Foto Kongkow

by Madeali


k2

Di Pekanbaru. 

Kamis, 1 September 2016.

Pernyataan Sikap BEM Universitas Riau bersama Publik Melawan Karhutla (Walhi, Bahana Mahasiswa, Jikalahari, Fitra Riau, LBH Pekanbaru, Riau Reset Centre dan Dr Elvriadi pakar lingkungan) merilis “Kongkow-kongkow Polisi Dengan Pengusaha Pembakar Hutan dan Lahan”. 

Mereka mengkritik foto petinggi polisi sedang foto bersama pengusaha, salah satunya direktur PT Andika Permata Sawit Lestari (APSL) di Hotel Grand Central Pekanbaru. Lahan perkebunan kelapa sawit PT APSL sedang terbakar hebat dan mengasapi warga Rokan Hulu. Foto itu diduga Kombes Toni Hermawan (Kapolresta Pekanbaru), Kombes Rivai Sinambela (Direktur Reskrimsus Polda Riau), Kombes Surawan (Direktur Diskremum Polda Riau) dan Anton Yan (Direktur Utama PT APSL).

Abduil Khoir, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau, mengecam tindakan polisi tersebut. Munculnya foto itu melukai 6 juta rakyat Riau, 300 kepala keluarga di Rohil dan Rohul harus mengungsi karena asap dari PT ASPL. “Kami merasa bahwa kongkow-kongkow dilakukan Polda Riau bersama pengusaha PT ASPL untuk mengamankan poses perusahaan terkait kebakaran lahan di dalam konsesinya.”

Mereka menuntut Jokowi bentuk tim Independen selidiki penerbitan SP3 15 Perusahaan pembakar hutan dan lahan tahun 2015, Kapolri copot aparat Polda yang terlihat di foto sedang kongkow bersama Bos PT APSL, Kapolri juga mencopot Kapolda Riau.

Jumat, 2 September 2016.

Brigjen Supriyanto Kapolda Riau membenarkan isi foto itu, nama-nama perwira polisi Kombes Rivai Sinambela, Kombes Surawan, Kombes Toni Hermawan dan Kombes Hendra Paminal Divpropam Polri bersama pengusaha handphone, pengusaha mobil dan bos PT APSL.

Lebih detil, Guntur Aryo Teja, Kabid Humas Polda Riau mengatakan, pertemuan dilakukan untuk memberi servis kepada anggota Mabes Polri‎ yang tengah memproses pelanggaran etik kasus kematian Apri di Polres Meranti.

Menurut Surawan pertemuan itu berlangsung di lantai VII Hotel Grand Central, Pekanbaru, Minggu, 27 Agustus 2016, sekitar pukul 20.30. Awalnya,  agenda pertemuan itu untuk menganalisa dan mengevaluasi kinerja tim penyidik gabungan peristiwa kerusuhan di Kabupaten Kepulauan Meranti. “Pertemuan itu atas inisiatif saya untuk membahas penyelidikan kerusuah Meranti,” kata Suryawan di online tempo.

Menurut Surawan, pertemuan itu dilakukan di restoran Hotel Grand Central dengan alasan rekannya dari Divisi Propam Mabes Polri menginap di tempat itu. Kebetulan, kata Surawan, antara dia dengan dua anggota Propam Mabes Polri serta Direskrimsus Rivai Sinambela dan Kapolresta Pekanbaru Toni Hermawan merupakan teman satu angkatan di pendidikan kepolisian.  “Saat kami melakukan evaluasi kasus Meranti, saya yang minta Pak Rivai dan Pak Toni hadir, ” ujarnya.

Tanpa disengaja pada tempat yang sama datang rombongan para petinggi berbagai perusahaan, termasuk bos perkebunan kelapa sawit PT APSL yang dibawa oleh pemilik Hotel Grand Central. Karena sudah kenal dengan pemilik hotel,  mereka pun  bersalam-salaman. Rombongan pengusaha itu minta foto bersama.

“Pemilik hotel itu yang membawa para pengusaha. Karena kami sudah kenal, kami bersalam-salaman, lalu mereka minta foto bersama,” kata Surawan.

Surawan mengaku awalnya tidak mengetahui dalam rombongan pengusaha itu ada petinggi perusahaan PT APSL. Dia juga berujar bahwa tidak ada pembahasan soal perkara kebakran hutan ataupun penghentian perkara (SP3) 15 perusahaan pembakar hutan.

“Mereka kan ada tamu dari Mabes untuk menyelidiki kasus Meranti. Malamnya kami ajak santai makan. Jadi kami ke sana. Nah pengusaha (sawit, handphone, dan mobil). Itu dibawa yang punya hotel. Pemilik hotel kan ada di sana, ya salam-salaman, sudah kembali ke meja,” kata Guntur di JPNN.

Guntur membantah bahwa pertemuan tersebut membahas kasus kebakaran hutan dan lahan (Kahutla) yang statusnya dihentikan alias SP-3‎.

Kepala Subdirektorat IV Ditreskrimsus Polda Riau Ajun Komisaris Besar Hariwiyawan Harun menuturkan kasus kebakaran lahan  konsesi PT APSL sedang diselidiki Polres Rokan Hulu dibantu dua penyidik dari Polda Riau. “Masih kami dalami,” katanya.

Di Rokan Hulu.

Di tengah foto kongkow-kongkow, tujuh staf Gakkum KLHK disandera kelompok tani suruhan PT APSL usai melakukan penyelidikan dan pemasangan plang segel di areal PT APSL. Media lokal dan nasional ramai memberitakan kembali dan menghubungkan foto kongkow.

Lantas, pada 4 September 2016, via Facebook Siti Nurbaya, MenLHK menjelaskan terkait penyanderaan di Rokan Hulu. Isinya:

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mendapat perlawanan dari pelaku kebakaran hutan/lahan dan perambah kawasan hutan. Tujuh pegawai KLHK, terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Polisi Kehutanan (Polhut) disandera di Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Penyanderaan ini dilakukan segerombolan massa yang diindikasi kuat dikerahkan oleh perusahaan PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) pada Jumat (2/9/2016) saat penyidik KLHK selesai menjalankan tugas menyegel kawasan hutan/lahan yang terbakar yang berada dalam penguasaan PT Andika Permata Sawit Lestari (APSL).

Kejadian penyanderaan ini merupakan tindakan melawan hukum yang merendahkan kewibawaan Negara apalagi diindikasikan adanya keterlibatan pihak perusahaan. Penyidik KLHK dan Polhut merupakan aparat penegakan hukum berdasarkan UU mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kebakaran hutan dan lahan.

Tim KLHK awalnya turun ke lokasi, guna menindaklanjuti arahan Menteri LHK untuk melakukan penyelidikan penyebab meluasnya titik api di Riau beberapa waktu lalu yang telah mengganggu masyarakat. Sekaligus menyelidiki laporan mengenai masyarakat yang dikabarkan mengungsi karena asap.

Dari penginderaan satelit terlihat, sumber titik api penyebab asap sampai ke daerah lainnya di Riau itu, salah satunya berasal dari kawasan yang dikuasai oleh perusahaan tersebut.

”Sejak titik api meluas, saya menegaskan untuk dilakukan penyelidikan di areal yang terbakar. Maka tim dipimpin langsung Dirjen Gakkum KLHK, turun ke lokasi di Riau,” ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya, Minggu (4/9/2016).

Berikut kronologis lengkap kejadian penyanderaan tim KLHK di areal yang dikuasai PT APSL:

Pertama, sejak titik api mulai meluas di Riau, Menteri LHK meminta Dirjen Gakkum segera menurunkan tim ke lokasi melakukan penyelidikan.

Kedua, tim pertama turun ke lokasi yang dikuasai PT APSL, Senin (29/8/2016). Tim sempat melakukan komunikasi dengan pengelola lahan sebelum masuk ke areal perusahaan. Di lokasi pertama ditemukan areal terbakar mencapai 600 ha. Tim sempat masuk lebih kedalam lagi pada areal kebun sawit yang terbakar yang diperkirakan lebih dari 2000 Ha. Akan tetapi tim mengalami kesulitan karena asap cukup tebal.

Ketiga, selasa (30/8/2016), dipimpin Dirjen Gakkum, tim KLHK kembali ke lokasi dan masih menjumpai ada masyarakat yang mengungsi di luar areal terbakar. Mereka telah mendirikan tenda beberapa hari dilokasi pengungsian tersebut.

Setelah diselidiki, ternyata mereka merupakan pekerja yang didatangkan dari daerah lain, dan selama ini beraktifitas di dalam areal yang dikuasai perusahaan. Rumah mereka ikut terbakar karena meluasnya titik api di dalam lokasi kebun (Terlampir foto rumah pekerja yang terbakar).

Keempat, dalam penguasaan secara illegal kawasan yang terbakar tersebut, setelah ditelusuri lebih jauh, PT. APSL diduga memfasilitasi pembentukan tiga kelompok tani untuk mengelola kebun sawit dengan PT APSL bertindak sebagai ‘Bapak angkat’. Masyarakat dimaksud tak lain adalah pekerja dari perusahaan itu sendiri yang dibentuk melalui kelompok tani. Dari foto yang didapat, terlihat pengelolaan kebun sawit dilakukan secara profesional dan terkoordinir.

Kelima, saat tim KLHK masuk ke lokasi kebun, ditemukan fakta lahan sawit yang terbakar sangat luas dan masih berasap. Mayoritas merupakan kebun sawit di dalam areal hutan produksi. Artinya semua aktifitas di lokasi tersebut ilegal.

Modus seperti ini biasa digunakan perusahaan yang nakal, dimana mereka menggarap lahan secara ilegal menggunakan dalih dikelola masyarakat, dan berada di lokasi yang tak jauh dari lahan legal mereka.

Keenam, setelah mendapat fakta awal, tim kembali ke Pekanbaru dan melakukan rapat internal. Diputuskan untuk melakukan tindakan penyelidikan sekaligus penyegelan di lokasi yang dikuasai PT APSL.

Ketujuh, Jumat (2/9/2016) pukul 11.00 WIB, tim turun ke lokasi. Untuk menuju ke lokasi tersebut harus menggunakan ponton (sejenis transportasi penyeberangan) untuk menyebrang sungai. Sebelum masuk ke areal PT APSL, tim sudah berkomunikasi dengan perwakilan perusahaan bernama Santoso. Atas izin Santoso pula, mereka dapat melewati portal yang dijaga oleh petugas keamanan perusahaan.

Kedelapan, ’PPNS Line’ dan plang KLHK dipasang sekitar pukul 14.00-15.00 WIB. Selama proses itu berlangsung, tim sudah merasa diamat-amati. Karena beberapa kali ada yang lewat menggunakan sepeda motor. Namun tim tetap bekerja mengambil bukti foto lahan yang terbakar serta video menggunakan kamera drone.

Fakta lapangan menunjukkan, ada lahan yang memang sengaja dibuatkan ‘stacking’ atau jalur bakar. Artinya lahan yang akan digunakan untuk menanam sawit tersebut, terindikasi kuat memang sengaja disiapkan untuk dibakar. Bahkan saat tim tiba di lokasi, masih ada asap yang mengepul dari lahan berdasar gambut itu.(Foto terlampir)

Kesembilan, sekitar pukul 15.00 WIB, tim KLHK memutuskan untuk kembali, dengan menggunakan dua mobil. Mereka sempat bertegur sapa dengan seseorang (diduga salah satu manager perusahaan PT APSL inisial A).

Kesepuluh, usai bertegur sapa, tim KLHK melanjutkan perjalanan. Namun ternyata A dan rekannya yang menggunakan sepeda motor, membuntuti perjalanan mereka. Tim tetap bergerak ke arah lokasi ponton untuk menyeberang pulang, dan menganggap A dan rekannya juga akan sama-sama pulang.

Keseblas, sebelum sampai ke lokasi ponton, tim KLHK tiba-tiba dihadang oleh sekelompok pemuda. Mereka ternyata sudah menunggu sebelumnya dan sengaja menggeser posisi Ponton, sehingga tim KLHK tidak bisa menyeberang. Ponton ini dioperasikan oleh PT. Chevron karena jalan tersebut merupakan jalan inspeksi pipa PT. Chevron.

Satu-satunya jalan keluar dan menuju lokasi yang terbakar memang harus menyebrangi sungai dengan menggunakan ponton.

Kedua belas, gerombolan yang mencegat ini meminta tim KLHK turun dari mobil. Mereka kemudian dibawa ke sebuah tempat tak jauh dari lokasi tersebut. Tim KLHK didesak menghapus foto-foto, video serta mencopot plang yang dipasang di lokasi Karhutla. Dalam waktu sekejap, jumlah massa mencapai 50 orang.

Ketiga belas, negosiasi terus dilakukan. Tim KLHK menegaskan bahwa mereka sedang menjalankan tugas Negara. Namun gerombolan massa tetap tidak menerima dan meminta tuntutan mereka dikabulkan segera. Tim di lapangan terus berkoordinasi dengan Dirjen Gakkum. Selama proses negosiasi tersebut, Dirjen Gakkum juga terus berkoordinasi dengan Menteri LHK.

Empat belas, demi keselamatan tim KLHK yang disandera, plang akhirnya disepakati untuk dicabut, akan tetapi tim KLHK meminta yang melakukan pencabutan adalah pihak penyandera. Pencabutan plang dilakukan oleh pihak penyandera. Begitu juga dengan foto-foto yang disimpan di dalam kamera digital, semua dihapus dengan disaksikan para penyandera.

Namun data foto dalam kamera drone berhasil diselamatkan. Dari kamera drone inilah, bukti foto dan video luasan lahan yang terbakar, termasuk rumah pekerja (diklaim sebagai masyarakat) yang terbakar, berhasil didapatkan.

Lima belas, selama proses negosiasi, tim KLHK yang disandera, diinterogasi dan mendapatkan berbagai intimidasi. Massa yang jumlahnya semakin banyak (lebih dari 100 orang) juga mengeluarkan ancaman. Tim KLHK diancam akan dipukuli, dilempar ke sungai, dibunuh dengan cara dibakar dan ancaman lainnya.

Jumlah massa terlihat dimobilisasi karena adanya pergerakan kendaraan yang membawa massa.

Tim KLHK (Polhut) juga terus diprovokasi untuk menggunakan senjata. Namun atas perintah Menteri LHK yang terus berkoordinasi via telephone dengan Dirjen Gakkum, meminta tim KLHK yang tengah dikepung ratusan massa itu untuk tetap tenang, sabar dan tidak terprovokasi dengan menggeluarkan senjata.

Dirjen Gakkum atas arahan menteri juga melakukan koordinasi dengan Danrem sebagai Komandan Satgas Karhutla dan Kasrem.

Enam belas, setelah tuntutan penghapusan foto, video dan pencabutan plang KLHK dipenuhi, negosiasi awalnya berakhir damai setelah turun pemuka kampung atau ninik mamak. Sekitar pukul 18.00 WIB, tim KLHK sebenarnya sudah sempat bersalaman dengan para ninik mamak untuk berpamitan. Namun begitu hendak keluar, mereka kembali dihadang.

Gerombolan massa mengancam akan membebaskan tujuh orang tim KLHK tersebut, jika Menteri LHK Siti Nurbaya bisa hadir langsung di lokasi. Hingga saat ini masih didalami motif dan muatan apa hingga penyandera meminta menghadirkan Menteri LHK.

Tujuh belas, situasi kembali memanas, tim KLHK kembali disandera gerombolan massa. Berbagai upaya negosiasi tetap gagal dilakukan. Sekitar pukul 24.00 WIB, Kapolres dan timnya akhirnya tiba di lokasi kejadian.

Delapan belas, setelah proses negosiasi lanjutan hingga pukul 2.30 dinihari (Sabtu 03/09/2016) disepakati tujuh tim KLHK dibebaskan namun kendaraan berupa dua unit mobil berikut barang-barang, harus ditinggal di lokasi. Tim KLHK kemudian beristirahat di kantor Polsek.

Sembilan belas, Tim KLHK akhirnya dievakuasi menggunakan truk Dalmas dengan pengawalan aparat kepolisian.

Dua puluh, Sabtu (3/9/2016) Menteri LHK melakukan koordinasi dengan Kapolda Riau.

Pada pukul 10.00 Wib, Ketua Tim KLHK bersama dengan Kapolres kembali bertemu dengan penyandera untuk mengambil barang-barang dan dua unit mobil yang masih tertahan. Setelah melakukan pembicaraan cukup panjang, akhirnya mobil dan barang yang masih ditahan oleh penyandera dapat dilepaskan.

Menteri LHK Siti Nurbaya sangat menyayangkan kejadian penyanderaan tersebut. Ditegaskannya, tim KLHK memiliki otoritas sesuai UU, untuk melakukan penyelidikan di lokasi Karhutla.

”Apalagi ditemukan bukti lapangan bahwa ada ribuan hektar sawit terbakar di hutan produksi yang belum ada pelepasan dari Menteri, atau dengan kata lain, kebun sawit di area tersebut ilegal,” jelas Menteri Siti.

”Diduga kuat aktifitas ilegal ini difasilitasi pihak perusahaan dengan mengatasnamakan masyarakat melalui kelompok tani,” tambahnya.

Dari foto-foto dan video lapangan yang berhasil diselamatkan filenya, terlihat lahan terbakar yang begitu luasnya. Sejauh mata memandang, kawasan yang tadinya merupakan hutan gambut, sudah berubah menjadi kebun sawit. Pada kawasan yang siap tanam, terlihat sisa sengaja dibakar dan beberapa titik yang sudah terbakar masih menyisakan asap mengepul.

”Dengan insiden ini, penyelidikan pada PT ASPL akan menjadi prioritas utama kami. Karena ada tiga hal penting yang melibatkan perusahaan ini. Pertama, aktifitas perambahan kawasan hutan. Kedua, pembakaran lahan. Ketiga, penyanderaan. KLHK akan mengusut dan menindaknya secara tegas sesuai dengan kewenangan yang ada,” tegas Menteri Siti.

Ia juga memastikan, bahwa kejadian penyanderaan tidak akan mengurangi ketegasan KLHK dalam menindak pelaku Karhutla yang melibatkan pihak korporasi atau perusahaan lainnya. Pembakar hutan/lahan harus dibuat jera agar tidak mengulangi perbuataanya yang membuat masyarakat menderita dan menurunkan kewibawaan negara dimata masyarakat dan dimata internasional. Apalagi dilakukan oleh korporasi yang sekaligus mendalangi perambahan kawasan hutan, secara illegal.

Kejahatan luar biasa ini harus ditindak secara keras, harus kita perangi bersama-sama. Siti menambahkan bahwa untuk itu penegakan hukum Karhutla harus menggunakan konsep multidoors dan multi instrumen hukum.

Berdasarkan UU KLHK berwenang menjatuhkan sanksi administratif seperti paksaan pemerintah, pembekuan izin dan pencabutan izin, melakukan gugatan perdata serta penegakan hukum pidana.

KLHK telah menjatuhkan sanksi administratif pada 34 perusahaan terkait Karhutla. Selain itu mengeluarkan peringatan keras pada 115 perusahaan. Serta sekitar 15 perusahaan dalam proses pengadilan/perdata.

”Kejadian penyanderan ini justru menjadi penyemangat kami, untuk maju terus menindak tegas para pelaku Karhutla. Termasuk korporasi nakal yang menyalahi aturan. Ketegasan ini penting demi menjaga Indonesia,” tegas Menteri Siti.

Untuk membenahi kawasan hutan yang diubah fungsi, KLHK saat ini telah melakukan moratorium (penghentian sementara) secara menyeluruh izin pengelolaan lahan gambut dan izin pembukaan kebun sawit.

”Izin yang ada kita evaluasi dan terus awasi agar tata kelolanya benar-benar memperhatikan lingkungan. Sedangkan untuk izin baru kita hentikan sementara,” tegas Menteri Siti.

RELASI KASUS PT APSL DENGAN FOTO KONGKOW

Mengapa Polda Riau tak segera menetapkan korporasi dan Direktur PT APSL sebagai tersangka “melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan atau melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan”?

Padahal Aria Fajar dan Edi Nur divonis oleh majelis hakim PT Pekanbaru pada 13 Juni 2016, dengan pidana penjara satu tahun, denda Rp 2 Milyar karena “secara bersama-sama melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan tidak memiliki izin usaha perkebunan”?

Putusan itu menganulir PN Rokan Hilir No 382/Pid.Sus/2015/PN.Rhl pada 12 Oktober 2015 yang menghukum pidana penjara enam bulan, denda Rp 500 juta.

Pada 22 Juni 2015, Aria Fajar dan Edi Nur ditetapkan tersangka oleh Polda Riau.

Aria Fajar, 53 tahun, Direktur Operasional PT Andika Permata Sawit Lestari.

Edi Nur, 40 tahun, pekerjaan nelayan dan Ketua Kelompok Tani Maju Bersama.

Putusan Nomor 64/PID.SUS-LH/2016/PT.PBR bercerita:

Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Tjin Jin Alias Andi Suseno, Direktur Utama PT. APSL Nomor : 001/APSL-DIR/SP/I/2000, tanggal 04 Januari 2000, menyatakan jajaran Direksi PT. APSL telah menyetujui pengangkatan  Aria Fajar, SE, sebagai Direktur Operasional PT. APSL. Aria Fajar  berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan mengenai kepengurusan Perseroan.

Cerita kejahatan PT APSL dimulai.

Awa 2007 Aria Fajar membangun perkebunan KKPA  antara PT APSL dengan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Desa Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, yang lokasinya berbatasan dengan Desa/Kepenghuluan Putat, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.

Masyarakat dari Kepenghuluan Putat, setelah melakukan musyawarah  menawarkan  kerja sama KKPA dengan PT. APSL pada areal di Dusun I, II dan III Desa/Kepenghuluan Putat seluas 5.000 ha, kondisinya masih hutan lebat dan didominasi tegakan kayu pohon alam besar. Dan berada di dalam kawasan hutan.

Lantas dibentuklah Kelompok Tani Maju Bersama (KTMB) pada 21 September 2007, diketuai M. Naji, sekretaris alm Ismail. PT APSL dan KTMB bikin perjanjian kerjasama, isinya:

  1. Pertama, kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola KKPA seluas lebih kurang 5.000 ha di Dusun I, II dan III Kepenghuluan Putat, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.
  2. Kedua, pembagian hasil, yaitu Kebun Plasma 30% dan Kebun Inti 70% dari luas lahan yang dapat diusahakan/digarap berdasarkan luas hasil yang diukur Instansi berwenang (BPN).
  3. Ketiga, PT. APSL (Pihak Kedua) melakukan kegiatan pembukaan lahan, pembersihan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan.
  4. Keempat, pembiayaan merupakan tanggung-jawab masing-masing pihak.
  5. Kelima, pembukaan lahan dilakukan setelah perizinan selesai dan setelah izin selesai maka selambat-lambatnya penanaman selesai selama 3 tahun.
  6. Keenam, PT APSL (Pihak kedua) menyerahkan Lahan Plasma tersebut kepada KTMB (Pihak Pertama) setelah penanaman selesai dilakukan.

M. Naji Lahakim ajukan perijinan lahan perkebunan kelapa sawit kepada Bupati Rokan Hilir pada 30 September 2007. Bupati belum memproses izin karena masuk dalam kawasan hutan produksi Rangau berdasarkan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan RI. No. 173/Kpts- II/1986, tanggal 6 Juni 1986 Tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau.

Izin belum ada, awal 2008, Aria Fajar memerintahkan karyawan PT. APSL menumbangkan tegakan kayu pohon-pohon alam besar  menggunakan mesin chain saw dan melakukan steaking menggunakan alat berat jenis exavator.

Lahan yang telah di land clearing, dibuat petak-petak (blok) tanaman, kanal dan jalan dengan menggunakan exavator. Pada lokasi petak-petak dibuat tempat pembibitan kelapa sawit untuk ditanami kelapa sawit. Karyawan PT APSL merawat kebun tersebut. Total seluas 3.800 ha dari 5.000 ha telah ditanami sawit.

Sidarman pada November dan Desember 2008 mengirim surat kepada M. Naji Lahakim dan ditembuskan pada Aria Fajar. Inti surat meminta PT APSL menghentikan pekerjaan di lahan KKPA Desa Putat, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sebelum melengkapi perizinan legal.

M. Naji Lahakim mendatangi kantor PT. APSL untuk menegaskan pemberhentian pekerjaan illegal, namun tidak ditangapi PT APSL. Kegiatan penanaman dan perawatan tanaman kelapa sawit tetap dilakukan PT. APSL pada lahan areal yang belum memiliki izin.

M. Naji Lahakim pada 2011 diganti oleh Edi Nur, ketua KTMB periode 2011-2016, Wakil Ketua : T. Maha Meru, Sekretaris : Harjun Dede dan Bendahara : Rahmi.

Pada  07 Juni 2011, mereka bikin surat pernyataan pengambil alihan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Dusun I, II dan III Desa/Kepenghuluan Putat, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir oleh dan antara Edi Nur, Tjin Jin Alias Andi Suseno (Direktur Utama PT. APSL) dan Aria Fajar (Direktur PT Rokan Agrindo Pratama Plantation).

Inti surat: karena PT. APSL tidak lagi melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan dan lebih memfokuskan pada usaha Pabrik Kelapa Sawit (PKS), maka pembangunan pola kemitraan KKPA terhadap lahan di Desa/Kepenghuluan Putat tersebut, selanjunya diambil alih oleh  PT Rokan Agrindo Pratama Plantation.

Edi Nur kembali ajukan izin lahan KKPA seluas 5.000 ha yang berada dalam kawasan hutan kepada Bupati Rohil pada 27 Maret 2012. Bupati tetap pada pendirian awal, lahan masuk dalam HP Rangau.

Singkat cerita: perbuatan Aria Fajar atas nama perusahaan dan diketahui oleh direktur perusahaan PT APSL sengaja melakukan perbuatan menebang hutan alam seluas 3.800 ha adalah atas persetujuan direktur PT APSL.

Bila Polda Riau, belum juga menetapkan Korporasi dan Direktur PT APSL sebagai tersangka “melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan atau melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan”, seluas 5.000 ha, tuduhan publik, benar adanya.

Foto kongkow itu bercerita:

Foto 1: 10 orang dala foto itu, tampak gembira, tersenyum, mengacungkan jempol, mengangkat kedua tangan ke atas, di depannya ada air mineral, bir bintang, teh dan minuman keras lainnya (diduga Vodka).

Foto 2: enam orang berdiri berdekatan, minum sambil menunjuk gelas, tersenyum dan bahagia.

K1

Dan jepret: foto kongkow itu, bisa bermakna, seperti kata Abdul Khoir,”“Kami merasa bahwa kongkow-kongkow dilakukan Polda Riau bersama pengusaha PT ASPL untuk mengamankan posisi perusahaan terkait kebakaran lahan di dalam konsesinya.”

Saya membayangkan: Jangan-jangan 15 dari 18 Perusahaan pembakar hutan dan lahan tahun 2015 dihentikan kasusnya oleh Polda Riau, karena: kongkow-kongkow.***