Perihal Penghentian 15 Korporasi Karhutla Riau 2015

by Madeali


 

002 SP3 Jakarta

Hari ini, Selasa 30 Agustus 2016, tepat 41 hari penghentian perkara 15 korporasi pembakar hutan dan lahan tahun 2015 oleh Polda Riau diketahui masyarakat Indonesia. Pada 19 Juli 2016, Jikalahari merilis di depan wartawan perihal penghentian 11 dari 18 korporasi karhutla—belakangan Polda Riau merilis 15 perusahaan yang sudah dihentikan perkaranya. Ternyata penghentian perkara (SP3) telah dimulai sejak Januari 2016.

Kapolri Tito Karnavian belum juga membuka informasi lengkap terkait siapa ahli yang merekomendasikan SP3, titik koordinat lokasi kebakaran (TKP) dan mengapa tujuh bulan kemudian baru “diumumkan” ke publik?

003 SP3 Jakarta

Hal sepele saja Kapolri tak mau transparan.

Padahal instruksi Presiden (Inpres) No 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, menyebut Polri meningkatkan keterbukaan proses penegakan hukum kepada masyarakat.

Bahkan, saat dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi pada 13 Juli 2016, Jokowi tegas menginstruksikan Tito Karnavian mereformasi menyeluruh di tubuh Polri, reformasi dari hulu ke hilir sehingga membentuk karakter personil Polri yang berintegritas dan mampu melayani masyarakat dengan baik dan memberantas mafia hukum.

SP3 juga melanggar prinsip-prinsip transparansi Peraturan Kapolri (Perkap) No 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Transparansi bermakna proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat.

thumb_IMG_6440_1024

Koalisi Anti Mafia Hutan: Saya bersama Prof Bambang Hero Saharjo (Guru Besar IPB), Nanang (YLBHI), Azizah (Auriga) dan Caesar (ICW) dalam diskusi Media: Negara Versus Perusahaan Pembakar Hutan di Jakarta, 30/08/2016. Photo @Grahat

Kapolri dan Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto di sejumlah media malah terkesan mengamini argumen Polda Riau perihal SP3.

ALASAN SP3 POLDA RIAU

Polda Riau mengemukakan alasan perihal SP3:

Pertama, PT Bina Daya Laksana, PT Perawang sukses Perkasa Industri, PT Sumatera Rian Lestari, PT Alam Sari Lestari , PT Rimba Lazuardi, PT Suntara Gaja Pati dan PT KUD Bina Jaya Langgam.

Alasan penghentian:  sebagian besar lahan perusahaan yang dikuasai oleh masyarakat. Perusahaan sudah berusaha merebut kembali dari masyarakat namun tak berhasil. Laporan dari perusahaan telah disampaikan kepada KLHK. Polda Riau telah melakukan proses mediasi tapi tidak berhasil. Jadi kasus lahan masih bersengketa. Kemudian lahan tersebut akan dibangun kebun sawit dengan cara membersihkan lahan dengan membakar lahan.

Kedua, PT Pan United, PT Siak Raya Timber dan PT Hutani Sola Lestari.

Alasan penghentian : izin PT Pan United sudah dicabut oleh MenHut sejak September 2012. PT Siak Raya Timber izin HPHnya dicabut Menhut 21 Maret 2013. PT Hutani Sola Lestari izin HTI nya dicabut MenLHK tahun 2015 dan penyidikan karlahut  ditangani PPNS KLH.

thumb_IMG_20160830_140329_1024

Ketiga, PT Parawira dihentikan karena api berasal dari kebakaran lahan dari di PT Langgam Inti Hibrindo, sedangkan kasus PT Langgam Inti Hibrindo sudah disidangkan di PN Pelalawan.

Keempat,  PT Riau Jaya Utama dihentikan karena lahan terbakar sekitar 4 ha dengan asal api dari luar kebun perusahaan sekitar 6 Ha dan perusahaan berhasil memadamkan secara kesuruhan lahan yang terbakar.

Kelima, PT Bukit Raya Pelalawan, alaasan penghentian lahan yang terbakar masih bersengketa dengan masyarakat kelompok tani, api berasal dari lahan yang dikuasai oleh kelompok tani dan pihak perusahaan turut aktif memadamkan api.

Keenam, PT Dexter Rimba Perkasa, alasan penghentian HTInya dicabut oleh KLHK sejak Februari 2015. Perusahaan tersebut tak beroperasi dati tahun 2007 karena seluruh lahan dikuasi oleh masyarakat.

Ketujuh, PT Ruas Utama Jaya, alasan penghentian lahan yang terbakar seluas 288 ha dikuasai oleh masyarakat untuk menanam karet dan sawit seluas 8000 Ha. Pelaku perorangan sudah ditangkap dan diproses oleh Polres Dumai.

004 SP3 Jakarta

Ke 15 perusahaan itu tak cukup bukti untuk disidik. Hasil penyidikan menyimpulkan: (1) Areal yang terbakar merupakan areal sengketa yang dikuasai masyarakat dan telah ditanami kelapa sawit. (2) Pada saat terjadi kebakaran izin IUPHHK-HTI telah diccabut atau sudah tidak beroperasi lagi. (3) Perusahaan memiliki tim khusus untuk penanggulangan kebakaran. (4) Memiliki sarana dan prasarana dalam penanggulangan kebakaran yang telah dilakukan pengecekan oleh UKP4. (5) Adanya keterangan yang menyatakan tidak terpenuhinya unsur pidana.

005 SP3 Jakarta

ANALISA AWAL

Terkait lahan perusahaan terbakar namun diokupasi oleh masyarakat

Tahun 2013 saat menangani perkara karhutla seluas 40 di dalam areal PT Adei Plantation and Industry, lahan seluas 40 ha itu juga diokupasi warga dan berkonflik.

Namun karena areal 40 ha yang terbakar masuk dalam PT Adei Plantation and Industry berdasarkan AMDAL, Polda berani menetapkan korporasi dan General Manajer sebagai tersangka hingga divonis bersalah oleh majelis hakim.

PT Adei Plantation and Industry dan General Manajer divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dan Pengadilan Tinggi Perkanbaru, kini kasusnya sedang berproses di tingkat kasasi. Waktu itu Polda Riau tidak peduli berkonflik atau tidak, yang penting ada kebakaran di dalam konsesi perusahaan dan itu memenuhi unsur tindak pidana lingkungan hidup.

Perusahaan memenuhi sarana dan prasarana pengendalian karhutla

Perusahaan yang sudah memenuhi sarana dan prasarana termasuk cepat memadamkan api saat karhutla terjadi di dalam lahan berkonflik atau diokupasi warga, tidak menghilangkan unsur kesengajaan dan kelalaian. Karena mengapa perusahaan membiarkan lahannya diokupasi oleh warga?

Bukankah dalam dokumen izin perusahaan disebutkan bahwa perusahaan wajib menjaga konsesinya dari kebakaran, okupasi atau perambahan?

Itu berarti perusahaan yang membiarkan lahannya diokupasi atau sedang berkonflik meski sudah memadamkan api tetap saja unsur kelalaian atau kesengajaan terpenuhi yaitu sengaja atau lalai membiarkan lahannya diokupasi sehingga menimbulkan karhutla.

Izin perusahaan sudah dicabut KLHK

Jika izin tidak sudah dicabut, Polda Riau dapat melakukan penyidikan sebelum izin dicabut, apalagi perusahaan yang izinnya dicabut diokupasi oleh warga, dan saat perusahaan masih memiliki izin tidak melakukan tindakan sesuai produk hukum KLHK.

Di dalam kawasan Hutan

Data Jikalahari menunjukkan hanya 1 dari 4 perusahaan perkebunan kelapa sawit di luar kawasan hutan atau telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) yaitu PT Alam Sari Lestari. Tiga lainnya, PT Pan United, PT Riau Jaya Utama dan PT Parawira Abditama beroperasi di dalam kawasan hutan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri LHK. Ini tentu saja bertentangan dengan produk hukum LHK.

Lalu, dalam kasus yang ditangani Polda Riau tahun 2013 (PT Adei Plantation and Industry), 2014 (PT National Sago Prima) dan 2015 (PT Langgam Into Hibrindo dan PT Palm Lestari Makmur) menggunakan pendekatan multidoor, yaitu sangkaan dan dakwaan bukan saja menggunakan UU Lingkungan Hidup, juga menggunakan UU Perkebunan dan UU Kehutanan. Pasal yang disangkakan bukan hanya satu pasal, pasalnya berlapis: misal izin lingkungan, Amdal, limbah, di dalam kawasan hutan, pencemaran udara dan kriteria kerusakan lingkungan hidup.

Hal lainnya, Polda Riau menyebut ada empat hambatan dalam Gakkum Karhutla: (1) Ahli Kebakaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Ahli berasal dari IPB Bogor. Ini menjadi kendala karena semua Polda yang tangani karhutla menggunakan ahli tersebut sehingga kehadiran saksi ahli harus bergantian memenuhi panggilan penyidik. (2) Lamanya menunggu hasil pemeriksaan TKP kebakaran dari laboratorium IPB Bogor. (3) Lokasi TKP kebakaran yang jauh dan sulit dijangkau. (4) Sulitnya mendapat dokumen perusahaan terutama terkait dengan perizinan.

Hambatan itu tidak harus terjadi, bila Polri melakukan penegakan hukum terpadu bersama Jaksa Agung dan KLHK.

Rujukannya: pasca putusan MK No 18/PUU-XII/2014 terkait perubahan pasal 95 ayat 1 UU PPLH yang berbunyi: dalam rangka penegakan hukum terpadu, pelaku tindak pidana LH termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran UU ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara Penyidik PPNS, Kepolisian dan Kejaksaan di bawah Koordinasi Menteri.

Untuk mengimplementasikan putusan tersebut Presiden harus segera menerbitkan Perpres agar koordinasi antara Polri, Jaksa dan KLHK tidak mengedepankan ego sektoral.

PUBLIK REVIEW

Langkah terbaik yang harus ditempuh oleh Kapolri, dengan melakukan Publik Review, yaitu melibatkan publik dengan membentuk tim independen yang berisi akademisi, praktisi hukum dan rakyat korban karhutla, tentu saja harus diisi oleh orang-orang yang berintegritas dan bersih korupsi.

Sebelum menerbitkan SP3, jika para Polda Riau mengenang kembali peristiwa “bencana karhutla buatan korporasi dan cukong” yang mengakibatkan lima warga Riau meninggal dunia dan 97 ribuan rakyat Riau terkena penyakit ISPA, tentu saja cerita penghentian 15 perkara korporasi pembakar hutan dan lahan tahun 2015, tidak akan terjadi.

Dan, tahun 2016, cerita kematian terjadi lagi: Kematian Prajurit Satu (Pratu) Wahyudi, anggota TNI dari kesatuan detasemen artileri petahanan udara rudal-004 Dumai, pada 23 Agustus 2016 saat bertugas memadamkan kebakaran lahan di Desa Pasir Putih, Kecamatan Bagan Sinembah, Rohil, menambah deretan kematian akibat polusi asap karhutla. ***

 

[1] Diskusi Media “Negara Versus Perusahaan Pembakar Hutan”, Selasa 30 Agustus 2016 oleh Koalisi Anti Mafia Hutan di Jakarta.