POLISI BEKERJA UNTUK SIAPA?

by Madeali


Di Pekanbaru.

13892340_10206463778104543_2303638775143428236_n

Pada 19 Juli 2016 atau empat hari jelang peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Siak yang dihadiri Jusuf Kalla Wakil Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan menteri lainnya dan Kepala Daerah se Indonesia, Jikalahari merilis di depan 40 an wartawan,  Polda Riau telah menhentikan perkara 11 dari 18 korporasi diduga pembakar hutan dan lahan tahun 2015. 

Jikalahari menilai penghentian kasus itu telah melanggar instruksi presiden tanggal 18 Januari 2016 dan Inpres No 7 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Penghentian kasus ini jadi perhatian mulai dari Wakil Presiden, Kantor Staf Presiden, Menteri Lingkungan Hidup, Anggota DPR RI, DPRD Riau, mahasiswa hingga warga dunia.

Polda Riau, melalui Direktur Kriminal Khusus, baru merespon pada 20 Juli 2016. Polda Riau merilis di depan jurnalis di markas Ditkremsus Polda Riau. Rivai Sinambela, Direktur Dikremsus Polda Riau menyebut justru 15 perusahaan yang telah dihentikan kasusnya. Alasan penghentian, sesuai prosedur setelah melakukan beberapa kali melakukan gelar perkara termasuk rekomendasi ahli. Alasan penghentian, lahan perusahaan diokupasi masyarakat alias bersengketa, perusahaan izinnya ada yang dicabut oleh KLHK, dan ada perusahaan yang tidak lagi beroperasi. Api berasal dari lahan perusahaan yang diduduki masyarakat. Perusahaan sudah berusaha memadamkan api, dan memenuhi standar sarana dan prasarana pencegahan dan penanganan karhutla. Sinambela menyarankan Jikalahari melakukan Pra Peradilan.

Polri sedang mengusut motif penghentian perkara dengan menurunkan Tim Mabes Polri ke Polda Riau. Kepala KSP akan menelusuri kasus ini dengan cara berkoordinasi dengan Kapolri dan segera melapor ke Presiden. Anggota DPR RI mendatangi Poda Riau, masing-masing anggota ada yang setuju dan ada yang tidak.

Di Jakarta.

13631611_531214247085035_7585310003833382666_n

Pada 29 Juli 2016. Haris Azhar, Koordinator Kontras, bikin tulisan berjudul Cerita Busuk Seorang Bandit: Kesaksian Bertemu Freddy Budiman di Lapas Nusa Kambangan (2014) di FB @Haris Azhar.

Azhar menulis:

Di tengah proses persiapan eksekusi mati yang ketiga di bawah pemerintahan Joko Widodo, saya meyakini bahwa pelaksanaan ini hanya untuk ugal-ugalan popularitas. Bukan karena upaya keadilan. Hukum yang seharusnya bisa bekerja secara komprehensif menyeluruh dalam menanggulangi kejahatan ternyata hanya mimpi. Kasus penyelundupan narkoba yang dilakukan Freddy Budiman, sangat menarik disimak, dari sisi kelemahan hukum, sebagaimana yang saya sampaikan di bawah ini:

Di tengah-tengah masa kampanye pilpres 2014 dan kesibukan saya berpartisipasi memberikan pendidikan HAM di masyarakat di masa kampanye pilpres tersebut, saya memperoleh undangan dari sebuah organisasi gereja . Lembaga ini aktif melakukan pendampingan rohani di Lapas Nusa Kambangan (NK). Melalui undangan gereja ini, saya jadi berkesempatan bertemu dengan sejumlah narapidana dari kasus teroris, korban kasus rekayasa yang dipidana hukuman mati. Antara lain saya bertemu dengan John Refra alias John Kei, juag Freddy Budiman, terpidana mati kasus narkoba. Saya juga sempat bertemu Rodrigo Gularte, narapidana WN Brasil yang dieksekusi pada gelombang kedua (April 2015).

Saya patut berterima kasih kepada Bapak Sitinjak, Kepala Lapas NK (saat itu), yang memberikan kesempatan bisa berbicara dengannya dan bertukar pikiran soal kerja-kerjanya. Menurut saya, Pak Sitinjak sangat tegas dan disiplin dalam mengelola penjara. Bersama stafnya beliau melakukan sweeping dan pemantauan terhadap penjara dan narapidana. Pak Sitinjak hampir tiap hari memerintahkan jajarannya melakukan sweeping kepemilikan HP dan senjata tajam. Bahkan saya melihat sendiri hasil sweeping tersebut, ditemukan banyak sekali HP dan sejumlah senjata tajam.

Tetapi malang Pak Sitinjak, ditengah kerja kerasnya membangun integritas penjara yang dipimpinnya, termasuk memasang dua kamera selama 24 jam memonitor Freddy Budiman. Beliau menceritakan sendiri, beliau pernah beberapa kali diminta pejabat BNN yang sering berkunjung ke NK, agar mencabut dua kamera yang mengawasai Freddy Budiman tersebut.

Saya menganggap ini aneh, hingga muncul pertanyaan, kenapa pihak BNN keberatan adanya kamera yang mengawasi Freddy Budiman?

Bukankah status Freddy Budiman  sebagai penjahat kelas “kakap”  justru harus diawasi secara ketat? Pertanyaan saya ini terjawab oleh cerita dan kesaksian Freddy Budiman sendiri.

Menurut ibu pelayan rohani yang mengajak saya ke NK, Freddy Budiman memang berkeinginan bertemu dan berbicara langsung dengan saya. Pada hari itu menjelang siang, di sebuah ruangan yang diawasi oleh Pak Sitinjak, dua pelayan gereja, dan John Kei, Freddy Budiman bercerita  hampir 2 jam, tentang apa yang ia alami, dan kejahatan apa yang ia lakukan.

Freddy Budiman mengatakan kurang lebih begini pada saya:

“Pak Haris, saya bukan orang yang takut mati, saya siap dihukum mati karena kejahatan saya, saya tahu, resiko kejahata yang saya lakukan. Tetapi saya juga kecewa dengan para pejabat dan penegak hukumnya.

Saya bukan bandar, saya adalah operator penyeludupan narkoba skala besar, saya memiliki bos yang tidak ada di Indonesia. Dia (Boss saya) ada di Cina. Kalau saya ingin menyeludupkan narkoba, saya tentunya acarain (atur) itu, saya telepon polisi, BNN, Bea Cukai dan orang-orang yang saya telpon itu semuanya nitip (menitip harga). Menurut Pak Haris berapa harga narkoba yang saya jual di Jakarta yang pasarannya 200.000 – 300.000 itu?”

Saya menjawab 50.000. Fredi langsung menjawab:

“Salah. Harganya hanya 5000 perak keluar dari pabrik di Cina, makanya saya tidak pernah takut jika ada yang nitip harga ke saya. Ketika saya telepon si pihak tertentu ada yang nitip Rp 10.000 per butir, ada yang nitip 30.000 per butir, dan itu saya tidak pernah bilang tidak, selalu saya okekan. Kenapa Pak Haris?”

Fredy menjawab sendiri. “Karena saya bisa dapat per butir 200.000, jadi kalau hanya membagi rejeki 10.000- 30.000 ke masing-masing pihak di dalam institusi tertentu, itu tidak ada masalah. Saya hanya butuh 10 Miliar, barang saya datang. Dari keuntungan penjualan, saya bisa bagi-bagi puluhan miliar ke sejumlah pejabat di institusi tertentu.”

Fredy melanjutkan ceritanya. “Para polisi ini juga menunjukkan sikap main di berbagai kaki. Ketika saya bawa itu barang, saya ditangkap. Ketika saya ditangkap, barang saya disita. Tapi dari informan saya, bahan dari sitaan itu juga dijual bebas, saya jadi dipertanyakan oleh Bos saya (yang di Cina). Katanya udah deal sama polisi, tapi kenapa lo ditangkap? Udah gitu kalau ditangkap kenapa barangnya beredar? Ini yang main polisi atau lo?’”

Menurut Freddy, “Saya tau pak, setiap pabrik yang bikin narkoba, punya ciri masing-masing, mulai bentuk, warna, rasa. Jadi kalau barang saya dijual, saya tahu, dan itu  temukan oleh jaringan saya di lapangan.”di

Fredi melanjutkan lagi.

“Dan kenapa hanya saya yang dibongkar? Kemana orang-orang itu. Dalam hitungan saya selama beberapa tahun kerja menyeludupkan narkoba, saya sudah memberi uang 450 Miliar ke BNN. Saya sudah kasih 90 Milyar ke pejabat tertentu di Mabes Polri. Bahkan saya menggunakan fasilitas mobil TNI bintang 2, di mana si jendral duduk di samping saya ketika saya menyetir mobil tersebut dari Medan sampai Jakarta dengan kondisi di bagian belakang penuh barang narkoba. Perjalanan saya aman tanpa gangguan apapun.”

Saya prihatin dengan pejabat yang seperti ini. Ketika saya ditangkap, saya diminta untuk mengaku dan menceritakan dimana dan siapa bandarnya, saya bilang, investor saya anak salah satu pejabat tinggi di Korea (saya kurang paham, korut apa korsel- HA), saya siap nunjukkin dimana pabriknya, dan saya pun berangkat dengan petugas BNN (tidak jelas satu atau dua orang). Kami pergi ke Cina sampai ke depan pabriknya. Lalu saya bilang kepada petugas BNN, mau ngapain lagi sekarang? Dan akhirnya mereka tidak tahu, sehingga kami pun kembali.

Saya selalu kooperatif dengan petugas penegak hukum. Kalau ingin bongkar, ayo bongkar. Tapi kooperatif-nya saya dimanfaatkan oleh mereka. Waktu saya dikatakan kabur, sebetulnya saya bukan kabur, ketika di tahanan, saya didatangi polisi dan ditawari kabur, padahal saya tidak ingin kabur, karena dari dalam penjara pun saya bisa mengendalikan bisnis saya. Tapi saya tahu polisi tersebut butuh uang, jadi saya terima aja. Tapi saya bilang ke dia kalau saya tidak punya uang. Lalu  polisi itu mencari pinjaman uang kira-kira 1 Miliar dari harga yang disepakati 2 Miliar. Lalu saya pun keluar. Ketika saya keluar, saya berikan janji setengahnya lagi yang saya bayar. Tapi beberapa hari kemudian saya ditangkap lagi. Saya paham bahwa saya ditangkap lagi, karena dari awal saya paham dia hanya akan memeras saya.”

Freddy juga mengekspresikan bahwa dia kasihan dan tidak terima jika orang-orang kecil, seperti supir truk yang membawa kontainer narkoba yang justru dihukum, bukan si petinggi-petinggi yang melindungi.

Kemudian saya bertanya ke Freddy dimana saya bisa dapat cerita ini? Kenapa anda tidak bongkar cerita ini?

Lalu freddy menjawab:

“Saya sudah cerita ke lawyer saya, kalau saya mau bongkar, ke siapa? Makanya saya penting ketemu Pak Haris, biar Pak Haris bisa menceritakan ke publik luas, saya siap dihukum mati, tapi saya prihatin dengan kondisi penegak hukum saat ini. Coba Pak Haris baca saja di pledoi saya di pengadilan, seperti saya sampaikan di sana.”

Lalu saya pun mencari pledoi Freddy Budiman, tetapi pledoi tersebut tidak ada di website Mahkamah Agung, yang ada hanya putusan yang tercantum di website tersebut. Dalam putusan tersebut juga tidak mencantumkan informasi yang disampaikan Freddy, yaitu adanya keterlibatan aparat negara dalam kasusnya.

Kami di KontraS mencoba mencari kontak pengacara Freddy, tetapi menariknya, dengan begitu kayanya informasi di internet, tidak ada satu pun informasi  yang mencantumkan dimana dan siapa pengacara Freddy.  Dan kami gagal menemui pengacara Freddy untuk mencari informasi yang disampaikan, apakah masuk ke berkas Freddy Budiman sehingga bisa kami mintakan informasi perkembangan kasus tersebut.

KEPENTINGAN POLISI UNTUK PUBLIK?

thumb_IMG_6231_1024

Polisi menghentikan 15 dari 18 korporasi diduga pembakar hutan dan lahan tahun 2015 dan mengkriminalkan Haris Azhar, untuk siapa dan mengapa?

Pada 14 Mei 2009, Pers Bahana Mahasiswa Unri mengundang Andreas Harsono untuk diskusi Jurnalisme bertajuk “Menyusur Kedalaman  Liputan Investigasi” di depan wartawah mahasiswa. Selama ini, saya mengenal Andreas Harsono sebagai pendiri dan pengurus Yayasan Pantau dengan terbitan Majalah Pantau dan salah seorang pendiri Aliansi Jurnalis Indonesia.

Saya memoderatori diskusi. Di tengah diskusi saya bertanya pada Andreas Harsono.

“Bukankah Polisi dengan intelijennya juga melakukan investigasi?”

“Kepentingannya berbeda. Jurnalis bekerja untuk publik. Polisi belum tentu bekerja untuk publik.”

Andreas Harsono menerangkan, wartawan intestigasi tak sama dengan intel. Sebab, wartawan tak menyembunyikan identitasnya dalam mencari informasi. Sedangkan intel, sembunyi-sembunyi. Wartawan dilarang “mencuri” informasi, sebab bertentangan dengan kode etik. Untuk mencari informasi tidak harus “mencuri”. Jurnalisme tidak menyembunyikan identitas karena akan merendahkan standar kerja. Liputan investigasi benar secara prosedural.

thumb_IMG_6240_1024

Liputan investigasi menurut Robert Greene (pelopor liputan investigasi) harus memenuhi kriteria: karya orisinil, kejahatan publik, terbukti bersalah. Ingat! Jurnalisme mencari kebenaran.

Kejahatan publik intinya merugikan banyak orang. Biasanya menyangkut pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM dilakukan oleh aktor-aktor negara. Ada lima macam kejahatan HAM yang disembunyikan: penggusuran paksa, pembunuhan, penculikan, pelecehan seksual, dan genoside. Berikutnya korupsi, kasus mark up, suap, money laundering, penggelapan pajak, personal spending. Investigasi selalu terkait dengan dimensi “berbau” uang.

thumb_IMG_6239_1024

Liputan investigasi “berbau” uang saya menemukan dalam liputan Bre-X Sebongkah Emas di Kaki Pelangi karya Bondan Winarno dan Saksi Kunci: Kisah Nyata Perburuan Vincent, Pembocor Rahasia Pajak PT Asian Agri.

Bondan Winarno membongkar bahwa Michael de Guzman dari Bre-X “meracuni” sample emas agar harga saham naik. Kasus ini melibatkan Bo Hasan, mbak Tutut, I Bagus Sudjana. Mereka orang berpengaruh di era Soeharto. Bre X adalah perusahaan Calgary, Toronto, Manila, Jakarta serta Samarinda. De Guzman merekayasa kematiannya, dan dinyatakan mati di tengah hutan Kalimantan Timur setelah terjun dari atas helikopter. Polda Kaltim menyatakan De Guzman bunuh diri. Bondan Winarno membuktikan sebaliknya, setelah melakukan investigasi dari tempat kematian de guzman hingga ke Manila, dan menemukan De Guzman merekayasa kematiannya.

Metta Darmasaputra membongkar manipulasi pajak yang dilakukan oleh Asian Agri Grup milik taipan Sukanto Tanoto, setelah Vincentius Amin Sutanto memberinya sejumlah data kejahatan pajak Asian Agri hingga merugikan negara Rp 2,5 Triliun pasca vonis Mahkamah Agung. Polisi bahkan melindungi Sukanto Tanoto dan bisnisnya. Polisi mempidanakan Vincent hanya karena membocorkan rahasia jahat perusahaan dan dituduh mencuri. Sukanto Tanoto merampok uang negara tak pernah diusut Polisi.

PERAN WARGA MELAWAN KEJAHATAN PUBLIK

Untuk membongkar kejahatan publik, bukan saja tugas wartawan. Ia tugas siapa setiap orang, setiap warga negara dunia. Apalagi kejahatan publik, tak mengenal batas teritori.  Intinya orang baik wajib melawan orang jahat. Kebaikan melawan kejahatan.

Negara demokrasi Indonesia, paska reformasi, memberi ruang seluas-luasnya pada publik wajib berperan serta mencegah dan memberantasan kejahatan publik. Dalam bahasa hukum disebut “Peran Serta Masyarakat”.

Pasal 104-108 UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jelas menyebut masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika. Bahkan masyarakat punya hak dan tanggungjawab. Salah satu haknya: mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Tindakan Haris Azhar yang mendengar langsung dari Freddy Budiman terkait BNN, Polisi dan Tentara terlibat dalam peredaran narkoba, memenuhi unsur peran serta masyarakat. Lantas, mengapa Haris Azhar dikriminalkan oleh Polisi, Tentara dan BNN? Tindakan Haris juga bagian dari perjuangan menghentikan korban narkoba. Kematian Narkoba sangat tinggi di Indonesia.

Pasal 65-67 UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga jelas menyebut peran serta masyarakat bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat bagian dari HAM.

Masyarakat punya hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktfi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa: pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, pengaduan, penyampaian informasi atau laporan. Bahkan, orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat perdata.

Tindakan warga Riau menolak penghentian perkara demi mencari keadilan akibat polusi asap karhutla korporasi tahun 2015. Juga untuk keadilan bagi lima warga yang meninggal dan 90-an ribu korban penyakit ISPA.

Bila, Polisi benar-benar berpihak pada kebenaran dan publik serta terdepan memberantas penjahat, yaitu berpihak pada korban polusi asap korporasi karhutla dan korban meninggal akibat narkoba, tentu saja, cerita SP3 dan kriminal atas diri Haris Azhar, tidak akan terjadi.

Jangan-jangan—berkaca pada kasus Bre-X dan Saksi Kunci—kejahatan publik macam narkoba dan kebakaran hutan dan lahan sulit diberantas apalagi dicegah, karena aparat terlibat dan memfasilitasi penjahat, hanya karena “berbau” uang?

13876257_10206462230665858_2200133696899798934_n

Kabarnya, Jokowi menyatakan perang melawan kejahatan publik. Jenderal Polisi Tito Karnavian sesuai instruksi Presiden Jokowi saat pelantikan pada 13 Jui 2016 sebagai Kapolri, melakukan reformasi menyeluruh di tubuh Polri, reformasi dari Hulu ke hilir sehingga membentuk karakter personil Polri yang berintegritas dan mampu melayani masyarakat dengan baik dan memberantas mafia hukum.

Saya tak yakin, Kapolri berani memberantas mafia hukum di tubuh Polri.