Libatkan Publik Dalam GNPSDA KPK

by Madeali


PAPER KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

PENGANTAR

Hasil kajian Jikalahari menunjukkan rentang 2004-2013, korupsi telah menjadi salah satu bencana besar di Propinsi Riau. Tiga fenomena besar selalu melanda Propinsi Riau berupa bencana: Bencana banjir di musim hujan, bencana kabut asap di musim kemarau dan bencana rasuah yang tidak kenal musim.

Khusus korupsi sektor sumberdaya alam dan monopoli lahan dan hutan di atas hutan gambut berakibat pada buruknya tata kelola kehutanan di Riau.

Sampai dengan diundangkannya UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang dan pengelolaan sumber daya alam (khususnya sumber daya alam hutan) di Provinsi Riau mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukkan Areal di Wilayah Provinsi DATI I Riau sebagai kawasan hutan (TGHK tahun 1986). Ketetapan Menteri Kehutanan ini tetap berlaku meski Pemerintah Provinsi Riau telah mengeluarkan Perda No. 10 tahun 1994 tentang RTRW Provinsi Riau.[1]

Penghancuran hutan alam dan rawa gambut Riau sudah direncanakan melalui produk hukum sejak terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) seluas 8.598.757 Ha. Dari luasan itu pemerintah menunjuk dan membagi-bagi pemanfaatan hutan: 

Tabel: TGHK. Tabel RTRWP 1994. Dan Tabel Kajian Tim Terpadu

Timdu2012 

Tabel Kawasan Hutan Propinsi Riau tahun 2014

kh

Dua tabel di atas tersebut terlihat porsi untuk korporasi sangat besar dan dominan: HPH, HTI, HPK dan Non Kawasan Hutan/APL terutama untuk perkebunan kelapa sawit.

Kebijakan yang cenderung berpihak pada pengusaha ini juga telah meminggirkan hak-hak masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan yang berujung pada konflik atas sumber daya alam yang sering kali melibatkan kekerasan.

Temuan Jikalahari menunjukkan, besarnya monopoli “kawasan hutan” yang diberikan pemerintah kepada pengusaha monokultur (HTI dan Sawit) berdampak pada:

  1. Deforestasi-degradasi hutan Riau
  2. Konflik dengan masyarakat tempatan dan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup, terjadi sejak korporasi hutan tanaman industri dan perkebunan kelapa sawit beroperasi.
  3. Kerusakan hutan di Riau mengakibatkan banjir setiap musim hujan, kebakaran hutan saban kemarau.
  4. Praktik korupsi merupakan awal pintu masuk praktek monopoli dan berujung pada kerusakan ekologis.

Di tengah deforestasi-degradasi terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif di Riau melalui produk hukum yang menguntungkan korporasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berupaya menghentikan praktek-praktek tersebut melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam.

RENAKSI GNPSDA RIAU

Paska penandatanganan Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (RENAKSI GNPSDA) 34 Gubernur ( Februari 2015) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Riau belum mewujudkan Renaksi tersebut.

Dalam paparannya pada Rapat Monev Korsup KPK tanggal 24-25 Maret 2015 di Medan[2] Arsyajuliandi Rahman Plt Gubernur Riau pada intinya menyampaikan:

  1. Pemerintah Provinsi Riau mengharapkan Kementerian LH dan Kehutanan dapat merevisi tentang SK.673/MENHUT-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 1.638.249 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 717.543 Ha dan Penunjukkan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 11.552 Ha di Propinsi Riau dan SK.878/MENHUT-II/2014 
tentang Kawasan Hutan di Propinsi Riau, dengan tetap mengacu pada Rekomendasi Tim Terpadu (scientific autority) yang dibentuk oleh Menteri Kehutanan sebagai dasar penyusunan pola ruang dalam RTRW Provinsi Riau, sehingga Pemerintah Daerah dapat segera menetapkan RTRW sebagai dasar pemanfaatan dan pengendalian ruang di daerah.
  2. Alokasi dana yang memadai dari Kementerian LH dan Kehutanan untuk melakukan penyelesaian pengukuhan dan pengamanan kawasan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung.
  3. Dukungan pendanaan yang memadai dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Hanya poin 1 dan 2 yang masuk dalam konteks GNPSDA.

Plt Gubernur Riau memandang GN PSDA hanya untuk mendukung “Pembangunan Fisik Riau” dengan cara mengacu pada tim terpadu sebagai dasar penyusunan pola ruang dalam RTRW Riau. Hasil kajian Jikalahari, kajian tim terpadu masih mengakomodir TGHK. TGHK tentu saja masih penunjukkan. TGHK yang masih penunjukkan bertentangan dengan GNPSDA.

Padahal ada 19 Renaksi Pemda Riau (Gubernur dan Bupati/Walikota). Renaksi tersebut mengacu pada hasil kajian KPK dengan fokus area yaitu:

  1. Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administrasi
  2. Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan
  3. Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat
  4. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan
  5. Penguatan Instrumen Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan Hutan
  6. Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi

Pemda Riau seyogyanya merubah pendekatan developmentalisme ke pendekatan ekologis dalam perbaikan tata kelola hutan dan perkebunan di Riau.

Pendekatan ekologis memandang alam sebagai sebuah sistem kehidupan yang utuh, bermakna manusia merupakan makhluk alam, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup tanpa alam semesta: air, udara, hutan, laut, tanah, biota, fauna dan flora. Tegasnya manusia tidak bisa hidup dan berkembang menjadi manusia seutuhnya tanpa alam, tanpa lingkungan hidup.[3]

Catatan Koalisi PSDA Riau, selain 19 Renaksi Pemda Riau, terkait perbaikan tata kelola hutan dan perkebunan Riau, ada beberapa isu khusus yang belum diakomodir dalam Renaksi, namun berkaitan dengan penyelamatan sumberdaya alam. Yaitu:

  1. Tingginya desakan Pemerintah Kabupaten dan Propinsi Riau yang masih mengedepankan pola pembangunan dengan cara merubah kawasan hutan.
  2. Gubernur Riau harus mereview semua perizinan yang terbit setelah PP tata ruang berlaku termasuk menginventarisasi perizinan yang terbit di Riau setelah PP 15 tahun 2010 terbit.
  3. Penyelesaian RTRWP Riau harus disahkan setelah pengukuhan kawasan hutan selesai. Skenario pengukuhan kawasan hutan harus menjadi alat untuk mengurangi luasan konsesi HTI dan HGU (Sawit) karena tumpang tindih dengan hutan gambut, lahan kehidupan masyarakat dan wilayah adat. Pengukuhan kawasan hutan harus mengedepankan partisipasi publik berdasarkan putusan MK tahun 2011.
  4. Pemerintah daerah harus melakukan Revisi dan audit perizinan korporasi sektor tanaman industri (HTI) dan Sawit.
  5. Pemerintah Daerah harus mendukung moratorium pengelolaan gambut. Ini perlu didorong Pemda karena efektif menyelamatkan sisa hutan alam tersisa. Penguatan Moratorium harus sejalan dengan review perizinan, penegakan dan one map policy.
  6. Pemda harus memasukan perlindungan dan pengelolaan gambut dalam draft RTRWP, termasuk angka gambut yang harus dilindungi.
  7. Pemda harus memastikan akurasi data jumlah konsesi yang ada di Riau. Sebab data antara CSO, Pemda dan Kemenlhk berbeda. Ketidakakuratan ini berpengaruh pada PNBP dan pajak negara. Pemda juga harus menyiapkan keterbukaan informasi publik terkait HGU, HTI, IUP.

POSISI KOALISI PSDA Riau

Koalisi PSDA Riau merupakan salah satu pihak yang terlibat dan pendekatan kerja dalam GNPSDA. Peran Koalisi Penyelamatan Sumber Daya Alam (PSDA):

Untitled

  1. Kegiatan pendampingan pelaksanaan renaksi
  2. Pengawasan pelaksanaan dan pencapaian renaksi dan
  3. Pelaporan kepada KPK, KSP dan/atau aparat penegak hukum.

Koalisi juga mendorong dan memastikan agar Pemda segera melibatkan masyarakat Riau dalam perbaikan tata kelola hutan Riau.

Pemda secepatnya harus mensosialisasikan Gerakan PSDA Riau. Koalisi PSDA Riau juga akan melaporkan kepada publik terkait perkembangan implementasi Renaksi Pemda Riau.

REKOMENDASI

  1. Pemda Kabupaten dan Porpinsi Riau harus melakukan sosialisasi renaksi kepada publik secara luas
  2. Pemda harus memerkuat moratorium dengan melakukan upaya review perizinan, penegakan hukum dan memastikan one map policy pada pengelolaan sumberdaya alam.
  3. Pemda harus transparan penggunaan anggaran pada sektor pengelolaan sumberdaya alam
  4. Pemda harus memastikan kebijakan dan implementasi perlindungan dan pengelolan gambut dalam Renaksi
  5. Pemda harus aktif berinisiatif mengajukan mata anggaran terkait program penyelamatan SDA dalam APBD Provinsi Riau maupun APBD Kabupaten/Kota 

Koalisi Penyelamat Sumber Daya Alam (PSDA) RIAU

  • Muslim Rasyid
  • Dinamisator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Lihat LAPORAN HASIL PENELITIAN TERPADU USULAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN DALAM PEMADUSERASIAN TGHK DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU, Kemenhut Juli 2012

 

[2] Rapat khusus dihadiri empat propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau

[3] Dr A Sonny Keraf dalam Filsafat Lingkungan Hidup