Kapolri Tito Karnavian: “Jadi Bukan Yang Sudah Terjadi, Tapi Yang Ke Depan.”

by Madeali


003 SP3 Jakarta.jpg

Pada 7 September 20116, MenLHK Siti Nurbaya dan Kapolri Tito Karnavian mengadakan pertemuan di gedung Manggala Wanabakti KLHK terkait penegakan hukum karhutla. 

Dalam pertemuan itu, Kapolri menjelaskan terkait SP3 15 korporasi pembakar hutan dan lahan tahun 2015 di Riau. Pernyataan Kapolri:

Ada beberapa permasalahan di sana (Riau), seperti persoalan SP3. Saya mau menekankan bahwa SP3 ini terjadi pada bulan Januari-Mei 2016. Saya sendiri baru menjabat pada bulan Juli.

Penegakan hukum 03.jpg

Untuk itu saya melakukan evaluasi, mengirimkan tim dari Propam dan dari Bareskrim untuk menilai proses keluarnya SP3 tersebut. Hasil dari kesimpulan dari SP3 itu sudah saya sampaikan pada saat RDP dengan Komisi III. Seperti tidak cukup bukti, pembakarnya siapa dan ada yang kebakaran dari luar lahan masuk ke lahan serta alasan lainnya.

Karena SP3 adalah produk hukum, maka sesuai ketentuan, SP3 itu hanya bisa dibuka kembali bilamana ada praperadilan. Jadi siapapun pihak-pihak yang merasa dirugikan, itu boleh mengajukan. Masyarakat atau teman2 LSM silahkan mengajukan. Jika nanti praperadilan itu diterima, maka kasus itu bisa kita buka kembali.

Untuk ke depan, mengenai masalah Karhutla yang melibatkan korporasi, ini cukup sensitif. Maka saya sudah buat kebijakan dan perintahkan kepada seluruh jajaran kepolisian, bahwa Polda, Polres, apalagi Polsek yang menangani dugaan kebakaran hutan oleh korporasi tidak boleh lagi mengeluarkan SP3. Jadi bukan yang sudah terjadi, tapi yang ke depan.

Kewenangan SP3 hanya dapat dilakukan setelah gelar perkara di Mabes Polri, yang dilakukan di depan tim gabungan Mabes Polri dari kewilayahan, ada dari Bareskrim, Propam, hukum dan pengawasan umum. Bahkan dalam gelar itu, bila perlu nanti kita akan mengundang dari KLHK, berikut juga kemudian masyarakat-masyarakat, pengamat-pengamat yang merasa mengetahui tentang peristiwa itu.

Kita akan undang dan harapkan SP3 korporasi yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan, bisa dilakukan secara terbuka dan tidak ada dugaan yang aneh-aneh. Ini kebijakan saya ke depan.

“JADI BUKAN YANG SUDAH TERJADI, TAPI YANG KEDEPAN.”

Kebijakan “baru” Kapolri Tito terkait SP3 terkait karhutla korporasi tak bisa dihentikan oleh Polda, Polres dan Polsek dengan syarat “kedepan”  mustahil dapat dilakukan oleh Polda Riau jika SP3 15 korporasi pembakar hutan dan lahan tahun 2015, tidak dicabut Kapolri.

006 SP3 Jakarta.jpg

Lantaran, bila terjadi kebakaran di dalam areal korporasi tahun 2016 dan tahun-tahun berikutnya, setelah diselidiki oleh Polda Riau, dan menemukan salah satu alasan:

  1. Areal yang terbakar merupakan areal sengketa yang dikuasai masyarakat dan telah ditanami sawit
  2. Pada saat terjadi kebakaran izin IUPHHK-HTI telah dicabut atau sudah tidak beroperasi lagi
  3. Perusahaan memiliki tim khusus untuk penanggulangan kebakaran
  4. Memiliki sarana dan prasarana dalam penanggulangan kebakaran yang telah dilakukan pengecekan oleh UKP4
  5. Adanya keterangan ahli yang menyatakan tidak terpenuhinya unsur pidana.

Maka, Polda Riau tidak akan melakukan penyidikan. Lima alasan itu  ihwal Polda Riau menghentikan perkara 15 korporasi pembakar hutan dan lahan pada 2015.

Ekstrimnya, meskipun ada perusahaan yang tanpa izin menanam sawit di dalam kasawan hutan, artinya melakukan tindak pidanan kehutanan, jika perusahaan memenuhi salah satu syarat fakta versi Polda Riau, perusahaa tersebut dianggap tidak melakukan tindak pidana kehutanan. Buktinya? Tiga perusahaan perkebunan kelapa sawit yaitu PT Pan United, PT Riau Jaya Utama dan PT Parawira Abditama berada di dalam kawasan hutan.

004 SP3 Jakarta

005 SP3 Jakarta

Contoh kasusnya begini:

Polda Riau tidak akan berani menetapkan PT Andika Permata Sawit Lestari (PT APSL) sebagai tersangka tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan dan perkebunan.

Meski temuan KLHK : Di lokasi PT APSL, seluas 600 dan 2.000 ha terbakar. PT APSL diduga memfasilitasi pembentukan tiga kelompok tani untuk mengelola kebun sawit dengan PT APSL bertindak sebagai “bapak angkat”. Masyarakat yang dimaksud tak lain pekerja PT APSL yang dibentuk melalui kelompok tani. Terlihat pengelolaan kebun sawit dilakukan secara profesional dan terkoordinir. Saat tim KLHK masuk ke lokasi kebun, ditemukan fakta lahan sawti yang terbakar sangat luas dan masih berasap. Mayoritas merupakan kebun sawit di di dalam areal hutan produksi. Artinya semua aktifitias di lokasi tersebut illegal. “Modus seperti ini biasa digunakan perusahaan nakal, di mana mereka menggarap lahan secara illegal menggunakan dalih dikelola masyarakat, dan berada di lokasi yang tak jauh dari lahan mereka,” kata Siti Nurbaya.

Novalina R Sirait bagian legal PT APSL mengatakan kebakaran berasal dari lahan masyarakat, PT APSL tidak melakukan pembakaran. Polda Riau juga mengamini perkataan Novalina R Sirait, bahwa kebakaran berasal dari lahan sekitar PT APSL.

Bila dirujuk pernyataan Novalina R Sirait dikaitkan dengan lima alasan penghentian SP3 15 Perusahaan pembakar hutan dan lahan tahun 2015,  PT APSL memenuhi satu dari lima alasan tersebut. Dan, tentu saja Polda Riau tidak akan menetapkan tersangka PT APSL dalam kasus kebakaran hutan dan lahan tahun 2016.

Artinya, bila terjadi kebakaran hutan dan lahan di areal 100 perusahaan sawit dan korporasi tahun 2016 dan tahun-tahun berikutnya dikaitkan dengan lima alasan penghentian 15 perusahaan karhutla 2015, Polda Riau akan bilang : tidak adanya bukti yang cukup, peristiwa yang disidik ternyata bukan tindak pidana dan penghentian penyidikan dilakukan demi hukum.

Kapolri Tito Karnavian tidak akan mencabut SP3 15 perusahaan, meski sebenarnya Kapolri punya kewenangan mutlak mencabut SP3.

Bahwa, janji Tito Karnavian saat dilantik sebagai Kapolri oleh Jokowi pada 13 Jui 2016: melakukan reformasi menyeluruh di tubuh Polri, reformasi dari Hulu ke hilir sehingga membentuk karakter personil Polri yang berintegritas dan mampu melayani masyarakat dengan baik dan memberantas mafia hukum—hanya pepesan kosong.

Kebijakan Kapolri Tito Karnavian, satu sisi menjawab keinginan publik, sisi lain mengamankan para pendahulunya yang mengeluarkan kebijakan bertentangan dengan hukum.

Kapolri Tito, tentu saja lebih memilih “mengamankan” dan “menyelamatkan” pada pendahulunya.”Saya mau menekankan bahwa SP3 ini terjadi pada bulan Januari-Mei 2016. Saya sendiri baru menjabat pada bulan Juli.”

Kapolri Tito Karnavian tidak peduli dan empati pada mereka yang telah meninggal akibat karhutla dan korban ISPA 2015. Bukankah Kapolri Tito, pada 29 Agustus 2016 datang ke Rimbo Panjang untuk memadamkan api, dan merasakan menghirup asap pembakar hutan dan lahan gambut korporasi dan cukong?