Prolog-Epilog 14 Tahun Jikalahari Melawan Monopoli Hutan dan Lahan Riau

by Madeali


Buku: 14 Tahun Jikalahari Melawan Monopoli Hutan dan Lahan

Buku Jikalahari ok

Mukadimah, Pengantar Sebelum Sampai Kepada ke Tujuan

I

Ia bernama Mukadimah. Ia terpatri dalam Statuta Jikalahari sejak 2002 hingga kini.

Mukadimah

Deforestasi yang berlangsung di provinsi Riau hingga saat ini telah mencapai pada titik yang sangat mengkhawatirkan.

Bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan yang melanda daerah Riau merupakan suatu bukti bahwa hutan yang ada saat itu tidak lagi dapat menjaga keseimbangan lingkungan.  

Praktek-praktek pengelolaan hutan yang semestinya bisa menjamin kelestarian hutan alam di Riau tidak lagi bisa dipercaya, bahkan praktek pengelolaan hutan yang belangsung justru semakin mengancam keberadaan hutan dan masyarakat Riau.

Slogan-slogan pengelolaan hutan untuk kesejahteraan masyarakat, pada kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Kantong-kantong kemiskinan justru berada pada daerah-daerah di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Berangkat dari keprihatinan di atas pada tanggal 26 Februari 2002, tiga puluh (30) organisasi kemasyarakatan dan pencinta lingkungan di Riau bersepakat untuk melakukan usaha-usaha penyelamatan hutan Riau dan perlu membangun visi bersama tentang hutan Riau ke depan dan perlu ada kesinergian dalam rangka penyelamatan hutan Riau.

Maka untuk mewujudkan komitmen ini disepakati adanya suatu jaringan yang diberi nama Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau disingkat Jikalahari.

Salah satu makna Mukadimah[1], penyataan pengenalan dalam satu dokumen yang menerangkan sebab-sebab dokumen berkenaan dan falsafah di sebaliknya.

Maka, Mukadimah di atas sebagai pengantar dan pembuka Prolog buku ini.

Mukadimah di atas menggambarkan catatan secuil kerja-kerja Jikalahari menyelamatkan hutan yang dirusak oleh korporasi dan cukong. Kerusakan itu sengaja dibiarkan oleh Pemerintah dengan dalih pembangunan.

Jikalahari hidup di tengah slogan-slogan pengelolaan hutan untuk kesejahteraan masyarakat penguasa politik-ekonomi atau kuasa kekuasaan-modal.

Presiden: Megawati. Susilo Bambang Yudhoyono. Joko Widodo. Gubernur Riau: Saleh Djasit. HM Rusli Zainal. Annas Mamun. Plt Andi Rachman.

Korporasi-cukong: Industri Tanaman Industri Pulp and Paper. Perkebunan Sawit Skala Besar.

Presiden dan Gubernur punya batas waktu berkuasa merusak hutan. Korporasi-Cukong tak punya batas waktu merusak hutan.

II

Deforestasi yang berlangsung di provinsi Riau hingga saat ini telah mencapai pada titik yang sangat mengkhawatirkan.  

Proses Deforestasi dan degradasi hutan alam di Propinsi Riau berlangsung sangat cepat. Kurun waktu 24 tahun (1982-2005) Propinsi Riau sudah kehilangan tutupan hutan alam seluas 3,7 Juta hektar.

Pada tahun 1982 tutupan hutan alam di Provinsi Riau masih meliputi 78 persen (6.415.655 hektar) dari luas daratan Propinsi Riau 8.225.199 Ha (8.265.556,15 hektar setelah dimekarkan).

Hingga tahun 2005 hutan alam yang tersisa hanya 2,743,198 ha (33 persen dari luasan daratan Riau). Dalam Kurun waktu tersebut provinsi Riau rata-rata setiap tahun kehilangan hutan alam-nya seluas 160.000 Hektar/tahun dan selama periode 2004 – 2005 hutan alam yang hilang mencapai 200 ribu hektar.

Tahun 2006-2008 ada perlambatan deforestasi karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Kapolri Sutanto dan Kapolda Riau Sutjiptadi memberantas illegal logging yang dilakukan korporasi maupun cukong.

Setelah 14 korporasi HTI dihentikan kasusnya oleh Kapolda Hadiatmoko pengganti Sutjiptadi pada Desember 2008, masih diera Susilo Bambang Yudhoyono, deforestasi kembali meningkat.

Bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan yang melanda daerah Riau merupakan suatu bukti bahwa hutan yang ada saat itu tidak lagi dapat menjaga keseimbangan lingkungan.

Deforestasi dilakukan dengan cara-cara selain menebang hutan alam dengan alat berat, hutan dan lahan juga dibakar oleh korporasi dan cukong. Hutan dan lahan gambut dirusak dan dibakar saat musim kemarau.

Dampaknya, Rakyat Riau menghirup Polusi kabut asap pembakar hutan dan lahan gambut sejak 1997 hingga 2015. Pemerintah mulai sibuk memikirkan memadamkan api dengan cara “membakar” duit negara: mengerahkan tentara, menyewa helikopter dan sibuk rapat sana-sini mencari solusi memadamkan api.

Karena pemerintah hanya bertindak persis sebagai pemadam kebakaran, begitu hujan turun, tugas dianggap selesai.

Begitu musim hujan melanda Riau, pasti Riau banjir. Pemerintah sibuk lagi-lagi menguras duit negara dengan bungkus bantuan kemanusiaan.

Praktek-praktek pengelolaan hutan yang semestinya bisa menjamin kelestarian hutan alam di Riau tidak lagi bisa dipercaya, bahkan praktek pengelolaan hutan yang belangsung justru semakin mengancam keberadaan hutan dan masyarakat Riau.

Korporasi, cukong dan pemerintah dengan bangga pada publik, pembangunan kanal dengan sistem hidrologi satu praktek terbaik menghentikan kerusakan lingkungan dan menjauhkan kebakaran di atas lahan gambut. Buktinya? Hutan dan lahan tetap terbakar meski dengan praktek hidrologi ala perusahaan.

Publik dicekoki, boleh merusak gambut dengan cara mengeruk tanahnya untuk dijadikan kanal asal dengan cara “berkelanjutan” mendasari hasil studi akademisi yang dibayar korporasi dan cukong.

Praktek terbaik lainnya, korporasi kerap bilang bahwa “hutan alam yang dirusak”, kemudian ditanami akasia tidak menimbulkan deforestasi karena itu “kawasan hutan”.

Komitmen SFMP, FCP APP dan komitmen sawit berkelanjutan di atas kertas jadi modal utama memberitahu ke dunia, korporasi-cukong telah melakukan praktek terbaik.

Meski itu, bagian dari greenwashing, menggunakan icon penyelamatan lingkungan hidup faktanya merusak lingkungan hidup.

Slogan-slogan pengelolaan hutan untuk kesejahteraan masyarakat, pada kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Kantong-kantong kemiskinan justru berada pada daerah-daerah di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Kehadiran korporasi HTI-Sawit dengan memonopoli kawasan hutan, lahan dan tanah telah merampas ruang ekologis masyarakat yang hidup damai dan sejahtera dengan alam. Setelah ruang ekologis mereka rampas dengan cara-cara illegal dan legal, mereka mengajak masyarakat ikut terlibat dalam Tanaman Kehidupan dan Plasma, yang ujung-ujungnya masyarakat terus bergantung pada kebaikan hati mereka.

Tidak ada kesejahteraan di kampung-kampung di mana perusahaan beroperasi. Pemerintah menyatakan, banyak hutan banyak rezeki. Banyak hutan, rezeki bukan untuk rakyat.

III

Naskah-naskah terangkum dalam Catatan Akhir Tahun Jikalahari atau Catatan Kritis Jikalahari atau Kertas Posisi Jikalahari sejak Jikalahari berdiri, berisi secuil deforestasi-degradasi hutan alan dan gambut, hasil investigasi lapangan, analisa kebijakan pemerintah, monopoli hutan, lahan dan tanah oleh korporasi-cukong dan konflik masyarakat hukum adat dan masyarakat tempatan mempertahankan hutan, lahan dan tanah yang dirampas oleh korporasi dan cukong.

Catatan-catatan itu bagian rekaman kecil kerja perjuangan Jikalahari, sebagai bakti ikut berpartisipasi menyelamatkan hutan Riau dari kerusakan dan pencemaran atas ulah jahat kolaborasi korporasi-cukong-pemerintah memonopoli hutan, lahan dan tanah rakyat Riau yang telah hidup jauh sebelum Indonesia ada, untuk kepentingan taipan jahat dan pengikutnya.

Selanjutnya, selayaknya Mukadimah, ia hanya pengantar sebelum sampai kepada ke tujuan.

EPILOG: Tahun-tahun berikutnya,  perjuangan melawan krisis lingkungan dan kejahatan perubahan iklim 

IV

Pada 18 Januari 2016, Presiden Jokowi taja Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016 di Istana Negara. Lantas, Jokowi memberi arahan kepada pejabat negara:

Pencegahan dan Early Warning. Pangdam, Kapolda, Danrem, Kapolres, Dandim sampai ke Koramil dan Kapolsek, semuanya harus bergerak untuk mencegah. Jangan dibiarkan api baru bergerak. BNPB dan Pemerintah Daerah back up TNI dan Polri.

Reward and Punishment. Pejabat yang lahan di daerahnya terbakar semakin banyak dan besar akan diganti, sementara pejabat yang daerahnya baik dan tidak ada kebakaran lahan akan dipromosikan. Itu janji saya dengan Panglima dan Kapolri.

Tinjau ke Lapangan. Jangan hanya memantau dari belakang meja, lihat dan turun ke lapangan.

Perbaikan dan Penataan Ekosistem. Tidak boleh ada izin baru di atas area gambut. Kementerian LHK ambil alih area gambut yang terbakar. Badan Restorasi Gambut segera membuat rencana aksi di lahan-lahan tersebut.

Sinergi Pusat dan Daerah. Kuatkan sinergi antar instansi pemerintah dan hilangkan ego sektoral sehingga aksi pencegahan dan pengendalian bisa lebih efektif.

Penegakan Hukum. Lakukan langkah tegas pada pembakar hutan dan lahan, baik administrasi, pidana maupun perdata.

“Secara berkala, saya akan meninjau ke lapangan untuk memastikan tahun 2016 kita bisa mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan baik. Tetap bekerja, jangan sampai kabut asap datang lagi,” kata Jokowi.

Plt Gubernur Riau Arsyajuliandi Rachman bersama Muspida di Riau bergerak cepat menjalankan arahan Presiden Jokowi. Fokus utama benar-benar mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Bukankah persoalan sesungguhnya di Riau adalah Korupsi dan Monopoli Hutan dan Lahan serta Korupsi Tata Ruang yang dilakukan oleh korporasi dan cukong atas izin atau tanpa izin dari Pemerintah?

Hasil kajian Jikalahari menunjukkan rentang 2004-2013, korupsi telah menjadi salah satu bencana besar di Propinsi Riau. Tiga fenomena besar selalu melanda Propinsi Riau berupa bencana: Bencana banjir di musim hujan, bencana kabut asap di musim kemarau dan bencana rasuah yang tidak kenal musim.

Khusus korupsi sektor sumberdaya alam dan monopoli lahan dan hutan di atas hutan gambut berakibat pada buruknya tata kelola kehutanan di Riau.

Sampai dengan diundangkannya UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang dan pengelolaan sumber daya alam (khususnya sumber daya alam hutan) di Provinsi Riau mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukkan Areal di Wilayah Provinsi DATI I Riau sebagai kawasan hutan (TGHK tahun 1986). Ketetapan Menteri Kehutanan ini tetap berlaku meski Pemerintah Provinsi Riau telah mengeluarkan Perda No. 10 tahun 1994 tentang RTRW Provinsi Riau.[2]

Penghancuran hutan alam dan rawa gambut Riau sudah direncanakan melalui produk hukum sejak terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) seluas 8.598.757 Ha. Dari luasan itu pemerintah menunjuk dan membagi-bagi pemanfaatan hutan:

Tabel: TGHK. Tabel RTRWP 1994. Dan Tabel Kajian Tim Terpadu

Timdu2012 

Tabel Kawasan Hutan Propinsi Riau tahun 2014

kh

Dua tabel di atas tersebut terlihat porsi untuk korporasi sangat besar dan dominan: HPH, HTI, HPK dan Non Kawasan Hutan/APL terutama untuk perkebunan kelapa sawit.

Kebijakan yang cenderung berpihak pada pengusaha ini juga telah meminggirkan hak-hak masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan yang berujung pada konflik atas sumber daya alam yang sering kali melibatkan kekerasan.

Temuan Jikalahari menunjukkan, besarnya monopoli “kawasan hutan” yang diberikan pemerintah kepada pengusaha monokultur (HTI dan Sawit) berdampak pada:

  1. Deforestasi-degradasi hutan Riau
  2. Konflik dengan masyarakat tempatan dan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup, terjadi sejak korporasi hutan tanaman industri dan perkebunan kelapa sawit beroperasi.
  3. Kerusakan hutan di Riau mengakibatkan banjir setiap musim hujan, kebakaran hutan saban kemarau.
  4. Praktik korupsi merupakan awal pintu masuk praktek monopoli dan berujung pada kerusakan ekologis. 

KPK telah merekomendasikan kepada Pemda Riau harus menjalankan 19 Renaksi Pemda Riau (Gubernur dan Bupati/Walikota). Renaksi tersebut mengacu pada hasil kajian KPK dengan fokus area yaitu:

  1. Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administrasi
  2. Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan
  3. Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat
  4. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan
  5. Penguatan Instrumen Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan Hutan
  6. Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi

Perbaikan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan hampir tidak pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

V

Korupsi Kehutanan (izin IUPHHKHT dan RKT) untuk 20 korporasi HTI yang melibatkan terpidana Gubernur Riau (Rusli Zainal) dua Bupati (Azmun Jaafar dan Arwin As), Tiga Kepala Dinas Kehutanan Riau, dan korupsi rencana alih fungsi hutan dan lahan terkait RTRWP Riau yang melibatkan Gubernur Annas Mamun membuktikan yang aktif menyuap pejabar tersebut adalah korporasi.

Korupsi Kehutanan Riau korporasi aktif menyuap pejabat agar menerbitkan IUPHHKHT di atas hutan alam dan gambut dalam mengakibatkan kerugian negara. Lantas, korupsi alih fungsi hutan dan lahan korporasi Darmen Agro (Duta Palma) memberikan milyaran uang kepada Annas Mamun melalui Gulat Manurung agar lahan perkebunan sawit grup Duta Palma dikeluarkan dari kawasan hutan.

Selain korupsi kehutanan, persoalan lainnya perambahan kawasan hutan oleh cukong untuk ditanami kelapa sawit, penebangan hutan alam oleh korporasi dan cukong, money laundering korupsi izin kehutanan dan kawasan hutan serta konflik hutan dan lahan antara masyarakat adat dan tempatan melawan korporasi, merupakan kejahatan maha dahsyat yang seharusnya diselesaikan oleh penegak hukum dan pemerintah.

Perbaikan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan harusnya dimulai dari hulu hingga hilir, bila kebakaran hutan dan lahan dan banjir hendak diselesaikan.

VI

Setahun Jokowi menjadi Presiden, melalui Siti Nurbaya Bakar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, minimal berhasil membuka ruang komunikasi dengan publik, berjanji memperluas ruang kelola rakyat, melakukan penegakan hukum atas karhutla (cabut dan bekukan izin) dan melarang siapapun menanam kembali di areal bekas terbakar (khusus Kawasan Hutan), yang diera Presiden Megawati dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sulit membuka ruang partisipasi publik ikut serta menyelamatkan lingkungan dan kehutanan.

Januari 2016. Saat KLHK kalah dalam perkara karhutla Perdata melawan PT Bhumi Mekar Hijau, Menteri Lingkungan Hidup bikin terobosan baru: mengundang pakar-pakar hukum, masyarakat sipil dan ahli lingkungan hidup dan kehutanan untuk memberi masukan untuk KLHK melakukan banding.

Februari 2016. KLHK akhirnya memberikan data hutan Indonesia kepada Forest Watch Indonesia. Meski data diserahkan oleh KLHK setelah melalui proses sengketa informasi ke Komisi Informasi dan Banding di PTUN, setidaknya KLHK tidak melakukan upaya hukum kasasi, lantas memenuhi tuntutan FWI. Ini satu bentuk keterbukaan Kementerian Kehutanan (dulu) Infromasi dan komunikasi yang baik pada publik.

Di Riau korporasi yang arealnya terjadi kebakaran, KLHK mencabut izin PT Hutani Solari Lestari (Industri HPH), membekukan izin PT Sumatra Riang Lestari blok Rupat (HTI) dan PT Langgam Inti Hibrindo (perkebunan sawit).

KLHK juga secara prinsip telah mencabut izin PT Lestari Unggul Makmur (HTI) di Kepulauan Meranti dan hendak diserahkan ke masyarakat sebagai bentuk janji nawacita Presiden Jokowi.

Setahun Presiden Jokowi, secuil keberhasilan memperbaiki tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan.

Bagaimana dengan tahun-tahun berikutnya? Persoalan kebakaran hutan dan lahan bukan hanya persoalan memadamkan api dan menghentikan kebakaran, namun komitmen memperbaiki tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan berbasis ekologis.

Langkah selanjutnya, untuk memperluas ruang kelola rakyat di Riau dengan cara mencabut izin korporasi yang terlibat kejahatan mahadahsyar serta mengurangi luasan izin korporasi atau monopoli korporasi atas hutan dan lahan di Riau.

Bila langkah itu yang akan ditempuh Presiden Jokowi, mafia hutan telah menantang di depan mata. Beranikah Jokowi?

Atau mengulang kisah “sukses” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: Membentuk Satgas Pemberantasan Illegal Logging tahun 2006, namun kalah dengan surat sakti MS Kaban hingga Polda Riau menerbitkan penghentian kasus 14 perusahaan HTI terlibat illegal logging. Membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, setelah menemukan mafianya menutup Satgas PMH pada 2011.

Dan, revolusi mental ala Jokowi, sebaiknya merubah pendekatan developmentalisme (rela merusak hutan demi pembangunan) ke pendekatan ekologis dalam perbaikan tata kelola hutan dan perkebunan di Riau.

Pendekatan ekologis memandang alam sebagai sebuah sistem kehidupan yang utuh, bermakna manusia merupakan makhluk alam, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup tanpa alam semesta: air, udara, hutan, laut, tanah, biota, fauna dan flora. Tegasnya manusia tidak bisa hidup dan berkembang menjadi manusia seutuhnya tanpa alam, tanpa lingkungan hidup.

Tahun-tahun berikutnya, adalah perjuangan melawan krisis lingkungan dan kejahatan perubahan iklim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] https://ms.wikipedia.org/wiki/Mukadimah

[2] Lihat LAPORAN HASIL PENELITIAN TERPADU USULAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN DALAM PEMADUSERASIAN TGHK DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU, Kemenhut Juli 2012