Rakyat Riau Terpapar Polusi Kabut Asap

by Madeali


Sepanjang Januari-November 2015, Rakyat Riau menghirup polusi kabut asap dari pembakar hutan dan lahan gambut.

musim korupsi asap

Polusi asap kian pekat dan menyelimuti Riau terparah sejak Juni-November 2015. ISPU[1] selalu berada di level “Berbahaya”, bahkan melebihi ambang batas ISPU.

Rakyat Riau marah besar, lantaran Plt Gubernur baru menetapkan status “Tanggap Darurat” pada 14 September 2015, itupun setelah Rakyat Riau mendesak Presiden Jokowi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui media sosial.

Sejak saat itu tujuh posko baru sibuk bekerja, meski dengan pelayanan kurang dan seadanya, korban terpapar asap hanya diberi masker bedah, vitamin, dan hanya tiga titik posko yang menyediakan oxycan dan oksigen portable.

Di tengah amarah rakyat, lima warga Riau meninggal akibat menghirup polusi kabut asap: tiga anak kecil dan dua orang dewasa.

Rakyat Riau berduka: Lebih dari 97.139 warga korban polusi kabut asap menderita infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) 81.514 orang, pneumonia 1.305 orang, asma 3.744 orang, iritasi mata 4.677 orang, iritasi kulit 5.899 orang[2]. Bandara tutup hampir dua bulan. Sekolah libur. Warga mengungsi. Doa dan harapan satu-satunya: hujan.

Pertengahan November 2015, Riau dilanda hujan lebat. Asap perlahan menghilang. Desember 2015, Rakyat Riau kembali menghirup udara bersih, hujan kerap turun membasahi tanah Riau.

Di tengah Rakyat Riau menghirup udara bersih, BMKG Riau kembali merilis data: Januari-Oktober 2015, Riau kembali dilanda kemarau panjang dan El Nino. 

Cerita itu berulang kembali, tahun-tahun sebelumnya, BMKG selalu menyampaikan predisksi cuaca terkait kemarau panjang dan El Nino.

Apa yang dilakukan pemerintah? Baru massif bekerja, setelah polusi kabut asap pembakar hutan dan lahan gambut menyelimuti Riau, meninggalkan dampak di berbagai aspek kehidupan hingga korban jiwa.

Andai saja, kinerja pemerintah pusat dan daerah selangkah lebih maju dibanding pembakar hutan dan lahan gambut, Rakyat Riau tidak akan terpapar polusi kabut asap, bila Plt Gubernur Riau dan KLHK:

  • Mengimplementasikan Pergub No 5 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Karhutla di Propinsi Riau
  • Menjalankan 19 Renaksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 

Pergub No 5 Tahun 2015, Mimpi Riau Tanpa Asap—Minim Realisasi

Arsyajuliandi Rahman, Plt Gubernur Riau pada Februari 2015 menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) No 5 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Karhutla di Riau. Pergub ini terbit karena pada 2013 dan 2014 Riau dilanda karhutla. Inti Pergub, tahun 2015 Riau tanpa asap dengan melakukan serangkaian upaya pencegahan dan memperbaiki tata kelola kehutanan Riau. Pergub juga dirancang agar melibatkan segenap elemen masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, melalui;

Perbaikan kebijakan perlindungan di kawasan rawan kebakaran. Tindakan yang direncanakan ialah menetapkan wilayah gambut dalam sebagai kawasan lindung di Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi/kabupaten/kota.

Ukuran keberhasilan dari rencana ini ialah terbentuknya metode dan tim verifikasi kedalaman gambut dan satuan hidrologi lahan di Riau. Ini dapat bekerjasama dengan KLHK serta Kementrian Pertanian. Dilanjutkan dengan dilaksanakannya proses verifikasi kedalaman gambut dan tersedianya peta hasil inventarisasi ke dalaman gambut tersebut. Perlu dicatat peta ini juga dilengkapi dengan delineasi yang tegas antara kawasan gambut dalam dan gambut tidak dalam.

Juga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pemegang konsesi khususnya yang berada di kawasan gambut dalam. Ini menyikapi hasil audit UKP4 bersama instansi terkait terhadap 17 perusahaan yang menjadi objek audit: 15 perusahaan HTI, 1 HPH, 1 HTI Sagu dan 5 HGU yang beroperasi di enam kabupaten. Perusahaan objek audit yang tidak melaksanakan rekomendasi audit untuk perlindungan lahan gambut akan dikenakan sanksi administrasi. 

Tindakan selanjutnya untuk perbaikan kebijakan, memastikan perusahaan melaksanakan tata kelola air untuk memastikan gambut tetap basah dalam rangka mencegah kebakaran hutan dan lahan. Juga penutupan kanal untuk menjaga lahan gambut tetap basah dan tidak terbakar di Sungai Tohor sesuai komitmen Jokowi.

Pelaksanaan evaluasi konsesi perusahaan yang kawasannya terbakar. Untuk melaksanakan rencana ini, maka akan dibentuk tim evaluasi terhadap perusahaan dalam mengelola konsesinya.

Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam resolusi konflik. Peningkatan ini dengan menyelesaikan konflik di 17 konsesi objek audit dan membentuk tim resolusi konflik serta pemetaan konflik.

Penguatan sistem informasi karhutla. Membangun sistem informasi yang terintegrasi dengan karhutla monitoring system (KMS) BP REDD+. Juga peta rawan kebakaran Kemenhut dan sistem peringatan dini musiman kebakaran hutan dan lahan (SPDMKHL) BP REDD+.

Penguatan legislasi. Penyusunan peraturan kepala daerah yang mengatur seluruh aspek secara detail terkait dengan pencegahan karhutla.

Pengawasan berjenjang. Penguatan sistem dan kelembagaan dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pemegang izin konsesi. Selain itu diperlukan optimalisasi sistem koordinasi serta evaluasi izin lingkungan perusahan perkebunan untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Dilanjutkan dengan penegakan hukum administrasi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan rekomendasi hasil audit. Tak hanya sampai di sana, akan dibentuk juga sistem evaluasi berkala atas pelaksanaan rekomendasi hasil audit.

Pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan. Hal ini dengan dibentuk dan diberdayakannya Masyarakat Peduli Api (MPA) di setiap kawasan rawan kebakaran. Terutama di 17 perusahaan yang diaudit sesuai dengan yang dihasilkan SPDMKHL

Dukungan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) dan insentif. Menyediakan sarana prasarana PLTB bagi masyarakat dengan menggunakan teknologi yang ekonomis. Juga adanya pemberian insentif bagi masyarakat yang melaksanakan PLTB. Sehingga diperlukan penyediaan anggaran khusus dan akses anggaran yang memadai dalam APBD provinsi/kabupaten/kota untuk mendukung aspek pencegahan dapat dilaksanakan.

Dalam pasal 4 Pergub 5 tahun 2015 ini dijelaskan bahwa rencana aksi pencegahan karhutla ini ditargetkan dapat diselesaikan keseluruhannya pada tanggal 31 Desember 2015.

GNPSDA KPK dan 19 Renaksi PEMDA. Di tengah deforestasi-degradasi terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif di Riau melalui produk hukum yang menguntungkan korporasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berupaya menghentikan praktek-praktek tersebut melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, salah satunya di Propinsi Riau.

Paska penandatanganan Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (RENAKSI GNPSDA) 34 Gubernur (Februari 2015) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Riau belum mewujudkan Renaksi tersebut.

Dalam paparannya pada Rapat Monev Korsup KPK tanggal 24-25 Maret 2015 di Medan[3] Arsyajuliandi Rahman Plt Gubernur Riau pada intinya menyampaikan:

  1. Pemerintah Provinsi Riau mengharapkan Kementerian LH dan Kehutanan dapat merevisi tentang SK.673/MENHUT-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 1.638.249 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 717.543 Ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 11.552 Ha di Propinsi Riau dan SK.878/MENHUT-II/2014 
tentang Kawasan Hutan di Propinsi Riau, dengan tetap mengacu pada Rekomendasi Tim Terpadu (scientific autority) yang dibentuk oleh Menteri Kehutanan sebagai dasar penyusunan pola ruang dalam RTRW Provinsi Riau, sehingga Pemerintah Daerah dapat segera menetapkan RTRW sebagai dasar pemanfaatan dan pengendalian ruang di daerah.
  2. Alokasi dana yang memadai dari Kementerian LH dan Kehutanan untuk melakukan penyelesaian pengukuhan dan pengamanan kawasan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung.
  3. Dukungan pendanaan yang memadai dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. 
 

Hanya poin 1 dan 2 yang masuk dalam konteks GNPSDA.

Plt Gubernur Riau memandang GN PSDA hanya untuk mendukung “Pembangunan Fisik Riau” dengan cara mengacu pada tim terpadu sebagai dasar penyusunan pola ruang dalam RTRW Riau. Menurut analisa Jikalahari, hasil kajian tim terpadu masih mengakomodir TGHK yang masih berupa penunjukan, dan belum memenuhi unsur yang diisyaratkan GNPSDA.

Padahal ada 19 Renaksi Pemda Riau (Gubernur dan Bupati/Walikota). Renaksi tersebut mengacu pada hasil kajian KPK dengan fokus area yaitu:

  1. Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administrasi
  2. Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan
  3. Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat
  4. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan
  5. Penguatan Instrumen Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan Hutan
  6. Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi

Karhutla kembali melanda Riau lantaran Pemeritah Pusat dan Daerah tidak menjalankan Pergub No 5 Tahun 2015 dan GNPSDA KPK. Akibatnya, sepanjang tahun 2015, deforestasi dan degradasi lahan gambut terus terjadi, juga karhutla masih tetap menjadi persoalan yang belum berhasil dituntaskan.

Lihat Laporan Lengkapnya: JIKALAHARI CAT 2015

[1] Indeks Standar Pencemaran Udara. Papan ISPU dibangun oleh pemerintah untuk mengetahui kondisi pencemaran udara.

[2] http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/11/02/nx5l0x313-korban-asap-di-riau-capai-97139-orang

[3] Rapat khusus dihadiri empat propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau