SP3 15 Korporasi: Polda Riau “Menyelamatkan” Penjahat Lingkungan Hidup dan Kehutanan

by Madeali


 

001 Laporan investigasi SP3.jpg

A. PENDAHULUAN

Sepanjang Januari-November 2015, Rakyat Riau menghirup polusi kabut asap dari pembakaran hutan dan lahan gambut. Polusi asap kian pekat dan menyelimuti Riau terparah sejak Juni-November 2015. ISPU selalu berada di level “Berbahaya”, bahkan melebihi ambang batas ISPU.

Rakyat Riau marah besar, lantaran Plt Gubernur Riau baru menetapkan status “tanggap darurat” pada 14 September 2015, itupun setelah gerakan sosial mendesak Presiden Jokowi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui media sosial. Plt Gubernur Riau baru sibuk bekerja dan segera membangun tujuh posko kesehatan bagi masyarakat terdampak asap karhutla. Pelayanan kurang dan seadanya, korban polusi asap hanya diberi masker tipis, vitamin, dan hanya tiga posko yang menyediakan oxycan dan oksigen portable.

Di tengah amarah rakyat, lima warga Riau meninggal akibat menghirup polusi kabut asap: tiga anak kecil dan dua orang dewasa meninggal. Rakyat Riau berduka: lebih dari 97.139 warga menderita penyakit: infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) 81.514, pneumonia 1.305, asma 3.744, iritasi mata 4.677, iritasi kulit 5.899. Bandara ditutup hampir dua bulan. Tak hanya masalah kesehatan, World Bank mencatat kerugian ekonomi akibat karhutla mencapai Rp 20 triliun.

MoEF dan BNPB mencatat bahwa pada 2015 lahan di Riau terbakar hingga mencapai 186.069 hektar. Diantara luasan lahan terbakar tersebut, sekitar 107.000 hektar merupakan lahan gambut dan sisanya tanah mineral.

Pada Oktober 2015 di tengah karhutla Eyes on The Forest (EoF) lakukan investigasi untuk melihat lahan-lahan yang terbakar di Riau. Rentang Oktober hingga November, tim melakukan investigasi di 37 korporasi baik HTI maupun sawit yang lahannya terbakar.

Temuan tim di areal konsesi perusahaan: kebakaran terjadi dalam upaya untuk pembersihan lahan dan penyiapan lahan. Hal ini terlihat dari adanya alat berat yang beroperasi, tumpukan-tumpukan kayu sebagai bahan bakar serta bibit-bibit sawit yang telah dipersiapkan. Lahan yang terbakar sebagian besar berada di kawasan gambut. Dari 37 lahan perusahaan yang diinvestigasi EoF, delapan diantaranya merupakan korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Riau.

 

November hingga Desember 2015, hujan melanda Provinsi Riau. Asap menghilang, aktifitas warga kembali normal. Ke 18 korporasi tersebut masih berstatus penyelidikan.

Di tengah ‘bencana’ karhutla tersebut, Polda Riau progresif melakukan penegakan hukum. Sekitar 91 orang warga dijadikan tersangka dan 18 korporasi dilakukan penyelidikan diduga pembakar hutan dan lahan.

Khusus untuk korporasi, total hutan dan lahan yang terbakar di dalam 18 konsesi perusahaan mencapai 5.769 hektar. Dari 18 korporasi itu, Polda Riau menetapkan Frans Katihokang (Manajer Operasional PT Langgam Inti Hibrindo) sebagai tersangka dan

3 petinggi PT Palm Lestari Makmur yaitu Iing Joni Priyana selaku Direktur, Edmond John Pereira selaku Manager Plantation dan Nischal Mahendrakumar Chotai, Manager Finance juga ditetapkan sebagai tersangka. Sisanya, 16 perusahaan masih dalam proses penyelidikan. Artinya, belum ada tersangka dari korporasi yang ditetapkan oleh Polda Riau.

Januari-Juni 2016 tidak terdengar kabar status ke 16 korporasi dari Polda Riau.

Pada Mei 2016, Jikalahari memperoleh informasi bahwa 11 dari 18 korporasi telah dihentikan penyidikannya oleh Polda Riau. Lalu, Jikalahari melakukan investigasi ihwal kebenaran informasi tersebut. Informasi itu benar adanya.

Pada 19 Juli 2016, Jikalahari melansir temuan tersebut kepada publik dalam rilis berjudul Kapolri segera evaluasi kinerja Kapolda Riau Brigjen Supriyanto karena menghentikan perkara 11 korporasi karhutla tahun 2015. Esoknya, Polda Riau melalui Ditreskrimsus, Rivai Sinambela, melakukan konferensi pers menyampaikan bukan 11 perusahaan yang dihentikan penyidikannya, melainkan 15 korporasi. Total areal 15 korporasi terbakar seluas 5.137 ha.

Alasan Polda Riau menerbitkan SP3 15 korporasi, berdasarkan penyidikan menyimpulkan:

  1. Areal yang terbakar merupakan areal sengketa yang dikuasai masyarakat dan telah ditanami kelapa sawit.
  2. Pada saat terjadi kebakaran izin IUPHHK-HTI telah dicabut atau sudah tidak beroperasi lagi.
  3. Perusahaan memiliki tim khusus untuk penanggulangan kebakaran.
  4. Memiliki sarana dan prasarana dalam penanggulangan kebakaran yang telah dilakukan pengecekan oleh UKP4.
  5. Adanya keterangan Ahli yang menyatakan tidak terpenuhinya unsur pidana.

Untuk membuktikan alasan penerbitan SP3, Jikalahari sepanjang September 2016 melakukan investigasi di 15 perusahaan dengan cara mendatangi areal perusahaan, memotret, mengambil titik koordinat hingga mewawancarai warga. Hasil temuan diramu, dianalisis dengan sumber lain yang relevan serta dianalisis dengan pendekatan hukum. Hasilnya: temuan ini bertolak belakang dengan alasan penerbitan SP3 Polda Riau.

B. PERIHAL SP3 15 KORPORASI

Dalam resume perihal penerbitan SP3 15 Korporasi, Polda Riau mengemukakan alasan penghentian perkara:

Pertama, PT Bina Daya Laksana, PT Perawang Sukses Perkasa Industri, PT Sumatera Riang Lestari, PT Alam Sari Lestari , PT Rimba Lazuardi, PT Suntara Gaja Pati dan PT KUD Bina Jaya Langgam.

Alasan penghentian:  Sebagian besar lahan perusahaan dikuasai masyarakat. Perusahaan sudah berusaha merebut kembali namun tak berhasil. Laporan dari perusahaan telah disampaikan kepada KLHK. Polda Riau telah melakukan proses mediasi tapi tidak berhasil. Jadi kasus lahan masih bersengketa. Kemudian lahan tersebut akan dibangun kebun sawit dengan cara membersihkan lahan dengan membakar lahan.

Kedua, PT Pan United, PT Siak Raya Timber dan PT Hutani Sola Lestari. Alasan penghentian: izin PT Pan United sudah dicabut oleh MenHut sejak September 2012. PT Siak Raya Timber izin HPHnya dicabut Menhut 21 Maret 2013. PT Hutani Sola Lestari izin HTI nya dicabut MenLHK tahun 2015 dan penyidikan karhutla ditangani PPNS KLH.

Ketiga, PT Parawira dihentikan karena api berasal dari kebakaran lahan di PT Langgam Inti Hibrindo, sedangkan kasus PT Langgam Inti Hibrindo sudah disidangkan di PN Pelalawan.

Keempat,  PT Riau Jaya Utama dihentikan karena lahan terbakar sekitar 4 ha dengan asal api dari luar kebun perusahaan sekitar 6 Ha dan perusahaan berhasil memadamkan secara keseluruhan lahan yang terbakar.

Kelima, PT Bukit Raya Pelalawan, alasan penghentian karena lahan yang terbakar masih bersengketa dengan masyarakat kelompok tani, api berasal dari lahan yang dikuasai oleh kelompok tani dan pihak perusahaan turut aktif memadamkan api.

Keenam, PT Dexter Rimba Perkasa, alasan penghentian karena izin HTInya dicabut oleh KLHK sejak Februari 2015. Perusahaan tersebut tak beroperasi dari tahun 2007 karena seluruh lahan dikuasai oleh masyarakat.

Ketujuh, PT Ruas Utama Jaya, alasan penghentian lahan yang terbakar seluas 288 ha dikuasai oleh masyarakat untuk menanam karet dan sawit seluas 8000 Ha. Pelaku perorangan sudah ditangkap dan diproses oleh Polres Dumai.

Alasan SP3 karena “tidak cukup bukti”.

C. TEMUAN LAPANGAN PENGECEKAN DI 15 LOKASI KORPORASI SP3

Sepanjang September 2016, Jikalahari melakukan investigasi di 15 perusahaan. Berikut detail temuan 15 korporasi:

PT Bina Duta Laksana (HTI) 

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

  • Areal terbakar seluas 299,4 Ha dikuasai masyarakat dan ditanami kelapa sawit. Sudah ada usaha perusahaan mengajukan permintaan inklaf ke Menhut, namun tidak ada tanggapan. Polda Riau menyatakan melakukan mediasi untuk meyelesaikan persoalan sengketa lahan ini.
  • Perusahaan sudah memiliki tim damkar dan memenuhi sarpras sesuai AMDAL (Keterangan Ahli AMDAL)
  • Ahli Karhutla menjelaskan kebakaran ditujukan untuk pembukaan lahan dalam rangka penyiapan lahan untuk penanaman kelapa sawit, namun Polda tidak menemukan bukti terpenuhinya unsur kesengajaan karena PT BDL tidak bergerak dibidang perkebunan

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

  • Areal terbakar berada dalam kawasan gambut dan merupakan semak belukar, sebagian kecil kebun kelapa dan kawasan hutan alam. Kawasan terbakar ini bersebelahan dengan areal yang telah ditanami akasia milik perusahaan. Hingga kini areal bekas terbakar dibiarkan saja tanpa ada aktifitas apapun.
  • Terjadi konflik dengan masyarakat Desa Gembira sejak pertama perusahaan mendapat izin pada 2006 karena masyarakat merasa perusahaan mengambil lahan penghidupan mereka. Dari penjelasan masyarakat, saat ini mereka sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi karena selalu kalah menghadapi perusahaan.
  • Masyarakat Desa Gembira tidak pernah dilibatkan dalam mediasi yang dilakukan Polda Riau

PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia (HTI)

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

  • Areal terbakar seluas 4,2 hektar merupakan areal yang dikuasai masyarakat yang sudah ditanami karet
  • Polda Riau melakukan mediasi namun tidak berhasil.
  • PT PSPI sudah memiliki tim damkar dan memenuhi sarpras sesuai AMDAL (Keterangan Ahli AMDAL)
  • Ahli pidana menjelaskan perusahaan tidak memiliki tanggung jawab atas kebakaran karena dikuasai masyarakat.

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

  • Areal terbakar diperkirakan mencapai 7 hektar. Ditemukan sisa akasia yang sudah menjadi arang. Areal bekas terbakar tersebut saat ini sudah ditanami tanaman akasia oleh perusahaan.
  • Masyarakat Desa Siabu menjelaskan memang pernah terjadi konflik antara perusahaan dan masyarakat, namun masyarakat selalu kalah. Terkait mediasi yang dilakukan Polda Riau, masyarakat tidak mengetahui sama sekali.

PT Sumatera Riang Lestari (HTI)

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

  • Luas lahan terbakar sekitar 114 hektar dan api berasal dari areal kebun sawit milik masyarakat yang bersengketa dengan perusahaan. Kebakaran tersebut menghanguskan akasia yang sudah berumur 4 tahun 11 bulan yang direncanakan akan dipanen pada 2016.
  • Polda menjelaskan telah melakukan mediasi namun tidak memperoleh hasil
  • PT SRL sudah memiliki tim damkar dan memenuhi sarpras sesuai AMDAL (Keterangan Ahli AMDAL
  • Ahli pidana menjelaskan perusahaan tidak memiliki tanggungjawab atas kebakaran karena dikuasai masyarakat
  • Ahli Kebakaran menjelaskan kebakaran bukan perbuatan atau kelalaian dari pihak PT ASL.

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

  • Lahan terbakar saat ini sudah ditanami akasia berusia sekitar setahun. Diduga setelah kebakaran, pihak perusahaan langsung menanami lahan bekas terbakar dengan akasia.
  • Areal terbakar merupakan lahan gambut
  • Pernyataan api berasal dari lahan masyarakat tidak benar, karena yang terbakar adalah lahan konsesi perusahaan dan tidak ditemukan lahan milik masyarakat juga terbakar disekitar lokasi tersebut.
  • Terkait mediasi yang dilakukan Polda Riau, masyarakat tidak mengetahui tentang hal tersebut.
  • Posko tim pemadam kebakaran perusahaan baru dibangun setelah kebakaran terjadi tahun 2015.

 PT Rimba Lazuardi (HTI)

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

  • Lahan terbakar sekitar 15 hektar dan merupakan lahan yang dikuasai oleh masyarakat (Paihotma Silaban dan sekelompok masyarakat Desa Pesajian) dan dijadikan perkebunan.
  • Ahli Karhutla menjelaskan pembakaran ini disengaja untuk pembersihan dan penyiapan lahan perkebunan untuk masyarakat bukan PT RL. Perusahaan juga telah melaporkan penggunaan kawasan tanpa izin oleh masyarakat ini dan sedang disidik Satreskrim Polres Inhu. Sehingga ahli menyatakan PT RL tidak bertanggungjawab atas kelalaian ataupun kesengajaan.
  • Ahli Amdal BLH menjelaskan PT ASL telah menerapkan pengelolaan lingkungan sesuai AMDAL
  • Perusahaan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan persoalan lahan karena mendapatkan perlawanan keras dari masyarakat.

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

  • Sekitar 200 hektar areal PT RL terbakar pada 2015. Areal terbakar tersebut diokupasi/ dirambah oleh cukong. Pasca kebakaran areal berkonflik ini dijadikan tanaman kehidupan perusahaan dan luasnya menjadi 560 hektar. Artinya, perusahaan baru menetapkan lokasi tanaman kehidupan setelah kebakaran dan berkonflik.
  • Saat ini lokasi bekas terbakar tersebut telah ditanami akasia oleh perusahaan berumur sekitar setahun. Namun, di areal tanaman kehidupan tersebut konflik masih berjalan antara perusahaan dengan banyak cukong. Tidak ada mediasi yang dilakukan Polda Riau terhadap areal yang berkonflik ini.

PT Suntara Gaja Pati (HTI) 

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

  • Lokasi terbakar seluas 5 hektar di Kelurahan Basilam Baru, Dumai. Lokasi tersebut adalah lahan yang dikuasai masyarakat yang ditanami kelapa sawit dan karet.
  • Perusahaan sudah memiliki tim damkar dan memenuhi sarpras sesuai AMDAL (Keterangan Ahli AMDAL)
  • Ahli Karhutla menjelaskan kebakaran ditujukan untuk pembukaan lahan dalam rangka penyiapan lahan untuk penanaman kelapa sawit, namun Polda tidak menemukan bukti terpenuhinya unsur kesengajaan karena PT SGP tidak bergerak dibidang perkebunan

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

  • Lahan terbakar berada dalam kawasan gambut.
  • Saat tim melakukan pengecekan lapangan, pada 2016 juga terjadi pembakaran di areal yang sama dengan areal yang terbakar pada 2015. Pada plang informasi garis polisi dinyatakan lahan terbakar seluas 30 hektar, namun dari peninjauan tim, areal terbakar lebih dari 30 hektar.
  • Masih terdapat konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar karena tidak adanya kejelasan tapal batas areal perusahaan. Masyarakat juga tidak mengetahui mediasi yang dilakukan Polda Riau.

PT Siak Raya Timber (HTI) 

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

  • Luas areal terbakar 5,3 hektar di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan, Kampar
  • Izin PT SRT telah dicabut sejak 21 Maret 2013, sehingga penyidik menilai tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT SRT terhadap karhutla yang terjadi pada 18 September 2015.

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

  • Kondisi terkini lahan PT SRT bekas terbakar sudah ditanami sawit dan dikuasai oleh masyarakat, baik tempatan, pendatang dan cukong.

PT Hutani Sola Lestari (HTI) 

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

  • Areal terbakar mencapai 91,2 Ha dan penyidikannya ditangani PPNS KLH. Setelah kebakaran, izin PT HSL dicabut pada 21 September 2015.

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

  • Pembakaran pada areal PT HSL mencapai 400 Ha dan berlangsung dalam tiga tahap, Juli, Agustus dan September 2015.
  • Kawasan terbakar merupakan semak belukar dan tegakan hutan alam.
  • Tidak ada konflik antara masyarakat dengan perusahaan, namun konflik yang muncul adalah antara perambah dan perusahaan. Sampai saat ini belum ada mediasi untuk penyelesaian persoal ini.

 PT Bukit Raya Pelalawan (HTI)

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

  • Luasan lahan terbakar sekitar 100 hektar.
  • Api berasal dari areal konsesi PT BRP yang dikuasai kelompok tani dan sudah ditanami sawit.
  • PT BRP sudah melengkapi sarpras pencegahan dan penanganan karhutla
  • Ahli pidana LH menjelaskan PT BRP tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah melaksanakan kewajiban menanggulangi karhutla dan tidak bisa dinyatakan sebagai tindakan sengaja atau lalai.

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

  • Kawasan terbakar berada di areal gambut kedalaman lebih dari 4 meter
  • Kawasan terbakar merupakan semak belukar yang berada dalam kawasan perusahaan, namun tim menduga pihak perusahaan sudah melakukan penebangan hutan alam, karena tidak ada bekas pembakaran dari kayu alam
  • Ada aktivitas penimbunan dan pembuatan jalan di sekitar lokasi terbakar menuju hutan alam di konsesi PT BRP. Jalan itu dibangun perusahaan. Setelah perusahaan membangun jalan, perusahaan tidak menjaga hutan alam tersisa. Buktinya pos jaga yang jaraknya sekitar 500 meter dari hutan alam dibiarkan tanpa ada yang bertugas menjaga. Dugaan kuat tim investigasi, PT BRP memuluskan jalan bagi kelompok baik yang pro perusahaan ataupun tidak untuk menebang hutan alam tersisa.
  • Tidak ada konflik dengan masyarakat sekitar karena masyarakat memihak perusahaan.

 PT Dexter Timber Perkasa Indah (HTI)

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

  • Luas areal terbakar 2.960 hektar
  • Sejak izin perusahaan diterbitkan pada 22 Maret 2007, perusahaan tidak dapat beroperasi karena arealnya dikuasai masyarakat.
  • Izin PT Dexter TPI dicabut oleh MenLHK pada 4 Februari 2015 sebelum kebakaran terjadi.

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

  • Areal terbakar merupakan kawasan gambut dan dipenuhi semak belukar. Tim tidak menemukan adanya tanaman akasia milik perusahaan karena sejak diterbitkan izin, perusahaan tidak beroperasi.
  • Pemantauan menggunakan drone memperlihatkan sebagian dari areal perusahaan sudah ditanami kelapa sawit milik masyarakat setempat ataupun cukong.
  • Tim tidak dapat mendeteksi apakah terdapat konflik dengan masyarakat setempat, karena lokasi perusahaan jauh dari perkampungan.

PT Ruas Utama Jaya (HTI) 

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

  • Luas lahan terbakar 288 hektar.
  • Areal terbakar merupakan areal perusahaan yang dikuasai oleh masyarkat dan ditanami kelapa sawit serta karet. Areal PT RUJ sudah dikuasai masyarakat seluas 8000 hektar yang berada di Desa Pematang Sikek, Desa Teluk Pulau Hulu, Desa Sei Jumrah, Desa Labuhan Papan dan Desa Melayu Besar.
  • Pihak perusahaan sudah melaporkan kepada Dishut, Bapedal dan kepolisian terkait lahan perusahaan yang dikuasai masyarakat.
  • PT RUJ memiliki sarpras pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

  • Areal terbakar berada dalam kawasan gambut.
  • Menurut pengakuan masyarakat, sejak awal perusahaan masuk ke desa sudah mendapatkan penolakan. Perusahaan dinilai telah menyerobot lahan masyarakat. Penolakan terus terjadi hingga perusahaan tidak melakukan aktifitas apapun. Masyarakat mengeluhkan belum ada upaya dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini.
  • Masyarakat mengeluhkan setiap tahun kebakaran selalu terjadi di areal tanaman karet dan sawit yang ditanami masyarakat di dalam areal perusahaan yang baru saja ditanami oleh masyarakat. Bahkan ada tanaman yang berumur sekira tiga tahun juga terbakar. Menurut masyarakat yang membakar tanaman mereka adalah perusahaan dengan tujuan mengusir masyarakat dari areal perusahaan.
  • Tidak ada mediasi yang dilakukan oleh Polda Riau.

KUD Bina Jaya Langgam (HTI)

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

  • Luasan lahan terbakar mencapai 400 hektar dan pembakaran terjadi pada Oktober 2015.
  • Lahan milik KUD BJL dikelola bekerja sama dengan PT Nusa Prima Manunggal, saat kebakaran terjadi tim damkar sudah berusaha memadamkan api.
  • Lahan terbakar dikuasai oleh masyarakat dan dijadikan lahan perkebunan. 

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

  • Lahan terbakar berada dalam kawasan gambut dan saat kebakaran terjadi, lahan dipenuhi semak belukar. Sampai saat ini tidak ada aktifitas apapun di lahan bekas terbakar
  • Menurut masyarakat kawasan yang terbakar bukan kawasan konflik.
  • Masyarakat tidak mengetahui perihal mediasi yang dilakukan Polda Riau.
  • Tim menemukan bahwa lahan KUD BJL seluas 163 hektar tumpang tindih dengan perkebunan sawit kelompok tani yang sudah berumur 10 tahun. 

PT Alam Sari Lestari (Sawit)

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

  • Luas lahan yang terbakar 116 Ha
  • Api berasal dari luar konsesi, yaitu Sungai Bayang-bayang yang menjadi areal sering dilakukannya Illog.
  • PT ASL dapat memadamkan api bersama tim Manggala Agni dan sebelum terjadi kebakaran, PT ASL telah menetapkan kawasannya dalam kondisi Siaga Api
  • PT ASL telah memenuhi sarpras yang ditetapkan dalam buku pedoman pengendalian karhutla yang dikeluarkan Dirjen Perkebunan Kementrian Pertanian 2010.
  • Ahli Amdal BLH menjelaskan PT ASL telah menerapkan pengelolaan lingkungan sesuai AMDAL
  • Ahli Kebakaran menjelaskan kebakaran bukan perbuatan atau kelalaian dari pihak PT ASL.

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

  • Luas lahan yang terbakar di lapangan lebih dari 116 hektar dan berada dalam kawasan gambut.
  • Sebelum terjadi pembakaran, kawasan hanya dipenuhi semak belukar dan hutan alam sudah ditebangi lebih dahulu oleh perusahaan.
  • Tidak ditemukan indikasi bahwa api berasal dari luar lahan karena terdapat batas yang jelas berupa kanal besar antara areal perusahaan dan tidak.
  • Tidak terdapat konflik dengan masyarakat sekitar.

PT Pan United (Sawit) 

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

  • Luas lahan terbakar mencapai 200 hektar dan berada di Desa Buruk Bakul, Bengkalis
  • Pada 2007 PT PU mengajukan pencadangan kawasan hutan seluas 2000 hektar namun dibatalkan oleh Menhut pada 26 September 2012. Maka PT PU tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kebakaran.

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

  • Kebakaran terjadi pada lahan gambut dan hingga saat ini belum ada aktifitas pemanfaatan lahan bekas terbakar. Saat diwawancarai, warga mengetahui lahan bekas terbakar adalah milik PT Surya Dumai, bukan PT PU.

PT Riau Jaya Utama (Sawit) 

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

  • Lahan terbakar seluas 10 Ha di Desa Mentulik Kampar, menurut perusahaan areal perusahaan yang terbakar seluas 4 hektar dan 6 hektar milik masyarakat. Api berasal dari areal masyarakat.
  • Perusahaan sudah berusaha memadamkan api sehingga dapat dipadamkan sebelum meluas. Areal yang terbakar merupakan areal sempadan sungai yang sering dilalui masyarakat dan api berasal dari luar areal perusahaan.

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

  • Pemantauan lapangan dan drone, tidak ditemukan pembakaran di luar areal perusahaan.
  • Dari pemantauan drone, terlihat jalur bakar yang rapi bekas terbakar. Ini mengindikasikan kebakaran disengaja oleh perusahaan.
  • Belum ada aktifitas apapun di areal bekas terbakar
  • PT RJU belum melakukan pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan, sehingga kawasan PT RJU masih berstatus kawasan hutan.
  • Berdasarkan kanal pembatas perusahaan, jarak dari konsesi dengan Sungai Kampar hanya 50 meter.
  • Tidak ada konflik antara perusahaan dengan masyarakat.

PT Parawira (Sawit) 

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

  • Luas areal terbakar 308 hektar dan api berasal dari lahan PT Langgam Inti Hibrindo yang bersepadan.
  • PT Parawira sudah melengkapi sarpras pencegahan dan penanganan karhutla. Menurut Ahli Alvi Syahrin, perusahaan tidak dapat dipidana karena sudah memenuhi aturan yang berlaku.
  • Ahli Karhutla menjelaskan perusahaan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban terkait kesengajaan, karena korporasi tidak mendapat keuntungan dari menyuruh karyawan untuk membakar. 

Temuan Tim Invetigasi Jikalahari di Lapangan

  • Lahan terbakar berada dalam kawasan gambut.
  • Pembakaran lahan dilakukan sebelum perusahaan melakukan penanaman, karena di lapangan tidak ditemukan bekas sawit yang terbakar.
  • Seluruh kawasan bekas karhutla sudah ditanami sawit dengan umur sekitar satu tahun, sehingga lahan tersebut sudah ditanami bahkan sebelum SP3 diterbitkan.
  • Pernyataan bahwa api berasal dari lahan PT Langgam Inti Hibrindo bertolak belakang dengan temuan. Tim melihat lokasi terbakar antara PT LIH dan PT Parawira dan menemukan masih ada hutan alam yang tak terbakar berada diantara kedua areal terbakar perusahaan tersebut.
  • PT Parawira juga melakukan penanaman sawit di luar izin.

D. ANALISIS FAKTA

Hasil investigasi menemukan bahwa alasan penerbitan SP3 oleh Polda Riau bertolak belakang dengan temuan tim. Secara garis besar temuan ini menggambarkan:

Bahwa benar areal 15 korporasi terbakar pada 2015

Hasil pengecekan lapangan dipadukan dengan peta GIS, kebakaran berasal dari dalam konsesi perusahaan. Kebakaran ada yang cepat dipadamkan oleh tim kebakaran perusahaan. Ada juga yang lamban dilakukan pemadaman oleh perusahaan. Yang jelas, butuh berhari-hari memadamkan api. Hasil wawancara dengan warga di sekitar konsesi, warga yang mengklaim lahan mereka dirampas perusahaan, mengakui bahwa api tidak berasal dari luar konsesi perusahaan.

Dominan kebakaran di kawasan hutan bergambut

Total 10 dari 15 korporasi berada di atas lahan gambut: 7 Perusahaan HTI yaitu PT Bina Duta Laksana, PT Sumatera Riang Lestari PT Suntara Gaja Pati, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Dexter Timber Perkasa Indah, PT Ruas Utama Jaya dan KUD Bina Jaya Langgam. Untuk perkebunan sawit, ada 3 perusahaan yang berada di lahan gambut yaitu PT Alam Sari Lestari, PT Pan United dan PT Parawira. Sisanya, 5 korporasi berada di atas tanah mineral.

Dari 10 korporasi terbakar di atas lahan gambut, terhitung total luas gambut terbakar mencapai 5.018,4 ha. Kedalaman gambut di areal terbakar di atas tiga meter berdasarkan hasil overlay peta konsesi di atas lahan gambut.

Kebakaran terulang di dalam konsesi perusahaan

Saat sedang melakukan pengecekan lapangan, tim menemukan areal PT Suntara Gaja Pati kembali terbakar di areal terbakar tahun 2015. Areal yang terbakar gambut dalam. Lebih dari 30 hektar lahan terbakar di dalam konsesi perusahaan.

Bekas terbakar ditanami akasia dan sawit

Areal PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia, PT Sumatera Riang Lestari, PT Rimba Lazuardi dan PT Parawira yang terbakar pada 2015, telah ditanami akasia dan sawit oleh perusahaan. Rata-rata umur tanaman satu tahun. Ini menunjukkan tanaman ini ditanam setelah korporasi terbakar.

Ini menunjukkan lahan bekas terbakar kembali ditanami akasia dan sawit, merupakan lahan yang subur. Sebab, abu hasil pembakaran secara otomatis menjadi pupuk.

Tindakan ini secara administrasi bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.494/MENLHK-PHPL/2015 tentang Larangan Pembukaan Lahan Gambut yang terbit 3 November 2015 mengatakan: (1) “Ditetapkan kebijakan Pemerintah untuk tidak dapat lagi dilakukan pembukaan baru atau eksploitasi lahan gambut. Untuk itu, pembangunan usaha kehutanan dan perkebunan tidak dengan pembukaan lahan di areal bergambut.”

Dan Surat Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) S.495/2015 tanggal 5 November 2015 tentang Instruksi Pengelolaan Lahan Gambut, diatur bahwa: “Dilarang melakukan pembukaan lahan (land clearing) untuk penanam baru, meskipun dalam area yang sudah memiliki izin konsesi,” serta “Dilarang melakukan aktifitas penanaman di lahan dan hutan yang terbakar karena sedang dalam proses penegakan hukum dan pemulihan.”

Areal korporasi terbakar dominan berkonflik

Total 10 dari 15 korporasi berkonflik dengan masyarakat, yaitu PT Bina Duta Laksana, PT Perawang Sukses Perkasa Indah, PT Sumatera Riang Lestari, PT Rimba Lazuardi, PT Hutani Sola Lestari, PT Siak Raya Timber, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Dexter Timber Perkasa Iindah, PT Ruas Utama Jaya dan KUD Bina Jaya Langgam.

Konflik ini ada sejak perusahaan mendapat izin. Klaim masyarakat bervariasi. Ada masyarakat tempatan dan masyarakat hukum adat yang mengklaim bahwa areal perusahaan merupakan tanah ulayat masyarakat hukum adat dan masyarakat tempatan yang telah mengelola jauh sebelum perusahaan hadir. Ada juga warga pendatang yang mengkalim areal konsesi tersebut. Modusnya: warga mengklaim lahan, lalu membakar kemudian ditanami kelapa sawit, kelapa dan tanaman lainnya.

Uniknya, saat mereka mengkalim lahan dibiarkan oleh perusahaan. Setelah mereka menanam baru perusahaan berusaha mengusir.

Warga mengkalim, terkait mediasi yang dilakukan oleh Polda Riau, warga tidak mengetahui dan bahkan tidak ada mediasi yang diinisiasi oleh Polda Riau.

Izin perusahaan telah dicabut

Temuan lapangan berdasarkan hasil wawancara warga, PT Hutani Sola Lestari, PT Siak Raya Timber, PT Pan United dan PT Dexter Timber Perkasa Indah, izinnya telah dicabut oleh pemerintah. Kini, lokasi tersebut diokupasi/dirambah oleh warga.

Tim tim juga, jauh sebelum perusahaan ini dicabut izinnya, atau sejak keempat perusahaan mendapat izin, jarang aktif, kemudian diokupasi warga dan ditanami sawit dan tanaman lainnya. Sewaktu izin perusahaan belum dicabut, kebakaran kerap terjadi dari tahun ke tahun, namun tidak pernah dipadamkan oleh perusahaan. Perusahaan bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana sebelum izin perusahaan dicabut.

Modus sebelum pembakaran hutan dan lahan

Tim menemukan modus sebelum lahan dibakar di dalam konsesi perusahaan. Pertama, PT Bukti Raya Pelalawan, modusnya melakukan aktifitas penimbunan dan pembuatan jalan sekitar lokasi terbakar menuju hutan alam. Kedua, KUD Bina Jaya Langgam, modusnya 163 ha lahan KUD Bina Jaya Langgam tumpang tindih dengan perkebunan sawit milik Kelompok Tani yang sudah berumur 10 tahun. Ketiga, PT Alam Sari Lestari, modusnya sebelum pembakaran hutan alam sudah ditebangi terlebih dahulu. Keempat, PT Riau Jaya Utama, modusnya jarak dari konsesi ke sungai kampar hanya 50 meter.

Dari fakta di atas, tim investigasi menilai modus itu sudah diketahui perusahaan. Namun, tidak segera dilakukan penindakan pengamanan hutan.

Korporasi berada dalam kawasan hutan

Temuan tim di lapangan, korporasi sawit PT Alam Sari Lestari, PT Parawira, PT Pan United dan PT Riau Jaya Utama, berdasarkan data Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkaungan KLHK dirilis pada Agustus 2016 menyatakan sebagian areal keempat perusahaan tersebut berada di dalam kawasan hutan. Artinya, izin keempat perusahaan tersebut illegal.

Audit Kepatuhan UKP4

Dalam dokumen resume audit kepatuhan UKP4 hanya dua perusahaan yang diaudit UKP4 yaitu PT Suntara Gaja Pati dan PT Ruas Utama Jaya. Hasil audit tingkat kepatuhan perusahaan dalam rangka pencegahan karhutla menyatakan kedua perusahaan tersebut tidak patuh.

Temuan dalam pelaksanaan audit terhadap perusahaan tersebut:

  1. Perusahaan menjalankan kegiatan di atas gambut dalam yang rawan kebakaran
  2. Perusahaan tidak mampu menjaga konsesinya dari karhutla akibat: Penguasaan masyarakat di kawasan konsesi dan
  3. Konflik masyarakat yang berbatasan dengan areal konsesi
  4. Perusahaan belum memenuhi kewajiban minimum dalam rangka pencegahan karhutla seperti sarana prasarana, deteksi dini dan sumber daya alam untuk pencegahan karhutla.

Artinya alasan Polda Riau menyatakan bahwa perusahaan sudah memiliki sarana prasarana yang lengkap patut dipertanyakan. Polda Riau tidak jujur menyebut nama-nama perusahan yang masuk dalam audit UKP4 dan dinyatakan telah memenuhi kriteria kepatuhan.

Temuan kami hanya ada 2 perusahaan yang masuk audit UKP4 dari 15 korporasi yang di SP3 dan keduanya dinyatakan tidak patuh.

F. ANALISIS HUKUM

Dari 15 korporasi yang di SP3, ada 11 perusahaan HTI dan 4 sawit. Lokasi kebakaran tersebut 10 berada dalam kawasan gambut dan sisanya berada dalam kawasan tanah mineral.

Analisis ini menunjukkan perusahaan HTI dan Sawit telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup, kehutanan dan perkebunan. Ada produk hukum yang tegas menyebut perusahaan wajib mengamankan arealnya dari kebakaran dan perambahan/ okupasi.

Pada hakikatnya, benar bahwa telah terjadi kebakaran di dalam areal 15 perusahaan yang di-SP3. Modusnya bervariasi, bisa dilihat dari lemahnya pengamanan areal konsesi perusahaan, konflik dibiarkan perusahaan hingga areal terbakar kembali ditanami akasia dan sawit. Yang jelas, dampak kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup berupa dilampuinya baku mutu udara ambien.

Pasal 98 dan 99 dari UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembakaran di areal konsesi dikategorikan sebagai tindakan kesengajaan atau kelalaian pemegang izin.

Pasal 98 ayat 1: setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dengan denda paling sedikit Rp 3 miliar dan paling banyak 10 miliar.

Pasal 99 ayat 1: setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dengan denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak 3 miliar.

Pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap tindak pidana lingkungan hidup tertera pada pasal 116 ayat 1: jika tindakan tersebut dilakukan oleh, untuuk atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.

Ayat 2: jika tindak pidana dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan kepada pemberi perintah/ pemimpin dalam tindak pidana tersebut secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 18 PP Nomor 4 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan karhutla berbunyi setiap penanggung jawab usaha bertanggung jawab atas terjadinya karhutla di lokasi usahanya dan wajib segera melakukan penanggulangan karhutla.

Khusus untuk areal korporasi yang bergambut, dapat dikenakan:

Pasal 23 ayat 3 jo pasal 26 PP 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, menyebut: Ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila memenuhi kriteria baku kerusakan sebagai berikut:

  1. muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0.4 meter dibawah permukaan gambut dan atau
  2. tereksposnya sedimen berpirit dan atau kuarsa dibawah lapisan gambut

Pasal 26 huruf b dan c menyebut: setiap orang dilarang membuka saluran drainase yang mengakibatkan gambut menjadi kering dan membakar lahan gambut.

Temuan tim investigasi Jikalahari ada beberapa korporasi HTI yang menanam kembali setelah arealnya terbakar. Tindakan ini secara administrasi bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.494/MENLHK-PHPL/2015 tentang Larangan Pembukaan Lahan Gambut yang terbit 3 November 2015 mengatakan: (1) “Ditetapkan kebijakan Pemerintah untuk tidak dapat lagi dilakukan pembukaan baru atau eksploitasi lahan gambut. Untuk itu, pembangunan usaha kehutanan dan perkebunan tidak dengan pembukaan lahan di areal bergambut.”

Dan Surat Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) S.495/2015 tanggal 5 November 2015 tentang Instruksi Pengelolaan Lahan Gambut, diatur bahwa: “Dilarang melakukan pembukaan lahan (land clearing) untuk penanam baru, meskipun dalam area yang sudah memiliki izin konsesi,” serta “Dilarang melakukan aktifitas penanaman di lahan dan hutan yang terbakar karena sedang dalam proses penegakan hukum dan pemulihan.”

Selain melanggar UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ke 15 perusahaan tersebut telah melanggar UU sektoral masing-masing. Perusahaan HTI telah melanggar UU Kehutanan. Perusahaan Perkebunan Kelapa sawit telah melanggar UU Perkebunan dan UU Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan.

Perusahaan HTI

Dari hasil temuan di lapangan, diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi kebakaran di dalam 15 korporasi.

Hasil wawancara dengan warga, pelaku pembakaran dan sumber api tidak diketahui. Warga menyebut api berasal dari areal perusahaan. perusahaan menyatakan sebaliknya. Perusahaan juga menunjukkan upaya dalam menanggulangi karhutla dengan ‘aktif’ memadamkan api. Warga pun melihat ada tim pemadam dari perusahaan.

Selain itu, benar areal perusahaan yang terbakar berkonflik dengan masyarakat sekitar. Perusahaan mengklaim itu lahan mereka karena memiliki izin dari pemerintah. Masyarakat menentang dan katakan perusahaan telah mengambil lahan warga. Akhirnya perusahaan menganggap masyarakat telah merambah/mengokupasi arealnya.

Selama melakukan invetigasi di lapangan, tim tidak menemukan sarana dan prasarana pencegahan dan penanganan karhutla perusahaan di dekat areal terbakar.

 

Kebakaran di dalam konsesi perusahaan baik disengaja ataupun lalai oleh manajemen perusahaan, merupakan tindak pidana. Meski perusahaan memiliki sarana dan prasana pencegahan karhutla dan aktif memadamkan api, tapi tidak mengamankan konsesinya dari okupasi/perambahan tetap saja, perusahaan bersalah melakukan tindak pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelanggaran hukum tersebut:

Pertama, Pasal 32 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebut Pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya. Kedua, Pasal 8 ayat 4 PP 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan, perlindungan yang dimaksud adalah:

  1. Mengamankan areal kerjanya yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa;
  2. Mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kerbakaran hutan, hama dan penyakit serat daya-daya alam.
  3. Mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan hutan di areal kerjanya;
  4. Melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada instansi kehutanan terdekat
  5. Menyediakan sarana prasarana, serta tenaga pengamanan hutan yang sesuai dengan kebutuhan.

Ketiga, dalam Surat Edaran Nomor SE.7/VI-BUHT/2014 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan pada Areal Kerja IUPHHKHTI pada poin ketiga ditegaskan kewajiban dari pemegang IUPHHK-HTI. Diantaranya melakukan perlindungan kawasan areal kerja dengan:

  1. Mencegah adanya penebangan pohon tanpa izin
  2. Menyediakan sarana prasarana pengamanan hutan
  3. Ikut aktif melaksanakan pencegahan, pemadaman, dan penanggulangan kebakaran hutan dan disekitar areal kerjanya
  4. Pemegang izin wajib mencegah dan menghindarkan terjadinya tindak pelanggaran oleh karyawan atau pihak lain yang menyebabkan kerusakan hutan atau lahan hutan dalam areal kerjanya antara lain: penggarapan/ penggunaan/ menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan perambahan lahan hutan, pencegahan perburuan satwa liar/ satwa yang dilindungi
  5. Pemegang izin wajib melaksanakan terselenggaranya fungsi lindung dari kawasan lindung dan areal kelerengan curam
  6. Pemegang izin segera melaporkan setiap gangguan keamanan hutan dan atau kerusakan akibat bencana, hama dan atau penyakit terhadap tegakan di areal kerjanya kepada pihak berwajib
  7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan sosialisai kepada masyarakat sekitar areal kerjanya.

Produk hukum Kehutanan di atas menegaskan bahwa perusahaan HTI wajib menjaga dan melindungi arealnya, dua diantaranya dari karhutla dan perambahan/ okupasi. Di lapangan tim menemukan perusahaan HTI sengaja ataupun lalai membiarkan arealnya terbakar dan diokupasi oleh masyarakat.

Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit 

Dari hasil temuan di lapangan, diperoleh dari 4 korporasi sawit yang di SP3, 2 diantaranya berada dalam kawasan gambut. Keempat perusahaan yaitu PT Riau Jaya Utama, PT Parawira, PT Alam Sari Lestari, dan PT Pan United berada di dalam kawasan hutan.

Penjelasan bahwa api berasal dari luar kawasan perusahaan tidak benar. Sebab tim menemukan lahan terbakar masih berada dalam konsesi perusahaan setelah menoverlay areal terbakar dengan areal konsesi perusahaan. Bahkan lahan bekas terbakar kini sudah ditanami sawit oleh pihak perusahaan sendiri.

Tim juga menemukan bahwa lahan terbakar sebelumnya sudah dibersihkan terlebih dahulu dalam rangka pembersihan dan penyiapan lahan. Di lapangan tim tidak menemukan tegakan hutan alam melainkan hanya semak belukar.

Tim juga menemukan korporasi sawit PT Alam Sari Lestari, PT Parawira, PT Pan United dan PT Riau Jaya Utama, berdasarkan data Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkaungan KLHK dirilis pada Agustus 2016 menyatakan sebagian areal keempat perusahaan tersebut berada di dalam kawasan hutan.

Keempat perusahaan sawit tersebut telah melanggar pasal 56 UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Pasal 56 berbunyi:

  1. Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.
  2. Setiap pelaku usaha perkebunan berkewajiban memiliki sarana sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakakaran lahan dan kebun

Selain itu, keempat perusahaan tersebut telah melanggar Pasal 92 ayat 2 huruf a UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan, seperti yang dijelaskan pada pasal 17 ayat 2 huruf b dapat dipidana. Pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 20 tahun. Sedangkan denda paling sedikit Rp 20 miliar dan paling banyak Rp 50 miliar.

ISU SEPUTAR PENERBITAN SP3 15 KORPORASI 

Desakan publik atas kejanggalan SP3 15 korporasi direspon oleh DPR RI dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) karhutla pada 22 Agustus 2016. Dalam rapat pleno Komisi III DPR RI ditetapkan Wakil Ketua Komisi III, Benny K Harmain sebagai Ketua Panja dengan 25 orang anggota.

Panja karhutla DPR RI memanggil NGO, MenLHK, Kejagung, Kejati Riau, ahli dan 3 Kapolda Riau. Pada 21 September 2016, Rapat Dengar Pendapat bersama bersama Pansus Karhutla DPRD Riau dan NGO pemerhati lingkungan digelar. Hasilnya, Panja Karhutla diminta untuk menindaklanjuti permasalahan penerbitan SP3.

Keesokan harinya, giliran Menteri LHK yang dipanggil. Fakta bahwa adanya perusahaan fiktif dari 15 yang di SP3 muncul dari keterangan Siti Nurbaya. Panja Karhutla mendesak Menteri LHK untuk mengevaluasi dan mengawasi izin hak pengusahaan hutan. Pemerintah juga didorong untuk menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran di bidang lingkungan.

Pada 26 September, Kejagung turut dihadirkan dalam rapat dengan Panja Karhutla DPR RI. Pada rapat tersebut HM Prasetyo menyatakan kejaksaan belum menerima SPDP dari kepolisian. Hanya ada 3 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima oleh kejaksaan. Ditemukan kejanggalan lainnya bahwa seharusnya proses juga harus diketahui dan diawasi kejaksaan, namun hal ini yang tidak dilakukan Polda Riau.

Keterangan tersebut sesuai dengan keterangan kejati Riau Uung Abdul Syakur bahwa dari 15 SP3 15 perusahaan, hanya ada 3 SPDP sedangkan yang 12 tidak ada SPDPnya. Uung memberikan keterangan tersebut pada tanggal 11 Oktober 2016. Jelas bahwa tidak adanya SPDP adalah suatu proses yang salah atau cacat prosedur.

Panja karhutla juga mengundang ahli karhutla, kerusakan lingkungan dan perizinan untuk menjelaskan persoalan SP3 terhadap 15 korporasi tersebut. Hadir Guru Besar IPB, Bambang Hero Saharjo yang merupakan ahli karhutla, Basuki Wasis ahli kerusakan lingkungan hidup dan Nelson Sitohang, ahli dari BLH Provinsi Riau.

Bambang Hero dalam penjelasannya kepada Panja Karhutla merekomendasikan agar SP3 ini dapat dibuka kembali karena keterangan ahli yang dijadikan dasar menerbitkan SP3 tidak memiliki kompetensi untuk memberikan komentar serta bersifat normatif. Ada keterangan dari ahli lainnya yang didasarkan pada uji laboratorium namun diabaikan oleh penyidik.

Ahli Nelson Sitohang juga mengaku bahwa dirinya bukan ahli yang kompeten dalam bidang tersebut. Nelson mengaku bahwa saat kejadian dirinya menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan BLH Riau dan dirinya menjadi ahli karena permintaan penyidik ke kantor BLH Riau. Pimpinan sidang Benny K Harman mengatakan bahwa keterangan Nelson yang dipakai oleh penyidik hingga melahirkan produk hukum yang bernama SP3 itu tidak bisa dipakai karena tidak berkompeten dan atas paksaan penyidik.

Selasa, 25 Oktober 2016 Panja meminta keterangan dari mantan Kapolda Riau Brigjen Pol Dolly Hermawan. Dari pertemuan tersebut, panja medapati keterangan berbeda antara keterangan Dolly dengan Brigjen Pol Supriyanto yang sudah diperiksa terlebih dahulu.

Sebelumnya, Supriyanto mengatakan bahwa SP3 15 perusahaan diterbitkan pada zaman sebelum ia menjabat, Supriyanto menjabat sejak 21 Maret 2016. Namun Dolly mengatakan bahwa dimasa dirinya menjadi Kapolda Riau, hanya ada tiga SP3 yang diterbitkan.

Sejalan dengan pembahasan di Panja Karhutla Komisi III DPR RI, pada pertengahan Oktober 2016, Mabes Polri mengutus tim audit invetigatif untuk mengevaluasi SP3 15 perusahaan. Tim terdiri dari 18 perwira penyidik Mabes Polri dan melakukan audit selama sepekan. Hasilnya, tim audit menemukan ada 6 SP3 yang dinilai memiliki kesalahan. Laporan telah diberikan kepada Mabes Polri pada 14 Oktober 2016, namun sampai saat ini baik Kapolda Riau maupun tim dari Mabes Polri belum menyampaikan perusahaan mana saja yang SP3-nya bermasalah.

Pada 28 Oktober 2016, Jikalahari bersama RCT merilis Panja karhutla DPR RI wajib mendengar keterangan ahli yang merekomendasikan SP3 15 korporasi. Dalam rilis, Jikalahari dan Riau Corruption Trial (RCT) mendesak Panja Karhutla DPR RI kembali mendengar keterangan ahli-ahli yang merekomendasikan penerbitan SP3 15 Korporasi pembakar hutan dan lahan tahun 2015, selain ahli Nelson Sitohang.

Ahli lainnya yang merekomendasikan SP3, yaitu Juniasman Purba (Dinas Kehutanan Propinsi Riau), Ardi Yusuf, S.Hut, M.Agr, (Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan), Dr Erdianto SH, (Hukum Pidana Universitas Riau) dan Prof DR Alvi Syahrin SH, M.S, (ahli hukum pidana lingkungan dari Universitas Sumatera Utara).

Dalam catatan RCT, banyak ahli-ahli yang berkompeten dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana karhutla korporasi seperti PT Adei Plantation and Industry (2013), PT National Sago Prima (2014), PT Langgam Inti Hybrindo dan PT Palm Lestari Makmur (2016).

Ahli-ahli tersebut yaitu Prof Bambang Hero Sahardjo (Ahli kebakaran hutan dan lahan IPB), DR Basuki Wasis (Ahli Kerusakan Tanah IPB), Prof Eddy O.S Hiariej (Pakar hukum Pidana Korporasi dari UGM), Prof Alvi Syahrin (ahli pidana USU) dan Nelson Sitohang (ahli izin lingkungan dan AMDAL).

Namun keterangan mereka tidak digunakan Polda Riau dalam penyidikan 15 perusahaan yang di SP3. Justru Polda Riau menggunakan keterangan Erdianto dan Juniasman Purba yang masih dipertanyakan kompetensinya.

Selain itu, Alvi Syahrin kerap menjadi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum untuk perkara pidana karhutla PT Jatim Jaya Perkasa, PT Langgam Inti Hybrindo dan PT Palm Lestari Makmur. Ahli Ardi Yusuf menjadi ahli yang juga dihadirkan jaksa perkara pidana karhutla PT Mekarsari Alam Lestari. Keterangan kedua ahli memberatkan terdakwa, namun dalam penjelasan Polda Riau, tiba-tiba keahlian mereka jadi menguntungkan perusahaan pembakar hutan dan lahan. Hal ini menurut pantauan Jikalahari dan RCT cukup janggal. 

F. PRESTASI POLDA 2013 – 2016

Sebelum adanya diterbitkannya SP3 terhadap 15 perusahaan pelaku pembakaran lahan, publik memiliki harapan besar kepada Kapolda Riau. Pasalnya, sejak 2013 Polda Riau memiliki catatan sukses dapat mengajukan kasus karhutla dengan tersangka korporasi hingga P21.

Pada 2013, Polda Riau menetapkan PT Adei Plantation and Industry sebagai tersangka pelaku pembakaran lahan. Areal terbakar seluas 40 hektar berada di Desa Batang Nilo Kecil. Terdakwa dari perkara ini adalah korporasi serta General Manager PT Adei, Danesuvaran KR Singam. Perkara ini mulai disidangkan di PN Pelalawan sejak 15 Januari – 9 September 2014.

Putusan kasus ini membawa angin segar. Sebab, Majelis Hakim memutus kedua terdakwa terbukti bersalah. PT Adei didenda Rp 1,5 miliar dan harus memulihkan lahan terbakar dengan biaya Rp 15,1 miliar. Sedangkan untuk Danesuvaran dipidana penjara 1 tahun dan denda Rp 2miliar.

Akhir 2014, kembali Polda berhasil membawa korporasi ke meja hijau. PT Nasional Sagu Prima serta General Manager Erwin dijadikan terdakwa. Areal perusahaan sagu ini terbakar seluas 3000 hektar di Tebing tinggi. Perkara disidangkan sejak 4 Desember 2014 hingga 22 Januari 2015 di PN Bengkalis.

Putusan majelis hakim menyatakan PT NSP terbukti bersalah karena kelalaiannya menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan didenda Rp 2 miliar. PT NSP juga dikenai pidana tambahan melengkapi sarana prasarana penanggulangan karhutla. Untuk Erwin, majelis hakim memutus general manager ini tidak bersalah.

Dipenghujung 2015 kembali Polda mengantarkan pelaku pembakar lahan ketahap P21. Ada dua lahan korporasi terbakar pada 2015, PT Langgam Inti Hibrindo seluas 533 hektar di Kebun Gondai Pelalawan, PT Palm Lestari Makmur terbakar seluas 36 hektar di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gangsal Indragiri Hulu.

Sidang PT LIH berlangsung sejak 2 Februari hingga 9 Juni 2016 di PN Pelalawan. Namun yang menjadi tersangka bukanlah korporasi, melainkan Manager Operasional PT LIH, Frans Katihokang. JPU mendakwakan bahwa Frans merupakan orang yang bertanggungjawab terjadinya kebakaran di areal PT LIH. Namun majelis hakim memutuskan Frans Katihokong tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan.

Sedangkan untuk PT PLM, korporasi juga tidak dijadikan terdakwa, namun hanya perorangan. Para terdakwa adalah Direktur PT PLM, Iing Joni Priyana, Manager Finance Niscal M Chotai dan Manager Plantation, Edmond Jhon Pereira. Mereka didakwa sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap kebakaran dan mulai disidangkan pada 2 Maret hingga 29 Juni 2016.

Majelis hakim memutuskan bahwa Iing dan Edmond terbukti bersalah dan dipidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp 2 miliar. Sedangkan untuk Niscal dibebaskan karena dinilai bukanlah pihak yang bertanggungjawab.

Mengacu kepada 4 kasus yang ditangani Polda Riau. Dalam sangkaannya Polda tidak menemukan siapa pelaku yang membakar lahan keempat perusahaan. Namun, kasus tetap dilanjutkan hingga P21 ke Kejaksaan dengan menerapkan pasal berlapis dan mendasarkan pada keterangan ahli (menggunakan scientific evidence). 

H. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Investigasi Jikalahari sepanjang September 2016 menemukan bahwa benar terjadi kebakaran di dalam 15 konsesi perusahaan. Temuan ini juga bertolak belakang dengan alasan penerbitan SP3 oleh Polda Riau.

Fakta-fakta di lapangan menunjukkan areal terbakar berasal dari konsesi perusahaan yang diokupasi/ dirambah oleh masyarakat. Saat terjadi kebakaran dalam konsesi perusahaan, ada yang cepat menangani, namun ada pula yang lambat dalam memadamkan api.

Namun, perusahaan tetap saja sengaja atau lalai tidak mengamankan konsesinya dari okupasi, perambahan dan kebakaran. Fakta tersebut membuktikan perusahaan telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

Fakta lain menunjukkan dari proses tanya jawab yang dilakukan Panja Karhutla DPR RI bersama NGO, Menteri LHK, Kejagung, Kejati Riau, ahli dan 3 Kapolda Riau ada kejanggalan yang ditemukan.

Hasil audit investigasi Mabes Polri, ada 6 perusahaan yang di SP3 oleh Polda Riau direkomendasikan untuk dilanjutkan kembali penyidikannya.

Bahwa alasan penerbitan SP3 karena tidak cukup bukti bertentangan dengan temuan tim investigasi Jikalahari dan keterangan ahli di Panja Karhutla DPR RI. Padahal UU 32 tahun 2009 dan UU 41 jo UU 18 tahun 2013 yang pada prinsipnya menyebut ada 6 alat bukti yang dapat digunakan dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup. Selain keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, terdakwa dan alat bukti lain, salah satunya scientific evidence.

Padahal pada kasus terdahulu, ada 4 perkara karhutla yang ditangani Polda dan sampai ke tahap P21 didasarkan pada scientific evidence. PT Adei Plantation and Industry diputuskan bersalah di PN Pelalawan pada September 2014. PT Nasional Sagu Prima disidangkan pada akhir 2014 hingga awal 2015. PT Palm Lestari Makmur dan PT Langgam Inti Hibrindo yang menjadi tersangka bersama 16 perusahaan lainnya juga sampai disidangkan di PN Rengat dan PN Pelalawan.

Hal ini menunjukkan alasan “kurangnya alat bukti” dari Polda Riau hanya mengada-ada.

Untuk itu Jikalahari merekomendasikan agar:

  1. Panja Karhutla DPR RI merekomendasikan kepada Presiden RI dan Kapolri untuk melanjutkan penyidikan SP3 15 perusahaan.
  2. Presiden memerintahkan Kapolri menunda kenaikan pangkat 2 Kapolda Riau, Kapolres dan penyidik Ditreskrimsus Polda Riau karena tidak transparan, tidak profesional, melakukan standar ganda penyidikan terhadap korporasi serta melanggar KUHAP dan Perkap.
  3. Presiden memerintahkan Menteri LHK
    1. Mencabut izin 4 perusahaan yang menanam kembali di lahan bekas terbakar.
    2. Mereview izin 15 korporasi yang terbakar dan selama melakukan review perizinan, Menteri LHK menghentikan operasional dan aktifitas perusahaan.
    3. Terkait 4 perusahaan yang izinnya telah dicabut oleh MenLHK diserahkan ke rakyat dengan model kelola Revitalisasi Ekosistem berbasis masyarakat dan hukum adat.
    4. Menjalankan GNPSDA KPK
  4. Presiden memerintahkan Kepala BRG merestorasi gambut bekas terbakar di 10 areal perusahaan dengan pendekatan ekosistem berbasis masyarakat.