 2,2 miliar
  3. CV Mutiara Lestari senilai Rp 1 m
  4. CV Puteri Lindung Bulan senilai Rp 2,5 m
  5. CV Tuah Negeri senilai Rp 750 juta

Pada saat TO terjadi pergantian kepengurusan direktur dari kelima perusahaan tersebut. Bahwa direktur kelima perusahaan setelah di TO adalah Said Edi dan Muller Tampubolon. Penunjukkan Direktur setelah TO adalah Ir Rosman. Selain menjabat sebagai direktur PT PKS, Rosman adalah karyawan PT RAPP.

Biaya TO didapat dari mana Paulina tidak tahu, cuma diatur oleh Sutarjo keuangan PKS. Menurut keterangan Sutarjo, Sutarjo pernah meminjam dana Rp 1 miliar ke PT RAPP melalui bagian keuangan.

Dasar pertimbangan untuk menyetujui TO adalah letak areal/lokasinya, akses masuk ke arealnya yang dekat ke daerah industri, luas areal, dan memiliki IUPHHKHT. Menurut Paulina yang dekat dengan daerah industri yang akan menampung kayu kita adalah PT RAPP. Hasil dari TO yang diperoleh kayunya dijual ke PT RAPP.

Kontrak kerja dengan PT RAPP bahwa PT RAPP melakukan land clearing, pemanfaatan BBS-nya oleh PT RAPP, hasil kayu pertukangan dijual ke PT Forestama Raya oleh PKS. Perusahaan-perusahaan yang di TO ada kerjasama dengan PT RAPP setelah TO. Kerjasama perusahaan yang di TO dengan RAPP adalah land clearing dan penanaman.

KSO sistemnya bagi hasil, mereka yang memiliki izin, PT RAPP yang melakukan penebangan dan land clearing, TO adalah kita ambil alih semuanya atau berpindah tangan ke PT PKS.

KSO dilakukan dengan Panca Eka Grup (Uniseraya, Mitra Tani Nusa Sejati, Trio Mas FDI, Rimba Mutiara Permai), Surya Dumai Grup, Madukoro, Harapan Jaya. Yang lakukan KSO untuk keempat perusahaan adalah Supendi dan dari pihak PT PKS adalah Rosman.

Untuk KSO sistemnya PT Madukoro dan Harapan Jaya dapat fee dari PT PKS atas land clearing dan kemudian mereka akan dapat persen 30;70 dari penanaman HTI.

Penerbitan dan pengesahan BKT/RKT oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau untuk 15 Korporasi di Pelalawan bertentangan dengan hukum:

Perusahaan-perusahaan yang telah memperoleh IUPHHK-HT dari Tengku Azmun Jaafar, pada 2003 mengajukan permohonan Usulan Rencanan Kerja Tahunan (URKT) UPHHK-HT pada Syuhada Tasman, yang isinya antara lain memuat rencana penebangan dan target produksi guna penyiapan lahan.

Lantas Syuhada Tasman memproses RKT dengan alasan mendasar pada pertimbangan tekhnis Tengku Zulhelmi, Kadishut Pelalawan, berisi hasil survei lapangan dan rekomendasi persetujuan pengesahan RKT atas kondisi areal IUPHHKHT padahal diketahui hal itu bertentangan dengan Pasal 3 ayat (6) dan (7) Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 November 2000.

Pada 2003 dan 2004 perusahaan-perusahaan yang memperoleh IUPHHK-HT dari Bupati Pelalawan juga mengajukan Bagan kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (BKT-UPHHK-HT) tahun 2004 kepada Syuhada Tasman. Lantas Syuhada Tasman meminta dan merekomendasi kepada H Rusli Zainal, Gubernur Riau untuk sahkan BKT dengan alasan mendasarkan pada pertimbangan tekhnis yang dibuat Tengku Zulhelmi, kadishut Pelalawan.

Atas pertimbangan pengesahan BKT UPHHK-HT-HT dari perusahaan-perusahaan serta pertimbangan tekhnis dari saksi Tengku Zulhelmi dan Edi Suriandi dan rekomendasi tekhnis dari Syuhada Tasman, Rusli Zainal mensahkan BKT UPHHKHTtahun 2004.

Pada 2004 CV Lindung Bulan, PT Triomas FDI dan PT Satria Perkasa Agung yang peroleh IUPHHKHT mengajukan URKT dan UBKT kepada H Asral Rachman, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau yang juga dilampiri pertimbangan tekhnis dari Drs Edi Suriandi, Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan.

Atas permohonan pengesahan URKT dan UBKT dari perusahaan-perusahaan yang dilampiri pertimbangan tekhnis dari Edi Suriandi itu kemudian Asral membuat persetujuan dan pengesahan RKT/BKT. Pada 2004 dan 2005 perusahaan-perusahaan yang dapat IUPHHKHT mengajukan pengesahan URKT UPHHKHT tahun 2005 kepada Asral Rachman, Kadishut Riau, selanjutnya dengan mendasarkan pada pertimbangan tekhnis Edi Suriandi, Kadishut Pelalawan.

Atas dasar permohonan pengesahan URKT dari perusahaan-perusahaan itu, dengan alasan adanya pertimbangan tekhnis dari Edi Suriandi, lantas Asral Rachman, Kadishut Riau dan penggantinya Drs Burhanuddin Husin membuat persetujuan dan pengesahan RKT dengan menerbitkan keputusan.

Pada 2005 dan 2006 perusahaan-perusahaan yang mendapat IUPHHKHT ajukan pengesahan URKT UPHHKHT tahun 2006 kepada Burhanuddin Husin, Kadishut Riau, yang mendasarkan pertimbangan Edi Suriandi.

Atas permohonan pengesahan URKT dari perusahaan-perusahaan dengan alasan telah adanya pertimbangan tekhnis dari Edi Suriandi lantas Burhanuddin dan Sudirno wakil Dishut Riau menyetujui dan mengesahkan RKT dengan menerbitkan.

Pada 2006 dan 2007 perusahaan-perusahaan yang mendapat IUPHHKHT mengajukan URKT UPHHKHT tahun 2007 kepada Burhanuddin Husin.

Atas permohonan pengesahan URKT dari perusahaan-perusahaan serta pertimbangan tekhnis dari Edi Suriandi kemudian Sudirno menyetujui dan mengesahkan RKT dengan menerbitkan keputusan.

Dari 15 perusahaan tersebut setelah RKT-IUPHHK HT/BK-UPHHK HT disahkan Syuhada Tasman, Rusli Zainal, Asral Rachman, Sudirno dan Buhanuddin Husin, korporasi tersebut di atas kemudian melakukan penebangan hutan alam untuk kemudian ditanami akasia.

Terpidana Arwin AS selaku Bupati Siak menerbitkan dan mengesahkan IUPHHKHT untuk 5 (lima) korporasi di Siak bertentangan dengan hukum:

Dalam tahun 2002-2005 Arwin AS sejak awal tahu rencana permohonan IUPHHK-HT oleh beberapa perusahaan. Terbukti adanya pertemuan antara Arwin AS dengan Asral Rachman dan perusahaan calon pemohon IUPHHK-HT. Sebelum IUPHHK-HT terbit, Arwin AS melakukan serangkaian pertemuan dengan Asral Rachman dan direktur-direktur perusahaan:

Arwin AS bersua dengan Sunarijo, Direktur PT. National Trmber and Forest Product. Sunarijo ingin ajukan IUPHHK-HT di Siak. Arwin AS saran berkoordinasi dengan Asral Rachman, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak. Sunarijo kenal Arwin AS karena Asral Rachman. Waktu itu Arwin dan Asral hendak naik haji bersama-sama. Dan Asral beritahu Sunarijo perihal naik haji. Asral dan Arwin naik haji bersama. Asral bilang ke Sunarijo kalau ia mau naik haji bersama Arwin.

Ada diberikan uang dari Sunarijo untuk naik haji, tapi ia pastikan tidak ada kaitannya dengan izin IUPHHK-HT. Saat itu proses izin sedang berjalan. Dalam BAP, tercantum Pina Liangita, Kepala Bagian Keuangan PT Siak Raya Timber mengeluarkan biaya Rp 17 juta untuk naik haji Arwin. Saat itu yang ambil uangnya langsung Sunaryo. Ia katakan untuk bantuan naik haji Arwin AS.

Setelah uang diberikan ke Sunarijo, Pina akan bikin voucher sebagai bukti uang keluar dan peruntukannya. Dalam BAP juga tercantum banyak sekali pengeluaran tidak resmi yang dikeluarkan PT Nasional Timber and Forest Product, anak perusahaan PT Siak Raya Timber. Salah satunya untuk beli dasi Asral Rachman. Pina tetap mengaku tidak pernah ketemu dan tidak kenal semua orang yang mendapat uang tersebut. Yang meminta dana banyak dari orang dalam perusahaan sendiri. “Mereka ambil sendiri uangnya,” kata Pina.

Arwin AS mengaku Asral Rachman pernah menelepon dirinya bahwa ada orang mau tanamkan investasi di Siak. Arwin AS sambut baik dan terjadi pertemuan di restoran hotel Dian Graha Pekanbaru. Hadir dalam pertemuan selain Arwin AS dan Asral Rachman ada Samuel, Amir Sanggani Kabag Ekonomi, Fikri, Delta dan Sunaryo.

Arwin AS bersua Asrul Adam (sepupu Arwin AS) pemilik PT Balai Kayang Mandiri di Kafe Oh La La di Mall Ciputra (milik Samuel Songadji direktur PT Seraya Sumber Lestari) dan kedai kopi Yakun di Jalan Setiabudi Pekanbaru. Asrul Adam ingin ajukan IUPHHK-HT. Proses ajuan diurus Wan Junaidi. Wan Junaidi mengaku empat kali pertemuan dilakukan dengan Arwin AS sebelum maupun sesudah pengajuan IUPHHK-HT. Arwin AS minta segera ajukan permohonan. Arwin AS mengakui pertemuan itu tapi tak ada hubungan dengan perizinan dan janji-janji.

Arwin AS bersua Samuel Soengjadi dan lr. Delta dari PT. Seraya Sumber Lestari di ruang kerja Arwin AS. Mereka meminta disposisi Arwin AS atas permohonan yang diajukan PT. Seraya Sumber Lestari. Setelah dapat disposisi, Samuel Soengjadi dan lr. Delta serahkan surat permohonan IUPHHKHT yang terdapat disposisi asli dari Arwin AS. Delta bersama Kepala Desa Tumang (alm) pernah datang ke rumah Arwin AS untuk memohon IUPHHK-HT. Arwin AS mengakui Asral Rachman kenalkan Arwin AS dengan para investor itu. Arwin AS persilakan ajukan izin. Karena Arwin AS tidak mengerti hal hal tekhnis, ia sarankan bicara dengan Asral Rachman, kalau boleh Arwin AS akan tandatangani.

Ficky menandatangani IUPHHK-HT bersama Arwin AS pada 8 Mei 2002. PT Bina Daya Bintara bergerak di bidang perkayuan. Punya lahan di Kabupaten Siak. Lahan berupa IUPHHK-HT. Ficky ajukan permohonan sendiri. Syaratnya perusahaan dan lahan. Berupa hutan produksi. Sudah ditinjau. Diajukan ke Bupati. “Bupati suruh ke Dinas Kehutanan,” kata Ficky.

Arwin AS dan Asral Rachman bersua Benny Santoso soal permohonan IUPHHKHT PT. Rimba Mandau Lestari. Pada sekira Mei 2001-Mei 2002 Arwin AS terima permohonan IUPHHK-HT dari lima perusahaan itu. Lantas Arwin AS beri disposisi kepada Asral Rachman pada prinsipnya setuju menerbitkan IUPHHK-HT. Terdakwa minta pada Asral Rachman segera proses dan persiapkan syarat-syarat kelengkapan untuk terbitkan IUPHHK-HT. Agus Syamsir terangkan pada 2001-2002 saat dirinya jabat Kepala Seksi Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) di Dinas Kehutanan Siak. Ia terima IUPHHK-HT lima perusahaan. Ia langsung proses menerbitkan Surat Petimbangan Tekhnis yang dikeluarkan Dinas Kehutanan Siak.

Asral Rachman merespon. Ia tugasi Tim survey ke lokasi IUPHHK-HT PT. Rimba Mandau Lestari dan PT. Bina Daya Bintara. Hasilnya dua areal itu berupa areal hutan alam memiliki potensi tegakan 5 m3/Ha sehingga tak sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 November 2000 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001. Khusus PT. Balai Kayang Mandiri, PT Seraya Sumber Lestari dan PT. National Timber and Forest Product tidak dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim survey. Ini lantaran PT Balai Kayang Mandiri milik keluarga terdakwa dan PT Seraya Sumber Lestari (direktur Samuel Soengjadi) serta PT Nasional Timber Forest and Product (Direktur Soenarijo) keduanya teman Asral Rahman.

Menurut Agus Syamsir, ia diperintahkan Kadis Kehutanan Propinsi Riau, Asral Rahman untuk keluarkan rekomendasi meski tak ada laporan survei. Setelah keluar izin prinsip IUPHHK-HT oleh Arwin AS, Agus Syamsir terima uang sekitar Rp 37 juta.

Agus Syamsir dianggap melanggar peraturan Menteri Kehutanan Nomor 10.1 tahun 2000. “Saya cuma jalankan perintah atasan,” kata Agus Syamsir. “Sudah tahu melanggar kenapa dijalankan?” tanya hakim. “Perintahnya harus keluarkan rekomendasi apapun yang terjadi.”

Arwin AS bantah semua pernyataan Agus Syamsir. Ia mengaku tak pernah terima uang dari Agus Syamsir. Mengenai izin IUPHHK-HT kepada lima perusahaan yang dikeluarkan, Arwin AS katakan, sebelumnya Asral Rahman telah yakinkan dirinya kalau izin kelima perusahaan tidak ada masalah. “Karena itu saya tanda tangan izin. Saya tidak mengerti tentang izin hutan ini,” akunya.

Meski salahi aturan Asral Rachman tetap berikan surat saran pertimbangan teknis pencadangan areal hutan tanaman kepada Arwin AS. Yang intinya mendukung dikabulkan permohonan IUPHHK-HT. Mengetahui surat itu kelima perusahaan itu memberi uang kepada Agus Syamsir untuk segera membuat konsep pertimbangan teknis.

Meski salahi aturan dan tahu hasil survey, Arwin AS berdasarkan pertimbangan teknis itu terbitkan surat izin prinsip persetujuan pencadangan areal IUPHHK-HT berupa surat Bupati Siak untuk lima perusahaan.

Lantas, lima perusahaan itu ajukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Kegiatan ljin Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman.

Setelah penilaian studi kelayakan (feasibility study) oleh Asral Rachman, Arwin AS teken surat persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana pengelolaan Lingkungan dan Rencana pemantauan Lingkungan Kegiatan ljin Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman yang diajukan oleh masing-masing perusahaan tersebut.

Arwin AS, berdasarkan persetujuan studi kelayakan (feasibility study) dan pertimbangan teknis, melanggar ketentuan Kepmenhut No. 10.1/Kpts-lll/2OOO serta ketentuan dalam Lampiran Kepmenhut No. 2llKpls-ll/2001 malah menerbitkan IUPHHK-HT untuk lima perusahaan. Padahal lahan yang dimohonkan IUPHHK-HT tak memenuhi persyaratan Kepmenhut No. 10.1/Kpts-ll/2000.

Pasca terbit SK Bupati Siak tentang pemberian Hak IUPHHK-HT, kelima perusahaan itu memberi sejumlah uang kepada Arwin AS dan Asral Rachman melalui Agus Syamsir. Arwin kenal Agus Syamsir staf dinas kehutanan dan merupakan salah satu Pembina Sepak Bola dan sering berhubungan dengan terdakwa menyangkut mencari dana untuk kegiatan.

Agus Syamsir mengaku pernah ditelepon Arwin untuk ambil uang dari Supendi di PT Panca Eka Bina Plywood Indonesia (Grup perusahaan PT Bina Daya Bintara dan PT Seraya Sumber Lestari) senilai Rp 200 juta dalam bentuk tunai. Agus langsung serahkan pada terdakwa di rumahnya. Total dana yang disetor Agus Syamsir kepada terdakwa Rp 850 juta dan US $ 2.000 langsung dari Sunarijo kepada Arwin.

Sunarijo ajukan izin IUPHHK-HT atas saran Asral Rachman. Lahannya saat itu eks HPH. Ia sendiri tak pernah lihat kondisi hutan saat itu. Setelah izin keluar dari Arwin, Sunarijo diminta Asral Rachman berikan uang Rp 400 juta, dititipkan ke Agus Syamsir. Sunarijo juga akui pernah berikan uang tunai USD 2 ribu dolar langsung ke Arwin AS. “Saya diminta Asral Rahman untuk serahkan uang itu langsung. Katanya untuk Arwin naik haji,” ujar Sunarijo.

Setelah memperoleh pengesahan BKT/BKT-IUPHHKHT dari Asral Rachman, lima perusahaan itu lakukan penebangan hutan alam di areal IUPHHK-HT yang potensi tegakannya lebih dari 5 m3/ha.

Selain itu, dari izin tersebut, ia juga dianggap memperkaya orang lain dan korporasi. Asral Rahman dapat Rp 894,2 juta, Agus Syamsir dapat Rp 37,5 juta. Untuk perusahaan; PT Bina Daya Bintara terima Rp 110,5 miliar, PT Seraya Sumber Lestari terima Rp 57,6 miliar, PT Balai Kayang Mandiri terima Rp 48,06 miliar, PT Rimba Mandau Lestari terima Rp 15,04 miliar, PT Nasional Timber and Forest Product terima Rp 70,3 miliar.

Akibat perbuatannya, Arwin AS merugikan keuangan Negara senilai Rp 301 miliar yang dihitung dari jumlah kubikasi kayu hasil penebangan dikalikan harga standar yang ditetapkan departemen perindustrian dan perdagangan setelah dikurangi pembayaran dana PSDH/DR oleh masing-masing perusahaan.

Setelah mendapat IUPHHKHT dari Bupati Siak, selanjutnya lima korporasi tersebut mengajukan UBKT/URKT kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi sebagai syarat utama menebang kayu yang berisi hutan alam.

Penerbitan dan pengesahan BKT/RKT oleh Dinas Kehutanan Propinsi Riau dan Gubernur Riau untuk 20 korporasi bertentangan dengan hukum:

Terpidana Syuhada Tasman (Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau)

Syuhada Tasman saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau dalam kurun waktu 2003-2004, menilai dan mengesahkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT) atas nama PT Selaras Abadi Utama, PT Mitra Taninusa Sejati, PT Rimba Mutiara Permai, CV Putri Lindung Bulan, CV Tuah Negeri dan CV Bhakti Praja Mulia. Keenam perusahaan itu di Kabupaten Pelalawan.

Syuhada meminta sejumlah uang kepada perusahaan untuk kelancaran RKT. Permintaan dilakukan saat bertatap muka maupun via telepon atau meminta dan menyuruh anak buah dan ponakannya. Permintaan uang tersebut biasanya tidak pernah secara tertulis. Namun, begitu uang sudah diterima oleh anak buah dan ponakannya, Syuhada meminta anak buah atau saudaranya mentransfer sejumlah uang dari perusahaan masuk dalam rekening Syuhada. Syuhada juga meminta uang kepentingan pribadinya misal pelantikan gubernur dan keperluan pribadi lainnya.

“Takut kalau tidak diberikan akan bermasalah. Karena Pak Syuhada adalah Kadishut dan izin RKT berkaitan dengan kelancaran operasional perusahaan,” kata Soenarijo. Soenarijo kenal dengan Syuhada Tusman. Syuhada Tasman bilang tak kenal dekat. “Hanya berpapasan saja saat sama-sama olahraga,” kata Syuhada. Selain itu, mulusnya RKT juga karena salah satu perusahaan itu sudah kenal lama dengan direkturnya. Samuel misalnya mengaku sudah lama kenal Syuhada. “Sejak Syuhada jadi kepala seksi. Tapi selama pengurusan RKT tidak ada bertemu dengan Syuhada dan tidak pernah komunikasi.”

Budi Ariful merasakan betul jika permintaan uang Syuhada dituruti, urusan RKT lancar. “Terbukti setelah diberikan uang tersebut, pengurusan RKT sudah lancar.”

Syuhada menerima uang sejumlah Rp 200 juta dari Samuel Soengjadi (PT Uniseraya), Rp 75 juta dari Herry Yuswanto (PT RAPP), Rp 465, 271 juta dari Soenarijo (PT Siak Raya Timber) dan Rp 100 juta dari Budi Artiful (KUD Bina Jaya). Total Rp 840,271 juta.

Samuel Soengjadi adalah direktur utama PT Seraya Sumber Lestari. PT Seraya Sumber Lestari tergabung dalam satu grup dengan PT Uniseraya, anggota Uniseraya adalah PT Rimba Mutiara Permai, PT Trio Mas, PT Peranap Timber dan banyak lagi. Soe Erwin direktur PT Rimba Mutiara Permai sejak 1996-kini dan direktur PT Mitra Taninusa Sejati tahun 2000-kini. Uang yang diberikan oleh Samuel Soengjadi (salah satu direktur Grup PT Uniserya) tentu saja hendak memuluskan rkt 2003 PT Rimba Mutiara Permai dan PT Mitra Taninusa Sejati.

Uang sebesar Rp 75 juta dari Herry Yuswanto (PT RAPP) yang diberikan ke Syuhada Tasman karena proyek Tahura, hal itu karena kami menduga bahwa keenam perusahaan itu adalah mitra dan anak perusahaan PT RAPP. Jadi bantuan untuk proyek Tahura 2003 itu, karena pada tahun itu juga enam perusahaan itu ajukan rkt kepada terdakwa Syuhada Tasman.

Akibat perbuatannya menerbitkan RKT, enam korporasi tersebut menerima keuntungan senilai:

  1. PT Selaras Abadi Utama Rp 76 Miliar
  2. PTMitra Taninusa Sejati Rp 5,5 Miliar
  3. PT Rimba Mutiara Permai Rp 6,5 Miliar
  4. CV Putri Lindung Bulan Rp 8,9 Miliar
  5. CV Tuah Negeri Rp 25 Miliar
  6. CV Bhakti Praja Mulia Rp 29 Miliar

Terpidana Asral Rachman (Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau)

Saat menerbitkan RKT untuk 17 korporasi di Siak dan Pelalawan. Lima perusahaan di Siak: PT Bina Daya Bintara, PT Nasional Timber and Forest Product, PT Seraya Sumber Lestari (Ketiganya mitra PT RAPP), PT Balai Kayang Mandiri, PT Rimba Mandau Lestari (Keduanya mitra PT IKPP). Dan menerbitkan RKT PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Selaras Abadi Utama, PT Uniseraya CV Putri Lindung Bulan, CV Mutiara Lestari, PT Rimba Mutiara Permai, PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Trio Mas FDI, PT Mitra Hutani Jaya, CV Alam Lestari, CV Harapan Jaya, PT Madukoro di Pelalawan.

Pada 2002-2003, Asral Rachman saat menjabat Plt Kadishut Siak menerbitkan rekomendasi PT Seraya Sumber Lestari, PT Bina Daya Bintara, PT Balai Kayang Mandiri, PT Rimba Mandau Lestari, PT National Timber dan Forest Product agar Bupati Siak menerbitkan IUPHHK HT.

Perusahaan memberi sejumlah uang kepada Bupati Siak dan Asral Rachman. Khusus untuk Asral Rachman, Samuel Soengjadi (PT Seraya Sumber Lestari memberi uang RP 300 juta, Soenarijo (PT National Timber dan Forest Product) memberi uang Rp 300 juta dan Rp 50 juta. Total uang dari Soenarijo untuk Asral pra dan pasca IUPHHK HT dan RKT setidaknya Rp 94 juta.

Asral Rachman juga menjabat Kadishut Propinsi Riau mensahkan BKT dan RKT lima perusahaan di Siak. Akibat perbuatan Asral Rachman menguntungkan perusahaan atau korporasi di Siak:

  1. PT Bina Daya Bintara senilai Rp 110.538.410.272,56
  2. PT Seraya Sumber Lestari senilai Rp 57.610.807.580,22
  3. PT Balai Kayang Mandiri senilai Rp 48.064.203.161
  4. PT Rimba Mandau Lestari senilai Rp 15.040.751.642,68
  5. PT National Timber and Forest Product senilai Rp 70.339.616.432.42

Pada 2004-2005, Asral Rachman selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau mensahkan BKT dan RKT IUPHHK HT untuk 12 Perusahaan di Pelalawan. Asral Rachman terima duit dalam rangka pengurusan penilaian dan pengesahan UBKT dan RKT yang diajukan PT Madukoro dan CV Harapan Jaya, Ia terima duit sekitar Rp 600 juta. Akibat perbuatan Asral Rachman telah memperkaya perusahaan:

  1. PT Merbau Pelalawan lestari senilai Rp 27.305.224.987, 24
  2. PT Selaras Abadi Utama senilai Rp 171.367.297.611,88
  3. PT Uniseraya senilai Rp 1.615.614.241,45
  4. CV Putri Lindung Bulan senilai Rp 40. 078.637.838,76
  5. CV Mutiara Lestari senilai Rp 5.776.832.504,94
  6. PT Rimba Mutiara Permai senilai Rp 46.080.101.725,90
  7. PT Mitra Tani Nusa senilai Rp 105.191.370,70
  8. PT Triomas FDI senilai Rp 4.157.681.679,32
  9. PT Mitra Hutani Jaya senilai Rp 14.125.044.667,11
  10. CV Alam Lestari senilai Rp 72.942.426.050
  11. CV Harapan Jaya senilai Rp 65.371.558.264,80
  12. PT Madukoro senilai Rp 33.627.372.229,84

Terpidana HM Rusli Zainal (Gubernur Riau)

Rusli Zainal menerbitkan BKT/RKT untuk sembilan korporasi di Siak dan Pelalawan bukan kewenangannnya tahun 2004, dengan menerbitkan:

  1. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.138/II/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. CV PUTRI LINDUNG BULAN dengan luas areal 1.950 ha (brutto) atau seluas 1.300 ha (netto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;
  2. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.140/II/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. CV BHAKTI PRAJA MULIA dengan luas areal 2.505 ha (brutto) atau seluas 2.375 ha (netto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;
  3. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.142/II/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT SELARAS ABADI UTAMA dengan luas areal 10.295 ha (brutto) atau seluas ha 8.950 (netto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;
  4. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.244/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. PT RIMBA MUTIARA PERMAI dengan luas areal 2.060 ha (brutto) atau seluas 1.765 ha (netto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam.
  5. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.243/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. PT MITRA TANI NUSA SEJATI dengan luas areal 1.685 ha (brutto) atau seluas ha 1.560 (netto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;
  6. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.242/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT MERBAU PELALAWAN LESTARI dengan luas areal ha 2.634 (brutto) atau seluas ha 2.252 (netto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;
  7. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.286/IV/2004 tanggal 21 April 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT MITRA HUTANI JAYA dengan luas areal 6.414,7 ha (brutto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;
  8. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.290/IV/2004 tanggal 21 April 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT SATRIA PERKASA AGUNG di Kabupaten Pelalawan dengan luas areal 4.079,77 ha (brutto) atau seluas 3.738,06 ha (netto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;
  9. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.324/V/2004 tanggal 10 Mei 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. PT SERAYA SUMBER LESTARI di areal seluas 3.187 Ha (Bruto) atau 2.525 Ha (Netto);

Padahal menerbitkan dan mengesahkan BKT UPHHKHT bukan kewenangan Gubernur, tapi kewenangan Kepala Dinas Kehtuanan Propinsi Riau. Keputusan Gubernur tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-1112003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman. Akibat perbuatannya menerbitkan BKT.RKT telah memperkaya korporasi:

  1. PT MERBAU PELALAWAN LESTARI sejumlah Rp 17.751.015.979,36 (tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga puluh enam sen).
  2. PT MITRA TANI NUSA SEJATI sejumlah Rp 21.229.074.314,82 (dua puluh satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah depalan puluh dua sen).
  3. PT RIMBA MUTIARA PERMAI sejumlah Rp 7.688.163.703,29 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah dua puluh sembilan sen).
  4. PT SELARAS ABADI UTAMA sejumlah Rp 38.790.637.659,55 (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah lima puluh lima sen).
  5. CV BHAKTI PRAJA MULIA sejumlah Rp 66.442.117.964,88 (enam puluh enam milyar empat ratus empat puluh dua juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah delapan puluh delapan sen).
  6. PT MITRA HUTANI JAYA sejumlah Rp 47.140.691.525,99 (empat puluh tujuh milyar seratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah sembilan puluh sembilan sen).
  7. PT SATRIA PERKASA AGUNG sejumlah Rp 25.086.333.013,64 (dua puluh lima milyar delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga belas rupiah enam puluh empat sen).
  8. CV PUTRI LINDUNG BULAN sejumlah Rp 40.078.637.838,76 (empat puluh milyar tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh puluh sen).

Terpidana Buhanuddin Husin (Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau)

Burhanuddin saat mejabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau periode 2005‐2006. Ada 12 perusahaan yang disahkan Burhanuddin husin berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT) yang dimohonkans oleh perusahaan‐perusahaan pemegang IUPHHK‐HT ; 8 berlokasi di Pelalawan, 4 lagi di Siak.

Burhanuddin Husin sahkan RKT untuk perusahaan di Pelalawan: PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Selaras Abadi Utama, CV Alam Lestari, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Uniseraya, PT Rimba Mutiara Permai, PT Trio Mas FDI, PT Madukoro. Untuk di Siak: PT Seraya Sumber Lestari, PT Rimba Mandau Lestari, PT Bina Daya Bintara, PT National Timber and Forest Product.

Karena perbuatannya, Burhanuddin Husin telah memperkaya korporasi:
1. PT Mitra Tani Nusa Sejati sejumlah Rp 69 miliar,
2. PT Selaras Abadi Utama sejumlah Rp 23 miliar,
3. CV Alam Lestari sejumlah Rp 14 miliar,
4. PT Merbau Pelalawan Lestari sejumlah Rp 32 miliar,
5. PT Uniseraya sejumlah Rp 18 miliar,
6. PT Rimba Mutiara Permai sejumlah Rp 46 miliar,
7. PT Trio Mas FDI sejumlah Rp 22 miliar,
8. PT Madukoro sejumlah Rp 128 miliar,
9. PT Seraya Sumber Lestari sejumlah Rp 34 miliar,
10. PT Rimba Mandau Lestari sejumlah Rp 10 miliar,
11. PT Bina Daya Bintara sejumlah Rp 66 miliar, dan
12. PT National Timber and Forest Product sejumlah Rp 52 miliar

II. MONEY LAUNDERING PERSPEKTIF TEORI

Menurut Andrew Haynes, teori dasar aturan pencucian uang adanya motif uang atau ekonomi dalam melakukan kejahatan. Untuk menelusuri kejahatan, perlu ditelusuri atau diikuti aliran uang dari setiap transaksi keuangan yang terjadi (follow the money). Tujuan utamanya merampas kembali hasil kejahatan, dengan demikian penjahat dapat dihalangi untuk menikmati hasil kejahatan (fruits of crimes). Dengan menghalangi penjahat menikmati hasil kejahatannya, diharapkan motivasi untuk melakukan kejahatan juga akan sirna.

Menurut sarah N. Welling, money laundering bermula adanya dirty money atau uang haram. Menurutnya, uang dapat menjadi kotor dengan dua cara:

Pertama, pengelakan pajak (tax evasion). Perbuatan tax evasion, asal usul semula dari uang yang bersangkutan adalah halal, tetapi uang tersebut kemudian menjadi haram karena tidak dilaporkan kepada otoritas pajak.

Kedua, memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum. Uang tersebut sejak semula sudah merupakan uang haram karena perolehannya melalui cara-cara yang illegal.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu cara memperoleh dirty money melalui cara-cara yang melanggar hukum.

Mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) DR Yunus Husein menyebut korupsi merupakan extraordinary crime sehingga pemberantasannya pun memerlukan upaya ekstra. Diakui atau tidak bahwa dalam pemberantasan korupsi selama ini menghadapi kendala baik teknis maupun non teknis. Salah satu alternatif dalam memecahkan persoalan ini, rezim anti pencucian uang menjadi alternatif sekaligus merupakan paradigma baru dalam ikut membantu pemberantasan korupsi.

Rezim anti pencucian uang lebih memfokuskan pada penelusuran aliran dana/uang haram (follow the money trial). Perlu diingat bahwa hasil kejahatan (proceeds of crime) merupakan “life blood of the crime”, artinya merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan sekaligus tititk terlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi. Upaya memotong rantai kejahatan ini selain relatif mudah dilakukan juga akan menghilangkan motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya terhalangi atau sulit dilakukan.

Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) huruf a bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Tindak pidana korupsi merupakan predicate crime atau tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Penempatan tindak pidana korupsi sebagai predicate crime nomor satu (huruf a) dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU), merupakan manifestasi dari pembentuk undang-undang yang memandang bahwa korupsi merupakan persoalan bangsa yang paling mendesak dan mendapat prioritas dalam penanganannya.

Pencucian uang merupakan delik dengan double jeopardize. Artinya, seseorang baru bisa dijerat money laundering jika terbukti melakukan dua delik kejahatan, yaitu delik pokok atau predicate crime dan delik kedua yaitu kejahatan lanjutan berupa pencucian uangnya.

Tindak pidana pencucian uang dimaknai sebagai the Proceed of Crime Offence atau tindak pidana hasil kejahatan. Pengertian ini mengandung makna bahwa dalam sebuah tindak pidana pencucian uang selalu ada dua unsur penting, yaitu predicate offence/kejahatan utama dan follow up crime/kejahatan lanjutan.

Predicate Offence merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah tindak pidana pencucian uang. Sebab, dari hasil kejahatan utama inilah akan dihasilkan uang, yang kemudian atas uang tersebut dilakukan aktifitas lanjutan.

Di titik inilah proses pencucian uang terjadi. Itu sebabnya, tindak pidana pencucian uang diposisikan sebagai kejahatan lanjutan/follow up crime. Ini sesuai dengan skema pencucian uang, yaitu terdapat core crimes sebagai kejahatan di hulu dan money laundering sebagai kejahatan di hilir, yang masing-masing kejahatan itu berdiri sendiri meski berkelanjutan.

Menurut Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, Pencucian Uang adalah Upaya untuk menyembunyikan/menyamarkan harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah.

Agar asal-usul uang yang “dicuci” tidak dapat diketahui atau dilacak oleh penegak hukum, para pelaku (seseorang/badan hukum) umumnya memakai tiga tahap atau modus pencucian uang;

a. Penempatan Uang/Placement
Upaya menempatkan dana tunai yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipindahkan dan tidak dicurigai untuk selanjutnya diproses ke dalam system keuangan, terutama system perbankan, sehingga jejak seputar asal-usul dana tersebut dapat dihilangkan.

Pada tahap placement, pelaku tindak pidana pencucian uang memasukkan dana ilegalnya ke rekening perusahaan fiktif atau mengubah dana menjadi monetary instrument seperti travelers cheques, money order dan negotiable instruments lainnya kemudian menagih uang itu serta mendepositokan ke dalam rekening-rekening perbankan tanpa diketahui.

b. Pelapisan/Layering
Metode kerap digunakan dengan mengirimkan dana ke Negara yang menjadi “surga” bagi dunia perbankan seperti Cayman Islands, Panama, Bahama, Netherlands Antilles.

Pada saat dana keluar dari Negara tempat tindak pidana, didukung kuatnya tingkat kerahasiaan bank, asal dari dana sulit dilacak. Untuk menambah kompleksitas, dana sebelumnya dialihkan kepada perusahaan fiktif atau dengan dalih utang atau pinjaman.

Adanya jumlah uang yang berbeda-beda dengan frekuensi transfer dana yang tinggi kian mempersulit proses pelacakan. Perpindahan dana tersebut tidak dilakukan sekali, melainkan berkali kali guna mengacaukan alur transaksi, sehingga tidak dapat dikejar alurnya. Setidaknya, dalam proses layering, ada dua atau jurisdiksi Negara yang dilibatkan

c. Penyatuan Uang/Integration
Mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya sehingga dapat digunakan dengan aman. Missal uang hasil korupsi berupa yang telah di-placement atau di-layering diinvestasikan ke dalam bisnis kelala sawit atau property, atau langsung diinvestasikan ke dalam bisnis resmi seperti jasa pengangkutan, bisnis jasa perkreditan seperti BPR, bisnis resort atau hotel.

Dalam prakteknya, terdapat beberapa tipologi atau bentuk-bentuk umum teknik pencucian uang yang digunakan pelaku korupsi khususnya di bidang kehutanan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatannya, yaitu:

  1. Mencampurkan atau memasukkan hasil kejahatan korupsi dalam bidang kehutanan ke dalam satu kegiatan usaha yang sah;
  2. Memanfaatkan saudara, anggota keluarga atau orang kepercayaan untuk menerima dan mengelola harta hasil kejahatan, misalnya memanfaatkan ajudan untuk menerima hasil suap atas pemberian izin tertentu di bidang kehutanan;
  3. Menggunakan “perusahaan boneka” atau shell company atau perusahaan terafiliasi, termasuk perusahaan di luar negeri, untuk menerima, mengelola dan mendistribusikan harta hasil kejahatan.

Pelaku utama dalam pencucian uang selain “setiap orang” juga “korporasi”. Korporasi sebagai non state actor pun telah menikmati impunity, yaitu kekebalan hukum atas berbagai kejahatan yang mereka lakukan sehingga meskipun mereka melakukan kejahatan, dan tidak ada usaha untuk memprosesnya secara hukum dengan maksimal. Bahwa kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi.

Korporasi sebagai lembaga yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya akan cenderung mengutamakan prestasi sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensinya. Tegasnya, tindakan kejahatan korporasi berawal dari keinginan perusahaan untuk terus meningkatkan keuntungan dengan berbagai cara, bahkan dengan tindakan illegal.

Tidak bekerjanya hukum dengan efektif untuk menjerat kejahatan korporasi, selain karena keberadaan suatu korporasi dianggap penting dalam menunjang pertumbuhan atau stabilitas perekonomian nasional, seringkali juga karena oleh perbedaan pandangan dalam melihat kejahatan yang dilakukan korporasi. Kejahatan korporasi lebih dianggap merupakan kesalahan yang hanya bersifat administrative daripada kejahatan serius.

Kejahatan korporasi yang menonjol adalah price fixing (memainkan harga barang secara tidak sah), false advertising (penipuan iklan), Kejahatan lingkungan hidup (environmental crime) dan kejahatan perbankan berupa cybercrime, money laundering dan illegal logging.

David O Friedrichs mendefinisikan kejahatan korporasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri.

Kekhasan dari kejahatan korporasi adalah bahwa ia dilakukan oleh korporasi atau agen-agennya (manager, karyawan, ataupun pemilik) terhadap anggota masyarakat, lingkungan, kreditur, investor ataupun terhadap para saingan-saingannya. Kerugian yang ditimbulkan kejahatan korporasi lebih besar dibanding dengan kerugian dalam kejahatan individual.

Niall F. Coburn menyebutkan Penyuapan, Korupsi dan Pelanggaran terhadap aturan-aturan di bidang lingkungan hidup merupakan 3 (tiga) dari 20 (dua puluh) dimensi terkait kejahatan korporasi.

Pencucian uang hasil kejahatan korupsi di bidang kehutanan merupakan rangkaian kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan korupsi di bidang kehutanan.

Tindak pidana korupsi tidak pernah berdiri sendiri. Selain merupakan salah satu kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi selalu membutuhkan tindak pidana pencucian uang dalam upayanya menyembunyikan perolehan hasil korupsi, karena tujuan dasar dari pencucian uang adalah menyembunyikan atau menghilangkan asal-usul diperolehnya uang tersebut.

II. MONEY LAUNDERING KORUPSI KEHUTANAN RIAU

Korporasi Di Pelalawan:

PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) membeli kayu hutan alam melalui 17 anak usahanya yang mendapat IUPHHKHT (tahun 2002-2003) dan RKT (2003-2006) yang bertentangan dengan Kepmenhut bahkan menyuap penyelenggaran negara agar bisa mendapatkan kayu yang berasal dari hutan alam. Cara mendapatkan kayu-kayu alam untuk kebutuhan bahan baku pulp and paper melalui PT Persada Karya Sejati, PT Cahaya dan PT Dunia Karya Sejati.

PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Selaras Abadi Utama, PT Triomas FDI, PT Uniseraya, PT Timba Mutiara Permai dan PT Mitra Taninusa Sejati secara sengaja telah mengajukan IUPHHKHT yang berada di atas hutan alam ke pada Bupati Pelalawan Terpidana Azmun Jaafar.

Terpidana Tengku Azmun Jaafar mengetahui perusahaan tersebut mengajukan IUPHHKHT lantas memerintahkan Budi Surlani untuk mendirikan perusahaan agar mendapat IUPHHKHT. Perusahaan-perusahaan milik Terpidana Tengku Azmun Jaafar yang dipegang oleh keluarga dan rekannya yaitu lantas mendirikan CV Putri Lindung Bulan, CV Tuah Negeri, CV Mutiara Lestari, PT Bhakti Praja Mulia, CV Alam Lestari, CV Harapan Jaya dan PT Madukoro. Bergitu perusahaan-perusahaan tersebut mendapat IUPHHKHT lantas Bupati Pelalawan menyuruh Budi Surlani untuk menjual ke PT RAPP melalui Ir Rosman (GM Forestry PT RAPP) dan Anwir Yamadi (karyawan PT RAPP). Lantas Ir Rosman menyetujui untuk di take over dengan PT Persada Karya Sejati miliknya.

Selanjutnya setelah mendapat 13 perusahaan mendapat IUPHHKHT dari Bupati Pelalawan. Ada aliran dana pada tahun 2003; Pada anggal 13 April 2003 Budi Surlani menerima Cek Bank Bumi Putra nomor CA 511399 atas nama PT Lestari Unggul Makmur No Rek 1011200282 dengan nominal Rp 750 juta. Lantas pada kembali Budi Surlani menerima cek dari Bank Bumi Putra No CA 5237163 atas nama RAPP No rekening 1002001019 dengan nominal Rp 2 miliar dari Bapak Bupati Pelalawan rumah pribadinya di Jalan Muntiara Sari No. 4 Pekanbaru tanggal 4 Juni 2003.

Berikut keterangan para saksi terkait take over dan kayu alam diterima oleh PT RAPP melalui anak-anak usahanya:

1. Andri Yama Putra Direktur PT Madukoro mengatakan PT Madukoro di take over ke PT Persada Karya Sejati karena tak punya finansial untuk mengerjakan kegiatan operasional. Ia mengatakan PT Persada Karya Sejati adalah anak perusahaan PT Riau Andalan Pulp and Paper. Pada 27 Januari 2007 ia diberi uang oleh Budi Surlani sebesar Rp 200 juta.

Pada 2005 di Notaris Toyib Rahardjo Margareta Komisaris PT Madukoro mengatakan Paulina memberikan cek senilai Rp 3 Miliar untuk meneken tanpa tahu apa-apa. Di dalam pertemuan itu ada Budi Surlani, Hambali, Paulina, Irma dan Paulina.

Pada 26 Januari 2006 Margareta kembali menerima cek senilai Rp 500 juta di Kantor Anugrah di Sei Duku. Ia dijemput oleh Irma dan budi Surlani. Lantas pada 25 April 2006 Margareta kembali teken cek senilai Rp 700 juta. Ketiga cek yang ia teken tak ada kompensasi yang ia terima, karena menurut Budi Surlani uang itu untuk Tengku Azmun Jaafar. Margareta juga direktur CV Alam Lestari, ia sering teken yang disodorkan oleh Budi Surlani untuk kepentingan Tengku zmun Jaafar.

2. Said Eddi, Direktur PT Persada Karya Sejati sejak 17 Oktober 2006. Direktur sebelumnya Ir Rosman (GM Forestry PT RAPP). PT PKS melakukan take over perusahaan milik Tengku Azmun Jaafar. Yang mengurus take over adalah Paulina dari PT PKS. PT PKS tidak punya kemampuan finansial untuk tak over perusahaan perusahaan tersebut. Perusahaan yang ditake over oleh PKS:

  1. CV Mutiara Lestari di take over pada 21 Maret 2003
  2. PT Putri Lindung Bulan di take over pada 6 Juni 2003
  3. CV Tuah Negeri di take over pada 6 Juni 2003
  4. CV Alam Lestari di take over pada 22 Oktober 2004
  5. PT Bakti Praja Mulia di take over pada 20 Juli 2006
  6. PT Madukoro

3. Supendi, Direktur Utama PT Uniseraya dan PT Triomas FDI. Setelah mendapat IUPHHKHT dan RKT menjual kayu dari hutan alam ke PT RAPP melalui anak perusahaannya PT Cahaya.

4. Sho Erwin, Direktur PT Rimba Mutiara Permai dan CV Mitra Tani Nusa Sejati. Karena tak punya kemampuan finansial terkait pengelolaan hasil hutan, Supendi mengajukan kerja sama dengan PT RAPP melalui anak usahanya PT Persada Karya Sejati.

5. Anwir Yamadi, mantan karyawan PT RAPP. Ia meminta kepada Paulina untuk take over CV Bhakti Praja Mulia senilai Rp 6,7 Miliar. Tengku Lukman Jaafar merupakan direktur PT Bhakti Praja Mulia juga kawan baik Anwir Yamadi.

6. Paulina, Legal PT Persada Karya Sejati. Jadi legal PT PKS sejak tahun 2004 ditunjuk oleh Ir Rosman, Direktur PT PKS juga GM Forestry PT RAPP. Ia melakukan take over 5 perusahaan;

Take over PT Bhakti Praja Mulia senilai Rp 6,75 Miliar pada 20 Juli 2006. Negosiasi berlangsung atas bantuan Anwar Yamadi. Perusahaan lain yang di take over PT Madukoro diwakili Budi Surlani dan Margareta. CV Harapan Jaya diwakili Hambali dan Rusli. CV Mutiara Lestari, CV Tuah Negeri dan CV Puteri Lindung Bulan.

Untuk CV Alam Lestari Rp 2,2 Miliar diserahkan kepada Margareta didampingi Budi Surlani. CV Mutiara Lestari Rp 1 Miliar diberikan kepada Azwar dan Anwir. Namun Azwar meminta dikirim re rekening BCA atas nama Faisal. CV Putri Lindung Bulan senilai Rp 2,5 Miliar diberikan kepada Budi Surlani dan Faisal dengan dua cek. CV Tuah Negeri senilai Rp 1,5 Miliar diberikan kepada Faisal.

Syarat take over berupa dokumen berisi akta pendirian perusahaan dan IUPHHKHT. Tidak ada lagi pengecekan syarat-syarat di dinas atau instansi terkait. Hanya hal bersifat yuridis perpindahan/ambil alih operasional perusahaan. Dengan system take over, seluruh pekerjaan diambil alih atau dipindahtangankan ke PT Persada Karya Sejati. Secara otomatis kepengurusan kelima perusahaan tersebut berganti atas nama Said Edi dan Muller Tampubolon yang ditunjuk oleh Ir Rosman, GM Forestry PT RAPP. Seluruh take over tersebut untuk pemenuhan bahan baku pabrik kertas PT RAPP.

Namun menurut keterangan Budi Surlani. Budi Surlani sendiri yang melengkapi kelengkapan persyaratan dalam pengurusan IUPHHKHT tersebut dan sampai take over belum semuanya bisa dilengkapi dan juga saksi tidak melaporkan kepada Bupati.

7. Husni Djalanidi, Direktur PT Selaras Abadi Utama. Kayu alam dijual ke PT RAPP. PT Selaras Abadi Utama memiliki lahan dan izin, pengerjaan operasional dilakukan PT RAPP. Perusahaannya berkantor di Sei Duku Nomor 33 memiliki legal yang sama yaitu Paulina.

8. Guno Widagdo, Direktur PT Merbau Pelalawan Lestari. Perusahaan ini tak punya kemampuan finansial. Dalam hal operasional PT Merbau Pelalawan Lestari bekerjasama dengan PT Dunia Karya Sejati. Kayu alam berupa BBS dijual ke PT RAPP.

9. Sutardjo, Bagian Keuangan PT Sumatera Riang Lestari, PT Lestari Unggul Makmur, PT Hutani Sola Lestari, PT Nanjak Makmur, CV Putri Lindung Bulan, CV Mutiara Lestari, PT PT Siang Pekan Raya dan CV Alam Lestari. Ia pernah memberikan cek terkait take over lima perusahaan kepada Paulina. Ia juga pernah memberikan cek kepada Madukoro melalui Paulina yang berjumlah Rp 3 miliar. Biaya take over masing-masing perusahaan, CV Puteri Lindung Bulan Rp 1,250 miliar. CV Mutiara Lestari Rp 1 miliar, CV Tuah Negeri Rp 750 juta. CV Alam Lestari Rp 2,2 miliar dan PT Bakti Praja Mulia Rp 6,750 miliar.

Ia mengurus keuangan 23 perusahaan yang beralamatkan di Sei Duku 33 dengan rekening perusahaan masing-masing. Sutardjo membantah mereka anak perusahaan PT RAPP, mereka merupakan mira kerja. Tidak semua dari 23 perusahaan tersebut menjual hasil kayu hutan kepada RAPP. Hanyalah sistem kemitraan untuk kelola BBS namun untuk kayu log akan dijual ke perusahaan lain yang memang mengelola kayu log. Untuk catatan pengeluaran dana take over:

• November 2004 Rp 40 juta dari pT SRL diterima Budi Surlani untuk ijin
• 1 Nivember 2004 Rp 130 juta dari PT SRL diterima Budi Surlani mengurus IUPHHKHT
• Rp 60.350.000dari PT SRL diterima Budi Surlani untuk pemeriksaan lapangan
• Rp 71.650.000 dari PT SRL diterima Budi Surlani untuk mengurus AMDAL
• Rp 101.080.000 dari PT SRL diterima Budi Surlani untuk ijin
• Rp 100 juta dari PT SRL diterima Budi Surlani dan Heri Yuswanto untuk ijin RKT dam take over
• Rp 30 juta dari PT SRL diterima Albertinus untuk ijin rekomendasi urus izin RKT
• Rp 1 miliar dari PT SRL diterima Rosman untuk take over
• 17 Juni 2005 Rp 100 juta dari PT Madukoro diterima Budi Surlani untuk ijin RKT
• 25 Juli 2005 Rp 300 juta dari PT Madukoro diterima Budi Surlani untuk ijin RKT
• 25 Agustus 2005 Rp 100 juta dari PT Madukoro diterima Budi Surlani untuk panjar fee
• 21 September 2005 Rp 7,2juta dari PT Madukoro diterima Budi Surlani untuk lumpsum
• 26 Januari 2006 Rp 300 juta dari PT PKS diterima Budi Surlani untuk panjar fee
• 29 Maret 2006 Rp 200 juta dari PT PKS diterima Budi Surlani untuk urus izin, 17 April Rp 50 juta untuk panjar fee, 25 April 2006 Rp 750 juta panjar fee untuk verifikasi. 2 Mei Rp 10 juta diterima oleh Heri Yuswanto untuk pembuatan peta. 7 Desember 2006 Rp 1 miliar diterima Budi untuk panjar fee.
• 17 Juli Rp 227.500.000 diterima Ester dan diberikan ke Budi Surlani.
• Jumlah keseluruhannya Rp 5.037.200.000
• Kemudian CV Harapan Jaya total keseluruhan pemberian dana Rp 2.232.500.000.

Dari kelima perusahaan yang ditake over, pengerluarannya terdiri dari biaya operasional terkait dana ke lapangan, pembuatan jalan dan land clearing dari perusahaan yang di take over.

10. Budi Surlani. Keseluruhan uang Bupati yang pernah saya terima/kelola, baik yang berasal dari PT RAPP dan Grup Panca Eka, maupun cek-cek yang saksi terima dari Bupati, berjumlah Rp 12.367.780.000. uang itu hasil take over perusahaan milik Bupati ke PT Persada Karya Sejati dengan direktur Ir Rosman GM Forestry PT RAPP.

Cek-cek seluruhnya yang diterima untuk kepentingan Bupati adalah dari KSO Madukoro sebanyak Rp 3.040.000.000. Dari take over CV Alam Lestari Rp 571.080.000, dari cek yang berasal dari Samuel Rp 250.000.000, dari cek RAPP Rp 2.000.000.000, cek dari PT LUM Rp 750.000.000, cek dari PT Triomas Rp 250.000.000, cek dari Rosman Rp 2.500.000.000, cek Bank Permata Rp 200.000.000, jadi totalnya Rp 9.561.080.000. Semua pengeluaran uang itu sebagian besar atas perintah Bupati, selebihnya saksi konsultasikan dengan Pak Bupati, dengan persetujuan Bupati. Uang itu digunakan oleh Terpidana Tengku Azmun Jaafar untuk kepentingan pemilihan Pilkada Bupati Pelalawan periode kedua dirinya sebagai Bupati.

Tanggal 13 April 2003 Budi Surlani menerima Cek Bank Bumi Putra nomor CA 511399 atas nama PT Lestari Unggul Makmur No Rek 1011200282 dengan nominal Rp 750 juta saksi menerima dari Pak Bupati.

Budi Surlani menerima cek dari Bank Bumi Putra No CA 5237163 atas nama PT RAPP No rekening 1002001019 dengan nominal Rp 2 miliar dari Bapak Bupati Pelalawan rumah pribadinya di Jalan Muntiara Sari No. 4 Pekanbaru tanggal 4 Juni 2003.

11. LIN WI LIN
Finance manager PT. RAPP tahun 2002-2003. PT. Selaras Abadi Utama, CV. Tuah Negeri, CV. Mutiara Lestari, CV. Putri Lindung Bulan adalah mitra penanaman hutan tanaman industri PT. RAPP, dimana PT. RAPP membiaya penanaman dan nanti pada saat panen PT. RAPP akan membayar fee kepada perusahaan tersebut termasuk membiayai land clearing, kayu hasil land clearing disuppply kepada PT. RAPP . PT. RAPP juga pernah melakukan kegiatan pembelian hasil kayu land clearing pada lokasi IUPHHKHT CV. Bhakti Praja Mulia, PT. Rimba Mutiara Permai, PT. Selaras Abadi Utama, CV. Tuah Negeri, CV. Mutiara Lestari, CV. Putri Lindung Bulan.

Fee atas kayu hasil land clearing pada CV. Bhakti Praja Mulia melalui kerjasama dengan PT. Lestari Unggul Makmur (LUM) Rp. 10.574.019.900,00. Fee atas kayu hasil land clearing pada lokasi IUPHHKHT PT. Selaras Abadi Utama Rp. 16.138.672.640,00. Fee atas kayu hasil land clearing CV. Mutiara Lestari Rp. 282.041.475,00. Fee atas kayu hasil land clearing pada CV. Tuah Negeri Rp. 4.625.675.450,00. Fee atas kayu hasil land clearing CV. Putri Lindung Bulan Rp. 54.023.141.823,00.

Fee atas kayu hasil land clearing PT. Mitra Taninusa Sejati melalui kerjasama dengan PT. Sentosa Indah Abadi Rp. 21.721.276.875,00. Fee atas kayu hasil land clearing PT. Rimba Mutiara Permai melalui kerjasama dengan PT. Sentosa Indah Abadi Rp. 23.133.004.340,00.

Kayu yang disupply ke PT. RAPP oleh CV. Bhakti Praja Mulia, PT. Rimba Mutiara Permai, PT. Selaras Abadi Utama, CV. Tuah Negeri, CV. Mutiara Lestari, CV. Putri Lindung Bulan, berasal dari hutan alam. Untuk melakukan land clearing di lapangan bisa dilakukan kontraktor, bisa PT. RAPP. Kontraktor boleh melakukan land clearing dulu baru melakukan klaim fee kepada PT. RAPP.

Alasan utama RAPP melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan pemegang izin tersebut, karena kekurangan pasokan kayu untuk bubur kertas. “Ditebang kayu alam untuk ditanam kayu akasia. Hasilnya dijual ke RAPP untuk diolah menjadi kertas,” kata Lim.

Keterlibatan RAPP dengan perusahaan-perusahaan tersebut, RAPP pernah melakukan beberapa kali land clearing di lahan milik perusahaan. Sistemnya kerjasama. Maksudnya, lahan milik perusahaan pemegang izin, RAPP melakukan land clearing di lapangan, membayar PSDH dan DR. Hasil kayunya dibawa oleh RAPP. “Kami (RAPP) bayar fee ke perusahaan tersebut,” kata Lim. Besaran fee yang dibayar RAPP ke perusahaan pemegang izin bervariasi, tergantung negosiasi setiap perusahaan pemegang izin, luas areal yang di land clearing dan jenis tanamannya. PT Mitra Tani Nusa Sejati, misalnya, dapat fee sebesar Rp 21 miliar. Rata-rata perusahaan diberi fee puluhan miliar. “Yang di land clearing kayu alam,” kata Lim.

12. KOK BUN HAI
Finance manager PT. RAPP tahun 2008-2011. Pada tahun 2003 saksi bekerja sebagai Account Recievable bagian Accounting PT. RAPP tahun 1994-2005. Pada tanggal 29 Oktober 2003 Herry Yuswanto menerbitkan form payment voucher yang diajukan kepada atasannya kemudian disetujui dan ditandatangani oleh Lim Wi Lin kemudian dilanjutkan dengan proses pembayaran oleh kasir. Pada waktu itu Herry Yuswanto menerima pembayaran dari kasir sebesar Rp. 75.000.000,- dalam bentuk cek berupa dua lembar cek Bank Bumiputera Nomor CA 559685 dan CA 559686 masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- dan Rp. 25.000.000

Khusus PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP). PT IKPP membeli kayu alam dari anak usahanya. dua perusahaan yaitu PT Satria Perkasa Agung dan PT Mitra Hutani Jaya dipegang oleh Didi Harsa. Didi Harsa, Direktur PT Arara Abadi dan PT Satria Perkasa Agung. Ia juga mengajukan IUPHHKHT untuk PT Mitra Hutani Jaya. Setelah dapat IUPHHKHT dan RKT dari Bupati Pelalawan dan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau melakukan penebangan hutan alam lantas ditanami akasia. Kayu alam untuk kebutuhan PT Indah Kiat Pulp and Paper.

Korporasi Di Kabupaten Siak:

PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) membeli kayu alam dari PT Bina Daya Bintara, PT National Timber and Forest Product dan PT Seraya Sumber Lestari. Dan PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) membeli kayu alam dari PT Balai Kayang Mandiri dan PT Rimba Mandau Lestari.

Kelima perusahaan tersebut PT Bina Daya Bintara, PT National Timber and Forest Product, PT Seraya Sumber Lestari., PT Balai Kayang Mandiri dan PT Rimba Mandau Lestari mendapat IUPHHKHT dan RKT dari Bupati Siak (2002-2003) dan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau (2003-2006). Untuk mendapatkan IUPHHKHT dan RKT di atas hutan alam lantas ditanami akasia, kelima perusahaan tersebut memberi uang kepada pemberi izin IUPHHKHT dan RKT. Berikut keterangan direktur perusahaan:

1. SOENARIJO alias SUNARIYO
Direktur Nasional Timber & Forest Product. Saya memberi uang dalam bentuk cek kepada saudara Asral Rahman atas permintaannya sebesar Rp 400 juta yang dititp melalui Agus Samsir setelah izin prinsip terbit. Pada 2003 saat Arwin AS hendak berangkat haji, saya dihubungi Asral Rahman untuk ikut berpartisipasi, atas pemberitahuan tersebut saya beri uang tunai $ 2.000 (dua ribu dollar amerika) kepada Arwin AS secara langsung. Pertengahan tahun 2004 PT. Nasional Timber & Forest Pruduct mulai melakukan land clearing dan mendapat ratusan kubik kayu yang pada saat itu harganya Rp 200.000,-/kubik. Hasil dari kegiatan tersebut + Rp 34.000.000.000,- (tiga puluh empat milyar rupiah);

Setelah RKT keluar, saya mendapat hasil produksi dari area tersebut pada tahun 2005-2006 berupa kayu bulat kecil dan kayu bulat besar dengan keuntungan + Rp 2,000.000.000,- (dua milyar rupiah). Bahwa untuk pengurusan RKT saksi mengeluarkan uang sebear Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai biaya operasional.

Saya beri Asral Rachman, SH (Kadishut Provinsi Riau) untuk biaya pendidikan sebesar Rp 94 juta setelah RKT terbit, Saksi melakukan pengolahan secara menyeluruh dengan cara bertahap terhadap areal seluas + 28.000 Ha selama dua tahun dan diperoleh kayu lebih dari 200.000 m3 yang bila dinominalkan dalam bentuk rupiah sebesar Rp 80 Miliar.

2. SAMUEL SOENGJADI
Direktur Utama di PT. Sumber Seraya Lestari, PT. Daya Bina Bintara, dan Komisaris
Saya tidak pernah memberi uang kepada saksi Agus Samsir. Saya tidak mengetahui saudara Supendi pernah memberi uang kepada saudara Asral Rahman sebesar Rp 200juta. Saya pernah membeli tanah saudara Agus Syamsir dan sekarang tanah tersebut sudah dijual kembali.

Pengeluaran PT. Seraya Sumber Lestari yang melebihi Rp 20 juta harus berkordinasi dengan Supendi. Perusahaan Saksi melakukan operasional (land clearing) sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Setelah di take over PT. Daya Bina Bintara meraih keuntungan sebesar Rp.24 miliar.

Saya pernah memberikan uang kepada Agus Samsir yang nominal pastinya saya lupa. Uang tersebut diberikan setelah pertimbangan teknis selesai dan pemberian uang ini sebagai ganti biaya operasional untuk saudara Agus dan tim selama melakukan suryey dan biaya foto copy selama proses permohonan IUPHHK-HT berjalan.

3. Ir. FICKY ZULFIKAR ZAZOELI, Direktur PT. Daya Bina Bintara

Mulai tahun 2004 hingga tahun 2006 saya sebagai Direktur Utama PT. Daya Bina Bintara beralih menjadi Direktur karena terjadi peralihan kepemilikan saham PT. Daya Bina Bintara dari semula milik saya dan pemilik saham lainnya beralih menjadi milik Panca Eka Group. Peralihan tersebut atas dasar jual beli.

Dalam jual beli tersebut PT. Daya Bina Bintara dialihkan kepada Panca Eka Group dengan harga Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Penjualan perusahaan ini karena perusahaan telah kekurangan modal dan hal ini telah terjadi saat perngurusan IUPHHK-HT.

Selama pengurusan IUPHHK-HT, saya tidak pernah memberi uang kepada Arwin AS dan pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Siak. Saya hanya mengeluarkan biaya resmi sekitar Rp 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Saya tidak mengetahui aturan Kepmenhut Nomor: 10.1/Kpts-II/2000 yang mengatur hanya kawasan hutan yang memiliki potensi kayu tegak sebesar 5 m3/hektar yang dapat diterbitkan IUPHHK-HT.

4. Ir. PRAPTO, Komisaris Utama PT Rimba Mandau Lestari

Dari hasil penjualan kayu hutan alam berupa kayu besar dan kayu kecil pada tahap pertama (RKT pertama), PT. Rimba Mandau Lestari memperoleh bagian keuntungan lebih dari Rp 1.000.000000 (satu milyar rupiah). Saya ada memberikan uang kepada saudara Agus Syamsir sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya penggandaan peta dalam lampiran permohonan.

PT. Rimba Mandau Lestari telah mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000.000, – (seratus juta rupiah) untuk modal kerja sejak tahun 1999, biaya konsultan, penyusunan Amdal, dan biaya-biaya selama pengurusan IUPHHK-HT dan RKT. Dana tersebut telah diganti sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai pembayaran awal KSO oleh PT. Dexter;

5. Ir. DELTA, Direktur bagian Sosial Kemasyarakatan PT. Seraya Sumber Lestari

Berdasarkan laporan dari karyawan, saya mengetahui hasil tebangan kayu hutan alam dijual kepada RAPP, IKPP, dan Panca Eka Group. Saya tidak mengetahui mengenai penebangan hutan alam secara jelas, karena pada awal tahun 2005 saya mulai tidak aktif di PT. Seraya Sumber Lestari. Saya tidak mengetahui mengenai pengumpulan dana oleh sejumlah perusahaan pemilik IUPHHK-HT yang diperuntukkan kepada Arwin as sebagai ucapan terima kasih.

6. HERIYANTO, Direktur Utama PT National Timber Forest and Product
Saya pernah mendapat laporan dari SUNARIYO telah dikeluarkan uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pengurusah IUPHHK-HT. Saya tidak mengetahui uang tersebut diserahkan SUNARIYO kepada siapa. Sampai saat ini, keuntungan PT. National Timber & Forest Pruduct atas terbitnya IUPHHK-HT adalah sebesar + Rp 30.4000.000,- (tiga puluh milyar empat ratus juta rupiah).

7. Agus Syamsir:

Biaya pelaksanaan survei RKT saya ada menerima uang dari 5 (lima) perusahaan yang saya lupa waktunya sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah). Biaya operasional survei tersebut atas persetujuan Kepala Dishut Kab. Siak. Setelah izin defenitif keluar saksi diperintahkan Arwin AS mengambil fee di PT. Seraya Sumber Lestari sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa di gedung PEPBI kantor PT. Seraya Sumber Lestari saya menemui Supendi Direktur PT. Seraya Sumber Lestari yang kemudian memerintahkan bendaharanya menyerahkan uang tunai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saya dan setelah itu saya serahkan kepada Arwin AS di rumahnya. Selain itu say juga diperintahkan Kepala Dishut kab. Siak untuk mengambil 2 (dua) lembar cek atau Bilyet Giro dari SUNARIYO masing-masing Rp 100 juta dan Rp 300 juta.

Pencairan bilyet giro sejumlah Rp. 300 juta saya lakukan dengan terlebih dahulu memindahkan ke rekening BNI atas nama Anisah Sutomo kemudian Anisah Sutomo mencairkan uang tersebut dari rekening miliknya dan menyerahkan uang Rp. 300 kepada saya.

Setelah pencairan cek tersebut, saya menyerahkan Rp 300 kepada Asral Rachman. Bahwa uang Rp 100 juta saya serahkan kepada Arwin AS secara langsung. Saya pernah melihat alat fitnes berupa treadmil di rumah Asral Rachman, menurut Asral Rachman, pemberian dari Samuel. Setahu saya, Asral Rachman, pernah menerima AC (air conditioner) dan mobil Nissan X-Trail dari Samuel.

Saya menerima bantuan untuk penyelenggaraan MTQ (Musabaqoh Tilawatil Quran) tahun 2004 di Kabupaten Siak sejumlah Rp 350 juta dari 4 (empat) perusahaan. Bantuan perusahaan tersebut saya terima atas perintah Arwin AS yang menurut Arwin guna mensukseskan MTQ, dimana saksi menjabat sebagai bendahara panitia pelaksana MTQ.

Dana bantuan untuk MTQ tersebut saya terima secara bertahap, pertama sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kedua Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan ketiga sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sepengetahuan saya kelima perusahaan pemegang IUPHHK-HT tersebut menjual hasil hutan dari lokasi IUPHHK-HT ke IKPP, RAPP, dan Siak Raya Timber.

Selanjut PT RAPP dan PT IKPP bersama 20 Korporasi di Siak dan Pelalawan mendapatkan keuntungan menebang hutan alam.

PT RAPP selaku pelaksana penebangan tegakan kayu hutan mendapatkan Rp 939.294.134.388,29 atau setidaknya Rp 939 Miliar setelah dipotong fee yang dibayarkan kepada perusahaan pemegang IUPHHKHTHT di Pelalawan. PT IKPP mendapatkan keuntungan dari dua anak perusahaannya yaitu PT Satria Perkasa Agung (Rp 94.822.411.664 setidaknya Rp 94 miliar) dan PT Mitra Hutani Jaya (Rp 87.294.929.496 setidaknya Rp 87 Miliar) di Pelalawan setelah menebang hutan alam.

Artinya harta kekayaan berupa uang dan kayu illegal dari hutan alam memenuhi unsur membayarkan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang.

III. KESIMPULAN

Enam terpidana yaitu Tengku Azmun Jaafar, Arwin AS, Asral Rachman, Syuhada Tasman, Burhanuddin Husin dan Rusli Zainal korupsi saat menerbitkan dan mensahkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk 20 (dua puluh korporasi) bertentangan dengan hukum atau mengandung unsur “melawan hukum” akibatnya memperkaya dan merugikan keuangan Negara, sudah divonis oleh majelis hakim, tentu saja sudah berkekuatan hukum tetap atau incraht.

Berdasarkan kesaksian para direktur korporasi yang memberi kesaksian saat pemeriksaan saksi di depan persidangan mengatakan bahwa usulan IUPHHKHT dan RKT berasal dari korporasi. Bahwa benar, usulan IUPHHKHT dan RKT memang berada di atas hutan alam atau tegakan berisi hutan alam. Harusnya perusahaan atau korporasi mengajukan usulan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam ( IUPHHKHA), saat mengetahui lisensi dan konsesinya berada di atas hutan alam. Faktanya perusahaan sengaja mengajukan IUPHHKHT di atas hutan alam untuk ditebang kayu alamnya lantas ditanami akasia. Tegasnya, korporasi sengaja mengajukan IUPHHKHT dan RKT di atas hutan alam.

Bahkan, sebelum dan setelah mendapatkan IUPHHKHT dan RKT, korporasi memberi sejumlah uang kepada Bupati dan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau. Bukan itu saja, uang juga diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kehutanan Kabupaten dan Propinsi saat melakukan survey dan rekomendasi. Kayu-kayu yang berasal dari hutan alam tersebut lantas di jual kepada PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP).

Pemberian IUPHHKHT dan RKT HTI di atas hutan alam untuk 20 (dua puluh) korporasi adalah illegal atau non prosedural. Kayu-kayu yang dijual korporasi kepada PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) dan pembeli lainnya juga illegal. Keuntungan dan kekayaan (Harta Kekayaan) korporasi tersebut mengandung money laundering. Artinya Harta Kekayaan 20 korporasi termasuk PT RAPP dan PT IKPP yang berasal dari penebangan kayu alam untuk bahan produksi pulp and paper mengandung unsur money laundering sepanjang tahun 2002-2006.

Bahkan hasil investigasi Jikalahari, masih menemukan praktek penebangan hutan alam yang dilakukan oleh korporasi yang terlibat korupsi penerbitan IUPHHKHT dan RKT di Pelalawan dan Siak. Oleh karenanya, Harta Kekayaan hasil menebang hutan alam, masih berlangsung hingga tahun 2013.

Selanjutnya, PPATK harus menelusuri Harta Kekayaan korporasi tersebut yang berasal dari korupsi penebangan hutan alam dari tahun 2002 hingga tahun 2013. Tentu saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan status tersangka kepada personil pengendali korporasi, direktur-direktur korporasi termasuk korporasi itu sendiri dengan tuduhan telah melakukan praktek money laundering.#

Sila unduh: Menghukum Korporasi Korupsi Kehutanan Riau