Buku: Korporasi Korupsi Hutan Alam Riau

by Madeali


Awal Mei 2014—-

Buku Korporasi Korupsi Hutan Alam Riau terbit tahun lalu, tebal 242 halaman

Buku Korporasi Korupsi Hutan Alam Riau terbit tahun lalu, tebal 242 halaman

DI SEBUAH rumah kontrakan sederhana daerah Panam, Pekanbaru. Seluruh tim penulis berkumpul. Ide sudah didapat, pembagian tugas juga sudah dilakukan.

Semua sibuk dengan laptop masing-masing. Seminggu menguras tenaga dan pikiran, menyarikan salinan putusan perkara kasus korupsi kehutanan. Mulai dari Tengku Azmun Jaafar, Arwin AS, Syuhada Tasman, Rusli Zainal, Asral Rachman, hingga Burhanuddin Husin.

Tak hanya salinan putusan. Lebih penting adalah menyarikan hasil pemantauan sidang yang dilakukan tim Riau Corruption Trial (RCT).

RCT dibentuk pada 9 Agustus 2011. Ia bertepatan dengan hari jadi Riau ke-54. Ia dinaungi 4 lembaga: Forum Pers Mahasiswa (Fopersma) Riau, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) http://www.gurindam12.com dan http://www.lookriau.com.

Ide pembentukan RCT diawali saat tersiar kabar di media lokal bahwa Arwin AS, mantan Bupati Siak akan disidang pada 11 Agustus 2011 di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Terbersit gagasan memantau sidang korupsi kehutanan Arwin AS. Ini sidang perdana kehutanan di Riau.

Keempat media tadi sepakat kumpul di sekretariat Jikalahari. Ide nama RCT muncul dari Muslim, Koordinator Jikalahari. RCT tak hanya pantau kasus korupsi kehutanan namun juga korupsi lain skala besar di Riau. Semua sepakat.

Berikutnya bahas pembagian tugas. Fopersma dan lookriau.com kebagian rekam video, live tweet, dan rangkuman sidang. Gurindam 12 kebagian rekam dan editing video, Jikalahari kebagian editing tulisan dan analisis.

Ide memantau sidang terinspirasi dari Cikeusik Trial. Beberapa anggota tim RCT pernah ikut tim itu pantau sidang di Serang, Banten pada bulan Juli 2011. Mereka cerita secara teknis cara kerja dan pembagian tugas.

Bermodal semangat, tim terbentuk. RCT mulai action saat sidang perdana Arwin AS hingga saat ini. Selama sidang terpidana Arwin AS hingga putusan, 19 kali RCT pantau sidang.

Setelah Arwin, lanjut pantau sidang Syuhada Tasman, mantan Kepala Dinas Propinsi Riau 2003-2004. Ada 22 kali sidang Syuhada hingga pembacaan vonis hakim. Ada pula pantau sidang citizen law suit untuk warga Teluk Meranti, Pelalawan. Mereka menggugat Menteri Kehutanan (Menhut) dan Bupati Pelalawan atas keluarnya SK 327 tahun 2009 yang telah merugikan kehidupan mereka. Ada pula kasus pembakaran lahan atas nama terdakwa PT Adei Plantation and Industry di Pelalawan.

Sidang korupsi kehutanan yang juga dipantau adalah sidang Burhanuddin Husin, mantan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau tahun 2005-2006. Ada 20 kali sidang dihadiri tim RCT, tak pernah absen. Setelah itu, sidang Rusli Zainal, mantan Gubernur Riau dua periode. Ia terjerat kasus korupsi kehutanan dan PON Riau. 28 kali sidang selama dua kali seminggu, tim RCT selalu hadir memantau langsung proses persidangan.

Pembagian tugas dilakukan. Ada yang live tweet proses persidangan dan ditweet ke twitter RCT: @riaucorruption. Ada yang rekam video dan buat catatan sidang. Hasil rekaman video diedit dan di-upload ke channel Youtube RCT: Riau Corruption. Sementara hasil catatan sidang dimuat di web RCT: http://www.rct.or.id dan dimuat di Facebook Riau Corruption Trial. Tak ketinggalan audio rekaman sidang yang dimuat di akun 4shared RCT.

Buku ini sebagian besar berisikan hasil pemantauan serta analisa tim RCT pada proses persidangan terkait korupsi kehutanan. Ia bermuara pada satu kesimpulan: kapan korporasi dijerat dan diproses di pengadilan Tipikor?

20150611_094724

Ia terdiri dari IV BAB.

Bab I menceritakan bagaimana korporasi merampas kekayaan negara dengan cara menebang hutan alam melalui izin hutan tanaman, mendapat keuntungan dari hasil tebangan hutan alam dan dijual ke dua pabrik kertas raksasa: PT RAPP dan PT IKPP.

BAB II menceritakan kesaksian di pengadilan, terkait izin yang menyalahi aturan hingga dana yang mengalir ke berbagai kalangan yang bersumber dari korporasi.

BAB III, tim RCT ingin menggambarkan bahwa Menteri Kehutanan turut terlibat dalam korupsi kehutanan. Ia dibuktikan melalui kebijakan Menteri Kehutanan yang merubah keputusan pengeluaran IUPHHKHT dan RKT dari pejabat daerah ke Menteri Kehutanan.

Bab terakhir berupa analisa hukum berdasarkan alat bukti. Ia membuktikan bahwa alat bukti sudah cukup untuk menjerat para korporasi ke pengadilan Tipikor.

Namun mengapa sampai sekarang belum ada korporasi yang dihukum karena kasus korupsi kehutanan ini?

Padahal, seperti kata majelis hakim pada putusan perkara Rusli Zainal, korporasi sudah nyata-nyata mendapat keuntungan dari hasil tebangan hutan alam yang menyalahi ketentuan.

Korupsi kehutanan merupakan jenis kejahatan luar biasa. Ia harus dilawan. Setidaknya langkah kecil RCT bisa membantu menyelamatkan sisa hutan di Riau.

Selamat membaca!

Dari Tim http://www.rct.or.id untuk pembaca